DEMOKRATISASI DAN PEMILU 2014

January 15, 2014

http://issuu.com/waspada/docs/waspada_jumat_17_januari_2014/21?e=0
Semoga bermanfaat bagi para pembaca

Pemilu Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan Rahasia (luber), serta jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kalau kita lihat dari perspektif perjalanan sejarah Pemilu di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemilu dianggap sebagai salah satu syarat untuk mengukur kadar demokrasi dalam sebuah sistem politik yang ada. Menurut Eef Saifullah Fatah bahwa kadar demokrasi sebuah pemerintahan dapat diukur dari ada tidaknya Pemilu yang mengabsahkan pemerintahan itu. Selanjutnya mengapa kita memilih sistem demokrasi? Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Dahl menghasilkan akibat-akibat yang diinginkan suatu masyarakat dan Negara seperti menghindari tirani, hak asasi manusia, kebebasan umum, menentukan nasib sendiri, otonomi moral, perkembangan manusia, dan lain-lain. Itulah sebabnya bahwa pemilu yang demokratis akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien, terbentuknya pemerintahan dan kehidupan kepartaian yang harmonis. Ini artinya bahwa bahwa Pemilu adalah faktor yang sangat menentukan bagi keseluruhan proses terbentukanya sistem politik yang demokratis. Efektifitas dan kualitas Pemilu dapat menjadi sarana peningkatan kualitas demokrasi. Itulah sebabnya, Indonesia sebagai Negara yang ingin dianggap menganut paham demokrasi sepanjang sejarah politiknya sudah melakukan 10 kali Pemilu. Seyogiyanya Pemilu yang demokratis idealnya harus memenuhi prasyarat agar pemilu dikatakan berkwalitas dan efektif. Pertama, ada pengakuan hak pilih publik dalam Pemilu, ini artinya hak-hak sipil harus menjadi sorotan utama penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU agar hak sipil tidak terabaikan begitu saja dan juga diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Kedua, terciptanya kelembagaan politik dalam rekrutmen politik bagi calon anggota legislatif yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas secara politik. Ketiga, ada sebuah kebebasan bagi pemilih untuk menentukan hak pilihnya secara sadar tanpa ada faktor penggiringan opini publik yang disebabkan oleh pencitraan media yang begitu massif. Terakhir, netralitas birokrasi harus diposisikan sebagai sebuah lembaga yang tidak memihak dalam konteks Pemilu baik itu legislatif dan eksekutif. Selanjutnya, meski pemilu dianggap sebagai sistem terbaik dalam rekruitmen memilih anggota legislatif dan eksekutif namun dalam perjalanannya pemilu selalu menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan karena pemilu yang diselenggarakan hanya sekedar prosedural tanpa menimbangkan faktor substantif. Indonesia memang termasuk salah Negara demokrasi yang terbesar sesudah Amerika dan India tetapi begitupun Indonesia masih mengalami suatu yang disebut anomali demokrasi. Meski indeks demokrasi di Indonesia sedikit meningkat dengan nilai 5,27 pada tahun 2012 dibandingkan nilai 4,99 pada tahun 2011.

Dinamika Pemilu

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga penyelenggaran Pemilu seperti KPU mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika dan perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Sejauh yang dapat diingat, pertama kalinya Pemilu dilaksanakan pada tahun 1955 atau sepuluh tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Dibawah pemerintahan Soekarno dan Mohammad Hatta menginginkan Pemilu digelar pada tahun 1946. Namun karena situasi dan kondisi Negara pada waktu itu yang belum stabil disebabkan karena agresi militer Balanda, maka Pemilu pertama baru bisa terselenggarakan pada tahun 1955. Pemilu pada tahun 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan dua kali yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955. Awalnya Pemilu 1955 diharapkan menjadi momentum untuk penyederhanaan partai politik namun alhasil nihil. Faktanya, Pemilu tahun 1955 yang diikuti tidak kurang 118 peserta terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan dan 48 orang perorangan, sedangkan untuk pemilu anggota konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 parpol, 23 organisasi kemasyarakatan dan 29 perorangan dan perolehan suara partai terbagi kedalam 4 partai yang sangat signifikan seperti NU, PNI, Masyumi dan PKI. Menurut Herbert Feit bahwa Pemilu 1955 terjadi intimidasi diseluruh penjuru Indonesia pada tahap akhir kampanye dan pada hari pemungutan suara. Dimasa Orde Baru diselenggarakan pemilu sebanyak 6 (enam) kali yakni pada tahun 1971, 1977, 1982,1987, 1992, dan 1997. Lembaga penyelenggaraan Pemilu diduga mengalami disfungsi sistematis. Secara struktural ketua KPU dijabat oleh Menteri Dalam Negeri, tak mengherankan jika Pemilu di masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar sebagai partai pemerintah yang menghasilkan sistem kepartaian yang hegemonik.

Tahun Politik

Prediksi yang akan terjadi pada tahun politik dimana partai yang berkuasa cenderung hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Tidak itu saja, kegaduhan politik akan terus meningkat tensinya dan akan mengalami klimaksnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Pilpres 2014. Kontestasi politik diperkirakan akan semakin panas diakibatkan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh elit partai politik sehingga mempengaruhi elektoral pemilih. Menurut survei yang dilakukan oleh Saiful Muzani Research and Consultant (SMRC), elektabilitas Partai Demokrat sekitar 8,3%. Maka demi menyelamatkan Partai Demokrat karena ulah beberapa para kadernya, SBY sebagai Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum menggantikan Anas Urbaningrum yang diduga terlibat kasus korupsi. Kasus korupsi yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera yang acap kali mengklaim partai yang bersih ternyata terlilit kasus korupsi. Setelah sebelumnya Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq (LHI) diterpa kasus korupsi dalam pengurusan impor daging sapi. Oleh karenanya, elektabilitas PKS menurut Lembaga Survei Jakarta (LSJ) anjlok diangka 2,6%. Kemudian, secara umum hasil berbagai survei yang telah di rilis dibeberapa media cetak, adanya indikasi penurunan elektabilitas terhadap partai politik yang terlilit kasus korupsi. Tantangan Pemilu Legislatif 2014 akan berat dan kompleks. Sebab, akan digelar di tahun politik yang ditandai dengan oleh tinggi serta menajamnya kontestasi politik. Yang membuat suhu suasana politik bakal hangat adalah pemilihan legislatif menjadi instrumen utama dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden kedepan. Maka dari itu, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP bertanggungjawab penuh terhadap terselenggarnya Pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Masyarakat/publik sudah pasti membutuhkan kehadiran suatu penyelenggara Pemilu yang bekerja secara maksimal dan efektif. Dengan adanya pengawas pemilu yang bekerja dengan sepenuh hati dapat melindungi hak pilih dan aspirasinya dari kecurangan-kecurangan oleh pihak-pihak tertentu.Eksistensi pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam setiap penyelenggaraan Pemilu baik Pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peran strategis yang dimiliki oleh Bawaslu yang pertama adalah bagaimana proses demokrasi dalam Pileg dan Pilpres berjalan dengan lancar. Kemudian, kedua memastikan Pemilu 2014 on the right track.

Penutup

Tantangan Pemilu legislatif dan eksekutif 2014 akan terlihat sangat kompleks karena digelar di tahun politik yang ditandai dengan memanasnya kontestasi politik. Tantangan dan hambatan yang berat ini harus menjadi cermin bagi penyelenggara Pemilu untuk mewujudkan Pemilu 2014 luber dan jurdil. Diharapkan seluruh stakeholder Pemilu bertanggung jawab pada terlaksananya penyelenggaraan Pemilu secara demokratis dan berkalitas. Dalam situasi politik yang masih penuh dengan anomali antara idealitas dengan realitas dalam banyak aspek kelihatannya upaya maksimalisasi peran dan fungsi penyelenggaraan Pemilu tidak bisa diharapkan dari KPU dan partai politik. Untuk itulah, salah satu indikator keberhasilan dalam mengukur sukses apa tidaknya penyelenggaran Pemilu dengan minimnya pelanggaran pemilu yang terjadi di tahun 2014. Terakhir, parameter dasar kesuksesan Pemilu 2014 secara demokratis, legitimate, aman, tertib, dan damai yaitu dengan terpilihnya Presiden dan wakil-wakil rakyat yang memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, profesionalitas serta akseptabilitas di masyarakat.

*Penulis adalah Peneliti di Candidate CenterDemokratisasi dan Pemilu 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s