RANCANGAN SISTEM PEMILU 2019

November 14, 2016

Opini ini diterbitkan Harian Waspada Medan Jum’at 11 November 2016. semoga bermanfaat bagi para pembaca
BlueButton

*Oleh: Hasrul Harahap

Presiden Jokowi akhirnya menandatangani Surat Presiden (Surpres) yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dalam Sidang DPR. Pembahasan RUU ini dinilai akan mendapat tantangan, sebab penyerahan RUU jauh terlambat dari target awal. Ini tentu saja menjadi titik awal untuk menyusun regulasi Pemilu serentak 2019. Kedepannya akan banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan DPR dalam menyusun RUU ini sebab Pemerintah sangat terlambat menyerahkan RUU. Pada tanggal 20 Oktober 2019, Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeluarkan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menyatakan agar Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu segera dibahas dalam sidang DPR. Dalam surat tersebut, Pemerintah menekankan agar pembahasan RUU menjadi prioritas utama. RUU Pemilu diharapkan mampu menciptakan hasil yang baik bagi pemerintah terpilih agar terwujud pemerintahan yang efektif dan berintegritas.  Dalam demokrasi, pemilihan umum memiliki peran vital, dan seperti kita ketahui bersama pemilihan umum di Indonesia melibatkan partai politik. Oleh sebab itu, partai politik juga memiliki peran penting dalam demokrasi. Salah satu pengaturan mengenai partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang, yang di dalamnya memuat aturan mengenai verifikasi. Semua partai politik yang didirikan di Indonesia tentu ingin mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Untuk itulah dalam undang-undang diatur mengenai beberapa persyaratan tertentu seperti misalnya status badan hukum, pengurus dengan jumlah tertentu, keterwakilan perempuan, ataupun pemenuhan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold atau PT). Untuk menilai kemampuan sebuah parpol memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu tersebut diperlukan kegiatan verifikasi baik yang bersifat administratif maupun faktual.

Pemilu Serentak 2019

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019. Pemilihan umum yang diselenggarakan dimaksudkan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Ini berarti, secara substansi rakyat akan memilih “pemimpin” yang representatif mewakili rakyat, baik bagi anggota DPR dan DPD maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, demikian pula dengan kepemimpinan nasional yang akan dipilih oleh rakyat yakni Presiden dan Wakil Presiden. Pada negara demokrasi, pemilihan umum adalah suatu unsur vital sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah suatu negara adalah demokratis atau tidak termasuk bagaimana proses penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung dengan baik dan lancar. Dalam hal pemilihan umum berjalan dengan baik, lancar, tanpa menimbulkan konflik yang berpotensi pada perpecahan dan sukses memilih pemimpin dengan mendapat suara mayoritas, maka penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan berjalan dengan demokratis. Manakala pemilihan umum tidak berjalan dengan baik atau terjadi kegagalan, misalnya menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan baik antar calon yang berkompetisi maupun antar masyarakat, dapat dikatakan penyelenggaraan pemilihan umum tidak demokratis karena kenyataannya tidak dapat mengakomodir kepentingan semua pihak. Dalam konteks ketatanegaraan, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (reechstaat), karena rakyat memilih dan telah mempercayai memberi hak untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan dan mengawasinya sebagaimana kehendak rakyat dan dalam hal ini diwakili oleh wakil rakyat. Keberhasilan pemilihan umum, secara hukum membawa perubahan/transisi berupa legitimasi dari pemerintahan (lama) ke pemerintahan (baru). Prinsip legitimasi ini merupakan landasan hukum bagi wakil rakyat untuk melaksanakan segala apa yang telah dipercayakan oleh rakyat karena memenuhi validitas sebagaimana ditentukan oleh tata aturan yang berlaku. Pemilihan umum yang menghasilkan pemerintahan demokratis merupakan jembatan bagi pemerintahan yang baru, karena rakyat telah menentukan pilihan dalam memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Kepada pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden) dan kepada wakil rakyat (anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota), rakyat menyerahkan kekuasaan yang legitimate untuk menjadi imam bagi rakyat dalam rangka menuju kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dengan pemilihan umum, kekuasaan yang berasal dari rakyat berubah menjadi kekuasaan negara, yang menjelma melalui kewenangan-kewenangan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam rangka menata dan menjalankan pemerintahan bagi rakyat. Pemerintah sebagai suprastruktur politik hendaknya dalam menjalankan roda pemerintahan benar-benar memperhatikan rakyat sebagai infrastruktur politik, agar tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Metode Penghitungan Suara

Dalam RUU Pemilu yang diajukan pemerintah dalam pasal 138 ayat 2 berbunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas”serta ayat 3 yang berbunyi “Sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik’. Metode penghitungan suara merupakan variabel utama dari sistem pemilu yang bertugas untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Metode penghitungan suara paling tidak berpengaruh pada tiga hal: derajat proposionalitas suara, jumlah perolehan kursi partai politik, dan sistem kepartaian. Sehingga meski terkesan sangat teknis matematis, pilihan terhadap metode penghitungan suara menjadi arena keberlangsungan hidup partai politik dalam negara demokrasi. Dalam sistem pemilu proposional kita diperkenalkan dengan dua rumpun metode penghitungan suara: Kuota dan Divisor. Pada rumpun metode penghitungan kuota terdapat dua teknik penghitungan suara yakni Kuota Hare dan Kuota Droop. Kuota Hare merupakan salah satu teknik penghitungan suara yang sudah tidak asing di Indonesia karena metode ini paling sering digunakan dari pemilu ke pemilu dan pada pemilu 2014 Metode Kuota Hare yang digunakan. Terdapat dua tahapan yang perlu dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi melalui teknik penghitungan Kuota Hare. Pertama, menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan dengan menggunakan rumus V (vote): S (seat). Kedua,  menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dalam satu daerah pemilihan dengan cara jumlah perolehan suara partai di satu dapil di bagi dengan hasil hitung harga satu kursi. Berbeda dengan RUU yang diajukan pemerintah yang terdapat dalam pasal 394 ayat 2 dan 3 yang berbunyi “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”. Serta ayat 3 berbunyi “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”. Seperti yang kita ketahui bahwa Metode penghitungan suara Divisor terbagi kedalam tiga teknik penghitungan suara. Pertama, teknik penghitungan suara Divisor D’Hond dengan bilangan pembagi suara 1,2,3,4,5,6, dan seterusnya. Kedua, teknik penghitungan suara Divisor Sainte Lague yang menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil mulai dari 1,3,5,7,9, dan seterusnya. Ketiga, penghitungan suara Divisor Sainte Lague Modifikasi dengan bilangan pembagi suara 1.4,3,5,7,9, dan seterusnya.  Metode yang diajukan pemerinah dalam draf RUU Pemilu menggunakan metode divisor dengan teknik penghitungan Sainte Lague Modifikasi. Jika pada teknik konversi suara menjadi kursi Sainte Lague jumlah suara dibagi dengan angka ganjil yang di mulai dari angka 1 dan seterusnya. Dalam teknik penghitungan Sainte Lague Modifikasi perolehan suara masing-masing partai politik mulai dibagi dengan angka 1.4, 3,5,7,9 dan seterusnya. Berdasarkan hasil hitung teknik ini, PDIP masih menjadi partai politik dengan perolehan kursi tertinggi tetapi menjadi partai politik tertinggi kedua setelah Golkar yang meraih surplus kursi. PDIP hanya meraih kursi tambahan sebanyak 17 kursi sedangkan Golkar meraih 20 kursi tambahan dari penerapan teknik hitung Divisor Sainte Lague Modifikasi yang diikuti oleh Gerindra di posisi tertinggi ketiga dengan jumlah 10 kursi tambahan. Sedangkan tujuh partai politik lainnya cenderung mengalami pengurangan jumlah kursi. Perubahan peta sistem kepartaian pun tidak terlalu signifikan dengan hasil hitung indeks ENPP sebesar 7.0 atau terdapat tujuh partai politik yang siginifikan mempengaruhi pola interaksi antar partai. Adapun hasil hitung tingkat proposionalitas suara ialah sebesar 5.9. Dengan kata lain bahwa metode dengan terbuka terbatas sangat menguntungkan bagi partai-partai besar seperti PDIP, Partai Golkar dan Gerindra.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Metode Sainte Lague Modifikasi: Draft RUU Pemilu

 

Partai Politik Jumlah Perolehan Suara Hasil Kursi Pemilu 2014 (Setelah Putusan MK) Divisor Sainte Lague Modifikasi Indeks ENPP Indeks LSQ
NasDem 8.412.949 36 28 7 5.9
PKB 11.292.151 47 46
PKS 8.455.614 40 32
PDIP 23.673.018 109 126
Golkar 18.424.715 91 111
Gerindra 14.750.043 73 83
Demokrat 12.724.509 61 59
PAN 9.459.415 48 35
PPP 8.152.957 39 27
Hanura 6.575.391 16 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: