MENANTI RESHUFFLE KABINET JILID II

November 20, 2015

 

Terbit di Harian Waspada Medan 09 Nov 2015

*Oleh: Hasrul Harahap

Dalam politik terkenal adagium: Tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan.

Lagi-lagi isu perombakan kabinet (Reshuffle) jilid II di era Jokowi-Jk kembali mencuat dan menjadi wacana dihadapan publik. Dalam pembentukan Kabinet Indonesia Hebat (KIH) terlihat sangat jelas adanya kompromi politik yang begitu kental untuk mengakomodasi kepentingan partai pendukung guna memposisikan kader-kader partai di pemerintahan Jokowi-JK. Ini terlihat ketika dalam penyusunan dan perombakan kabinet kompromi politik menjadi instrumen utama dalam menempatkan para menteri. Disamping itu juga, intervensi partai politik menjadi kendala Jokowi-JK dalam penyusunan perombakan kabinet dan ini disebabkan karena Jokowi bukanlah Ketua Umum partai politik. Persoalan yang dihadapi Jokowi-JK dalam melakukan perombakan kabinet mungkin satu-satunya presiden pertama dalam era reformasi yang tidak menjabat sebagai ketua umum partai politik dan tidak mempunyai veto player. Kerap kali predikat sebagai “petugas partai” sering dilontarkan oleh partai pengusungnya sendiri. Padahal, Jokowi-JK selama ini sering mendapatkan tekanan-tekanan dalam membuat kebijakan yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di parlemen. Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat pasal 17 ayat 2 (Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden) membuka ruang secara rinci bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara merupakan hak otoritas seorang presiden. Itu artinya, setiap saat Presiden Jokowi pada dasarnya bisa mengangkat, memberhentikan para menteri, atau bahkan merombak kabinet seandainya kinerja menteri negara dinilai buruk. Lazimnya, tujuan perombakan kabinet (Reshuffle) yang dilakukan oleh presiden biasanya bertujuan untuk penyegaran, mengukur kinerja pemerintah, atau ada menteri yang kinerjanya tidak memuaskan publik. Isu perombakan kabinet (Reshuffle) tersebut sudah pasti mengukur kerja para menteri yang selama ini menjadi referensi presiden dalam melakukan perombakan kabinet. Untuk mengukur kinerja para menteri harus dengan instrument yang objektif bukan emosional yang didasarkan atas dasar like and dislike. Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat (the right man in the right place) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efesiensi kerja. Timbul pertanyaan yang mendasar sebenarnya kebutuhan mendesak apa yang dilakukan oleh Jokowi-JK sehingga melakukan perombakan kabinet yang masih seumur jagung?. Dorongan kekuatan partai pendukung seperti PDIP yang ingin ada beberapa menteri yang harus diganti mungkin menjadi jawabannya dan juga bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN).

Peta Kekuatan di Parlemen

Dengan bergabungnya PAN ke Pemerintah akan mengubah peta kekuatan peta koalisi di parlemen. Sebelum PAN bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) peta koalisi diparlemen Koalisi Merah Putih (KMP) 258 kursi dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) 241 kursi.  Total kekuatan KIH menjadi 289 kursi, unggul jauh dari KMP yang tinggal 210 kursi. Kalaupun Partai Demokrat mendukung KMP, total kekuatannya hanya 271, masih kalah dari KIH. Tentu keunggulan jumlah kursi di parlemen makin memperkuat posisi Pemerintah. Presiden Jokowi-JK kini punya kekuatan yang lebih dari cukup untuk bertarung dalam pengambilan keputusan di parlemen. Itulah sebabnya, Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemetintahan harus berani menunjukkan sikapnya yang berani tanpa dibayang-bayangi partai pengusungnya. Argumentasi rasional yang harus dibangun dalam perombakan kabinet bahwa perombakan kabinet haruslah berpijakan terhadap perbaikain kinerja para menteri sebagai pembantu presiden. Apabila ada para menteri yang mengalami rapor merah, presiden harus berani menyampaikan ke publik. Dengan demikian, koalisi yang dibentuk harus mencerminkan koalisi yang membawa semangat perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bukan sebagai bangunan politik transaksional yang menguntungkan partai politik tertentu. Perombakan kabinet jilid II ini menjadi ujian Jokowi sebagai kepala negara untuk melakukan perombakan kabinet diera pemerintahannya atau Jokowi terkekang terhadap kemauan sahwat politik pendukung partai koalisinya.

Kinerja Pemerintahan

Kelihatannya dari aspek ekonomi, kinerja pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK belum menunjkkan tanda-tanda yang membuat publik puas bahkan justru mengarah ke perspektif negatif. Ekspektasi publik terhadap janji-janji kampanye dalam kampanye Presiden dan Wakil Presiden 2014 kemarin tak kunjung dirasakan oleh masyarakat, seperti postur pemerintahan yang tidak ramping dan pengisian pejabat publik yang dianggap transaksional. Selanjutnya, setahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK dinilai kurang memuaskan publik. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik pada 14-17 September 2015 lalu. Sebagian besar masyarakat atau sekitar 54,7 persen merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi-JK. Survei ini menunukkan ketidakpuasan masyarakat terutama terhadap tiga hal yaitu tingginya harga bahan pokok (35,5 persen), lemahnya nilai tukar rupiah (23,7 persen) dan lambannya penanganan kabut asap (11,8 persen). Sisanya, publik merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi-JK karena harga BBM yang mahal, susahnya mendapat lapangan pekerjaan, kinerja menteri yang tidak bagus, dan biaya kesehatan yang tidak terjangkau . Survei ini dilakukan terhadap 384 responden di seluruh Indonesia, dengan sebaran 52 persen di Jawa dan 48 persen di luar Jawa. Berangkat dari data diatas, wacana perombakan kabinet jilid II harus menjadi momentum perbaikan untuk semua lini bidang pemerintahan. Jangan sampai kabinet kerja sekarang ini menjadi beban yang ditanggung Jokowi-JK karena kurangnya koordinasi antar lembaga negara. Pemerintahan sekarang harus mempunyai kabinet yang kuat sehingga tidak menjadi beban politik dalam pembahasan-pembahasan program pemerintah di parlemen. Jokowi harus mempunyai menteri yang kredibel membangun komunikasi politik dengan lembaga lain seperti parlemen dalam memuluskan program-program yang pro rakyat. Tidak hanya itu saja, keberadaan menteri yang kredibel dianggap penting  untuk mendongkrak kembali yang selama ini pudar.

Penutup

Dengan adanya wacana isu perombakan kabinet saat ini yang akan diwacanakan diharapkan pemerintah mampu mewujudkan janji-janji kampanye secara berkelanjutan. Dengan kabinet yang kuat yang dimiliki Jokowi-JK harus mampu keadaan ekonomi sekarang yang begitu terpuruk. Selanjutnya, harapan publik agar pemerintah ini bisa membawa Indonesia tidak mundur. Sektor ekonomi diharapkan dapat bergerak cepat diatas rata-rata yang telah diprediksikan sesuai dengan yang ditargetkan. Yang tidak kalah pentingnya, penegakan hokum semakin kuat, terutama pemberantasan korupsi. Ini dapat dilihat apabila kewenangan KPK tidak diamputasi oleh lembaga lain. Ketika pergantian kabinet tersebut berjalan baik dalam arti ada peningkatan kinerja, maka secara otomatis tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan akan semakin baik dan sebaliknya. Reshuffle haruslah dipertimbangkan dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan pemerintah haruslah mengambil keputusan dengan cepat sehingga tidak menjadi permasalahan dan opini publik yang berlarut-larut. Mengingat masih banyaknya tugas dan agenda-agenda nasional yang harus segera dikerjakan oleh pemerintahan Kabinet Kerja saat ini. Semoga.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: