URGENSI REVISI UU PEMILUKADA

May 20, 2015

Pilkada Serentak

Terbit di Harian Waspada Medan Jum’at 22 Mei 2015

*Hasrul Harahap, SS. M.Hum

Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu dan sistem hukum di Indonesia ini merupakan perwujudan demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tidak pernah terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Sebagaimana pemilihan umum diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equal opportunity principle). Pilkada merupakan  proses suksesi peralihan pemimpin suatu daerah yang melibatkan peran nyata publik atau rakyat secara berkedaulatan. Pilkada juga merupakan suatu aktivitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu karena Pilkada memiliki output yakni pejabat politik (elected official) bukan memilih pejabat administratif (appointed official ).  Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, Pilkada adalah merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan di suatu daerah dan merupakan bagian dari pemilihan umum lainnya sepertihalnya Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Sistem Pilkada langsung merupakan metode nyata yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi pelaksanaan Pilkada telah lama diakui selama kurang lebih 1 (satu) dekade ini sebagai yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan Pilkada bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.

Pilkada Serentak

Adapun dalam UU Pilkada sebagaimana daiatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2015, Pilkada dilakukan melalui metode pemilihan secara secara bergelombang pada tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018 hingga akhirnya tercapai Pilkada serentak nasional pada tahun 2027. Kebijakan Pilkada dilaksanakan secara serentak bergelombang tersebut sendiri dimaksudkan guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Makna dari “secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) tersebut memberikan kebebasan bagi pembuat undang-undang untuk menentukan sistem pemilihan seperti apakah akan diselenggarakan secara langsung atau melalui perwakilan.  Sistem pemilihan secara langsung untuk saat ini juga dipandang sebagai sistem pemilihan yang dianggap lebih “demokratis” jika dibandingkan dengan sistem pemilihan melalui perwakilan. Selanjutnya keinginan masyarakat tersebut diwujudkan dalam UU No. 1 Tahun 2015 beserta perubahan terbatas yakni UU No. 8 Tahun 2015. Konsekuensi lanjutan dari penggunaan metode yang umumnya digunakan dalam pelaksanaan Pemilu kedalam Pilkada adalah penguatan peran partai sebagai pilar demokrasi. Dalam UU Pilkada dikatakan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon adalah yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Tahun 2014 yang lalu. Oleh karena itu keikutsertaan seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 sebagai perwujudan dari demokrasi adalah mutlak, karena partai poltik memiliki peranan yang sangat besar dalam pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat karena calon yang diajukan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik selain dapat pula diajukan melalui jalur perseorangan yang diatur dengan peraturan tertentu dalam UU. Setelah UU No. 8 Tahun 2015 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015, ternyata masih dapat ditemukan sejumlah pengaturan yang belum lengkap dan perlu secepatnya diperbaiki agar tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya. Pilkada secara serentak di 269 daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota pada akhir tahun 2015 merupakan tantangan baru karena metode semacam ini adalah metode yang untuk pertama kalinya dilakukan pada saat ini.

 Argumentasi Perubahan UU Pilkada

Dalam Pasal 111 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib diatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 111

  • Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) disertai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang yang meliputi:
  1. urgensi dan tujuan penyusunan;
  2. sasaran yang ingin diwujudkan;
  3. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  4. jangkauan dan arah pengaturan.
  • Konsepsi pengaturan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah akademik.
  • Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;
  2. mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
  3. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau
  4. mengatasi keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disepakati oleh Badan Legislasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam ayat (3) huruf c dan huruf d tersebut diatur mengenai pengajuan rancangan undang-undang diluar prolegnas yang mungkin dilakukan dalam hal untuk mengatasi keadaan konflik dan dalam rangka mengatasi keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang. Perselisihan kepengurusan partai politik yang terjadi saat ini merupakan suatu keadaan konflik yang berpotensi menganggu pelaksanaan Pilkada bilamana tidak dilakukan revisi pada UU Pilkada. Konflik kepengurusan partai politik peserta Pemilu tahun 2014 juga merupakan urgensi nasional yang merupakan masalah mendasar yang memerlukan perhatian nyata segenap rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat daerah. Keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi tidak mungkin dikesampingkan dan dianggap sebagai persoalan sepihak saja. Persoalan ini merupakan persoalan nasional sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, merupakan keniscayaan yang dieprlukan agar pelaksanaan Pilkada serentak secara bergelombang yang dimulai tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018 hingga akhirnya tercapai Pilkada serentak nasional pada tahun 2027 tidak mengalami hambatan yang dapat menjadi kendala.

Sengketa Partai Politik

Dalam Pasal 24 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan. Begitu pula dalam Pasal 25 UU a quo yang menyatakan bahwa Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik. Ketentuan Pasal 25 tersebut mengandung makna bahwa perselisihan kepengurusan partai politik terjadi di dalam 1 (satu) forum tertinggi (Munas, Kongres, Muktamar, atau nama lain). Dimana di dalam forum tersebut terdapat minimal 2/3 jumlah peserta yang menolak. Hal ini sebenarnya adalah tidak sinkron jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Piolitik  menyebutkan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.  Selanjutnya dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Adapun terkait dengan situasi kisruh kepengurusan partai politik saat ini adalah situasi yang perlu untuk dibenahi dengan memperbaiki UU Partai Politik itu sendiri agar tidak terjadi ketidakpastian hukum yang berlanjutan dan tak kunjung selesai. Norma dalam UU Partai Politik tersebut memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan UU Pilkada, keterkaitan tersebut terdapat dalam hal menentukan kepengurusan parpol yang selanjutnya dapat mengajukan calon dalam PIikada. Adapun dalam hal kedua partai tersebut masih berkonflik menjelang masa pendaftaran pasangan calon, maka perlu dicarikan solusi yang terbaik dalam hal ini perlu dilakukan penyempurnaan di UU Pilkada terkait agar terdapat payung hukum yang jelas untuk menentukan kengurusan ditingkat pusat yang dapat memberikan persetujuan untuk mendaftarkan calon guna mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, sehingga permasalahan dualisme kepengurusan Partai Politik ini tidak menghambat pelaksanaan Pilkada serentak secara bergelombang yang dimulai tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018 hingga akhirnya tercapai Pilkada serentak nasional pada tahun 2027.

*Penulis adalah Peneliti di Candidate Center & Tenaga Ahli DPR RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: