MENGHEMAT BIAYA KAMPANYE PILKADA

May 20, 2016

Anggaran Pilkada Serentak 2017 untuk pemilihan kepala daerah kembali jadi sorotan. Pembengkakan anggaran dan ketidaksiapan daerah dianggap bisa mengancam pilkada serentak 2017. Salah satu tujuan pelaksanaan pilkada serentak adalah menekan biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota. Sementara pemerintah pusat sejauh ini tetap berpandangan, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak siap melaksanakan pilkada serentak. Pemerintah telah menyiapkan payung hukum anggaran pilkada yang memungkinkan daerah menggunakan APBD-P atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada sehingga tidak ada alasan bagi daerah tidak menyelenggarakan pilkada. Sanksi juga disiapkan untuk memaksa daerah agar patuh. Permasalahan-permasalahan lain adalah pembengkakan anggaran. Faktanya, efisiensi tidak terjadi pada pilkada serentak 2015 ini. Yang terjadi, anggaran pilkada justru membengkak hampir 40 persen dari rencana Rp 5 triliun menjadi Rp 6,89 triliun. Pembengkakan terjadi, antara lain, karena ada biaya kampanye yang harus ditanggung negara dan aji mumpung penyelenggara pemilu yang memasukkan pembelian kendaraan dinas dalam anggaran pilkada (Kompas, 3/6). Terkesan belum ada satu tarikan semangat yang sama untuk menekan ongkos pesta demokrasi yang terlalu mahal selama ini. Penyelenggara pilkada berlomba-lomba mengajukan penambahan anggaran yang seharusnya ditekan. Desember sudah semakin dekat dan masih banyak persoalan yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah pusat, DPR, pemerintah provisi dan kabupaten/kota, DPRD, KPU, dan KPU daerah dalam mengatasi kendala yang bisa menjadi ganjalan kelancaran penyelenggaraan pemilu serentak 2015. Termasuk di antaranya mengatasi pembengkakan anggaran yang terjadi, dari mana harus ditutup, dan opsi yang disiapkan untuk kondisi terburuk yang mungkin terjadi. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam menyikapi ketidaksiapan daerah dan kendala teknis lain pilkada serentak 2015.

Aturan Dana Kampanye

Belajar dari penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada sebelumnya, di mana partai politik dan calon harus menanggung dana kampanye sangat besar, maka undang-undang pilkada yang baru ini berusaha menekan atau mengurangi dana kampanye pilkada sekecil mungkin. Hal ini terlihat dari dua ketentuan berikut ini. Pertama, seperti undang-undang sebeumnya,  UU No 8/2015 menyebut tujuh metode kampanye: a) pertemuan terbatas; b) pertemuan tatap muka dan dialog; c) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d) penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) pemasangan alat peraga; f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan atau g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun Pasal 65 ayat (2), menegaskan bahwa metode kampanye huruf c), d), e), dan f) difasilitasi oleh KPU yang didanai APBN. Jadi, kampanye dalam bentuk debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa, kini dibiayai negara; sedangkan partai politik dan pasangan calon hanya membiayai kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. Kedua, berbeda dengan undang-undang pemilu sebelumnya, undang-undang pilkada baru mencantumkan pembatasan dana kampanye. Hal ini tertulis dalam Pasal 74 ayat (9) UU “Pembatasan dana Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan/luas wilayah dan standar biaya daerah.” Inilah ketentuan yang ditunggu banyak pihak guna mengerem laju pengumpulan dan belanja kampanye. Misalnya, kampanye dalam pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog, memang bisa dilakukan secara bebas oleh pasangan calon dan tim kampanye, kapan saja di mana saja selama masa kampanye. Namun apakah itu berarti KPU tidak diberi wewenang untuk mengatur pelaksanaan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. Kemudian, jika dikaitan dengan wewenang KPU untuk membatasi dana kampanye, bukankah hal itu juga berlaku terhadap pembatasan dana kampanye untuk kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. Ketentuan tentang pembatasan dana kampanye sesungguhnya menimbulkan multitafsir: pertama, apakah pembatasan itu hanya berlaku pada pengeluaran/belanja saja, atau juga mencakup pembatasan terhadak pemasukan/ sumbangan? kedua, apakah wewenang membatasi dana kampanye itu hanya boleh dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, atau KPU bisa membuat peraturan teknis, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tinggal melaksanakannya? Ketentuan-ketentuan yang multitafsir inilah yang harus dihadapi oleh KPU dalam membuat peraturan teknis dana kampanye sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 75 ayat (5) UU yang menyebutkan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.”

kampanyePembatasan Dana Kampanye

Menyangkut dana kampanye, secara spesifik diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup atau Walikota/Wawali. Regulasi ini mengatur pembatasan dari segi sumber dan jumlah dana kampanye. Dari perspektif sumber, diatur bahwa dana kampanye pasangan calon dapat berasal dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lainnya baik perseorangan, kelompok dan badan hukum swasta. Berdasarkan besarnya sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon, diatur bahwa Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye. Sedangkan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) selama masa kampanye. Dana kampanye pihak lain perseorangan maupun kelompok dan badan hukum swasta bersifat kumulatif selama masa kampanye, dan mencakup penerimaan dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Dalam hal pengeluaran dana kampanye, satu hal yang termasuk baru diatur oleh regulasi pemilu adalah pembatasan pengeluaran dana kampanya. Diatur bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan. Berharap Kepatuhan Terhadap Regulasi Kampanye Semua ketentuan yang diatur regulasi pemilu dalam hal pelaksanaan kampanye, dimaksudkan agar supaya terwujudnya keteraturan pelaksanaan kampanye dan agar supaya tercipta kampanye yang berkeadilan. Kita berharap semua ketentuan pembatasan dalam kampanye ini bisa dipahami dan dipatuhi oleh para kandidat maupun Tim Kampanye dari setiap kandidat. Kepatuhan akan membantu pencitraan kandidat sebagai calon pelayan publik yang taat hukum, sementara ketidakpatuhan akan menghasilkan image negatif publik terhadap kandidat dan lebih dari itu akan berakibat pengenaan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana Pemilu sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Kepatuhan setiap kandidat akan memberi manfaat bukan hanya bagi kandidat tetapi juga bagi upaya kita bersama mewujudkan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat atau sarana demokrasi, menjadi lebih baik. Masa kampanye yang panjang yaitu 101 hari, bukan hanya akan menjadi momentum uji dan pembuktian strategi kampanye terbaik, tetapi juga menjadi momentum pembuktian kandidat mana yang mampu mencuri simpati rakyat pemilih. Rakyat pasti akan bersimpati bagi kandidat yang mampu mebuktikan diri taat terhadap regulasi selama 101 hari kampanye. Bingkai regulasi janganlah coba dilampaui, karena regulasi bukan hanya membatasi gerak-gerik kandidat, namun bingkai regulasi juga membingkai hati rakyat.

Penutup

Terkait dengan pembatasan dana kampanye, UU No 8/2015 hanya memberi panduan bahwa pembatasan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan atau luas wilayah, dan standar biaya daerah. Pertama, Efisiensi dan efektivitas penggunaan dana kampanye. Dalam hal ini, pembatasan dana kampanye ditentukan berbasis setiap item kegiatan kampanye bagi setiap pasangan calon. Kedua, KPU harus menentukan rincian item kegiatan kampanye yang dibiayai negara dan yang dibiayai setiap pasangan calon. Dalam hal ini, laporan dana kampanye penyelenggaraan pilkada dalam 10 tahun terakhir dapat dijadikan panduan/rujukan untuk memformulasikan pembatasan dana kampanye. Dalam konteks ini, KPU Prov Kab/Kota harus menentukan berapa besaran biaya setiap kegiatan kampanye sesuai standar biaya daerah masing-masing. Ketiga, Dana untuk sejumlah item kegiatan kampanye yang dibiayai negara melalui APBN/APBD dihitung sebagai dana kampanye tiap-tiap calon. Oleh karena itu, dana tersebut mesti dikonversi ketika menentukan batasan dana kampanye. Keempat, Formulasi pembatasan dana kampanye yang dirumuskan harus mampu menutup atau setidaknya mengurangi upaya manipulasi penggunaan dana kampanye melebihi ambang batas yang ditentukan. Dengan adanya pembatasan dana kampanye yang diatur secara jelas dan tegas melalui PKPU.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: