MERAJUT HARAPAN (EKONOMI) DI 2016

February 4, 2016

Ekonomi

*Oleh: Hasrul Harahap

Sepanjang perjalanan negeri ini permasalahan utama meliputi kemiskinan dan kesejahteraan, korupsi, dan kusamnya perekonomian Indonesia. Sejak 1997, Indonesia mengalami krisis moneter. Bangsa ini menjadi korban badai globalisasi yang meluluh lantahkan ketahanan moral bangsa. Masyarakat akar rumput yang terdiri dari petani, pemulung sampah, nelayan, pedagang kaki lima, buruh, tukang becak, dan lain-lain yang terpinggirkan dan tertindas karena kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi kepada sektor pasar bebas dan kepentingan kaum elit. Berbicara tentang neoliberalisme (globalisasi) tentu bukanlah wacana baru. Pro kontra terhadap kebijakan inipun bermunculan. Di media cetak maupun elektronik dari kaum globalis internasional dan domestik menyatakan bahwa dengan sistem ini akan tercapai kesejahteraan seluruh umat manusia di muka bumi. Akan tetapi, para penentang globalisasi menganggap sistem ini adalah bentuk penindasan dan penjajahan gaya baru atau yang biasa disebut dengan neo kolonialisme. Semenjak lahirnya globalisasi khususnya di bidang sosial ekonomi dipandang akan mewujudkan kesejahteraan manusia. Tetapi pertanyaan di bidang ekonomi politik yang harus dijawab yaitu, Apakah neoliberalisme (globalisasi) menguntungkan? Kalau memang menguntungkan, siapakah sebenarnya diuntungkan? Apakah benar tidak ada yang merasakan kerugian besar dari sistem ini? Agar sistem globalisasi berjalan lancar, para penggila globalisasi sangat percaya kesejahteraan akan tercapai dengan sistem ekonomi liberal, dengan cara pertumbuhan ekonomi yang terus dipacu, bagi negara-negara yang berkembang, perlu bantuan dari negara-negara maju, dengan bantuan tersebut, negara-negara berkembang kemudian memacu pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi seperti itu, maka negara berkembang termasuk negeri kita, Indonesia memerlukan bantuan tersebut yang tentunya tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan dalam bentuk utang, maka dana asing ditanamkan di dalam negeri, dihadirkanlah para Investor asing, kemudian dengan penuh keyakinan terhadap para investor yang mengelola dana asing tersebut ketika berhasil akan diberikan kepada masyarakat.

Masalah Terbesar

Ada 3 problem besar yang dihadapi Indonesia yakni tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan utang luar negeri Indonesia, namun tidak ada kebijakan yang jelas untuk mengatasinya. Pemerintah justru terjebak dalam pola Kapitalistik sehingga yang lahir bukanlah peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi ketimpangan ekonomi dan penguasaan aset nasional ke tangan asing dan swasta. Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal merupakan contoh produk hukum yang pro Kapitalis. Prestasi pemerintah yang katanya berhasil menurunkan kemiskinan tidak sesuai dengan realitas. Yang terjadi justru lapangan kerja semakin sempit, penggusuran pedagang kaki lima marak dimana-mana, harga sembako semakin mahal, bahan bakar minyak tanah sulit diperoleh warga.  Komitmen pada model-model ekonomi yang tidak jelas dan kepalsuan pengetahuan tentang proses pembangunan, mengancam secara serius keutuhan bangsa dan keselarasan bernegara bangsa ini yang pulaunya menyebar luas yang rentan didominasi oleh campur tangan asing, dan ancaman globalisasi yang tidak kenal kasihan. Negeri ini masih dijajah dan akan terus dijajah. Sangat susah membayangkan berapa besar kerugian Indonesia. Substansi neoliberalisme adalah, memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada seseorang untuk melakukan persaingan pasar, memberikan kebebasan kepada individu-individu untuk menguasai dan mengelola sektor produksi dan jasa, agar proses pasar tersebut dapat berjalan seperti apa yang diinginkan oleh para penggila globalisasi agenda liberalisasi sektor keuangan harus tetap dijaga, begitu pula dengan liberalisasi perdagangan, anggaran belanja negara diperketat dengan cara pengurangan dan penghapusan subsidi, privatisasi BUMN, dan lain-lain. Peran negara dalam hal ini pemerintah jadi sangat kecil, pemerintah cukup menjadi penonton, pengamat, kadang menjadi wasit yang baik untuk menyaksikan persaingan antara usaha rakyat dengan pengusaha Internasional yang berkerja sama dengan pengusaha domestik yang memiliki modal yang sangat besar. Parahnya lagi para pengusaha domestik tersebut duduk di jabatan pemerintahan. Bagi yang duduk di jabatan pemerintahan tapi tidak punya modal besar untuk berkerjasama dengan pengusaha internasional bermain kepada kebijakan yang dibuatnya yang tentunya menguntungkan para pengusaha tersebut, akhirnya mereka juga mendapatkan upeti dan yang tidak kebagian melakukan korupsi.

Realita yang Terjadi

Realita membuktikan, dengan konsep liberalisasi dalam investasi dan privatisasi sektor publik, perusahaan multinasional asing seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Newmount, Freepot, dan lainnya tidak susah mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dengan semua potensi ekonomi yang ada tanpa tersisa, sehingga kontribusi SDA Migas dan Non Migas terhadap APBN makin lama makin kecil. Sementara, privatisasi sektor publik mengakibatkan kenaikan perkwartal TDL, telepon, dan BBM. Di bidang ketenagakerjaan, pengangguran di Indonesia yang sekitar 7,2 juta dan menjadi ancaman buat ASEAN, sumbangan Indonesia untuk pengangguran di wilayah itu mencapai 60%. Pada sektor pendidikan, pemerintah tidak peduli dengan banyaknya anak-anak miskin yang putus sekolah di saat keluarganya terbebani biaya ekonomi yang tinggi. Angka siswa putus sekolah di Indonesia mencapai 36,73%. Dari sisi pengeluaran, terdapat alokasi belanja yang sangat kontradiktif, di mana dana pajak yang dipungut dari masyarakat dengan susah payah, yang semestinya dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, ternyata sebagian besar untuk membayar utang yang rata-rata tiap tahun sebesar 25-30 % dari total anggaran. Semakin jelas bahwa penyebab defisit APBN bukanlah besarnya subsidi melainkan utang yang sebagian besar hanya dinikmati oleh sekelompok kecil, yaitu konglomerat untuk kepentingan restrukturisasi perbankan. Sangat keliru jika menganggap permasalahan ekonomi khususnya permasalahan kemiskinan terjadi karena barang atau produk yang dibutuhkan masyarakat tidak ada atau tidak adanya sumber daya. Akan tetapi, kemiskinan disebabkan kemampuan daya beli yang rendah. Permasalahan daya beli rendah harus dipecahkan melalui sistem distribusi kepemilikan/kekayaan yang adil bukan dengan dengan jalan pertumbuhan yang hanya berorientasi pada aspek produksi dan pemilik modal. Kita melihat pada saat warga masyarakat sulit berproduksi dan berdagang, serta lapangan kerja yang sempit, sebagian besar uang menganggur atau terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang saja.
Sistem ekonomi kapitalisme-neoliberal yang diterapkan di negeri ini adalah lanjutan dari sebuah penjajahan yang pernah diterapkan oleh penjajah Belanda

Penutup

Pembangunan Ekonomi yang didasari prinsip keadilan sosial mencakup: peningkatan partisipasi rakyat dengan otonomi daerah yang penuh dan bertanggung jawab, semangat nasionalisme melakukan perlawanan terhadap bentuk ketidak adilan ekonomi, melakukan pembangunan yang disiplin dan mengedepankan multikultur., menghindari terjadinya disintegrasi, penegakan hak asasi manusia (HAM), reformasi pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi dan sosial baik di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Prinsip keadilan, merupakan nilai yang mesti menemani berjalannya bangsa ini menuju Indonesia yang sejahtera. Konsep negara yang demokratis harus terus dipertahankan.
Srategi pembangunan ekonomi rakyat adalah strategi menjalankan demokrasi ekonomi yang dijalankan oleh anggota masyarakat. Kesejahteraan rakyat paling diprioritaskan dari pada kesejahteraan Individu. Tidak ada lagi alasan terjadinya kemiskinan di negeri ini seharusnya setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat pada masyarakat yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Jadilan pembangunan generasi masa depan bersama menghasilkan garansi sosial bagi masyarakat yang sangat miskin dan tertinggal. Salah satunya adalah pembangunan koperasi yang diolah sendiri oleh masyarakat. Merencanakan dan membangun dengan prinsip membangun tanpa menggusur dan mengembangkan industri kecil. Tugas utama bangsa ini adalah mengoreksi ketidakadilan yang sudah berjalan begitu lama menyebabkan hanya sekelompok orang saja yang menguasai hampir semua sumber daya ekonomi dan politik. Sementara itu rakyat harus terjerembab dalam pusaran kemelaratan yang penuh dengan kekurangan/kemiskinan. Kemandirian ekonomi nasional dapat diraih jika dasar pembangunan ekonominya adalah pemberdayaan masyarakat dengan memberdayakan kemampuan dan sumber daya nasional yang tinggi. Jika negeri ini tidak mandiri, sangat sulit negara ini bisa menjadi negara yang bermartabat. Maka dari itu selain tugas kebangsaan yang mendesak mewujudkan negara yang mandiri dengan spirit nasionalisme. Dengan dasar kerakyatan, negeri ini akan tampil sebagai negara yang terhormat dan berdaulat.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: