DEMOKRASI & DINAMIKA PARTAI POLITIK

March 18, 2015

golkar*Hasrul Harahap, SS, M.Hum

Konflik di partai Golongan Karya (Golkar) kelihatannya belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Keputusan mahkamah partai dan disusul pengakuan Kemenkum HAM terhadap kepengurusan DPP Partai Golkar hasil munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono ternyata juga tidak mampu mendamaikan situasi politik di tubuh partai berlambang beringin tersebut. Melihat sejarah konflik di tubuh Partai Golkar, rasanya perseteruan yang terjadi saat inilah yang paling tajam. Biasanya konflik di tubuh Golkar, sepanas apapun, tidak akan mencuat terlalu tajam ke permukaan. Para politikus Golkar bisa bermain cantik dengan manuver yang halus dalam menyelesaikan konflik internal yang terjadi. Meskipun pada akhirnya berakhir dengan pembentukan partai politik (parpol) baru, konfliknya tidak sampai menjadi sorotan publik. Sebagai parpol yang sudah merasakan asam garam, seharusnya Golkar bisa menunjukkan manajemen konflik yang cantik kepada masyarakat. Apa yang terjadi pada Golkar saat ini malah memperlihatkan bahwa parpol tersebut tidak berbeda dengan parpol-parpol yang lahir pada era reformasi. Konflik di tubu Golkar saat ini memang patut disayangkan. Pelembagaan di Partai Golkar selama ini sangat kuat. Kaderisasi di partai tersebut cukup baik sampai dengan akar rumput, dibuktikan dengan hidupnya organisasi sayap partai. Tidak seperti parpol lain yang organisasi sayapnya hanya hidup menjelang pemilu. Salah satu fungsi partai politik adalah manajemen konflik. Namun, dalam konteks partai politik Indonesia fungsi ini tidak bisa dilakukan, dijalankan dengan baik oleh hampir semua partai politik. Dikatakan demikian karena hampir semua partai politik, baik yang besar maupun yang kecil, tidak pernah sepi dari konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri. Kondisi seperti itu menyebabkan energi partai politik habis terkuras hanya soal-soal yang tidak substansial. Konflik selalu muncul menjelang atau sesudah kongres atau muktamar partai. Inilah fenomana rutin yang selalu kita saksikan. Sebuah fenomena yang tidak sehat dalam kacamata demokrasi yang mengisaratkan pentingnya pengelolaan konflik bagi aktor yang terlibat dalam wacana bagi-bagi kekuasaan dalam rangka mendapatkan posisi tertinggi dalam struktur kepengurusan partai politik. Ketidakmampuan elit partai dalam mengelola konflik dalam tubuhnya, baik sebelum maupun pasca kongres/muktamar mengindikasikan belum terlembaganya partai politik secara baik.

Memahami Konflik

Partai politik sebagai wadah atau muara bertemunya banyak kepentingan sudah barang tentu rawan terjadi konflik. Partai politik sebagai organisasi modern akan selalu dihadapkan pada realitas konflik. Misalnya saja konflik yang berupa perbedaan pandangan, ide atau paham, dan pertentangan kepentingan dan seterusnya. Bersamaan dengan itu, Marck dan Synder mengatakan konflik atau perpecahan dalam tubuh partai bisa timbul dari kelangkaan posisi dan resources. Makin sedikit posisi atau sumber yang dapat diraih setiap anggota atau kelompok dalam organisasi politik, makin tajam konflik dan persaingan di antara mereka untuk merebut posisi dan sumber itu. Selanjutnya, dikatakan di dalam hirarki sosial dimana pun hanya ada sejumlah terbatas posisi sosial kekuasaan yang nyata dan tidak lebih dari seseorang yang dapat mendudukinya. Sedangkan Paul Conn mendefinisikan konflik sebagai bentuk disfungsional dimana aktor-aktor yang terlibat dalam perebutan kekuasaan berusaha saling menghancurkan. Konflik yang dibahasakan oleh Conn ini lebih populer dengan sebutan zero sum conflict. Pemahaman Conn tentang konflik tesebut sedikit banyak membantu kita dalam memahami konflik yang terjadi dalam internal partapi politik. Akibat dari penerapan zero sum conflict sebagai kebijakan politik partai membangkitkan semangat tokoh-tokoh yang tersingkirkan mengartikulasikan kepentingan mereka dengan menentang norma-norma dan struktur kekuasaan yang ada.  Penerapan kebijakan zero sum conflict membuat konflik semakin melebar karena memungkinkan pihak-pihak lain menarik dirinya untuk terlibat. Hal inilah yang kita saksikan dalam tubuh internal partai politik yang mengalami konflik yang berkepanjangan.  Dari seluruh penjelasan di atas berisikan tentang konflik yang terjadi dalam tubuh internal partai politik yang berkonflik. Dengan membandingkan konflik internal partai politik ini membuat kita pesimis akan eksistensi dan masa depan partai politik.

Pelembagaan Demokrasi

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “checks and balances”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim lah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip “checks and balances” dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip “checks and balances” berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan. Tentu saja, partai politik adalah merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik dan lain sebagainya. Namun, dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan instrumen tentulah sangat menonjol. Di samping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan, dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Pertai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (values and interests) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya, “Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy”, “… organisasi … merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif”. Kesempatan untuk berhasil dalam setiap perjuangan kepentingan sangat banyak tergantung kepada tingkat kebersamaan dalam organisasi. Tingkat kebersamaan itu terorganisasikan secara tertib dan teratur dalam pelaksanaan perjuangan bersama di antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan.

Penutup

Karena itu, dapat dikatakan bahwa berorganisasi itu merupakan prasyarat mutlak dan hakiki bagi setiap perjuangan politik. Dengan begitu, harus diakui pula bahwa peranan organisasi partai sangat penting dalam rangka dinamika pelembagaan demokrasi. Dengan adanya organisasi, perjuangan kepentingan bersama menjadi kuat kedudukannya dalam menghadapi pihak lawan atau saingan, karena kekuatan-kekuatan yang kecil dan terpecah-pecah dapat dikonsolidasikan dalam satu front. Proses pelembagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu, menurut Yves Meny and Andrew Knapp, “A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine”. Suatu sistem politik dengan hanya 1 (satu) partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali.

*Penulis adalah Tenaga Ahli DPR RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: