TUGAS (BARU) TERBERAT OMBUDSMAN

February 11, 2016

Pelayanan Publik

*Oleh: Hasrul Harahap

Baru saja Komsi II DPR RI (28/01/16) memilih Sembilan anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2016-2021 dalam rapat pleno yang berlangsung tengah malam. Dengan terpilihnya komisioner baru ORI diharapkan membawa angin segar sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dimasa yang akan datang. Sepuluh fraksi di Komisi II DPR RI memilih Sembilan anggota ORI untuk masa jabatan 5 tahun kedepan, mereka diantaranya: Adrianus Eliasta Meliala, Ahmad Alamsyah Saragaih, Ahmad Su’adi, Alvin Lie Ling Piao, Amzulian Rifai, Dadan Suparjo Suharmawijaya, Laode Ida, Lely Pelitasari Soebekty, dan Ninik Rahayu. Diharapkan dengan terpilihnya Komisioner ORI yang baru mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan memberikan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti dan bukan hanya memberikan rekomendasi semata. Selama ini banyak rekomendasi yang dikeluarkan oleh ORI tapi tidak ditindaklanjuti dengan serius disebabkan karena lemahnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI. Didalam UU tersebut ORI hanya diberikan kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi tanpa di proses oleh lembaga negara tertetentu, sebagai contoh kita lihat dalam UU 37/2008 dipasal 8 ayat 1 untuk membayar ganti rugi dan rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Seperti yang kita ketahui keberadaan ORI ditengah-tengah masyarakat belum begitu popular gaungnya seperti lembaga negara lainnya. Seperti yang kita ketahui, ORI merupakan lembaga yang dibentuk untuk menghadapi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur pemerintah dan membantu aparatur agar melaksanakan pemerintahan secara efisien dan adil, juga untuk mendorong pemegang kekuasaan melaksanakan tanggungjawab serta pelayanan secara baik. ORI dikenal sebagai lembaga independen yang menerima dan meyelidiki keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kesalahan administrasi publik. Akan tetapi, sesungguhnya ORI tidak sekedar sebuah sistem untuk menyelesaikan keluhan masyarakat kasus demi kasus, yang utama mengambil inisiatif untuk mengkhususkan perbaikan administrative dalam upayanya meningkatkan mutu pelayanan masyarakat. Salah satu pelanggaran yang selama ini dirasakan masyarakat adalah terjadinya proses maladministrasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara kepada masyarakatnya. Maladministrasi adalah perbuatan koruptif yang meskipun tidak menimbulkan kerugian negara, namun mengakibatkan kerugian bagi masyarakat karena tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik, mudah, murah, cepat, tepat, dan berkualitas.

ORI di Garda Terdepan

Kehadiran ORI ditengah masyarakat dengan  tujuan untuk mengawasi pengawasan terhadap pelayanan publik dan terpenuhinya hak masyarakat mengakses layanan yang tersedia. Tanpa adanya pengawasan ekstern sangat sulit untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebab, selama ini aparat pelayanan publik tidak sedikit yang masih belum memahami tugas dan pengabdiannya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. ORI sebagai lembaga pengawas badan atau lembaga penyelenggara pelayanan publik merupakan lembaga yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hal ini disebabkan karena lembaga penyelenggara pelayanan publik yang baik harus dapat memberikan pelayanan yang baik juga kepada masyarakat. Ini berkaitan erat dengan Indonesia yang merupakan negara hukum materil di mana tujuan negara hukum materil adalah untuk mensejahterakan rakyat. Penguatan dan optimalisasi peran ORI dalam percepatan reformasi birokrasi. Berbagai upaya dan peranan yang harus dilakukan ORI di antaranya adalah: Pertama, Rekomendasi yang dikeluarkan oleh ORI memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, pada faktanya sampai saat ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh ORI tidak mempunyai daya paksa terhadap instansi yang mendapatkan rekomendasi tersebut sehingga seringkali tidak ada tindak lanjutnya. Walaupun dalam Undang-undang No. 37 tahun 2008 tentang ORI dinyatakan bahwa bagi instansi yang tidak melaksanakan rekomendasi akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden, tetapi tetap saja tidak efektif. Artinya, bisa dikatakan bahwa kinerja yang dilakukan oleh ORI belum optimal. Perlu diberikan wewenang kepada ORI, agar rekomendasi yang dikeluarkannya mempunyai daya paksa yang mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh instansi terkait. Kedua, Pemberian reward and punishment kepada instansi penyelenggara pelayanan publik. Upaya ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada instansi penyelenggara pelayanan umum. Wewenang ini menerapkan prinsip pemberian sanksi dan penghargaan. Sanksi tersebut diberikan kepada instansi yang melanggar prinsip pelayanan publik, sedangkan penghargaan diperuntukkan bagi yang melaksanakan pelayanan publik dengan baik. Ketiga, Pengadaan peninjauan secara berkala yang dilakukan oleh ORI kepada instansi penyelenggara pelayanan publik ORI harus melakukan peninjauan secara berkala dan spontanitas ke instansi-instansi yang masuk dalam pengawasannya. Hal ini dilakukan dengan menjalankan amanah dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang ORI yaitu dengan membentuk perwakilan ORI di daerah-daerah agar pelaksanaan wewenang ini bisa dilakukan secara optimal. Pembentukan Ombudsman sehingga kehadirannya betul-betul dapat menjadi kelancaran sistem birokrasi atau sistem peradilan guna meningkatkan mutu pelayanan publik, perlu diapresiasi sebagaimana andil Ombudsman di negara-negara maju. Belajar dari pengalaman, sejauh ini patut dikuatirkan agenda reformasi hukum dan kelembagaan nasional hanya bersifat seremonial politik atau latah, tanpa dilandasi niat untuk menyempurnakan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Kehadiran ORI untuk Reformasi Birokrasi

Untuk itulah dalam menjalankan tugas dan wewenang, ORI harus berani menyampaikan saran kepada Presiden dan para penyelenggara negara lainnya jika ada penyimpangan pelayanan publik yang dianggap tidak memuaskan masyarakat, bahkan ORI berhak memberikan rekomendasi yang sifatnya mengikat untuk segera ditindaklanjuti oleh lembaga negara tertentu. Rekomendasi ORI semisal kesimpulan, pendapat, saran yang dibuat/disusun berdasarkan argumentasi investigasi yang dilakukan ORI dalam hal kinerja mutu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Seperti didalam pasal 37 ayat (2) yang berbunyi, Rekomendasi disampaikan  memuang sekurang-kurangnya kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. Faktanya, Indonesia merupakan negara yang memiliki perekonomian paling besar di Asia Tenggara. Dibalik itu semua, lemahnya sektor pelayanan publik menjadi kendala yang bagi iklim investasi di Indonesia. Realita di lapangan seakan membenarkan survei tersebut. Walaupun kondisi di setiap daerah berbeda, namun secara keseluruhan masih jauh dari kata memuaskan. Banyak indikator mencerminkan suramnya kinerja aparat pelayanan publik di Indonesia, antara lain pelayanan yang berbelit dalam sistem birokrasi kita dan cenderung birokratis, biaya yang tinggi, pungutan-pungutan tambahan, perilaku aparat yang lebih bersikap sebagai pejabat ketimbang abdi masyarakat, pelayanan diskriminatif, dan sederetan persoalan lainnya. Undang-undang No. 25 tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, koorporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan baik buruk penyelenggaraan pelayanan publik. Walaupun dalam Undang-undang No. 25/2009 sudah mengatur secara jelas dan tegas tentang bagaimana pelayanan publik di Indonesia, namun untuk melakukan optimalisasi sektor pelayanan publik di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan, karena pembaharuan yang dilakukan menyentuh berbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan. Di antara beberapa aspek tersebut adalah kultur birokrasi yang tidak kondusif yang telah lama mewarnai pola pikir birokrat sejak era kolonial dahulu. Prosedur dan etika pelayanan berkembang dalam birokrasi di Indonesia sangat jauh dari nilai- nilai dan praktik yang menghargai warga bangsa sebagai warga negara yang berdaulat. Prosedur pelayanan misalnya, tidak dibuat untuk mempermudah pelayanan, tetapi lebih untuk melakukan kontrol terhadap perilaku warga sehingga prosedurnya berbelit-belit dan rumit.

*Penulis adalah  Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: