PEMBERLAKUAN (KEMBALI) GBHN

February 4, 2016

gbhn

*Oleh: Hasrul Harahap

Rakernas I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merekomendasikan dimunculkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). PNSB ini nantinya akan menjadi acuan pembangunan nasional jangka panjang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, wacana pemunculan PNSB ini bukan untuk kepentingan partainya. Menurutnya PNSB dihidupkan demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, dalam Rakernas I tersebut 12/01/2016 Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan, Indonesia harus memiliki haluan yang jelas tentang kearah mana arah negara. Pembangunan Nasional Semesta Berencana menjadi pekerjaan rumah yang harus dirumuskan sejak saat ini. Sasaran pembangunan hanya dititik beratkan pada sektor tertentu. GBHN versi partai moncong putih ini diusulkan karena DPP PDIP menyatakan kerisauan atas kondisi Indonesia yang melaksanakan visi pembangunan nasional namun tanpa arah dan konstruksi yang jelas mau kemana arah negara ini dibawa. Maka dari itu, partai pemenang pemilu ini juga dalam melaksanakan Rakernas memastikan adanya garis arahan pembangunan yang dilaksanakan pemimpin Indonesia, yakni mengembalikan GBHN dan menjadikan MPR RI sebagai lembaga tinggi di negara yang tidak bisa disejajarkan dengan lembaga lainnya. Dilain pihak banyak pengamat yang menilai bahwa wacana pemberlakuan kembali GBHN pada konteks sekarang ini kuranglah tepat, seperti yang disampaikan pengamat politik J. Kristiadi dan Direktur Utama SMRC Djayadi Hanan. Mereka menegaskan bahwa bangsa Indonesia sekarang ini tidak lagi mengharuskan adanya GBHN. Menurut mereka, bangsa kita perlu menjalankan apa yang sudah menjadi perintah konstitusi di mana Presiden terpilihlah yang menentukkan arah pembangunan jangka pendek dan menengahnya bangsa Indonesia. Hanya kita perlu merumuskan jangka panjangnya. Walaupun tidak disebutkan GBHN, setidaknya siapapun presidennya, tetap berjalan sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang. Menurut pendapat mereka untuk sekarang ini tidak perlu pemberlakuan GBHN kembali. Karena kita sudah ada yang namannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang saat ini berlaku yang eksistensinya diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sama dengan GBHN. Meskipun banyak mengatakan bahwa, RPJPN maupun RPJMN sangatlah bersifat Presiden Centris, karena yang menyiapkan dokumen perencanaan tersebut adalah Presiden dan para pembantunya. Selain itu juga, RPJPN dan RPJMN juga tidak mengikat  dan nengatur lembaga-lembaga negara lainnya di luar Presiden seperti DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY dan lainnya. Ada baiknya PDIP mendorong untuk menyempurnakan UU No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah sebagai orientasi dan haluan kepada pembangunan negara kedepannya.

Amandemen UUD 1945

Salah satu perubahan sistem politik Indonesia yang berlangsung sejak reformasi adalah perubahan sistim kelembagaan Negara dari sistim MPR sebagai lembaga tertinggi negara, berwenang menentukan arah pembangunan bangsa melalui GBHN menjadi MPR sebagai lembaga tinggi negara, sejajar dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. MPR sebagai lembaga permusyawaratan, tempat bertemu dua lembaga legislatif DPR RI dan DPD RI, memiliki dua wewenang. Pertama, wewenang terhadap UUD (mengubah dan menetapkan UUD). Kedua wewenang terhadap Presiden (melantik dan memberhentikan Presiden). Sementara wewenang MPR untuk menentukan arah pembangunan nasional dihapus. Tujuan dari perubahan sistim ini adalah untuk membangun demokrasi kelembagaan agar tidak ada hirarchi kelembagaan.Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan panduan bagi pemegang kekuasaan di Tanah Air ini untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara resmi telah dihapuskan seiring dengan diterimanya amendemen atau perubahan UUD 1945 pada tahun 1999. Arus besar pemikiran reformasi ketika itu memang menghendaki agar berbagai hal yang terkait dengan Orde Baru dan Soeharto, dihilangkan. Padahal GBHN bukanlah produk dan rekayasan Orde Baru, melainkan hasil pemikiran para pendiri bangsa. Bukti bahwa GBHN merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa itu termuat di dalam UUD 1945 sebelum amendemen. GBHN tercantum di dalam Bab II Pasal 3 yang menyebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah amendemen, GBHN diganti dengan apa yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJM ini merupakan impelementasi dari visi dan misi presiden terpilih. Di sinilah letak perbedaaan antara GBHN dan RPJM. Jika GBHN yang membuat rakyat yang terwakili di MPR dan pemerintah atau negara, RPJM adalah presiden yang berkuasa. Dari sisi kepentingan dan strategi jangka panjang, tentunya hal ini lebih banyak mengadopsi kepentingan presiden, bukan negara secara berkelanjutan. Sejak 2005 negara ini sudah punya RPJPN 2005-2025. Artinya rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun kedepan sejak 2005 sampai 2025. Isinya sangat indah sekali. Misalnya punya Visi: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Juga ada sederet Misinya antara lain: mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, memujudkan masyarakat yang demokrastis dan berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu. Masih ada beberapa lagi misi RPJPN ini. kalau dilihat dari isinya maka pada tahun 2025 Indonesia sudah damai, sejahtera, adil dan makmur.

Arah Kebijakan Negara

Pentingnya GBHN dalam Pembangunan Nasional GBHN dalam fungsinya sebagai visi misi bangsa Indonesia berguna untuk menentukan arah pembangunan nasional. Jadi, semua pembangunan Indonesia terarah dan terancang jelas di dalam GBHN. Penjalanan pembangunan oleh presiden pun tidak akan melenceng dari GBHN karena prosesnya akan dipertanggung jawabkan kepada MPR. Didalam GBHN ini juga menunjukkan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum karena pembuatannya dilakukan dengan meninjau kebutuhan dan masalah di masyarakat. Sehingga semua proses pembangunan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Hilangnya GBHN dan bisakah menghidupkan kembali GBHN? Pada saat kita jarang sekali mendengar kata-kata GBHN, karena GBHN telah dihapus semenjak zaman reformasi bergulir. Setelah zaman reformasi bergulir, MPR bukanlah lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga lainnya dalam teori trias politika. Di zaman reformasi siapapun yang akan menjadi Presiden harus dan wajib memiliki visi-misi sendiri untuk merencanakan pembangunan nasional. Prosesnya pun tidak perlu lagi meminta pertanggung jawaban kepada MPR. Namun apakah bisa GBHN bisa dihidupkan kembali. Sebenarnya bisa dan melalui proses yang sangat panjang di DPR. Namun pelaksanaannya harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dulu. Karena seperti tadi, setelah zaman reformasi, ada Undang-Undang 1945 yang diamandemen sehingga GBHN tidak diperlukan lagi. Maka dari itu, jika ingin menghidupkan kembali GBHN, MPR harus mengamandemen undang-undang yang tidak sesuai dengan GBHN dan MPR mengubah dirinya menjadi lembaga tertinggi kembali. Ketiadaan GBHN semenjak amandemen UUD 1945 tahun 1999 merupakan konsekuensi logis dari pemilihan presiden secara langsung. Sebab salahsatu aspek penilaian terhadap calon presiden adalah visi atau rencana atau program yang ditawarkannyadalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita bangsa bernegara. Tawaran tersebut harus dapat diwujudkannya pada masa jabatannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan dianggap gagal,akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk jabatan berikutnya. Dengan demikian pembuatan „rencana“ atau proses perencanaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa bernegara dimulai semenjak seseorang mencalonkan dirinya menjadi presiden. Kemudian dijabarkannya setelah yang bersangkutan memenangi pemilu, serta dilaksanakannya, dan senantiasa dievaluasi serta dipertanggung jawabkan kepada rakyat pemilihnya, selaku pemegang kedaulatan tertinggi.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: