MEMBANGUN POROS MARITIM

September 11, 2014

Terbit di Harian Waspada Medan 11 September 2014

Semoga bermanfaat bagi para pembaca

140725066250714-MenkoMaritim

Nenek moyangku seorang pelaut

Gemar mengarung luas samudera

Menerjang ombak tiada takut

Menempuh badai sudah biasa

 

Untaian syair lagu diatas telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian bangsa Indonesia secara turun-temurun dan merefleksikan perjalanan bangsa ini sebagai bangsa bahari yang jejak pertualangannya tercatat dalam lembaran emas sejarah dunia. Sebelum bangsa Eropa hadir di Nusantara pada paruh pertama abad XVI, para pelaut Nusantara telah dikenal sebagai penjelajah samudera yang merawat dan mempertahankan budaya kelautan nenek moyang bangsa Indonesia. Kenyataan ini tidak dapat dipisahkan dari realitas alamiah geografi Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terletak di perlintasan dunia. Indonesia telah dianugerahi rangkaian pulau yang terhampar di antara benua Asia dan Australia serta melintang di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kondisi alamiah yang demikian strategis ini, telah menjadikan laut memiliki nilai penting yang langsung bersentuhan dengan eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa. Orientasi beberapa kerajaan Nusantara dimasa lalu yang bervisi kemaritiman, telah menggiring mereka menuju ke masa keemasannya. Kerajaan Sriwijaya (683-1030 M) dan Majapahit (1293-1478M) telah menjadi simbol kejayaan maritim Nusantara, karena visi pemerintahannya sangat dipengaruhi oleh penguasaan mereka terhadap lautan. Dengan bertumpu pada kekuatan maritimnya, mereka menjelma menjadi negeri makmur, kuat dan berpengaruh yang menguasai hampir sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Setelah Sriwijaya dan Majapahit runtuh, cerita tentang kebesaran bahari Indonesia tidak berlanjut. Kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak lagi menjadikan laut sebagai penopang kejayaan sehingga secara perlahan masa keemasan itu hanya tinggal kenangan. Bangsa Eropa tertuma Portugis dan Belanda melalui politik devide et impera telah melumpuhkan persatuan dan kekuatan maritim kerajaan-kerajaan Nusantara. Mereka menyadari pentingnya melumpuhkan kekuatan maritim Nusantara untuk menguasai negeri yang kaya raya ini sebagai sumber kemakmuran dan kejayaan negeri mereka sendiri. Setelah mengalami keterpurukan selama kurang lebih tiga setengah abad, akhirnya babak baru kebangkitan dunia bahari lahir kembali dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Para pendiri bangsa sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang dapat bangkit dan memperoleh kembali masa keemasannya dengan menguasai bahari.

Meratifikasi

Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan kepada dunia Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau di dalamnya, dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pada awalnya mendapat penolakan dari dunia internasional, tetapi perjuangan bangsa Indonesia akhirnya mendapat respon pada pengakuan internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetang Hukum Laut di Montego Bay Jamaica tahun 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang hukum laut). UNCLOS 1982 merupakan bentuk pengakuan formal dari dunia terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mulai berlaku sebagai hukum positf sejak tanggal 16 November 1994. Selain mencakup wilayah darat, laut, udara dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya, UNCLOS 1982 yang mengakui hak-hak Indonesia atas kawasan dan kekayaan alam diluar perairan wilayah Indonesia, seperti hak untuk mendirikan zona tambahan selebar 12 mil lagi diluar wilayah yang 12 mil, hak atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) selebar 200 mil dari garis pangkal yang mengelilingi seluruh kepulauan Indonesia, hak atas landas kontinen sampai keseluruh lanjutan wilayah darat Indonesia ke dasar laut, hak untuk berpartisipasi dan ikut memanfaatkan kekayaan-kekayaan alam di laut bebas di luar ZEE, serta hak untuk ikut mengatur dan memanfaatkan dasar laut internasional diluar landasan kontinen. Apa yang sudah diperjuangkan generasi pendahulu Indonesia merupakan penegasan bahwa dengan membangun laut berarti membangun masa depan Indonesia yang mandiri, sejahtera, maju dan disegani. Membangun laut adalah keniscayaan karena potensi sumber daya alam untuk masa depan bangsa Indonesia banyak tersimpan dilautan. Laut bukan sektor marginal tetapi merupakan sektor utama pembangunan nasional yang harus dikedepankan.

Konflik Laut Cina Selatan

Benturan kepentingan antar negara-negara di kawasan manapun berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional,konflik kepentingan yang bersumber dari kepentingan ekonomi, politik, sosial apabila tidak kelolah dengan baik, bisa berujung terjadinya konflik secara langsung yang melibatkan kekuatan militer antar negara-negara tertentu yang merasa kepetingan nasional (national interest) mereka terusik. Demikian halnya dengan perkembangan konflik klaim wilayah teritori di laut China selatan yang melibatkan 6 (enam) negara, 4 (empat) negara anggota ASEAN (Malaysia, Philipina,Vietnam, Brunei) dengan China dan Taiwan, menurut argumennya masing-masing bahwa sebagian wilayah laut China selatan adalah wilayah kedaulatannya, bagi Indonesia meskipun tidak termasuk Claimant state tapi ada bagian dari pulau Natuna apabila China memaksakan klaim teritori akan masuk wilayah China, maka konflik di Laut China Selatan akan melibatkan Indonesia juga. Apabila konflik Laut China Selatan berkelanjutan dan tidak ada solusi yang tepat, maka tidak mustahil akan terjadi konflik terbuka yang menggunakan kekuatan militer. Ketika hal ini terjadi maka perang tidak hanya antara China dan Claimant states di Laut China Selatan (4 anggota ASEAN), juga akan melibatkan China dengan Amerika Serikat. Sebagai Negara super power Amerika Serikat pasti mempunyai kepentingan ekonomi, politik dan juga militer di Laut China Selatan. Karena saat ini harus jujur diakui sudah ada persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan China di berbagai aspek di lingkungan global termasuk di Asia.

Postur Angkatan Laut Indonesia

Stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara berharap lebih terhadap terciptanya keamanan perairan Indonesia. Sebagai aktor pengaman kepentingan nasional di laut. Kekuatan maritim Indonesia tengah mengalami kemunduran sebagai akibat dari kebijakan pemerintah di masa lalu dan di masa kini. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin masa depan kekuatan tersebut apabila Indonesia ingin tetap dianggap eksis di kawasan. Apabila tidak ada langkah signifikan, kekuatan maritim Indonesia cepat atau lambat akan punah. Dalam rencana pembangunan jangka panjang, TNI Angkatan Laut mempersiapkan postur TNI Angkatan Laut mencapai kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF). Sebagai negara kepulauan dan memiliki lautan yang cukup luas, minimal postur MEF harus terpenuhi. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut mampu menjamin pertahanan di kawasan perairan Indonesia.   Penyususnan postur kekuatan TNI Angkatan Laut, sudah merupakan suatu keharusan yang realistis untuk mampu menjawab semua permasalahan aspek laut yang akan kita hadapi dewasa ini, baik pada masa damai maupun krisis. Postur kekuatan tersebut pada hakekatnya merupakan totalitas dari tingkat kemampuan, struktur kekuatan dan pola gelar kekuatan, yang diorientasikan kepada pencapaian

tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam menunjang kepentingan nasional secara menyeluruh. Pentingnya membentuk Angkatan Laut yang besar. Berdasar konsep dasar yang lazim digunakan, pembangunan kekuatan Angkatan Laut diarahkan untuk mewujudkan empat elemen dasar yakni Struktur Kekuatan (force structure) yang sebanding dengan rasio luas peraiaran nasional dan Tingkat Teknologi (state of modernisation) yang mempunyai keunggulan komparatif atau minimal seimbang dengan Angkatan Laut negara lain.Selain itu, diarahkan pula untuk mewujudkan Tingkat Kesiapan Tinggi (readness) dalam bentuk kapabilitas tempur dan dukungan untuk meningkatkan kesiapan kualitas satuan operasional (suistanability) berupa kemampuan pangkalan dalam melaksanakan dukungan. Semua dilaksanakan dengan mempertimbangkan strategi yang dipilih dalam menghadapi prediksi ancaman aspek laut dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan alokasi anggaran.

*Penulis adalah Peneliti di Candidate Center

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: