(KEMBALI) REVISI UU PILKADA

March 7, 2016

Pilkada Serentak

*Oleh: Hasrul Harahap

Komisi II DPR RI dan pemerintah pada bulan April 2016 rencanannya akan segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau lebih populer dengan UU Pilkada. Penyelenggaraan pilkada serentak 2015 kemarin menjadi pertimbangan DPR dan pemerintah akan melakukan revisi UU tersebut. Pilkada serentak 2015 telah terselenggara dengan aman dan lancar, tetapi bukan tidak ada catatan dalam penyelenggaraannya. Banyak peramasalahan yang menjadi sorotan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam pilkada serentak tersebut. Permasalahan tersebut sebenarnya sudah muncul sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai tahapan pilkada serentak awal Januari 2015 dan banyak KPU daerah sudah memulai tahapan pilkada dengan melakukan sosialisasi. Disebut nekat karena saat itu regulasi tentang pilkada serentak sebenarnya belum jelas. Sementara itu ada beberapa isu strategis yang diajukan oleh pemerintah dalam UU No 8 tahun 2015 antara lain: memasukkan 6 substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI dimana dalam putusan tersebut kewajiban PNS untuk mundur, kewajiban anggota DPRD, DPD, dan DPRD, TNI/Polri untuk mundur, mantan narapidana dapat maju sebagai pasangan calon, penghapusan syarat “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”, penyesuaian norma tentang pasangan calon tunggal, dan penyesuaian norma tentang dukungan calon perseorangan yang awalnya berbasis jumlah penduduk sekarang berbasiskan daftar pemilih tetap (DPT). Norma yang mengatur bahwa setiap  anggota DPRD, DPD, dan DPRD, TNI/Polri untuk mundur beralasan untuk dihapus agar bertujuan membuka peluang sumber daya manusia mengikuti pencalonan. Ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan semua warga negara untuk dipilih dan memilih. Biarkan setiap putra terbaik bangsa untuk berkompetisi dalam memilih pemimpin mereka didaerahnya masing-masing. Minimnya calon di Pilkada serentak kemarin disebabkan ada hambatan bagi legislatif untuk maju. Ini disebabkan karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggota DPR, DPRD, DPD, TNI, Polri atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah harus mundur jika mengikuti kontestasi pilkada. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi  (MK) tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk memilih calon kepala daerah yang berkualitas padahal anggota DPR, DPRD, DPD adalah kader-kader terbaik partai yang memahami fungsi-fungsi pemerintahan. Norma yang mengatur pencalonan pasangan calon kepala daerah cukup dengan cuti kampanye dan tak perlu mundur dari jabatannya. Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pengaturan antipolitik uang hanya mengatur satu saja yakni politik uang antara pasangan calon dengan partai. Seharusnya pengaturan itu ditujukan pada tiga pihak, yakni antara pasangan calon dengan partai politik pengusung, dengan penyelengara pemilu, serta pemilih.  Mininmya calon di Pilkada Serentak 2015 hanya diikuti 852 pasangan calon yang mendaftar ke KPU dari 269 daerah. Dari 269 daerah yang mengikuti pilkada, hanya ada empat daerah yang hanya mendapatkan satu pasangan calon, dan 80 daerah dengan dua pasangan calon. Padahal kalau anggota DPR, DPRD, DPD, TNI, Polri bisa ikut kontestasi masyarakat bisa banyak pilihan dalam menentukan kepala daerah didaerahnya masing-masing. Selanjutnya dalam UU Pilkada tersebut belum mengatur ketentuan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dengan mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah atau nonkementerian terkait seperti Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan atau masyarakat.

Mengatasi Permasalahan

Banyaknya permasalahan krusial yang belum tuntas dilakukan KPU, Bawaslu dalam penyelenggaran Pilkada Serentak kemarin, beberapa permasalahan diantaranya, penyelesaian konflik partai politik, keterlambatan persetujuan dana hibah, daftar pemilih tetap (DPT) yang kurang valid, pengadaan logistik yang tidak tepat waktu dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang hanya 60%. Untuk itulah, KPU, Bawaslu dan DKPP untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum selesai ditindak lanjutin. Salah satunya adalah  syarat terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 8/2015 dan Pasal 6 Peraturan MK No. 5/2015. Salah satu hal menarik yang terjadi adalah terdapatnya perbedaan cara penghitungan angka ambang batas dalam sejumlah permohonan. Pada sebagian kasus, penghitungan ambang batas dilakukan berbasis pada distribusi total suara sah secara keseluhan (seratus persen suara sah). Setiap calon ditentukan terlebih dulu berapa persen perolehan suaranya terhadap seratus persen suara sah. Setelah itu barulah bisa ditentukan berapa persen selisih antara pemenang dan pihak yang mengajukan permohonan.  Selanjutnya, mengenai pendanaan pilkada, sebelum UU No 1 tahun 2015 direvisi menjadi UU No 8 tahun 2015 dalam pasal 166 menyebutkan “Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan pasal 200 menyebutkan   “Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Untuk anggaran pilkada serentak 2017 kebutuhan anggaran seyogiyanya bisa diambil dari APBN Perubahan 2016. Jika pada pilkada serentak 2015 kemarin penganggaran pilkada mengambil dana APBD dengan menghabiskan Rp. 8,1 triliun dan ini tidak sebanyak anggaran pada pilkada serentak 2015 mengingat pilkada hanya diselenggarakan di 101 daerah. Disamping itu juga, untuk menghindari permainan anggaran yang mengakibatkan benturan kepentingan (conflict of interest) yang sering mengakibatkan keterlambatan disahkannya RAPBD menjadi APBD P (Perubahan). Oleh sebab itu kalau anggaran pilkada serentak 2017 dibebankan ke APBN pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI bisa mengontrol standar biaya yang rasional untuk pembiayan didaerah-daerah. Anggaran yang dikeluarkan bisa lebih efektif/efisien dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karena setiap daerah kebutuhannya sangat berbeda. Jangan sampai tersendat pencairan pembiayaan penyelenggaran pilkada 2017 menghambat terselenggaranya tahapan pilkada kedepan.

Revisi Kembali

Belum dibahasnya revisi UU Pilkada hingga sekarang berpotensi mengakibatkan tertundanya tahapan pilkada. Padahal Komisi II DPR RI sudah mengingatkan agar draf revisi sudah diserahkan pada awal Maret 2016 hingga sekarang draf tersebut belum sampai ditangan Komisi II DPR RI karena Presiden belum menerbitkan surat presiden (surpres) penunjukan menteri untuk membahas revisi UU Pilkada dengan DPR. Menurut hemat penulis ada beberapa hal yang menjadi masukan dalam merevisi UU Pilkada tersebut. Partisipasi pemilih yang rendah menjadi sorotan agar dalam revisi UU Pilkada dimasukkan norma yang mengatur agar partisipasi pemilih lebih ditingkatkan mengingatkan pada pilkada kemarin partispasi hanya mencapai 60% sehingga partisipasi politik pemilih bisa berjalan signifikan. Kurangnya sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh KPU menjadi faktor rendahnya partisipasi politik. Disisi lain peran partai politik dalam mempromosikan calon lebih rendah dibandingkan sosok figur yang lebih berperan lebih besar. Pengalaman atas kepemimpinan petahana yang mengalami persoalan hukum dalam menjalan tugas pemerintahannya dapat menjadi antiklimaks terhadap partisipasi pemilih. Untuk itulah lembaga penyelenggara pemilu harus lebih intens dan fokus dalam mensosialisasikan tahapan pilkada sehingga pemilih tidak terkecoh dalam memilih pemimpinnya atau dalam istilah lain (memilih kucing dalam karung). Pemeritah dan DPR harus duduk bersama untuk segera menyelesaikan revisi UU Pilkada yang pembahasannya begitu singkat. Diharapkan, beberapa masukan dari semua stake holder dalam penyusunan revisi UU Pilkada tersebut bisa mengatasi persoalan yang selama ini terjadi. Jangan sampai Pilkada serentak 2017 yang dirancang sebagai proses demokrasi dan pestanya rakyat menimbulkan persoalan politik yang baru.

*Penulis adalah  Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: