Calon Tunggal Pilkada

November 20, 2015

Pilkada SerentakDiterbitkan Harian Waspada Medan
Semoga bermanfaat bagi para pembaca
*Oleh: Hasrul Harahap
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. MK sendiri sebelumnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judical review) pasal 49 ayat (8) dan (9), pasal 50 ayat (8) dan (9), pasal 51 ayat (2), pasal 52 ayat (2), serta pasal 54 ayat (4), (5) dan (6) UU No 8/2015 tentang pilkada. Bunyi pasal 49 ayat (8) dan (9). (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari. (9) KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). Bunyi pasal 50 ayat (8) dan (9). (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari. (9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). Bunyi pasal 51 ayat (2). (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi. Bunyi pasal 52 ayat (2). (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. MK menyatakan Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diselenggarakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon. Oleh sebab itu, pilkada tidak lagi semata-mata digantungkan pada keharusan paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Menurut MK dalam UU No 8/2015 tentang pilkada dinyatakan bahwa yang untuk mengikuti pilkada setidaknya dua pasangan calon dan pembentuk Undang-Undang tidak memberikan jalan keluar apabila syarat paling kurang dua pasangan calon tidak terpenuhi. Dengan demikian, menurut MK akan terjadi kekosongan hukum mana kala syarat paling kurang kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi, padahal didalam UU Pilkada dan PKPU No 12/2015 apabila terdapat satu pasangan calon makan pemilihannya akan dilanjutkan pada pilkada selanjutnya. Mekanismenya, MK menyatakan melalui pemilihan “setuju” dan “tidak setuju” dalam pilkada yang diikuti oleh satu pasangan calon saja. Sejauh ini, MK dalam waktu dekat akan mempersiapkan mekanisme jika ada gugatan sengket pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal. Argumentasi MK menyatakan kedudukan hukum (legal standing) dalam gugatan calon tunggal harus diantisipasi sedini mungkin, sebab menyangkut hak konstitusional warga negara. Masyarakat sebagai pemilih yang harus menentukan “setuju” dan “tidak setujua” pemilihan didaerah yang hanya ada satu pasangan calon saja. Didalam PKPU No 09/2015 sebagaimana telah dirubah menjadi PKPU No 12/2015 tentang pencalonan disebutkan, jika hanya ada satu pasangan calon sampai batas akhir pendaftaran maka waktu pendaftaran akan diperpanjang 10 hari. Jika setelah waktu tambahan tersebut tidak juga ada pasangan calon lain yang ikut mendaftar maka pendaftarannya kembali diperpanjang selam tiga hari.
Revisi Terbatas UU 8/2015
Untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum terhadap calon tunggal, ada baiknya UU pilkada segera direvisi oleh komisi II DPR RI pasca putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait mengenai calon tunggal. Melihat dari akar permasalahan pilkada serentak ada pada UU 08/2015 sehingga perlu untuk dilakukan revisi terbatas. Secara khusus untuk mengantisipasi calon tunggal tetapi secara komprehensif harus berorientasi pada peningkatan kualitas pilkada serentak pada pemilihan pilkada serentak dalam memilih kualitas pemimpin yang definitif. Oleh sebab itu mengingat tahapan dan jadwal pilkada tidak memungkinkan untuk merevisi UU Pilkada, secara teknis terlebih dahulu bisa diatasi dengan Peraturan KPU sebelum Komisi II melakukan revisi. Dengan terjadinya calon tunggal sekarang ada plus dan minus yang terjadi seperti terjadinya kemunduran dalam demokrasi kita dan tidak ada lagi kontestasi calon dalam pilkada serentak. Selanjutnya, keuntungan dengan terjadinya calon tunggal tahapan pilkada dapat diselesaikan secepat mungkin kemudian masyarakat akan segera mendapatkan kepala daerah yang definit. Pasca putusan MK ini akan diprediksi semakin banyak calon kepala daerah untuk berusaha mengondisikan agar hanya ada satu pasangan calon saja dengan cara kekuatan modal logistik yang besar pada pemilihan pilkada serentak berikutnya. Asumsinya calon tunggal pada pilkada serentak 2017 dan 2018 akan bertambah banyak. Memilih calon tunggal tanpa kontestasi (tanpa lawan) “setuju” “tidak setuju” sebenarnya bertolak belakang dengan UU No 8/2015. Padahal persoalan untuk calon tunggal sudah diantisipasi dalam PKPU No 12/2015 yaitu menunda pilkada sampai 2017 dengan catatan pengangkatan pelaksana tugas harus dipastikan berlangsung secara transparan agar tidak terjadi politisasi oleh pelaksana tugas dalam memenangkan calon tertentu dalam hal ini petahana atau partai yang dekat dengan pusat kekuasaan. Sebenarnya saat pilkada ditunda pada tahapan berikutnya, maka posisi kepala daerah di daerah tersebut akan diisi oleh pejabat daerah sampai ada kepala daerah yang terpilih. Posisi gubernur, bupati, walikota kemungkinan akan diisi oleh eselon I untuk gubernur dan untuk bupati, walikota ditunjuk oleh eselon II yang dalam hal ini ditunjuk oleh Mendagri.
Solusi Calon Tunggal
Pada tanggal 12 Oktober 2015 KPU melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI untuk membahas Rancangan PKPU tentang mengenai pasangan satu calon. KPU menjelaskan soal pokok-pokok pikiran dalam rancangan PKPU tersebut, yakini soal kondisi pilkada calong tunggal, kampanye, desain surat suara, hingga penundaan pemilihan. Dalam Rancangan KPU pasal 3 disebutkan Pertama, apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian, pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, setelah melampaui penundaan dan perpanjangan masa pendaftaran. Kedua, apabila pada masa pendaftaran terdapat lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian, hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, setelah melampaui penundaan dan pembukaan kembali masa pendaftaran. Ketiga, apabila sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, pasangan calon yang berhalangan tetap dan tidak dilakukan usulan penggantian pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Keempat, apabila sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, yang mengakibatkan hanya satu pasangan calon setelah melampaui penundaan dan pembukaan kembali masa pendaftaran atau. Lima, apabila terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Pasangan calon tunggal dalam Pilkada juga mendapat perlakuan yang sama dalam hal debat publik. Debat akan dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi pasangan calon, dipandu moderator dan dilakukan pendalaman oleh panelis. Ini diatur dalam Rancangan PKPU Pasal 11. KPU menjelaskan juga soal surat suara yang akan digunakan dalam Pilkada calon tunggal. Pada Pasal 20, dijelaskan surat suara diberi tanda coblos pada kolom pilihan “setuju” atau “tidak setuju”. Soal penundaan pemilihan, diatur di Pasal 30. Pilkada calon tunggal ditunda bila pasangan calon yang mendaftar telah dinyatakan tak memenuhi syarat, berhalangan tetap, calon pengganti juga berhalangan tetap, atau calon kena sanksi pembatalan. Misalnya melanggar ketentuang Undang-undang, disanksi dan didiskualifikasi.
Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: