GURITA KORUPSI

March 18, 2015

*Hasrul Harahap, SS. M.Hum

“Kekuatan cenderungkorup, kekuasaan mutlak korup secara mutlak.” (Lord Acton)

Korupsiadalah tematik berita paling panas sepanjang tahun ini. Hampir semua mediamassa menyoroti secara khusus berita-berita tentang korupsi baik dari tingkatpusat hingga sampai daerah. Virus korupsi bahkan mewabah hingga sampai kepenguasanegara dari level atas sampai yang terbawah. Korupsi memang tidak lepas daripenguasa. Kekuasaan itu cenderung korup,power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely (Lord Acton).Kitadi Indonesiasudah punya banyak contoh. Menteri korupsi, banyak yang sudah diadili dan masukbui. Gubernur korupsi, banyak yang sudah terbukti dan yang masih antri.Bupati/walikotakorupsi, bahkan menurut survey 40% dari bupati/walikotadiIndonesiaterindikasi korupsi. Begitu juga dengan para pejabat negara, institusipenegakhukum, birokrasi,bahkan semua seolah berlomba ikut terlibat dalam pusaran korupsi.  

Pemimpin yang Amanah

Sejujurnyanampaknya sangat sulit mencari pemimpin yang tidak korupsi di negeri ini. Gayahidup sebagian besar mereka memperlihatkan kemewahan yang secara kasat matatidak sebanding dengan penghasilan resmi mereka. Meskipun demikian, merekaberani tampil secara terbuka. Semua itu karena masyarakat melihat korupsi bukansuatu hal yang aneh lagi. Tata nilai masyarakat tentang makna keberhasilanseseorang telah jauh berubah. Keberhasilan sekarang ini dilihat dari sudutpandang materialistik. Orang disebut sukses apabila punya rumah mewah, mobil mewah,gaya hidup mewah. Sedang orang yang hidup sederhana, apalagi miskin, selalusaja disebut sebagai orang yang gagal. Sebenarnya kontrol institusi hukumsangat relevan dalam mengawal pemberantasan korupsi yang ada dinegeri inisehingga siapapun pejabat publiknya dan sekecil apapun mereka melakukanindikasi korupsi harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.Karena hukum ditegakkan tidak memandang latarbelakang dari mana mereka berasal.Hukum harus dijadikan panglima dan prioritas utama dalam membumi hanguskanvirus korupsi yang telah menjadi darah daging di tubuh pemimpin kita. Tidakcukup institusi hukum saja yang berperan serta dalam proses mengatasi persoalankorupsi tetapi juga mentalitas para pemimpin yang secara individu yangseyogiyanya harus dibenahi. Dengan demikian pemimpin yang amanah dan bersihsudah tentu mengetahui bahwa tindakan yang korup merupakan tingkah laku yangmenyimpang dari hakikat hidup manusia. Samuel P. Huntington dalam buku klasiknyatentang pembangunan politik, mengutarakan beberapa pendapat tentangkondisi-kondisi yang menguntungkan korupsi dalam pemerintahan. Korupsicenderung meningkat dalam suatu periode pertumbuhan  serta modernisasi yang cepat, karenaperubahan nilai-nilai, sumber-sumber baru kekayaan dan kekuasaan, sertaperluasan pemerintahan. Di negara-negara dengan lebih banyak stratifikasisosial dan lebih banyak polarisasi kelas kemudian lebih banyak kecenderunganfeodal korupsi cenderung berkurang, sebab kondisi ini yang membuat sistem nilaidan sanksi sosial yang lebih tegas, dan kondisi inilah yang terjadi di negaraAmerika Latin bahwa pejabat negara disana enggan untuk melakukan korupsi.Korupsi pada intinya dapat dipetakan dalam dua cara pandang yaitu beberapa pemikir meletakkan bahwa korupsi berasal dari individuitu sendiri dan disisi lain beberapa ilmuwan alih-alih mendefinisikan korupsisebagai sebuah praktik sosial dalam sebuah sistem yang ada. Gould didalam satutulisannya melukikaskan tentang korupsi diartikan sebagai penyimpanganindividual, kegagalan moral dipihak individu yang berwatak lemah dan tidakterlatih dengan baik. Seseorang yang melakukan korupsi tidak lebih karena individutidak mampu berhadapan langsung dengan realitas diluar dirinya. Wataknyaterbentuk dengan tidak membawa perangkat-perangkat yang bisa menghindarkannyadari tindakan korupsi.

Dimana Peranan Negara?

Peranan negara sangat menentukan dalam meminimalisirterjadinya korupsi yang ada disemua institusi negara. Terjadinya perilaku korupsiyang terjadi di institusinegara diakibatkan karenaperanan negara dan institusi hukum tidak berjalan secara semaksimal bahkanaktor yang ada dalam pemerintahan juga ikut berperan aktif dalam melakukan aksikorupsi, sehingga tindakan korupsi dilakukan secara berjamaah dan sistematistanpa memandang nilai-nilai moral. Menurut Plato tujuan negara amat sinkrondengan tujuan hidup manusia yaitu kesenangan dan kebahagian warganya, jikatujuan negara adalah kesenagan dan kebahagiaan hidup manusia, maka itu berartibahwa tugas negara ialah mengupayakan kesenangan dan kebahagian tersebut. Titikkesamaan antara manusia dan negara haruslah membawa implikasi penting padapersoalan moralitas yang ada. Negara seharusnya mendudukkan permasalahanmoralitas sebagai hal yang paling utama yang harus diperhatikan. Bahkan,moralitas harus menjadi permasalahan yang paling hakiki dalam kehidupanbernegara, sebagaimana ia menjadi permasalahan hakiki dalam keberadaan hiduppara penguasa dan seluruh warga negara selaku manusia. Oleh karena itu,persoalan korupsi yang sekarang ini marak terjadi di elit pemerintahan  sangat bertentangan dengan tujuan negara.Seorang pemimpin yang terindikasi melakukan korupsi sebenarnya dia telahmenghianati rakyatnya. Dalam proses demokrasi seorang gubernur yang dipilihlangsung oleh rakyatnya harus menjamin kesejahteraan rakyatnya, sehingga rakyattidak lapar, rakyat tidak bodoh, dan rakyat tidak miskin. Kalau motto ini sajadilakukan oleh setiap pemimpin di republik ini niscaya keadilan dan kesejahteraandapat ditegakkan, karena kedaulatan sejatinya ada di tangan rakyat.

Penutup

Penulis ingin mengatakan bahwa perilaku koruptifsekarang ini tidak hanya terjadi di elit pimpinan kita bahkan di masyarakatyang mengandung nilai-nilai moral budaya korupsi sudah terjadi. Kalau perilakukoruptif ini tidak segera diatasi maka sudah sudah diprediksi negara ini berada di ambang keancuran(failed state). Itulah kenapa korupsi yang terjadi di pemimpin kita mau tidakmau harus segera dihentikan oleh para pemimpin yang memegang amanah kekuasaan dansemuanya kembali kepada individu masing-masing, karena pada hakikatnya musuhyang paling nyata adalah diri sendiri. Disamping itu, perlunya kontrolmasyarakat (publik) bahwa setiap masyarakat berhak untuk mengevaluasi kinerjadari pemimpinnya selama satu periodesasi, seandainya pemimpinnya terindikasimelakukan kesalahan selama menjabat, rakyat berhak untuk menghakiminya bahkanuntuk periode berikutnya pemimpin yang tidak menjalankan amanah rakyat tidakakan dipilih kembali di dalam proses pemilihan kepala daerah dan jugamemberikan sanksi moral kepada para pemimpin yang terlibat kasus kourpsi.Sanksi moral ini mungkin lebih efektif diberikan kepada para pejabat negarayang selama ini melakukan kasus korupsi. Sudah cukup persoalan Mesir, Tunisia,Yaman menjadi cerminan bagi para pemimpin kita, karena kekuasaan yang cenderungkorup para pemimpin dunia tersebut dipaksa oleh rakyatnya sendiri untuk turundari tahta kekuasaannya. Marilah kita serukan bersama Say no to corruption.

*Penulis adalah Tenaga Ahli DPR RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: