MENOLAK KORUPSI

February 25, 2016

Menolak Korupsi

*Oleh: Hasrul Harahap

Sudah empat belas tahun lebih, berbagai upaya untuk memberantas korupsi terus dilakukan. Upaya pertama yang dilakukan adalah menentang dengan gigih sejarah panjang yang berpendapat bahwa korupsi itu sekedar kesulitan di tingkat lokal.   Tetapi faktanya semua sekarang terbukti bahwa korupsi terjadi di semua negara. Setiap orang mengatasi sendiri masalah korupsi yang dihadapinya dengan caranya masing-masing. Pertama-tama memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri, sambil menjalin kerjasama dengan mitra-mitra dari luar. Tidak ada obat mujarab. Mungkin ada aktivitas yang bisa mengatasi dan berhasil dalam waktu cepat. Tetapi memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Perlu strategi menyeluruh yang jelas dan program hubungan masyarakat yang baik. Pendekatan tambal sulam tidak akan membawa hasil. Strategi anti korupsi harus menyeluruh dan mencakup semua aspek lembaga negara. Misalnya komisi antikorupsi, pegiat anti korupsi, Ombudsman RI, atau membuka pengaduan khusus. Tidak cukup denga itu, pemantauan terus-menerus diperlukan untuk bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Pemantau temporer hanya akan membuka peluang bagi munculnya perilaku korupsi yang semakin parah. Fokus harus diarahkan pada sistem, bukan hanya pada operasi tangkap tangan. Untuk mendapatkan dukungan publik, program pembaruan harus terfokus pada perbaikan sistem, tidak hanya berkutat pada menyingkirkan pegawai yang korup tetapi lebih menyelesaikan persoalan korupsi secara menyeluruh.  Sosok kjepemimpinan penting sekali dalam menyelesaikan persoalan korupsi yang begitu menggurita. Koalisi berbagai kepentingan mungkin dapat membantu persoalan korupsi yang terjadi selama ini. Tanpa teladan kepemimpinan dari atas, tidak ada upaya efektif yang bisa dilakukan dan berhasil. Masyarakat sipil selama ini diabaikan dalam mengkampanyekan prilaku koruptif yang mendera bangsa kita. Ada korelasi antara indeks korupsi yang tinggi dengan tingkat kegiatan masyarakat sipil yang rendah. Untuk itu dibutuhkan kerangka hukum tempat masyarakat sipil membangun lembaga-lembag antikorupsi yang informal sebagai upaya membendung pencegahan korupsi yang terjadi. Sebagaimana terjadi selama ini, korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi prilaku sosial sebagaian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Birokrasi pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dalam pengertian sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Karena itu korupsi dipahami dalam konteks perilaku pejabat-pejabat sektor publik, politisi, pegawai negeri yang memakai kekuasaan dan wewenang sosial untuk memperkaya diri.

Rencana Revisi

Revisi UU KPK terus disuarakan sejumlah partai politik di Gedung Parlemen Jakarta. Sejauh ini, dari sepuluh fraksi di DPR hanya Partai Gerindra yang konsisten secara terang-terangan menolak revisi UU No 30 tentang KPK. DPR memastikan revisi UU KPK itu merupakan salah satu hal yang akan dibahas pada rapat paripurna DPR Kamis 18 Februari 2016 mendatang. Sebelumnya, Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memberikan pandangan fraksi terkait revisi UU KPK. Ada empat poin yang menjadi argumentasi mengapa Partai Gerindra menolak revisi tersebut yang menyebabkan kewenangan KPK akan teramputasi. Informasi yang diperoleh bahwa kesepakan rapat Badan Musyawarah DPR merekomendasi untuk menjadi agenda dalam rapat paripurna mendatang.  Disamping itu juga, dari kalangan kampus, suara penolakan juga mengalir deras. Seperti disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra. Menurut Saldi, tidak ada alasan memperkuat KPK dalam Draf Revisi UU KPK yang ada sekarang. Rencana revisi ini bahkan dapat dikatakan semacam ancaman sistematis untuk melumpuhkan KPK. Keempat butir revisi, kewenangan mengeluarkan SP3, izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik di luar aparat penegak hukum, dan pembentukan Dewan Pengawas, makin berpotensi memperkuat upaya pelemahan KPK. Padahal dalam janji politik di pilpres kemarin, Jokowi berjanji memperkuat lembaga antirasuah tersebut. Cara yang paling elegan untuk menolak revisi UU KPK hanya berada ditangan seorang presiden. Masih segar dalam ingatakan kita ketika pertengahan tahun 2015 Presiden Joko Widodo akhirnya menolaka rencanan revisi UU KPK dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Ini merupakan sebuah keputusan berani yang diambil oleh seorang kepala negara dan pemerintahan demi semata-mata untuk mendengar aspirasi publik. Jangan sampai pemerintah dan DPR saling lempar tanggungjawab soal revisi UU KPK. Presiden harus mampu meyakinkan koleganya yang ada diparlemen untuk menghentikan proses pembahasan RUU KPK. Mengingatkan Partai Pendukung Pemerintah Jokowi untuk juga menolak Revisi UU KPK. Tidak hanya itu saja, perlu ada sanksi yang keras bagi jajaran dibawah Presiden yang membangkang atau tetap mendukung Revisi UU KPK dan upaya pelemahan terhadap KPK. Pengalaman perintah Jokowi untuk stop kriminalisasi terhadap KPK yang tidak ditaati tidak boleh terjadi dalam kaitannya dengan Revisi UU KPK ini. Mencabut Revisi UU KPK dalam Prolegnas 2014-2019.

Maraknya Korupsi di Daerah

Sulit dipungkiri, korupsi menjadi sumber dari masalah yang muncul di negeri ini. Korupsi menghambat tujuan berbangsa. Karenanya, upaya-upaya pemberantasan korupsi saat ini menjadi agenda pokok bangsa. Saat ini salah satu pusat perhatian pemberantasan korupsi ada di tingkat pemerintah daerah. Atensi terhadap pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari perubahan konstelasi kekuasaan. Era reformasi telah menggeser sebagian kekuasaan dari pusat ke daerah. Politisasi birokrasi menjadi masalah yang diyakini muncul di hampir semua pemerintah daerah. Politisasi menyebabkan pengisian jabatan-jabatan mengabaikan prinsip merit. Walaupun masalah politisasi birokrasi tidak serta merta berkorelasi dengan korupsi, namun, beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK di daerah memperkuat fakta hubungan antara keduanya. Celah korupsi kepala daerah semakin terbuka saat unsur birokrat dibawahnya tidak memiliki kapasitas, integritas dan profesionalitas yang memadai. Potret korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah hadir pula dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam terkadang ditunggangi praktik memburu rente dari oknum pejabat-pejabat daerah. Hal ini sebagaimana muncul dalam tata kelola perizinan sumber daya alam. Persetujuan atas sebuah izin adakalanya disertai perbuatan korupsi. Spektrum korupsi di daerah juga menyasar sisi pengelolaan anggaran. Korupsi di sektor ini rawan muncul ketika struktur dan pemanfaatan anggaran tidak selaras dengan tujuan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintah daerah harusnya mengorientasikan instrumen anggaran untuk mensejahterakan rakyatnya.

Penutup

Mengguritanya persoalan korupsi menjadi tanggungjawab semua pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikannya bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan korupsi diantaranya adalah melalui sistem dan pembentukan budaya dan karakter antikorupsi. Terkait dengan pembentukan karakter dan budaya korupsi institusi formal merupakan instrument utama dalam membentuk karakter antikorupsi yang dimulai sejak masa usia dini. Nilai-nilai dasar yang menjadi dasar dalam pembentukan kepribadian antikorupsi adalah nilai kejujuran, keadilan dan tanggungjawab. Selanjutnya, membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan ruang yang elegan dalam menyemai budaya antikorupsi. Disamping itu juga, sekolah berbudaya antikorupsi dapat dikenali dari keberadaan visi, misi, dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi dalam berbagai aktivitasnya. Selanjutnya, mengoptimalkan peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan internalisasi nilai anti korupsi yang dilakukan oleh keluarga dan sekolah. Proses pendidikan merupakan proses pembudayaan. Tokoh masyarakat, tokoh umat dan pemangku kepentingan lainnya di masyarakat mesti melembagakan nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari norma sosial yang berlaku dalam sebuah masyarakat.

*Penulis adalah  Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: