TERPIDANA PERCOBAAN DALAM PILKADA

October 21, 2016

Opini di Terbitkan Harian Waspada Medan Jum’at 30 September 2016

terpidana-pilkada

*Oleh: Hasrul Harahap

Terpidana yang menjalani hukuman percobaan sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilegalkan maju dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi ini memupuskan harapan publik untuk memperoleh calon kepala/wakil kepala daerah berintegritas. Dilegalkannya terpidana hukuman percobaan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah membuat KPU harus merevisi Pasal 4 huruf f di Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan. Hal itu menjadi keputusan rapat dengar pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (28/6). Argumentasi dilegalkannya terpidana hukuman percobaan menurut Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzaman untuk maju pilkada karena Komisi II menilai putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Putusan itu baru berkekuatan hukum tetap setelah hukuman percobaan dilalui. Ini karena terpidana bisa saja melakukan kesalahan selama masa percobaan yang membuat jenis pidananya berubah. Selanjutnya, terpidana hukuman percobaan juga biasanya hanya melakukan tindak pidana ringan yang tidak disertai penahanan. Kondisi itu seharusnya tidak menghilangkan hak politik seseorang untuk dipilih dalam pilkada. Perdebatan di komisi II DPR RI antara fraksi, Komisi II, KPU RI, Bawaslu RI dan Pemerintah khususnya tentang ketentuan apakah terpidana yang sedang menjalani hukuman percobaan boleh mendaftar sebagai calon kepala daerah belum selesai. Pembicaraan tentang ketentuan ini masuk didalam Rapat Konsultasi antara KPU RI, Bawaslu RI, Komisi II DPR RI dan Pemerintah, tentang Rancangan PKPU No 5 tentang Pencalonan Kepala Daerah, perubahan terhadap PKPU No 9/2016. Sampai dengan sekarang kesepakatan yang sudah di ambil baru tentang Rancangan PKPU No 4 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah, sedang tentang pencalonan baru pada tahap penyisiran pasal demi pasal, termasuk pasal tentang boleh atau tidaknya terpidana yang sedang mengalami hukuman percobaan mendaftar sebagai calon kepala daerah .

Hasil Konsultasi

Pada tanggal 11 Septeber 2016, berdasarkan hasil konsultasi yang keputusannya bersifat mengikat antara DPR RI (Komisi II) bersama Pemerintah dan KPU RI mengenai Peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan, telah diputuskan suatu norma dimana dengan norma tersebut maka bagi terpidana hukuman percobaan boleh mendaftarkan diri dalam Pilkada. Keputusan rapat ini didapatkan setelah melalui perdebatan yang sangat alot dan sengit terkait dengan keinginan untuk pencantuman norma ini. Adapun pada akhirnya nomra ini telah dimasukkan oleh KPU RI dalam PKPU No. 9 Tahun 2016 yang diundangkan 13 September 2016 lalu. Norma yang menjadi perdebatan dan pada akhirnya diputuskan dalam rapat konsultasi tersebut sehingga dapat mengakomodir bagi terpidana hukuman percobaan, adalah norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 5 Tahun 2016. Norma tersebut berbunyi sebagai berikut “tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, adapun norma ini sejatinya adalah norma dalam UU No. 10 Tahun 2016 yakni di Pasal 7 ayat (2) huruf g yang mengatur mengenai persyaratan bagi WNI yang hendak mencalonkan diri dalam Pilkada yang berbunyi sebagai berikut “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Norma ini mengandung maksud bahwa dalam Pilkada dicari seseorang yang benar-benar bersih, tanpa melakukan perbuatan salah sekalipun sebagai terpidana. Apakah norma yang seperti ini adalah norma yang lazim?. Norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 ini diketahui adalah hasil perubahan dari norma sebelumnya yang telah ada dan berlaku yakni dalam Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan sebagai berikut tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Norma dalam Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pilkada ini sejatinya adalah norma yang persis sama dengan norma yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang mengatur pemilihan anggota DPR, DPD, maupun DPRD (Pileg). Norma tersebut diatur dalam Pasal  12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g. Bahkan penjelasannya pun persis sama yakni memiliki rumusan penjelasan “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”. Mengapa definisi norma di batang tubuh dan penjelasannya bisa sama persis? Hal ini dikarenakan dalam pembentukan UU No. 8 Tahun 2015, pembentuk UU merujuk kepada definisi norma dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Pileg tersebut. Hal ini juga sesuai dengan kelaziman berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, lampiran II angka 103 dinyatakan bahwa Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut”.

Status Bebas Bersyarat

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015, persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Bupati dan atau Walikota yang tertuang dalam  Pasal 7 huruf g UU Nomor 8/2015 yaitu “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, diperkuat dengan pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No 9/2015 yang menyatakan hal yang sama. Namun sering dengan berjalannya waktu, pasal 7 huruf g UU No 8/2015 tersebut digugat di Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dituang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIII/2015 mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon yaitu pada inti putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan “Mantan Terpidana” menjadi peserta Pilkada dengan syarat mengumumkan dirinya kepada publik bahwa dirinya Mantan Terpidana. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2015, PKPU No. 9/2015 pun direvisi oleh KPU dan dirubah dengan PKPU No. 12/2015 yang pada pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 berbunyi: bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana, dan 2. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Pasal 4 ayat (1) huruf f1 “bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) sebelum dimulainya pendaftaran. Dari putusan Mahkamah Konstitusi dan PKPU tersebut diatas menyebutkan “Mantan Terpidana” yang mana harus menyelesaikan hukuman pidana hasil dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika ingin mengajukan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Sebagai contoh kasus Pilkada serentak 11 Kabupaten di Provinsi Papua khususnya Kabupaten Boven Digoel dalam tahapan pencalonan ditemukan seorang calon kepala daerah terpidana bebas bersyarat yang lolos verifikasi calon kepala daerah oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, melalui surat keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel No. 20/Kpts/KPU/BD/IX/2015. Bawaslu RI melalui surat No. 0275/Bawaslu/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentang dugaan pelanggaran terkait terpidana sebagai calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota melakukan tindak lanjut dengan menjadikannya sebagai temuan serta mendapatkan dokumen persyaratan Calon guna melakukan klarifikasi. Bawaslu RI kembali mengeluarkan surat No. 302/Bawaslu/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 tentang persyaratan bagi mantan terpidana bebas bersyarat yang pada isinya memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua guna melakukan tindak lanjut dengan menjadikan hasil pencermatan sebagai temuan dan mendapatkan dokumen persyaratan yang bersangkutan.

Penutup

Lalu mengapa yang mencuat adalah isu hukuman percobaan?  hukuman percobaan/pidana bersyarat adalah sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Seperti misalnya, pidana harus dijalankan jika sebelum masa percobaan tersebut selesai, orang tersebut melakukan tindak pidana. Ini berarti jika orang tersebut tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan, maka pidana tersebut tidak perlu dijalankan. Karena pidana bersyarat tersebut bergantung pada apakah orang tersebut melakukan tindak pidana selama masa percobaan, maka sering disebut dengan pidana percobaan. Oleh karena itu adalah tidak tepat jika yang menjadi persoalan adalah pemaksaan akan pengakomodiran norma hukuman percobaan dalam PKPU. Yang ada adalah DPR selaku pembentuk UU mencoba memperbaiki ketidaksesuaian yang ada dalam UU No. 10 Tahun 2016 dengan perintah Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015. Karena nyatanya dalam Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, MK menyatakan juga bahwa apa yang diputuskan dalam  Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 juga berlaku pula dalam Pilkada di Aceh Tahun 2017 esok. Dan oleh karena itu pula jika dibiarkan norma ini berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 5 Tahun 2016 yang merupakan wujud dari UU No. 10 Tahun 2016 yakni di Pasal 7 ayat (2) huruf g, maka percumalah Pemohon dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 memenangkan perkaranya, karena dengan norma tersebut dia tidak dapat mencalonkan diri. Lebih lanjut lagi, norma ini pula akan menimbulkan disharmoni dengan norma pemilihan lainnya baik itu di Pilpres maupun Pileg, bahkan pada norma pengisian jabatan-jabatan publik lainnya. Oleh karena itu pula norma di UU No. 10 Tahun 2016 yakni di Pasal 7 ayat (2) huruf g ini pun saat ini sedang dilakukan pengujian di MK dengan perkara MK No. 71/PUU-XIV/2016 karena pembentuk UU dianggap keliru mengakomodir perintah Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: