POLITIK PERTANAHAN KITA

November 26, 2015

pertanahan*Oleh: Hasrul Harahap

Tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari kacamata apapun, termasuk sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer, dan ekonomi. Tanah merupakan tempat berdiam mencari nafkah, berketurunan, serta menjalankan adat istiadat dan aktivitas keagamaan. Dalam masyarakat tradisional, tanah merupakan kediaman para dewa dan roh sehingga harus senantiasa dipelihara dengan baik, kalau tidak dewa dan roh akan murka. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk sosial akan mempertahankan tanah dengan cara apapun. Hal demikian sudah dilakukan sebelum datangnya kebudayaan. Para pendiri bangsa jauh-jauh hari sudah sudah menyadari pentingnya tanah bagi rakyat. Oleh karena itu, sebelum merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945  mereka memberi perhatian khusus pada keberadaan tanah saat itu. Mereka memakai istilah agraria yang cakupannya lebih luas yakni bumi, air, berikut kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan modal utama dalam mensejahterakan rakyat. Modal tersebut mereka tegaskan milik setiap warga negara Indonesia, bukan milik segelintir orang. Oleh karena itu, negaralah yang harus memelihara dan menguasainya. Apa yang mereka maksudkan dengan “menguasainya” bukanlah “memiliki” melainkan “mengelola”. Ihwal penguasaan oleh negara demi kesejahteraan rakyat ini termaktub dalam pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat (3)  UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat tersebut kemudian dijabarkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam perjalanannya, UUPA yang nasionalis, populis, dan mendasarkan pada hukum adat Indonesia tidaklah seperti tujuan pembentukannya. Hal ini disebabkan karena obyek pengaturan UUPA sebanyak 53 pasal dari 67 pasal mengatur mengenai tanah. Materi muatan yang belum diatur dalam UUPA ditindaklanjuti dengan berbagai undang-undang sektoral yang dibentuk tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip UUPA. Keberadaan undang-undang sektoral tersebut menyebabkan terjadinya konflik hukum (conflict of law) sehingga berakibat terjadinya disharmoni pengelolaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Pembentukan RUU Pertanahan merupakan salah satu amanat Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang memerintahkan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria (khususnya pertanahan) dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor. Dengan demikian pembentukan RUU Pertanahan merupakan suatu upaya untuk meminimalisasi ketidaksinkronan UU sektoral terkait bidang pertanahan. Pembentukan RUU Pertanahan sebagai salah satu upaya penyempurnaan UUPA ditempuh dengan melengkapi dan menjabarkan pengaturan di bidang pertanahan, dan menegaskan penafsiran yang tidak sesuai dengan falsafah dan prinsip dasar UUPA. Falsafah UUPA tetap dipertahankan, sedangkan prinsip-prinsip dasar UUPA diperkuat dan dikembangkan sesuai dengan prinsip pembaruan agraria.

Tumpang Tindih Peraturan

Orde baru muncul menggantikan orde lama, kebijakan pemerintah berubah drastis disemua bidang termasuk politik dan ekonomi, sejak saat itu. Segala seuatu yang berbau orde lama ditanggalkan oleh kekuasaan orde baru. Para teknokrat lulusan Amerika Serikat (AS) pun merancang sistem perekonomian terbuka. Dengan sistem baru yang sama sekali bertolak belakang dengan yang sebelumnya, keran modal asing dan pinjaman luar negeri dibuka lebar-lebar. Sumber daya alam pun dibebaskan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi oleh investor mana saja yang punya kapital yang kuat. Sebagai langkah awal untuk memikat investor asing, tahun 1967 Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) diberlakukan. Arus utang luar negeri menderas, penawaran konsesi-konsesi pertambangan (mineral, minyak, dan gas) dipasar internasional juga dilakukan. Tahun 1967, Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita) dirancang. Masih pada tahun ini pemerintah dan PT Freeport menandatangani kontrak eksklusif tambang Etsberg, seluas 10 kilometer persegi. Masuknya Freeport telah menjadi inspirasi bagi korporasi tambang multinasional lain. Mereka pun turut memanfaatkan SDA negeri ini yang sangat berlimpah. Untuk lebih merangsang minat calon investor, pemerintah memberlakukan sejumlah regulasi yang terkait dengan SDA. Diantaranya adalah UU Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan dan UU Nomor 11 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Kelanjutan UU sektoral berlanjut, diantaranya tentang minyak-gas dan pengairan. Ternyata UU sektoral ini tidak menjadikan UUPA sebagai basisnya. Lagi pula, regulasi-regulasi ini tumpah tindih dan inkonsisten satu sama lain. Alhasil ketentuan ihwal agraria menjadi kompleks sementara SDA semakin hari semakin tergerus. Menurut Maria S. W. Sumardjono menyebut UUPA mengalami degradasi. Sudah banyak terbit peraturan pelaksana UUPA namun dua masalah mendasar masih tersisa yakini, pertama, belum tersedia cetak biru (blue print) kebijakan pertanahan yang komprehensif dan, kedua, arah dan strategi penyempurnaan UUPA belum jelas. Selama 50 tahun terakhir tidak ada produk hukum baru di bidang pertanahan. Alhasil terjadi kekosongan hukum. Tambal suluam saja yang terjadi. Di sisi lain telah terjadi rekonsentrasi aset termasuk tanah ditangan segelintir orang. Saat ini diperkirakan ada 6,2%  penduduk Indonesia yang menguasai 56% aset nasional. Sekitara 62-87 aset itu dalam bentuk tanah. Ketimpangan kepemilikan yang sangat tinggi ini merupakan realitas yang terjadi. Dampaknya, konflik tanah yang potensial melecut konflik komunal pun terus terjadi. Dalam 50 tahun terakhir setelah UUPA disyahkan, ada 7.491 sengketa lahan di seluruh  Indonesia dan sampai sekarang ini perkara ini juga belum selesai.

Permasalahan dan Sengketa Tanah

Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah mempunyai fungsi dalam integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pentingnya kedudukan tanah bagi negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 UUPA. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bagi bangsa Indonesia, tanah memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat abadi, sehingga kedudukan tanah bagi bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ketentuan ini bersifat imperatif, karena mengandung perintah kepada Negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diletakkan dalam penguasaan Negara agar bumi, air, dan kekayaan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ada dua gejala yang dikhawatirkan mengganggu upaya dalam penyusunan legislasi pro reforma agraria yakni terbitnya berbagai UU yang masih pro modal besar dan kekerasan dalam konflik agraria dilapangan. Berangkat dari persoalan-persoalan diatas ada beberapa solusi yang harus ditempuh. Pertama, agar pemerintah segera mengindentifikasi dan menertibkan segala penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria oleh pihak tertentu dilapangan yang sedang dikuasai rakyat. Kedua, untuk menyelesaikan ribuan konflik agraria di Indonesia maka diperlukan lembaga khusus yang menangani penyelesaian konflik agraria yang bersifat ad hoc. Ketiga, terkait dengan kekerasan dan konflik agraria meminta kepada DPR dan Komnas HAM untuk mengusut secara tuntas pelanggaran HAM serta menyelesaikan proses hukum. Keempat, kurang efektifnya administrasi pertanahan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum. Penguasaan dan kepemilikan tanah pada masa lalu terutama terhadap tanah milik adat. Kelima, kurang terpadunya peraturan perundang-undangan dibidang sumber daya agraria dan sumber daya alam dengan peraturan dibidang pertanahan bahkan dalam beberapa hal terlihat bertentangan dan bahkan menmbulkan konflik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kelima, penegakan hukum merupakan bagian penting dalam upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum khsusnya untuk menghindari semakin merajalelanya penguasaan atas tanah, pemalsuan surat-surat bukti penguasaan tanah, penyerobotan tanah perkebunan.

Penutup

Dengan banyaknya konflik pertanahan yang telah dijelaskan diatas, menurut hemat penulis ada beberapa cara yang harus dilakukan. Pertama, UUPA perlu disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan negara, masyarakat, dan peraturan perunang-undangan yang ada. Kedua, perlu segera membahas UU pertanahan yang sekarang sudah dibahas di Komisi II DPR agar kasus ribuan pertanahan yang ada di Kementeria ATR/BPN dapat selesai dengan cepat. Ketiga, kedudukan Kementerian ATR/BPN sebagai kementerian dan lembaga yang diamanahkan oleh UU harus peran dan fungsinya disamakan oleh Kementerian Kehutanan, Kementeria Pertanian, Kementerian ESDM sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanahan harus mengacu kepada UUPA dan peraturan pertanahan lainnya.

*Penulis adalah  Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: