WACANA PEMILU SERENTAK 2019

October 21, 2016

Opini ini diterbitkan Harian Waspada Medan Jum’at 14 Oktober 2016

*Oleh: Hasrul Harahap

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 3 Januari 2014 yang mengabulkan sebagian atas gugatan uji materi UU No 42 Tahun 2008 yang berdampak dilaksanakannya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serempak di tahun 2019, menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, MK menyatakan bahwa pemilu legislatif dan pemilu Presiden atau Wakil Presiden secara serempak adalah yang konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di sisi lain, ini menimbulkan pertanyaan, jika pemilu serempak itu memang yang paling sesuai dengan konstitusi, mengapa pelaksanaannya diundur pada 2019 dan bukan pada 2014. Lepas dari perdebatan interpretasi atas keputusan MK tersebut, masa lima tahun ke depan ini adalah masa yang cukup krusial bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk mempersiapkan perangkat UU pemilu serempak, agar pelaksanaan pemilu pada 2019 dapat berjalan dengan baik. Berbagai aturan dalam UU Pemilu sebagian tentunya akan berbeda dengan UU pemilu yang ada sebelumnya, yang memisahkan pemilu legislatif dan pemilu Presiden atau Wakil Presiden. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan UU Pemilu mendatang. Pertama, pengertian pelaksanaan pemilu serentak harus ditentukan terlebih dahulu, apakah pemilu serentak yang selama ini difahami banyak pihak yaitu pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD, ataukah serentak di semua cabang eksekutif dan legislatif pada tingkatan nasional dan lokal? Kedua, jumlah dan bentuk kertas suara untuk memilih Presiden atau Wakil Presiden, DPR, DPD, Gubernur dan DPRD Provinsi, Bupati dan Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota tentunya sangat banyak banyak dan membutuhkan informasi yang jelas bagi para calon pemilih, Ketiga, pemilih membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam menentukan pilihan mereka dari memilih para kandidat eksekutif dan legislatif dari pusat sampai ke daerah yang jumlahnya ratusan ribu calon tersebut, Keempat, berdasar pada butir-butir tersebut di atas, apakah cukup realistis jika pemilu serentak secara nasional dari pusat sampai ke daerah dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Salah satu pertimbangannya adalah penghematan dana untuk pemutakhiran data pemilih, sosialisasi perlengkapan TPS, distribusi logistik, perjalanan dinas, honorarium, dan uang lembur panitia yang dapat mencapai Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun. Selain itu, beberapa pertimbangan lainnya adalah efisiensi waktu, pengurangan beban kognitif pemilih, serta penguatan sistem check and balances dari institusi Presiden dan parlemen. Jika dilihat dari sudut pandang lain, sistem Pemilu serentak ini dapat memberikan ruang untuk ambil bagian dalam kontestasi lima tahunan ini. Karena dengan sistem pemilu yang tidak serentak, calon Presiden atau Wakil Presiden hanya boleh diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memeroleh suara paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi ini merupakan batasan ruang gerak tersendiri bagi mereka yang sebenarnya layak menjadi Presiden. Karena untuk menjadi seorang Presiden seseorang harus dapat memastikan partainya mendapat jumlah suara yang banyak terlebih dahulu atau membujuk partai-partai lain untuk berkoalisi dengan partainya agar jumlah suara tersebut terpenuhi. Pasal ini memang tidak dibatalkan oleh MK, tapi logikanya, jika pemilu diselenggarakan serentak, pasal yang mengatur dukungan calon Presiden ini akan hilang dengan sendirinya. Perolehan 20 % kursi di DPR atau 25% suara sah nasional bukan perkar mudah, sehingga mau tidak mau antar partai harus berkoalisi untuk dapat mengusung satu paket pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Urgensi Pemilu Serentak  

Efektivitas suatu pemerintahan (governability) dalam satu negara setidaknya ditentukan oleh tiga hal: Pertama, pilihan atas sistem pemerintahan yang digunakan; Kedua, pilihan atas sistem pemilu; serta Ketiga; pengaturan waktu penyelenggaraan. Hal ini terjadi karena dalam pemilu legislatif sering berbeda dari hasil pemilu Presiden. Dalam arti, mayoritas kursi legislatif sering dikuasai partai politik (parpol) atau koalisi parpol yang tidak menguasai kursi Presiden. Akibatnya, kebijakan-kebijakan Presiden sering tidak mendapat dukungan dari parlemen atau terjadi apa yang disebut sebagai pemerintahan terbelah (divided government). Dalam situasi demikian, sulit diharapkan pemerintahan akan efektif bekerja karena kebijakan yang hendak diambil Presiden cenderung dihalang-halangi legislatif. Sementara itu, pilihan atas sistem pemilu juga memberikan sumbangan besar atas efektivitas pemerintahan di suatau negara. Penggunaan sistem proporsional dengan kombinasi multi partai mengakibatkan terjadi fragmentasi politik yang sangat tinggi, termasuk di legislatif. Dalam kaitan ini, mekanisme pembuatan kebijakan undang-undang di tingkat legislatif seringkali mengalami dead lock akibat pertarungan kepentingan yang sangat beragam di tingkat legislatif. Akibatnya, kinerja anggota legislatif menjadi sangat rendah. Fragmentasi di legislatif yang tinggi juga menyulitkan terjadi kompromi manakala Presiden mengajukan kebijakan-kebijakannya di lembaga ini, apalagi jika Presiden terpilih adalah bukan dari mayoritas partai yang ada di lembaga legislatif. Berdasarkan. Pengguanaan sistem pemilu paralel setidaknya mampu menghasilakan parpol dominan dan melakukan penyederhaan partai politik secara alamiah. Implikasi hal ini adalah fragmentasi politik, terutama di lembaga legislatif sangat kecil di satu sisi, dan adanya partai dominan pendukung Presiden, di sisi lain serta gejala divide government dapat diminimalisir. signifikasi atas pilihan yang dilakukan masyarakat pada pemilu Presiden dengan pilihan mereka pada parpol dalam pemilu legislatif. Dalam kerangka penguatan demokrasi presidensialisme, pemisahan pemilu serentak nasional dan serentak lokal akan memperkuat sistem presidensialms. Hal ini dikarenakan keterpilihan Presiden dalam pemilu nasional akan mempengaruhi hasil pemilulegislatif, sehingga hasil pemilu mempunyai kecenderungan besar pasangan calon Presiden terpilih akan diikuti oleh penguasaan kursi legislatif. Dukungan yang besar dari legislatif terhadap Presiden terpilih, akan menjadikan pemerintah terpilih memiliki otoritas yang cukup untuk merumuskan,  membuat dan mengimplemantasikan kebijakan-kebijakan publik, tanpa tekanan yang berarti dari parlemen.

pemilu-serentakPemilihan Nasional dan Lokal

Penyempurnaan presidensialisme memerlukan peninjauan kembali format sistem perwakilan, skema penyelenggaraan dan sistem pemilu, serta sistem kepartaian. Dalam konteks pemilu, penataan tak hanya terkait urgensi perubahan sistem pemilu, khususnya sistem pileg, melainkan juga penataan skema penyelenggaraannya ke arah pemilu secara simultan antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Penataan tersebut mengarah pada dua skema pemilu, yakni pemilu nasional serentak (untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR dan DPD) dan pemilu lokal/daerah serentak (untuk memilih anggota DPRD dan kepala-kepala daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi) dengan jeda waktu 2,5 tahun didahului pemilu nasional. Melalui keserentakan pemilu nasional yang terpisah dari pemilu lokal diharapkan tidak hanya tercapai tujuan efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga dapat diwujudkan beberapa perubahan sekaligus. Pertama, peningkatan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu Presiden dan pemilu legislatif lebih stabil sebagai akibat coattail effect, yakni keterpilihan calon Presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Dengan demikian konflik eksekutif-legislatif, instabilitas, dan bahkan jalan buntu politik sebagai komplikasi skema sistem presidensial berbasis sistem multipartai. Itu artinya, penyelenggaraan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap Presiden terpilih. Kedua, pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum pemilu legislatif diharapkan dapat memaksa parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Efek berikutnya dari koalisi berbasis kesamaan ideologi ini adalah tegaknya disiplin parpol, sehingga orientasi para politisi parpol pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan (office-seeking) menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan (policy-seeking). Ketiga, pemisahan pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak diharapkan berdampak positif pada tiga hal: Pertama, ada jeda waktu bagi rakyat menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu serentak nasional; Kedua, terbuka peluang yang besar bagi terangkatnya isu lokal ke tingkat nasional yang selama ini cenderung tenggelam‖ oleh isu nasional; Ketiga, semakin besarnya peluang elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional. Keempat, secara tidak langsung diharapkan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian menuju sistem multipartai sederhana (moderat). Sebagai akibat terpilihnya parpol atau gabungan parpol yang sama dalam pemilu Presiden dan pemilu DPR, fragmentasi parpol di parlemen berkurang dan pada akhirnya diharapkan berujung pada terbentuknya sistem multipartai moderat. Kelima, pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya oportunisme politik seperti berlangsung selama ini. Transaksi atas dasar kepentingan jangka pendek bisa dikurangi jika fondasi koalisi politik berbasiskan kesamaan visi dan platform politik. Keenam, pemilu serentak nasional yang dipisahkan dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. Karena jumlah surat suara relatif terbatas dalam masing-masing pemilu serentak, nasional dan lokal, maka para pemilih memiliki waktu yang sedikit lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: