TUGAS PRESIDEN BARU

September 3, 2014

Tugas berat menanti Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Segudang pekerjaan rumah ada didepan mata. Problema utama yang dihadapin adalah Rancangan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tangga 15 Agustus 2015 lalu. Diprediksi keuauangan Negara akan mengalami defisit perdagangan dan anggaran bagi pemerintahan Jokowi-JK kedepan.  Apabila postur APBN 2015 tidak segera dirombak oleh presiden terpilih akan mengalami keguncangan keuangan yang begitu dahsyat. Salah satu faktor yang memberatkan ekonomi Indonesia adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan PLN, yang terus membengkak dan tahun lalu saja menyedot Rp 210 triliun anggaran negara. Secara garis besar, postur RAPBN 2015 dapat disarikan menjadi total pendapatan Negara sebesar Rp. 1.762,3 trilyun yang terdiri dari penerimaan pajak Rp. 1.370,8 trilyun, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) Rp. 388 trilyun, dan hibah Rp. 3,4 trilyun. Sementara itu, total belanja Negara mencapai Rp, 2.019,9 trilyun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp. 1.379,9 trilyun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp. 640 trilyun. Berdasarkan angka-angka tersebut, defisit APBN 2015 adalah Rp. 257,9 trilyun atau 2,32 % terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun masalahnya tidak sederhana figur angka saja. Dari anggaran belanja sebesar Rp. 2.000 trilyun lebih itu, pemerintah pusat hanya memegang kendali 68%. Itupun tidak bisa digunakan sepenuhnya karena sudah terkunci pembayaran bunga utang Rp 154 trilyun, dan subsidi yang mencapai Rp 433 trilyun, sekitar 21,4% terhadap belanja total. Porsi ini malah melebihi besaran anggaran pendidikan yang dimandatkan dalam konstitusi. Bila dilihat lebih jauh lagi, subsidi dalam APBN 2015 ini terdiri atas subsidi energi Rp. 363 trilyun, yakni bahan bakar minyak Rp. 291,1 trilyun dan listrik Rp 72,4 trilyun. Kemudian Rp. 70 trilyun sisanya adalah untuk subsidi non-energi mulai pangan Rp. 18,9 trilyun, pupuk Rp. 45,7 trilyun, public service obligation (PSO) Rp. 3,3 trilyun, bunga kredit program Rp. 2,5 trilyun hingga pajak Rp. 8,7 trilyun.

APBN 2015

Pendapatan

Rp. 1782.3 trilyun

Belanja

Rp. 2019.9 trilyun

Pajak

Rp. 1370.8 trilyun

Pusat

Rp. 1379.9 trilyun

PNBP

Rp. 388.1

Daerah

Rp. 640.0 trilyun

Hibah

Rp. 3.4

   

 

 

Defisit

Rp. 257.6 trilyun

                                                                                Sumber: Nota Keuangan APBN 2015

 

Dukungan Parlemen

Untuk menjalankan kebijakan secara efektif dan efisien, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK  perlu dukungan parlemen. Masalahnya, koalisi yang dibagun hanya menguasai kurang dari 40 persen kursi di DPR RI yang terdiri dari partai pengusung seperti PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI. Seperti diketahui, terdapat enam parpol yang bukan pengusung Jokowi-JK. Ada pun keenam parpol tersebut yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai Demokrat (PD) yang awalnya netral pada akhirnya mendukung pasangan Prabowo-Hatta bersama keenam parpol itu. Tentu, ini akan mengalami tarik-menarik kepentingan yang begitu alot. Itulah sebabnya, tidak ada cara lain yang ditempuh oleh Jokowi-JK untuk menambah partai koalisi di parlemen agar mencapai dukungan diatas 50%. Masalahnya dalam berbagai kesempatan Jokowi mengatakan akan membangun koalisi tanpa syarat. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan (PDIP) Megawati Soekarno Putri tidak akan membangun politik transaksional karena itu bukan merupakan tradisi partai yang memenangkan partai di legislatif tersebut. Meskipun Jokowi-JK didukung oleh tiga parpol yang telah memenuhi ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden tapi realitas politik akan barkata lain.  Menurut hemat saya, meskipun pemrintahan terpilih Jokowi-JK menginginkan pemerintahan yang ramping, tapi realitas politik di parlemen selalu berbeda dari kondisi kekinian bahwa sistem presidensial memerlukan dukungan politik di parlemen. Dalam konteks inilah, pelembagaan partai politik yang kuat menjadi kunci utama dalam menjalan pemerintahan yang efisien dan efektif. Tanpa pelembagaan politik yang kuat dan stabil mustahil pemerintahan Jokowi-JK menjalankan program pro rakyat yang selama ini dijanjikan kepada rakyat. Setidaknya partai pendukung dengan sistem multipartai mengharuskan presiden harus mengakomodir perwakilan dari partai.

Hambatan Presiden ke Depan

Presiden terpilih Jokowi-JK harus menjaga kesinambungan pembangunan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga negaranya. Selanjutnya, di tingkat  ASEAN memikul tanggung jawab berpartisipasi rencana terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Menurut cetak biru MEA atau AEC, mulai tahun 2015 arus barang, jasa, tenaga kerja, modal dan investasi akan dibuat lebih bebas. Ada 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan, tujuh di antaranya sektor barang, yakni industri agro, peralatan elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu dan tekstil. Lima sektor jasa lainnya adalah transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik serta industri teknologi informasi atau ASEAN. Singkatnya, di internal ASEAN mulai tahun depan akan terjadi liberalisasi aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas modal dan aliran bebas tenaga kerja terampil. Tahun 2015 ibaratnya adalah besok pagi. Sudah siapkah pemerintahan Jokowi-JK menghadapi dinamika ini? Upaya pemerintah selanjutnya dalam melakukan sosialisasi sudah cukup baik, namun masih ada keraguan dan kegamangan terhadap kesiapan para pelaku berbagai sektor yang akan menjadi sasarannya. Berulang-ulang disebut banyak pihak, hambatan infrastruktur dan tingginya biaya logistik masih menjadi masalah mendasar yang membikin produk Indonesia tidak kompetitif. Akibatnya, mungkin bisa saja nanti Indonesia akan menjadi sasaran pasar negara lain. Realitas lain masih mengganggu. Ketidak-siapan masih juga terjadi di sektor tenaga kerja. Tenaga kerja di Indonesia masih banyak yang belum memiliki keterampilan spesifik. Produktivitas negara-negara lain di ASEAN dinilai lebih baik dibanding Indonesia.

prabowo-dan-jokowi-kartun

Kebijakan Pro Rakyat

Sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan prasyarat dalam rangka memajukan peradaban sebuah bangsa. Itulah sebabnya, pemerintahan Jokowi-JK kedepan harus menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan. Sepertinya janji kampanye politik Jokowi-JK akan merealisasikan pendidikan 12 tahun. Untuk itulah pemerintahan kedepan harus mampu mewujudkan pendidikan gratis dan terjangkau bagi rakyat yang kurang mampu. Kalau kita kilas balik pada pemerintahan SBY-Boediono penerapan sekolah gratis bisa terlaksana dengan baik dengan menerapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan menelan biaya hingga 243,28 trilyun. Dengan dana BOS yang sangat fantastis tersebut diharapkan pemerintahan kedepan melanjutkan program pendidikan pemerintahan sebelumnya. Kalau dihitung secara matematik dana BOS tersebut mampu membantu puluhan juta siswa SD, SMP dan SMA yang bisa mengenyam pendidikan secara mudah, dan terjangkau. Tidak hanya itu saja pembangunan infrstruktur pendidikan harus menjadi agenda utama pemerintahan Jokowi-JK seperti pembangunan sekolah baru, kualitas guru, biaya pendidikan yang terjangkau dan mutu daya saing pendidikan dilintas sektor pendidikan sehingga kita tidak mendengar dan melihat lagi ada anak yang putus sekolah karena tak mampu bayar uang sekolah. Pemerintah kedepan juga harus menjalankan amanah konstitusi negara untuk menambah dan mengalokasikan dana pendidikan yang sebelumnya  berjumlah Rp. 1.322,45 trilyun pada era pemerintahan SBY-Boediono. Dengan demikian apa yang kita harapkan dan nantikan bahwa generasi emas (bonus demografi) pada tahun 2050 akan terwujud dengan baik.

*Penulis adalah Peneliti di Candidate Center

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: