NU, Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan

August 7, 2015

Oleh Hasrul Harahap, SS. M.HumNU, Ke-Islaman, dan Ke-Indonesiaan

Terbit di Harian Waspada Medan, 06 Agustus 2015 Semoga bermanfaat bagi para pembaca

http://issuu.com/waspada/docs/waspada_kamis_6_agustus_2015/19?e=0

Islam sebagai agama dan realitas kebangsaan bukanlah dua hal yang saling menafikan. Pandangan yang satu merupakan alternatif yang lain, bukanlah solusi, dimana Islam sebagai entitas yang universal selalu membutuhkan realitas yang bersifat lokal

Tanggal 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya. Tentu saja dapat dibayangkan situasi dan konteks lahirnya salah satu Ormas terbesar ini, yang konon jumlahnya 40 juta hingga 60 juta orang. NU lahir pada prakemerdekaan, dalam ruang kebangsaan yang masih dalam proses menjadi sebuah negara dan bangsa. NU sendiri awal terlibat aktif dalam menyongsong ke-Indonesiaan sebagai bagian dari solidaritas kebangsaan dan kehendak untuk menegakkan panji-panji Tuhan di muka bumi.

Para ulama pada prakemerdekaan merasa perlu menyatukan dan merapatkan barisan untuk melakukan setidaknya tiga hal: Pertama, pembebasan bangsa dari penjajahan yang ratusan tahun terjadi. Hidup dalam tekanan kolonial, baik Belanda maupun Jepang, bukanlah sebuah alternatif. Karena itu, keterlibatan para ulama untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan merupakan sejarah yang tak terlupakan. Maka, para ulama mendeklarasikan dua kali resolusi jihad, pada 22 Oktober 1945, para ulama mengeluarkan fatwa jihad melawan tentara Belanda dan Jepang.

Tentu saja jihad yang dimaksud para ulama ini mempunyai keistimewaan tersendiri karena jihad yang dimaksud bukan semata untuk membela agama, sebagai jihad dalam rangka membela tanah air. Bagi para ulama NU, Belanda dan Jepang telah melakukan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketertiban umum. Apa yang dilakukan mereka telah mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama. Pada tanggal 29 Maret 1946, bertepatan dengan Muktamar XVI NU di Purwokerto, para Ulama NU kembali mengobarkan api jihad terhadap penjajah. Pada resolusi kali ini, ditegaskan agar setiap Muslim yang berada pada jarak lingkaran 94 kilometer dari posisi musuh wajib melakukan jihad. Kewajiban tersebut mengikat pada setiap individu, yang dikenal dalam hukum Islam dengan istilah fardlu ‘ain.

Harus diakui, resolusi jihad telah memberikan sumbangsih yang sangat berarti. Dalam hal ini, peran keagamaan yang dilakukan para ulama NU tidak hanya sekadar untuk kesalehan individual tetapi juga dalam konteks kesalehan sosial. Mereka merasa menjadi bagian dari bangsa yang berkewajiban membela tanah air hingga titik darah penghabisan. Karena itu, NU sejak prakemerdekaan sudah meletakkan fondasi kebangsaan yang sangat penting, sebagaimana dikenal dalam diktum, cinta tanah air adalah bagian dari iman (hubb al-wathan min al-iman). Selain itu, para ulama juga menyadari bahwa otoritarianisme dan kolonialisme merupakan musuh agama, karena itu harus ada perlawanan yang bersifat masif untuk mencapai kemerdekaan.

Kedua, pembebasan dari keterbelakangan, pada umumnya, warga NU tersebar di pedesaan, karena itu, sejak awal NU memunyai visi untuk membangkitkan umat dari keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Salah satu upaya untuk membebaskan masyarakat, pertama-tama harus dimulai dari kebangkitan para ulama. Karena itu, nama yang disepakati para ulama adalah Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama. Di sinilah peran ulama dalam NU sangatlah sentral. Ulama mempunyai peran keteladanan dan pemberdayaan untuk menjaga dan mencegah munculnya ketidakseimbangan di tengah-tengah masyarakat, termasuk menjaga munculnya radikalisme dan ekstemisme yang diakibatkan kemiskinan dan lemahnya penegakan hukum.

Ketiga, meneguhkan paham ahlusunnah wal ja-maah di tengah menguatnya revivalisme Islam di berbagai penjuru dunia. Di Hijaz muncul gerakan Wahabisme yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab tahun 1787. Gerakan ini mampu meyakinkan Kerajaan Arab Saudi untuk membentuk sebuah negara atas dasar paham mereka. Salah satu kebijakan kalangan Wahabi yang membangkitkan semangat perlawanan kalangan NU adalah rencana pembongkaran situs-situs bersejarah umat Islam, termasuk kuburan Rasulullah SAW. Hal ini menimbulkan kepedulian dan keprihatinan para ulama sehingga mereka membentuk sebuah perkumpulan yang dikenal dengan nama Komite Hijaz.

Muslim Moderat

Pancasila sebagai ideologi negara masih tetap merupakan satu-satunya ideologi yang secara dinamis dan harmonis dapat menampung nilai-nilai keanekaragaman agama maupun budaya sehingga Indonesia kokoh dan utuh untuk tidak terjebak menjadi negara agama (teokrasi) maupun menjadi negara sekuler yang mengabaikan nilai-nilai agama. Petikan tersebut diambil dari Maklumat NU untuk mendukung Pancasila dan UUD 1945, yang dikeluarkan dalam Musyawarah Alim Ulama, 30 Juli 2006 di Surabaya, Jawa Timur. Di akhir maklumat, NU meneguhkan kembali komitmen kebangsaannya untuk mempertahankan dan mengembangkan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah upaya final umat Islam dan seluruh bangsa.

Bagi kalangan yang biasa dikenal dengan sebutan “muslim tradisional” ini memilih Pancasila merupakan sebuah keniscayaan teologis dan sosiologis. Secara teologis tidak ada keharusan untuk memilih ideologi negara Islam. Sedangkan secara sosiologis bangsa ini dihadapkan pada fakta keberagaman agama, suku, bahasa, dan ras. Karena itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pilihan terbaik untuk semua kalangan. Masdar F. Mas’udi (2009) merajut hubungan antara ke-Islaman dan ke-Indonesiaan dengan ungkapan yang sangat menarik, bahwa relasi di antara keduanya seperti jiwa dan raga. Jika Islam sebagai agama, maka Indonesia sebagai negara-bangsa. Keduanya membentuk “Islam Indonesia”,  bukan sekadar “Islam di Indonesia”.

Fakta tersebut setidaknya bisa dilihat dalam dua hal: Pertama, keberIslaman yang telah diekspresikan oleh Walisongo yang antara keberIslaman dan kebudayaan lokal disenyawakan dan tidak dipertentangkan. Kedua, paham keagamaan yang dikembangkan pendiri NU yaitu takkala menyepakati resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Seruan jihad digunakan untuk melawan penjajah bagi kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, bukan untuk memerangi agama lain karena perbedaan keyakinan dan agama.

Atas argumentasi di atas tersebut bahwa Islam sebagai agama dan realitas kebangsaan bukanlah dua hal yang saling menafikan. Pandangan yang satu merupakan alternatif yang lain, bukanlah solusi, dimana Islam sebagai entitas yang universal selalu membutuhkan realitas yang bersifat lokal. Jadi, yang diperlukan bukanlah saling mempertentangkan dan saling menegasikan, tetapi yang dibutuhkan adalah dialog yang terus-menerus, terutama dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang menyentuh hajat publik yang lebih luas.

Toleransi Dan Demokrasi

Jika demokrasi menjadikan kediktatoran sebagai musuh bebuyutan, maka lawan dari demokrasi adalah intoleransi dan ekstremisme. Karena itu, jalan terbaik yang harus dibangun dalam masyarakat yang plural adalah rekonsiliasi antara demokrasi dan moderasi, demokrasi dan toleransi untuk menggempur kediktatoran dan ektremisme. Itulah wasiat terakhir yang disampaikan mendiang Benazir Bhutto. Ia juga menyebutkan sejumlah cendekiawan Muslim yang dianggap telah memberikan sumbangsih bagi rekonsiliasi demokrasi dan moderasi, seperti di antaranya K.H. Abdurrhman Wahid dan Nurcholish Madjid.

Demokrasi dan moderasi atau demokrasi dan toleransi ibarat dua mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling menyempurnakan. Bila salah satu di antara keduanya hilang lenyap pula kekuatan lainnya. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianisme. Sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo toleransi, yaitu toleransi yang rentan menimbulkan konflik-konflik komunal. Karena itu, demokrasi dan toleransi harus berkait kelindan, baik dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil.

Karena itu, dalam hubungan sesama manusia diperlukan sebuah ikatan sosial dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup yang damai dan toleran. Persaudaraan dan toleransi merupakan prasyarat untuk melahirkan sikap-sikap keberagaman yang moderat. Begitu pula dalam konteks negara yang menganut kebinekaan yang diperkuat oleh sistem demokrasi, sikap-sikap moderasi merupakan keniscayaan. Tanpa penghayatan terhadap nilai yang baik tersebut negara akan limbung dan linglung akibat meluasnya konflik dan intoleransi. Dalam hal ini, paham dan sikap keberagaman yang bernuansa kedamaian, keadilan, dan keadaban harus dijadikan sebagai tuntunan dan tuntutan hidup. Kalangan Muslim harus berupaya melahirkan pandangan tersebut di tengah arus radikaisasi dan ekstremisme, baik lahir akibat keyakinan teologis maupun sebagai sikap perlawanan terhadap modernitas.

Penulis adalah Peneliti Di Candidate Center & Tenaga Ahli DPR RI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: