MENANGGAPI KEBERADAAN ICMI  

February 4, 2016

ICMI

*Oleh: Hasrul Harahap

(Tulisan dibuat dalam kerangka Muktamar ICMI Ke – VI 11-13 Desember 2015 di Nusa Tenggara Barat)

Di awal bulan Desember, tepatnya di Gedung Student Center Universitas Brawijaya Kota Malang  dideklarasikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang disingkat (ICMI). Pada acara tersebut dihadiri ratusan peserta yang sekaligus diselenggarakannya Muktamar ICMI pertama. Kejadian tersebut persis mengingatkan kita pada peristiwa berdirinya Boedi Oetomo (BO), pada 20 Mei 1908 di Gedung Sekolah Tinggi Kedokteran “Stovia”, Jakarta. Para pemrakarsanya adalah beberapa pelajar sekolah tinggi yang dipelopori oleh pemudo Soetomo. Sebagian mereka mereka itu sudah hampir tidak dikenal lagi oleh generasi kini, walaupun peranannya dalam awal kebangkitan nasional sangat besar. Kehadiran ICMI juga dipelopori oleh para mahasiswa dan aktivis Masjid kampus Universitas Brawijaya. Dibalik semua itu, lahirlah gagasan-gagasan sejumlah cendekiawan muslim pada saat itu. Pembentukan ICMI di Malang adalah cetusan dari rasa keterpanggilan. Untuk sebagian besar, keterpanggilan itu respons terhadap harapan umat agar cendekiawan ikut berperan memajukan umatnya. Rasa keterpanggilan itu merupakan kenyataan yang tidak direkayasa. Dalam bukunya yang popular, A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990’s (1994), Adam Schwarz mengemukakan adanya tiga komponen pendukung ICMI, yakni kaum birokrat, kelompok modernis yang beraspirasi negara Islam, dan sekelompok orang yang berpaham neo-modernis. Masing-masing kelompok tersebut digambarkan sebagai yang mempunyai aspirasi pemikiran dan kepentingan sendiri-sendiri dan saling bertentangan. Jika memang tepat gambaran Schwarz tersebut maka hal itu sudah dengan sendirinya membuktikan bahwa ICMI bukanlah organisasi yang primordial dan sektarian. Lebih tepat disebut bahwa ICMI adalah gambaran dari suatu komunitas yang pluralis, demokratis dan egaliter. Pluralis dalam arti mengakui keanekaragaman sebagai faktor yang positif, jika masing-masing mengambil sikap menghargai.

Gerakan Islam Masa Orde Baru

Sejak pertengahan 1960-an hingga pertengahan 1980-an, pesaing Orde Baru termasuk pula di dalamnya sayap “ekstrem kanan” yang didefinisikan sebagai kelompok Islam militant atau dalam konteks Indonesia yang spesifik sebagai penyokong sebuah negara Islam. Kelompok Islam pada masa Orde Baru di diskriminasi dan ruang geraknya dibatasi bahkan ditahan tanpa ada tuduhan yang tidak beralasan. Tuntutan-tuntutan kaum muslim terhadap partai politik  untuk mewakili kepentingannya di parlemen atas kebijakan-kebijakan pemerintah dan program-program yang responsive terhadap kepentingan-kepentingan mereka dihalangi dan ditolak. Pola ini terus berlangsung sampai pendudukan bangsa Jepang (1942-1945) dan revolusi kemerdekaan (1945-1949). Selama periode tersebut banyak organisasi sosial dan politik muslim yang menentang kembalinya Belanda setelah tahun 1945 dipandang oleh kalangan nasionalis nonagama sebagai organisasi terbelakang. Masyumi sendiri dilarang pada tahun 1960 sebagian karena sifat tegarnya terhadap isu negara Islam dan sebagian lagi karena keterlibatan beberapa anggota terkemukanya didalam pemberontakan daerah pada akhir 1950-an. Sejak 1 Oktober 1965, para aktivis eks Masyumi bersama kelompok-kelompok Muslim lainnya mendukung kepemimpinan milier Orde Baru dan menindak keras terhadap para komunis pada waktu itu. Pada sisi lain, ekspresi politik Islam sedikit diredam. Pada mulanya empat partai politik Islam diperbolehkan hidup, akan tetapi kondisi kepemimpinan dan organisasi tersebut berada dibawah kendali seperti halnya dengan partai nonkomunis yang dijatuhkan pemerintah komunis. Pada 1973, empat partai itu difusikan menjadi satu dalam organisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang tidak diizinkan mengadopsi nama Islam. Setelah pemilu 1977, PPP terpaksa mencoret simbol suara Islam demi kepentingan suara nonagama. Pada tahun 1984, seluruh partai politik diwajibkan menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan kemudian mengerahkan PPP untuk membuka keanggotaan nonmuslim. Inilah patai terbuka yang resmi dewasa ini meskipun hingga sekarang tak satupun kalangan nonmuslim bergabung didalamnya. Sejak pertengahan 1980-an kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap Islam berubah secara dramatis. Sikap pemerintah terhadap sejumlah tuntutan substantive dari kaum Muslim yamg saleh melunak dan bahkan berbalik dalam beberapa kasus. Selain itu juga terlihat juga terobosan perlakuan pemerintah terhadap organisasi politik Islam. meskipun aktivitas partai tetap dibawah kendali yang kuat. Pada tahun 1991 Presiden Soeharto akhirnya menyetujui berdirinya organisasi Islam baru yang kontroversial, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Awalnya Presiden Soeharto menolak keberadaan ICMI, kemudian beberapa aktivis Islam yang berasal dari Jawa mencoba untuk meyakinkan BJ Habibie yang pada saat itu sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Kemudian setelah berkonsultasi dengan Presiden Soeharto akhirnya BJ Habibie setuju untuk memimpin organisasi baru Islam tersebut. Sebab, bagaimanapun BJ Habibie adalah anggota kabinet kesayangan Presiden Soeharto pada saat itu.

Misi ICMI

Dalam ICMI dibentuk wadah untuk dialog teologis, dengan harapan gejala berfirqah-firqah akan mencair menjadi kelompok yang tidak merupakan kotak-kotak yang tertutup. Selain itu juga, misi penting ICMI yang lain adalah menghimpun partisipasi. Dalam citra yang diciptakan oleh pers dan buku-buku yang ditulis oleh pengamat Barat, umat Islam adalah kelompok yang cenderung bersifat nonpartisipatif dan tindakan resistensi memang ada. Tetapi, gejala itu umum terdapat di negara-negara sedang berkembang yang menempuh strategi pembangunan yang sangat berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan pembangunan sosial dan kultural. Namun, dilain pihak ICMI memang mengemban misi untuk menghimpun partisipasi umat Islam dan meningkatkan mutu partisipasi. Kurangnya partisipasi umat Islam sebenarnya lebih banyak disebabkan karena kualitas sumber daya manusia, dari pada karena hambatan doktriner yang bersumber dari pandangan teologis. Misi lain ICMI adalah pembangunan dan perubahan sosial. Persepsi tentang misi ini timbul dari kesadaran bahwa umat Islam pada umumnya berada dalam kondisi keterbelakangan dan kemiskinan. Kesadaran semacam ini sangat mudah tumbuh dikalangan cendekiawan, karena cendekiawan adalah manusia yang sangat peka terahadap situasi sosial yang terjadi. Makna konkretnya adalah pembangunan yang didukung oleh ICMI hendaknya bukan sekedar mencapai pertumbuhan ekonomi melainkan juga menciptakan perubahan sosial kearah kondisi yang lebih adil, maju dan egaliter. Lahirnya organisasi-organisasi baru yang kurang lebih mengikuti jejak ICMI akan menghadapi ujian yang sama. Pertama, apakah persoalan yang ditampilkan tidak merupakan persoalan artifisial yang dibuat-buat, yakni apakah ada dukungan yang empiris dan relevan. Kedua, apakah organisasi ini mampu merumuskan visi yang menggerakkan dan misi yang dapat dijabarkan secara konkret dalam program-program kegiatan. Ketiga, apakah memang ada rasa keterpanggilan pada pendukungnya sehingga rasa itu mampu menggerakkan kesediaan orang banyak terutama generasi muda Islam untuk bekerja dan berkorban demi masyarakat.

Masa Depan ICMI

Islam pada hakekatnya adalah pengembangan akhlak. Hal ini terungkap secara popular dalam ungkapan “amar ma’ruf nahi munkar”. Ini berarti bahwa konsep masyarakat yang didambakan dalam Islam adalah “masyarakat kerkeadaban dan berkeadilan”. Masyarakat berkeadaban tidaklah tumbuh atas dasar kekuasaan negara terutama atas dasar keadaban yang bertumpu pada moral, etika, hokum keadilan dan agama. Maka dalam menaggapi tantangan masa depan, tampaklah kebutuhan untuk mengembangkan beberapa prinsip penting: pertama, perlu ditumbuh kembangkan kekuatan moral (moral force)  berdasarkan etika agama, kedua, aktualisasi Islam perlu dikembangkan guna menanggapi tantangan zaman, ketiga, pluralisme dalam mayarakat Islam dalam mengembangkan agama tidak boleh menjadi faktor disintegrasi umat, keempat, hak asasi dan kewajiban bergandengan dalam diri muslim sebagai individu dan makhluk sosial yang orientasinya adalah beribadah kepada Allah, kelima, hak asasi dan kewajiban insan ini perlu dikembangkan dalam masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan. Dalam hal ini, ICMI berkewajiban moral untuk memegang prinsip yang jelaskan diatas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, dalam perjalanan hidupnya dimasa yang akan datang, organisasi ini perlu dikembangkan menjadi kekuatan moral dan kekuatan integratif dan pemersatu umat Islam. ICMI juga perlu berpegang pada prinsip kebhinekaan dan pluralism dalam perkembangan masyarakat bangsa. Pluralism dikembangkan dalam kehidupan kebhinekaan, kesukuan, politk, sosial dan budaya. Dengan kekuatan tersebut ICMI harus mempelopori unsur-unsur masyarakat berkeadaban dan berkeadilan. Dalam menanggapi tantangan masa depan, ICMI perlu mengajak sebanyak mungkin kelompok profesi, budaya dan agama dan ikhtiarnya mengembangkan kekuatan moral masyarakat. Kenyataan ini tidak perlu ditafsirkan sebagai pengembangan organisasi ICMI sebagai organisasi kelompok elite yang mapan. Selanjutnya, dalam melakukan peranannya ICMI tidak perlu cemas pada pluralitas dan heterogenitas  dalam diri organisasinya terutama dalam kaitannya dengan kekuatan kelompok politik tertentu. (Selamat dan Sukses Muktamar ICMI Ke VI 11 – 13 Desember 2015 di Nusa Tenggara Barat)

*Penulis adalah  Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: