MENATA DEMOKRASI

August 21, 2014

Terbit Hari ini di Harian Waspada Medan

Semounduhanga bermanfaat bagi para pembaca

http://issuu.com/waspada/docs/waspada_rabu_20_agustus_2014/17?e=0

*Hasrul Harahap, SS. M.Hum

It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried. (Winston Churchill)

Sebagai wacana yang terus berkembang, demokrasi tak habis-habisnya dibahas, didiskusikan, dan diperdebatkan diantara para pendukung dan pengkritiknya. Memang, ide-ide tentang demokrasi di satu sisi selalu melahirkan keyakinan para pendukungnya, tetapi di sisi lain, menjadi bahan yang tak ada habis-habisnya di kritik. Benar apa yang dikatakan Winston Churchill bahwa demokrasi bukan sistem pemerintahan yang terbaik, tetapi belum ada sistem lain yang lebih baik daripada demokrasi. Disinilah letak keunikan demokrasi. Dengan menerapkan sistem politik yang demokratis, diharapkan bangsa Indonesia tidak hanya akan mampu memulihkan kondisi multikrisis yang dihadapin, tetapi juga upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Berangkat dari pemaknaan demokrasi itu sendiri seharusnya demokrasi harus mampu memberikan daya pikat normatif seperti nilai kesataraan (egalitarianism), keragaman (pluralism), penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, “kebebasan”, tanggung jawab, kebersaamaan, dan sebagainya. Secara substansial demokrasi melampaui maknanya secara politis. Kemudian disisi lain, demokrasi sebagai sistem politik juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi hadir dan semuanya dalam ragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Yang menjadikan demokrasi berkembang kedalam banyak model, antara lain terkait dengan kreativitas para aktor politik diberbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi prosedural sesuai dengan kultur, sejarah dan kepentingan yang ada. Dalam konteks Indonesia, sudah menjadi catatan sejarah bahwa sejak 1998, demokrasi menjadi pilihan kita bersama. Indonesia memasuki babak baru, tatkala reformasi telah membukakan jalan bagi terselenggaranya proses dan praktek demokratisasi. Salah satu wujud nyata terhadap praktek demokratisasi adalah hadirnya partai-partai politik dalam jumlah banyak menyusul dibukanya keran reformasi politik. Dalam perkembangannya, dari ratusan jumlah partai politik yang ada, kemudia tersaring 48 partai politik yang ikut pemilu pada tahun 1999 dan 24 partai politik pada 2004, 38 partai politik pada 2009. Sementara pemilu 2014 diikutin oleh 15 partai politik. Melihat realitas tersebut, demokrasi Indonesia masih ditandai oleh banyaknya partai politik, dan belum mengarah ke sistem multipartai sederhana.  

Proses Demokrasi

Abraham Lincoln dalam pidatonya mengatakan, implementasi terbaik demokrasi dalam sejarah Amerika adalah pemerintahan “dari, oleh dan untuk rakyat” (of, by, and for the people). Karena itu, demokrasi seringkali diidentikkan dengan pesta rakyat. Lincoln telah menjabarkan unsur paling hakiki dari pemerintahan demokratis yang bisa diterapkan untuk semua bangsa. Demokrasi sendiri merupakan jembatan penghubung, sebagai tata cara untuk melakukakan penataan dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, atau secara harfiah diartikan “kekuasaan ada ditangan rakyat”. Untuk menggambarkan suatu proses emansipatoris dalam menentukan hal-hal dalam domain publik. Substansi demokrasi mengharuskan untuk mencermati wacana demokrasi yang pemahamannya tidak pernah tunggal. Amerika Serikat yang notabene memiliki kualifikasi representatif sebagai contoh tumbuhnya budaya demokrasi masih menyebut sedang belajar berdemokrasi. Karena demokrasi memang seperti jalan yang tak berujung. Berbagai perkembangan politik di tanah air, menunjukkan bahwa demokrasi ibarat air bah yang tak terbendung lagi arusnya. Demokratisasi yang lebih menekankan peran inisiatif masyarakat terus saja berlanjut, meski saat ini cenderung salah arah. Bahkan ada yang mengandaikan: demokrasi sekali bergulir, seperti pasta gigi yang sekali pencet keluar, tidak bisa dimasukkan kembali. Dalam pemerintahan yang demokratis menunjukkan kadar partisipasi rakyat yang tinggi, baik dalam memilih pejabat publik, mengawasi prilakunya, maupun dalam menentukan arah kebijakan publik. Dalam tahapan demokrasi yang sedang berproses, dinilai Indonesia masih berada dalam tataran demokrasi prosedural. Universalitas konsep demokrasi dalam implementasinya ternyata membutuhkan prasyarat tertentu apabila ingin mendapatkan hasil yang ideal. Tidak hanya pada tataran demokratis prosedural, seperti sistem pemerintahan, rule of law dan kekuasaan. Didalamnya harus juga mencerminkian demokrasi yang substansial, yakni adanya prinsip-prinsi kebebasan, partisipasi, kesataraan, keadilan, toleransi dan hak asasi manunsia. Dalam kehidupan demokrasi yang otentik, suara rakyat ditempatkan pada posisi tertinggi. Celakanya, sekarang ideologi kerakyatan itu berubah menjadi adagium baru: politik uang “vox populi vox argentums” suara rakyat suara uang. Setiap proses politik nyaris selalu ditransaksikan dalam bentuk uang, atau dipertukarkan dengan suatu yang dinilai dengan uang. Sehingga demokrasi mengalami distorsi yang luar biasa, dimana substansi demokrasi “dari, oleh dan untuk rakyat” tidak pernah terwujud dalam praktik politik, bahkan transaksi uang itupun sudah terjadi sejak rekrutmen sebagai calon untuk posisi dan jabatan apapun

Demokrasi Kesejahteraan

Pilihan kita terhadap demokrasi menempatkan “the only game in town” justru ditengah-tengah geopolitik masyarakat yang amat plural. Demokrasi Indonesia mewadahi corak pluralism bangsa. Kita sepenuhnya sadar bahwa, sebagaimana dikatan oleh Winston Churchill diatas, sistem demokrasi masih menyisahkan banyak kritik. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Selain kedewasaan aktor (elite) dan masyarakat dalam berpolitik, beberapa pakar demokrasi mengajukan sejumlah persyaratan penting lain, dengan maksud agar demokrasi berjalan secara terkelola. Robert Dahl dalam Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy us Control (1982), misalnya mengakui munculnya banyak dilema dalam demokrasi pluralis. Demokrasi memang memberikan tempat bagi kekuasaan kaum mayaoritas, tetapi, kekuasaan tersebut tidak boleh digunakan secara mutlak dan memberangus hak-hak politik kalangan minoritas. Demokrasi politik, idealnya harus selaras dengan demokrasi ekonomi, sehingga antara politik dan ekonomi tidak saling kontraproduktif. Demokrasi juga harus memberi ruang dan mekanisme yang jelas dan efektif atas manajemen konflik. Demokrasi yang terkelola mempersyaratkan adanya penguatan institusionalisasi elemen-elemen demokrasi. Pendapat ini sudah lama dilontarkan oleh Samuel P. Huntington, dalam bukunya Political Order in Changing Societies (1968), menurut Huntington sebuah negaara demokrasi yang pelembagaan politiknya kacau dan lemah maka dia akan berdampak buruk pada stabilitas. Oleh sebab itulah harus diupayakan kuatnya pelembagaan partai-partai politik. Institusionalisasi politik menurut Huntington adalah suatu proses yang terorganisir melalui nilai-nilai dan stabiltas prosedural. Huntington memaparkan empat unsur didalamnya, adaptabilitas, kompleksitas, ontonomi dan koherensi. Dalam demokrasi terdapa nilai-nilai demokrasi (substansial) yang didalamnya terdapat konteks kesejahteraan. Nilai-nilai atau substansi demokrasi itulah tujuan, atau hal-hal ideal yang hendak diwujudkan oleh demokrasi prosedural. Jadi dalam konteks ini, demokrasi merupakan cara atau alat, sekaligus didalamnya terdapat substansi atas tujuan demokrasi itu sendiri. Pada titik itu, karya William H Riker, Liberalism Againts Populism: A Confrontation Between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice (1982), yang membuat demokrasi unik adalah berpadunya cara demokrasi dan tujuan demokrasi. Dalam demokrasi, alat dan tujuan sama pentingnya. Tujuan demokratis tidak dapat tercapai dengan cara yang tidak demokratis. Oleh sebab itulah pernyataan bahwa untuk mencapai kesejahteraan, maka demokrasi bisa dinomorduakan, merupakan suatu kontradiksi.

*Penulis adalah Peneliti di Candidate Center

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: