PARADOKS INDONESIA

September 27, 2016

economic-crisis-9291124
Terbit Hari ini di Harian Waspada Medan 16/09/2016

*Oleh: Hasrul Harahap

Pasca krisis tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami ekspansi, meskipun belum mampu menyamai pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Saat ini ekonomi Indonesia secara meyakinkan terus mengalami pertumbuhan dengan besaran diatas 5% rata-rata per tahun. Ini menarik perhatian beberapa lembaga rating dan lembaga penelitian internasional yang melakukan prediksi tentang masa depan ekonomi Indonesia. Bank Dunia dalam laporan The New global Economy, lembaga rating G-Sachs dan Standard Chartered Bank untuk Indonesia 2050 membuat analisis, bahwa diperkirakan Indonesia akan masuk dalam salah satu negara pusat pertumbuhan ekonomi dunia (growth pool) pada tahun 2025. Dalam laporan tersebut, juga diperkiran pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 13% pada tahun 2025, dengan syarat pertumbuhan ekonomi riil Indonesia harus berada antara 7-9% pertahun dan berkelanjutan. Selain itu berbagai lembaga riset terkemuka termasuk The Economist edisi bulan Desember 2010 menyatakan bahwa Indonesia akan bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru (new emerging economy). Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 6,1%. Angka yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 4,6%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung meningkat tiap tahunya yaitu 6,3% pada tahun 2007, 6,0% pada tahun 2008, 4,6% pada tahun 2009 kemudian naik pada tahun 2010 sebesar 6,1%, pada tahun 2012 naik sebesar 6,5% pada tahun 2013turun dibawah 6% pada tahun 2014 turun menjadi 5,1% pada tahun 2015 naik menjadi 5,4%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan konsisten tersebut memasukkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara maju seperti Cina, Jepang dan beberapa negara maju lainya. Namun nampaknya diskursus yang sampai saat ini terus berlangsung dan fakta-fakta yang tidak dapat ditolak lagi melahirkan paradoks dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 Laporan World Bank

Laporan Bank Dunia menjadi gugatan untuk beberapa negara yang memiliki pertumbuhan yang tinggi namun penduduknya masih tergolong miskin termasuk Indonesia. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik digambarkan pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional yang merupakan fungsi dari faktor produksi dan fungsi produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka merepresentasikan distribusi pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran terhadap kesejahteraan faktor produksi yang turut serta menciptakan “kue nasional” tersebut. Artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi pula upah yang diterima oleh para pekerja. Namun tampaknya teori tersebut digugat oleh laporan Bank Dunia tentang kesenjangan antara pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam laporanya dengan tema World Development Report: Sustainable Development In A Dinamic world: Transforming Institutions ,growth, and quality of life pada tahun 2003 melaporkan bahwa ditemukan fakta diberbagai belahan dunia, semua negara telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan bahkan berlangsung secara konsisten selama dua dekade, namun tidak diimbangi dengan penurunan angka kemiskinan (pendapatan dibawah 2$). Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar tiga milyar penduduk dunia masih berada dalam kemiskinan padahal disatu sisi pertumbuhan terus meningkat secara konsisten. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikimati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diminimalisir.

Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan saat ini adalah perlawanan terhadap kapitalis, tetapi sebenarnya indikator ekonomi kerakyatan adalah human development index (indeks pembangunan manusia). Selama ini ekonomi konvensional cenderung menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya, ekonomi kerakyatan harus berpatokan pada human development index. Pertanyaannya, adalah: Mengapa ada negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya naik pesat, pertumbuhan ekonominya tinggi, seperti Cina dan Brazil? Ada juga negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi tapi kualitas kehidupan rakyatnya biasa-biasa saja?. Jawaban pada pertanyaan di atas adalah terletak pada, status gizi, status kesehatan yang terlihat dari angka harapan hidup, status pendidikan, pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidup, dan prevalensi kejadian penyakit dan lainlain, yang harus diukur secara kuantitatif. Selain itu rendahnya pendapatan dan taraf hidup orang miskin, yang terwujud berupa kondisi kesehatan yang buruk, kurang gizi dan pendidikan yang rendah sebenarnya akan menurunkan produktivitas perekonomian. Semakin banyak orang yang hidup dengan kondisi seperti ini pada akhirnya akan mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika pembangunan yang dilakukan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Masyarakat miskin akan berkurang dan menjadi lebih produktif yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Itulah sebetulnya ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting, bukan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar. Segala sesuatu yang meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah ekonomi kerakyatan dan segala sesuatu yang tidak meningkatkan ekonomi rakyat harus dilawan. Dalam segi kesejahteraan rakyat, Indonesia sangat tertinggal di ASEAN. Indonesia menempati posisi paling rendah di ASEAN Five. Tetapi dalam hal jumlah gedung tinggi, jumlah orang paling kaya, Jakarta mengalahkan Kuala Lumpur dan Bangkok. Sedangkan dalam segi kesejahteraan rakyat, Indonesia berada pada posisi paling bawah dari Singapura, Malaysia, dan, Thailand.

Masalah Pengangguran

Data pengangguran pemerintah itu sebenarnya kurang menggambarkan dari realita yang ada. Sebagai perbandingan, pemerintah mengatakan pengangguran Indonesia hanya 6% padahal di Amerika 8% dan di Eropa Selatan pengangguran rata-rata 20%, sehingga tidak mungkin data pengangguran di Indonesia hanya 6%. Hal ini disebabkan oleh penggunaan definisi khusus tentang jam kerja oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga hanya digunakan oleh salah satu Negara di Afrika. Indikator survei BPS menggolongkan orang yang bekerja 1 jam per minggu sebagai orang yang memiliki pekerjaan untuk hidup, padahal di seluruh dunia definisi orang bekerja adalah 35 jam per minggu, dan jika dibawah 35 jam per minggu dianggap setengah bekerja. Survei BPS biasanya dilakukan pada masa panen. Pada masa panen di desa-desa semua orang akan bekerja untuk panen, tapi kegiatan panen hanya pekerjaan sampingan yang tidak bisa untuk menggantungkan hidup. Tetapi kalau digunakan angka pengangguran 35%, berarti sekitar sepertiga jumlah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini akan menjadi lebih masuk akal. Oleh karena data pemerintah kurang akurat, maka kita tidak fokus untuk berusaha menciptakan lapangan kerja, padahal lapangan kerja merupakan jalan keluar bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada dasarnya kemiskinan adalah permasalahan setiap perekonomian di dunia, baik perekonomian negara maju, maupun negara belum maju. Permasalahan kemiskinan biasanya muncul akibat tidak meratanya distribusi pendapatan dari hasil pertumbuhan ekonomi. Selama ini pandangan yang berkembang cenderung mempertentangkan laju pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan yang merata. Pengambil kebijakan diminta untuk memilih salah satu diantaranya untuk dijadikan tujuan pembangunan karena dianggap tidak dapat diwujudkan secara bersamaan. Padahal kedua hal tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lain, bahkan keduanya bisa saling melengkapi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi akibat pertumbuhan ekonomi.  Ada banyak masalah di lapangan yang membuat program-program penanggulangan kemiskinan tidak bias berjalan efektif. Tidak adanya koordinasi antar instansi karena tidak berfungsinya tim koordinasi, menunjukkan ketidakseriusan aparat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Ketiadaan koordinasi membuat program penanggulangan kemiskinan kembali ke masa lalu, dimana pelaksanaan program dilandasi oleh banyak kepentingan politik. Masalah lain yang muncul adalah maraknya praktek korupsi di daerah, khususnya daerah yang kaya dengan sumberdaya alam. Agar sumber daya alam bisa mensejahterakan rakyat, maka pengelolaannya harus benar-benar untuk kepentingan rakyat. Pengambilan sumberdaya alam hendaknya memperhatikan faktor lingkungan agar tidak menjadi masalah di masa yang akan datang. Selain itu hasilnya digunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi non-sumberdaya alam yang bisa dijadikan penggerak ekonomi pada masa dimana sumberdaya alam tidak bisa diharapkan lagi. Hal ini penting agar perekonomian tetap bisa berjalan dengan baik dan mampu untuk mensejahterakan masyarakat meskipun sumberdaya alam yang dimiliki telah habis.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: