BEBERAPA MASUKAN REVISI KEDUA UU PILKADA

May 20, 2016

pilkada_serentak_2017Kualitas pilkada serentak 2015 sangat dipengaruhi oleh bagaimana seluruh tahapan pilkada serentak dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kualitas pilkada serentak 2017 sangat ditentukan oleh seberapa jauh asas-asas penyelanggara pemilu dipatuhi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten dan nyata oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun stakeholder lainnya. Dari sekian banyak tahapan pilkada serentak, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu kegiatan pilkada serentak yang sangat kompleks dan sangat dinamis namun berpengaruh langsung terhadap tahapan pilkada lainnya. Pilkada serentak yang substansial, demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta memiliki legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, seluruh proses kegiatan daftar pemilih dari mulai tahapan hingga proses akhir seyogiyanya dilakukan dengan secara transparan dan terbuka agar mencapai pilkada yang berkualitas. Disamping itu juga, hal yang mengganggu dan merisaukan, yakni rendahnya partisipasi pemilih. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat partisipasi pemilih secara umum hanya sekitar 64,23 persen. Atau lebih rendah daripada target yang dipatok KPU sekitar 75,5 persen. Sejumlah kabupaten/kota yang tingkat partisipasinya rendah, di antaranya Kota Medan, Sumatra Utara (26,88 persen); Kabupaten Serang (50,84 persen); Kota Surabaya (52,18 persen); Kabupaten Jember (52,19 persen); dan Kabupaten Tuban (52,25 persen). Sejumlah daerah yang cukup tinggi partisipasi pemilihnya, di antaranya, Kabupaten Mamuju Tengah (92,17 persen); Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat (89,92 persen); Bolaang Mangondow Timur (88,83 persen); Kota Tomohon, Sulawesi Utara (88,47 persen); dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (88,24 persen). Menurut Nurcholish Madjid, dalam masyarakat demokratis (madani) harus adanya komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh lapisan anggota masyarakat, serta keterbukaan lembaga kepemimpinan terhadap pengujian atas data kemampuan yang dicoba melembagakannya dalam pola kepemimpinan yang tidak berdasar pertimbangan keturunan, melainkan melalui permusyawaratan dan pemilihan (Muhamad Wahyuni Nafis, Cak Nur, Sang Guru Bangsa (Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid), Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014, hlm. 296). Artinya bahwa dalam negara yang menganut paham demokrasi, mekanisme pemilihan kepemimpinan ditentukan melalui dua cara, yaitu musyawarah atau pemilihan. Cara itu mengedepankan prinsip akuntabilitas dan objektivitas dalam memilih pemimpin serta menghindari pemilihan pemimpin secara subjektif berdasarkan penunjukan dengan dasar keturunan (dinasti). Karena itu pada era sekarang, pemilihan kepemimpinan dalam masyarakat yang demokratis, selain mendasarkan pada aspek akuntabilitas dan objektifitas, tetapi juga adalah bagaimana publik diberi ruang untuk beraprtisipasi secara luas untuk menentukannya. Pilihan ideal dalam menentukan kepemimpinan sebagaimana dikemukakan di atas, hanya dapat dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, terutama berkaitan dengan jabatan/pekerjaan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak. Dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan mempunyai kepentingan secara langsung untuk menentukan masa depannya sendiri. Karena itu, pembatasan dengan menentukan syarat bagi calon pemimpin publik karena dasar adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah bertentangan dengan prinsip partisipasi publik dan juga pengekangan terhadap warga negara tertentu untuk menggunakan haknya untuk dipilih dan memilih dalam suksesi kepemimpinan

Revisi Kembali

Rencanya pada pertengahan april 2016 Komisi II DPR RI beserta pemerintah akan membahas bersama revisi kedua UU pilkada dan sebanyak 32 pasal dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bakal direvisi.  Pasal-pasal dalam UU PIlkada yang nantinya akan direvisi antara lain mengenai hak mencalonkan diri anggota DPR, DPD dan DPRD,  perlu dipertimbangkan untuk tidak perlu mundur, cukup cuti saja mungkin 6  bulan diluar tanggungan negara. Pil‎kada serentak 2015 kemarin minim pasangan calon. Calon-calon yang berkompetisi sangat sedikit jumlahnya, probabilitas berkurang jadi calon berkurang. Selain itu juga pasal-pasal yang akan juga direvisi antara lain pengawasan dana kampanye, netralitas aparatur sipil negara (ASN), distribusi logistik pilkada, anggaran pilkada, calon tunggal, konflik internal partai politik, persentase dukungan partai politik, batas waktu penyelesaian di MK, partisipasi pemilih di pilkada yang rendah, dan sebagainya. Disisi lain pembiayaan pilkada 2017 menjadi sorotan utama dalam pembahasan revisi UU Pilkada tersebut. Dengan masih dibebankannya anggaran penyelenggaraan pilkada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam prakteknya sedikit banyak menghambat pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Masih segar dalam ingatan kita terdapat beberapa daerah yang terkendala pengajuan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tahun anggaran yang sudah selesai, bertambahnya daerah yang ikut pilkada, sampai dengan adanya konflik kepentingan dari kepala daerah terkait penyelenggaran pilkada yang ikut berkontribusi menghambat proses pengajuan bahkan pencairan dana tersebut. Selanjutnya terkait dengan putusan MK Putusan MK No. 8/PUUXIII/2015 kewajiban mundur bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Putusaan MK ini sesungguhnya menafikkan fugngsi partai politik  dalam melakukan pendidikan politik,  rekruitmen calon pemimpin  melalui  kaderisasi politik. Keharusan untuk mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak memberi rasa keadilan pada kader partai politik. Karena  Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah kader terbaik partai politik yang secara subtansi mereka adalah calon pemimpin daerah dan nasional yang persiapkan oleh partai politik. Hal lain yang tak kala krusial adalah jabatan Kepala daerah adalah jabatan politik bukan jabatan karier, sehingga anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebaiknya cukup dengan cuti. Untuk calon perseorangan dalam pasal 41 ayat 1 dan 2 UU No. 8 tahun 2015 terkait syarat batas minimal dukungan calon pesrseorangan dengan ambang batas 6,5%-10% dari jumlah DPT sebaiknya dinaikkan menjadi 10%-15% dari DPT.  Alasannya dalam UU tersebut yang menjelaskan batas minimal dukungan perseorangan didasarkan pada jumlah penduduk, namun putunsan MK No. 46/PUUXIII/2015 dinyatakan bahwa dukungan perseorangan didasarkan pada jumlah DPT. Keputusan MK ini semakin memberikan ruang yang sangat besar pada seseorang untuk mencalonkan diri melalui jalur Independen namun disisi lain penguatan partai politik adalah syarat demokrasi.  Walaupun konstitusi membolehkan calon perseorangan namun harus   dipahami bahwa pilar demokrasi itu salah satunya partai politik. Ukuran keberhasilan demokrasi prosudural bukan dilihat dari banyaknya calaon dari jalaur perseorangan namun diukur dari seberapa besar peran partai politik dalam mengawal proses demokrasi melalaui pemilihan kepala daerah. Maka pencalonan melalui jalur perseorangan harus diperketat melalui persentase dukungan yang selektif.

Keamanan dan Anggaran

Disamping itu perlu diperhatikan juga masalah-masalah keamanan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggarakan pilkada serentak secara nasional, karena dalam prakteknya sekarang ini sering kali pilkada menimbulkan konflik horizontal yang cukup masif antar pendukung masing-masing calon, sebagai akibat tidak puasnya para pendukung terhadap hasil pilkada tersebut. Sehingga dikhawatirkan bila hal tersebut terjadi diberbagai daerah, bisa menimbulkan kondisi keamanan yang cukup rawan, karena konflik disatu daerah dapat menyulut konflik di daerah lainnya, dan bila hal tersebut terus berlangsung bisa menimbulkan kondisi konflik yang semakin besar yang dapat mengancam keamanan dan keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan Pilkada yang cukup panjang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain, hal tersebut dapat menimbulkan suasana persaingan antar kandidat yang semakin lama semakin panas sehingga memperbesar peluang terjadinya konflik antar pendukung kandidat. Permasalahan lainnya adalah dengan lamanya tahapan pelaksanaan Pilkada tersebut dapat menimbulkan biaya yang semakin besar yang akan dikeluarkan oleh masing-masing kandidat dan juga penyelenggara pilkada, serta tidak sesuai dengan semangat efisiensi. Terkait dengan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada, undang-undang tersebut mengatur bahwa pembiayaan penyelenggaraan Pilkada bersumber dari APBD dan didukung oleh APBN. Disisi lain selama ini biaya penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 yang dibebankan kepada APBD tidak berjalan dengan baik ini terlihat dengan NPHD yang sulit dicairkan oleh kepala daerah dan rentan dimanfaatkan oleh kepala daerah yang akan mencalonkan kembali. Berdasarkan pengalaman praktek dilapangan jika pembiayaan  pilkada serentak 2015 sering mengalami keterlambatan dalam pengalokasiannya, sehingga hal tersebut dapat mengganggu pelaksanaan tahapan dan penyelenggaraan pilkada. Sementara dalam keterangan pemerintah atas rancangan UU tersebut dalam halaman 5 point 2 disebutkan bahwa khusus untuk pelaksanaan Pilkada pada tahun 2015 pendanaannya dibebankan pada APBD. Perlu di formulasikan apakah pembiayaan penyelenggaraan Pilkada melalui APBN, atau APBD atau APBN dan APBD.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: