(BUKAN) NEGERI KORUPSI

February 4, 2016

Bukan Negeri Korupsi

*Oleh: Hasrul Harahap

“Kekuatan cenderung korup, kekuasaan mutlak korup secara mutlak.”
(Lord Acton)

Korupsi adalah tematik berita paling panas sepanjang tahun ini. Hampir semua media massa menyoroti secara khusus berita-berita tentang korupsi baik dari tingkat pusat hingga sampai daerah. Virus korupsi bahkan mewabah hingga penguasa negara dari level atas sampai yang terbawah. Korupsi memang tidak lepas dari penguasa dan kekuasaan. Kekuasaan itu cenderung korup, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Di Indonesia sudah banyak kepala daerah dari daerah hingga pusat yang terjerambab dalam pusaran korupsi. Menteri korupsi, banyak yang sudah diadili dan masuk bui. Gubernur korupsi, banyak yang sudah terbukti dan yang masih antri. Bupati/walikota korupsi, bahkan menurut survey 40% dari bupati/walikota di Indonesia terindikasi korupsi. Begitu juga dengan para wakil rakyat, institusi penegak hukum, birokrasi, bahkan semua seolah berlomba ikut terlibat dengan kasus korupsi.Tingginya angka korupsi di Indonesia telah menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan bernegara rusak karena praktik korupsi telah berlangsung secara merata dan membuat larut hampir semua elite politik. Jika dibiarkan terus berlangsung dan tanpa tindakan tegas, korupsi akan menggagalkan demokrasi dan membuat negara dalam bahaya kehancuran. Keroposnya integritas penegak hukum sangat memberikan kontribusi atas bebasnya banyak koruptor di pengadilan. Setali tiga uang, ketika koruptor mendekam di penjara, banyak di antara mereka bisa masuk-keluar dengan sangat bebas. Hasil jarahan korupsi banyak yang disulap jadi harta legal, dana segar investasi, properti mewah, kendaraan superluks, dan dilarikan ke luar negeri melalui rekayasa keuangan canggih. Negara seperti tak berdaya menghadapi ini. Keprihatinan atas kejahatan korupsi yang meningkat dan implikasinya terhadap ketimpangan ekonomi yang kian parah serta meningkatnya kemiskinan mendorong kerja sama lebih erat antar-berbagai aktor untuk memberantas korupsi secara bersama-sama. Tumbuhnya kesadaran bahwa kejahatan korupsi bukan lagi urusan domestik setiap negara turut mempercepat terbangunnya kerja sama internasional dalam berbagai bentuk untuk memberantasnya. Dengan kerja sama internasional, diharapkan ruang gerak pelaku korupsi tak lagi bebas, dan koruptor tak akan mudah membawa, menanamkan, dan mencuci hasil korupsi.

Menguji Komitmen Pemimpin  

Sejujurnya nampaknya sangat sulit mencari pemimpin yang tidak korupsi di negeri ini. Gaya hidup sebagian besar mereka memperlihatkan kemewahan yang secara kasat mata tidak sebanding dengan penghasilan resmi mereka. Meskipun demikian, mereka berani tampil secara terbuka. Semua itu karena masyarakat melihat korupsi bukan suatu hal yang aneh lagi. Tata nilai masyarakat tentang makna keberhasilan seseorang telah jauh berubah. Keberhasilan sekarang ini dilihat dari sudut pandang materialistik. Orang disebut sukses apabila punya rumah mewah, mobil mewah, gaya hidup mewah. Sedang orang yang hidup sederhana, apalagi miskin, selalu saja disebut sebagai orang yang gagal. Sebenarnya kontrol institusi hukum sangat relevan dalam mengawal pemberantasan korupsi yang ada dinegeri ini sehingga siapapun pejabat publiknya dan sekecil apapun mereka melakukan indikasi korupsi harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Karena hukum ditegakkan tidak memandang latarbelakang dari mana mereka berasal. Hukum harus dijadikan panglima dan prioritas utama dalam membumi hanguskan virus korupsi yang telah menjadi darah daging di tubuh pemimpin kita. Tidak cukup institusi hukum saja yang berperan serta dalam proses mengatasi persoalan korupsi tetapi juga mentalitas para pemimpin yang secara individu yang seyogiyanya harus dibenahi. Dengan demikian pemimpin yang amanah dan bersih sudah tentu mengetahui bahwa tindakan yang korup merupakan tingkah laku yang menyimpang dari hakikat hidup manusia. Samuel P. Huntington dalam buku klasiknya tentang pembangunan politik, mengutarakan beberapa pendapat tentang kondisi-kondisi yang menguntungkan korupsi dalam pemerintahan. Korupsi cenderung meningkat dalam suatu periode pertumbuhan  serta modernisasi yang cepat, karena perubahan nilai-nilai, sumber-sumber baru kekayaan dan kekuasaan, serta perluasan pemerintahan. Di negara-negara dengan lebih banyak stratifikasi sosial dan lebih banyak polarisasi kelas kemudian lebih banyak kecenderungan feodal korupsi cenderung berkurang, sebab kondisi ini yang membuat sistem nilai dan sanksi sosial yang lebih tegas, dan kondisi inilah yang terjadi di negara Amerika Latin bahwa pejabat negara disana enggan untuk melakukan korupsi. Korupsi pada intinya dapat dipetakan dalam dua cara pandang yaitu beberpa pemikir meletakkan bahwa korupsi berasal dari individu itu sendiri dan disisi lain beberapa ilmuwan alih-alih mendefinisikan korupsi sebagai sebuah praktik sosial dalam sebuah sistem yang ada. Gould didalam satu tulisannya melukikaskan tentang korupsi diartikan sebagai penyimpangan individual, kegagalan moral dipihak individu yang berwatak lemah dan tidak terlatih dengan baik. Seseorang yang melakukan korupsi tidak lebih karena individu tidak mampu berhadapan langsung dengan realitas diluar dirinya. Wataknya terbentuk dengan tidak membawa perangkat-perangkat yang bisa menghindarkannya dari tindakan korupsi.

Negara Harus Hadir

Peranan negara sangat menentukan dalam meminimalisir terjadinya korupsi yang ada disemua institusi negara. Terjadinya perilaku korupsi yang terjadi di beberapa instansi negara diakibatkan karena pesranan negara dan institusi hukum tidak berjalan secara semaksimal bahkan aktor yang ada dalam pemerintahan juga ikut berperan aktif dalam melakukan aksi korupsi, sehingga tindakan korupsi dilakukan secara berjamaah dan sistematis tanpa memandang nilai-nilai moral. Menurut Plato tujuan negara amat sinkron dengan tujuan hidup manusia yaitu kesenangan dan kebahagian warganya, jika tujuan negara adalah kesenagan dan kebahagiaan hidup manusia, maka itu berarti bahwa tugas negara ialah mengupayakan kesenangan dan kebahagian tersebut. Titik kesamaan antara manusia dan negara haruslah membawa implikasi penting pada persoalan moralitas yang ada. Negara seharusnya mendudukkan permasalahan moralitas sebagai hal yang paling utama yang harus diperhatikan. Bahkan, moralitas harus menjadi permasalahan yang paling hakiki dalam kehidupan bernegara, sebagaimana ia menjadi permasalahan hakiki dalam keberadaan hidup para penguasa dan seluruh warga negara selaku manusia. Oleh karena itu, persoalan korupsi yang sekarang ini marak terjadi di elit pemerintahan khususnya di Sumatera Utara sangat bertentangan dengan tujuan negara. Seorang pemimpin yang terindikasi melakukan korupsi sebenarnya dia telah menghianati rakyatnya. Dalam proses demokrasi seorang gubernur yang dipilih langsung oleh rakyatnya harus menjamin kesejahteraan rakyatnya, sehingga rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, dan rakyat tidak miskin. Kalau motto ini saja dilakukan oleh setiap pemimpin di republik ini niscaya keadilan dan kesejahteraan dapat ditegakkan, karena kedaulatan sejatinya ada di tangan rakyat.

Penutup

Penulis ingin mengatakan bahwa perilaku koruptif sekarang ini tidak hanya terjadi di elit pimpinan kita bahkan di masyarakat yang mengandung nilai-nilai moral budaya korupsi sudah terjadi. Kalau perilaku koruptif ini tidak segera diatasi maka sudah dipastikan negara ini berada di ambang keancuran (failed state). Itulah kenapa korupsi yang terjadi di pemimpin kita mau tidak mau harus segera dihentikan oleh para pemimpin yang memegang amanah kekuasaan dan semuanya kembali kepada individu masing-masing, karena pada hakikatnya musuh yang paling nyata adalah diri sendiri. Disamping itu, perlunya kontrol masyarakat (publik) bahwa setiap masyarakat berhak untuk mengevaluasi kinerja dari pemimpinnya selama satu periodesasi, seandainya pemimpinnya terindikasi melakukan kesalahan selama menjabat, rakyat berhak untuk menghakiminya bahkan untuk periode berikutnya pemimpin yang tidak menjalankan amanah rakyat tidak akan dipilih kembali di dalam proses pemilihan kepala daerah dan juga memberikan sanksi moral kepada para pemimpin yang terlibat kasus kourpsi. Sanksi moral ini mungkin lebih efektif diberikan kepada para pejabat negara yang selama ini melakukan kasus korupsi. Kalau kita perhatikan dengan saksama, para tokoh yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan dulu banyak dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang melawan kebobrokan penguasa. Tidak sedikit yang menghabiskan waktu di balik penjara karena perjuangannya tersebut. Tapi kini, ketika dalam posisi untuk menjalankan amanah, sangat sedikit yang mampu bertahan dengan idealismenya. Banyak yang lupa akan nasihat negarawan kita H Agus Salim, yang sangat terkenal dengan ungkapannya, “memimpin adalah menderita” (leiden is lijden). Sudah cukup persoalan Mesir, Tunisia, Yaman menjadi cerminan bagi para pemimpin kita, karena kekuasaan yang cenderung korup para pemimpin dunia tersebut dipaksa oleh rakyatnya sendiri untuk turun dari tahta kekuasaannya. Marilah kita serukan bersama Say No To Corruption.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: