MENYOAL USULAN PEMILU SERENTAK

February 13, 2014

http://issuu.com/waspada/docs/waspada__kamis_6_februari_2014-ok/23?e=0

Terbit di Harian Waspada Medan 06 Februari 2014

Semoga bermanfaat bagi para pembaca

Wacana pemilu serentak yang telah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya ditolak untuk tahun ini dan diberlakukan pada tahun 2019. Pemilihan legislatif yang hitungannya tinggal kurang dari tiga bulan lagi bisa menjadi kegaduhan politik apabila pasal mengenai ambang batas presiden yang terdapat dalam undang-undang pilpres dihapuskan. Dimungkinkan apabila gugatan yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra diaminkan oleh Mahkamah Konstitusi maka ada peluang setiap partai politik bisa mengajukan calon presiden masing-masing. Argumentasi hukum yang dilontarkan oleh Yusril Ihza Mahendra adalah bagaimana biaya pemilu dalam pemilihan legislatf dan presiden bisa dapat diminimalisir. Nyatanya permohonan calon Presiden dari Partai Bulan Bintang tersebut akhirnya ditolak dan akan diselenggarakan pada tahun 2019 mendatang. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah motif hukum yang disampaikan oleh pemohon di MK dalam perubahan pasal mengenai calon presiden? Atau karena semata-mata ini hanya kekuasaan un sich oleh para aktor politik dalam mencalon diri sebagai presiden. Argumentasi yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra dalam resume permohonan barunya mengangkat argementasi sejenis. Pengaturan pemilu tak serentak dan syarat ambang batas presidensial yang kemudian menghalangi munculnya calon presiden dan wakil presiden dari partai lain yang terdapat dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Isu pemilu serentak menjadi target antara menghapus syarat ambang batas pencapresan (presidential threshold), minimal 20 kursi DPR atau 25% suara sah pemilihan legislatif. Bila pipres digelar serentak syarat presidential threshold tidak akan lagi diperlukan. Semua partai politik (parpol) peserta pemilu bisa mengajukan capres sendiri. Apabila dihitung secara kalkulasi politik apabila UU pilpres ini dikabulkan oleh MK maka akan banyak calon presiden yang akan bertarung kedepan. Diantara calon presiden yang berkompetisi menurut majalah Gatra antara lain Partai NasDem akan mengusung Jusuf Kalla, PKB akan mengusung Mahfud MD, PKS Hidayat Nur Wahid, PDIP Joko Widodo, Golkar Aburizal Bakrie, Gerindra Prabowo Subianto, Demokrat Dahlan Iskan, PAN Hatta Rajasa, PPP Suryadharma Ali, Hanura, Wiranto, PBB Yusril Ihza Mahendra dan PKPI Sutiyoso. Selanjutnya, yang paling dikhawatirkan adalah jika masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah berakhir, sementara Pilpres belum terlaksana. Sebaliknya Yusril meyakini bahwa jadwal Pemilu 2014 tak akan terganggu, jika MK mengabulkan gugatannya tersebut. KPU kemudian hanya mengundurkan pelaksanaan Pemilu DPRD, DPR RI dan DPD menjadi sama dengan Pilpres dan hal itupun tidak mengganggu persoalan logistic Pemilu 2014. Jika sekarang rencananya Pemilu DPRD, DPR, RI

Sistem Presidensial

Menurut UUD 1945, seluruh anggota DPR dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Oleh karena konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di DPR, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di DPR dalam sistem pemerintahan sangatlah penting karena dapat mempengaruhi efektivitas dan kebijakan pemerintahan. Walaupun demikian, presiden dalam menjalankan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Dari ketentuan UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa partai politik dalam posisi penting dan strategis. Dengan kata lain, Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden. Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat dari pada bersifat strategis dan jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik.

Peluang Poros Tengah

Jika kita lihat Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden, Parpol atau gabungan Parpol baru dapat mencalonkan Capres/Cawapres jika memenuhi syarat, menguasai 20% kursi di parlemen, atau memiliki suara nasional 25%. Berdasarkan pada ketentuan diatas bisa dipastikan partai politik yang menggagas poros tengah tidak dapat mengajukan Capres sendiri pada Pemilu 2014. Kalau kita lihat data dari perolehan suara partai pada tahun 2009 dari 38 partai politik hanya beberapa parpol yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon presiden. Gabungan beberapa partai politik yang bisa mengajuka calon presiden harus memenuhi 20% kursi di parlemen. Pasangan Megawati dan Prabowo Subianto yang memperoleh suara 26,79% suara yang didukung oleh PDIP dan Gerindra pada tahun 2009 harus mengakui kekalahan dari pesaingnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang memperoleh suara 60,80% suara yang didukung oleh Partai Demokrat, PKB, PKS, PPP. Sementara itu Jusuf Kalla dan Wiranto yang didukung oleh Partai Golkar dan PBB hanya memperoleh dukungan 12,41% suara dari suara nasional. Itulah sebanya dari data diatas apabila perolehan suara kursi di parlemen harus memenuhi syarat 20% untuk mengusung calon presiden, maka partai Islam dan Nasionalis seperti PPP, PKB, PAN, PBB, PKPI, NasDem, PKS harus fusi untuk menentukan calon sendiri dalam kerangka memenuhi persyaratan diatas. Sejauh ini tahapan Pemilu 2014 sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun sejak awal, maka apabila diubah dikhawatirkan terjadi ketidakstabilan, sangat mungkin akan terjadi gesekan dan instabilitas di masyarakat. Selain itu dari sisi ketersediaan waktu, Pemilu Legislatif 2014 ini sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan secara serentak dengan Pilpres. Oleh karena jika MK mengabulkan permohonan Yusril, hendaknya dengan satu syarat bahwa Pemilu serentak baru bisa dilakukan pada tahun 2019.

Penutup

Saat ini yang perlu diperbaikin adalah bagaiman mengefektifkan pemilu serentak. Dengan kata lain, kita dapat membagai Pemilu serentak menjadi dua yaitu, pemilu nasional dan daerah. Pertama, pemilu nasional untuk memilih Presiden, DPR, DPRD dan DPD dan yang kedua, memilih kepala daerah. Dengan dilakukan pemilu serentak pada 2019 diharapkan kepada partai politik mendorong para kadernya yang terbaik agar lebih selektif untuk menentukan calon presiden agar masyarakat tak memilih kucing dalam karung. Jika hal tersebut tak dilakukan secara selektif jangan harapkan mendapatkan sosok Presiden yang mampu membawa negeri ini keluar dari keterpurukan. Dilain sisi, apabila rekrutmen politik dalam partai politik tak berjalan dengan maksmimal maka calon perseorangan bisa menjadi jawaban alternatif dalam memilih Presiden kedepan. Untuk itulah, pemilu serentak masih cukup panjang agar para perangkat pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, Bawaslu, DPR, dan Pemerintah harus mampu mengawal putusan MK ini secara objektif.  Selain itu juga kesiapan KPU dalam menyongsong pemilu serentak pada tahun 2019 sejak dini harus dipersiapkan secara komprehensif agar pembiayaan politik yang selama ini memakan anggaran cukup besar dapat lebih effisien dan dipergunakan untuk kepentingan yang lainnya. Kemudian, yang terpenting adalah bagaimana penyelenggara pemilu menyiapkan regulasi yang terkait dengan pemilu nasional dan daerah.

 *Penulis adalah Peneliti di Candidate Center

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: