MENYONGSONG GENERASI EMAS

December 9, 2013

*Hasrul Harahap, SS, M.Hum

Pembangunan nasional yang menitikberatkan pada bidang ekonomi pada dasarnya dapat disebut sebagai sebuah rangkaian program industrialisasi yang dilakukan dengan bantuan teknologi, efisiensi pemanfaatan sumber daya khususnya sumber daya alam dan peningkatan produktivitas dengan sistem distribusi nasional yang lebih efisien demi perluasan pasar. Menurut para ahli, maka salah satu kewajiban bagi sebuah bangsa untuk selalu mempertahankan kedaulatannya dalam era berikutnya harus memenuhi tiga kriteria, pertama, mencapai kebutuhan sosial dan ekonomi penduduknya, kedua, memperkuat angkatan militer untuk menjaga kepentingan nasionalnya (National Interest), ketiga, menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Dari ketiga poin tersebut Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar untuk bisa menjadi Negara yang dapat diperhitungkan dalam kancah politik internasional meskipun masih di klasifikasikan menjadi Negara dunia ketiga (Undeveloped Country). Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah pada tahun mendatang dari 6,4 % hingga 7,5 % masih tertinggal jauh dari negara-negara asia lainnya seperti Cina, Jepang, India dan Korea Selatan. Pada umumnya kehidupan ekonomi kita masih di klasifikasikan mampu bertahan dengan Negara-negara lainnya ini disebabkan karean sektor riil yang bekerja sangat sehat. Meskipun situasi ekonomi kita hari-hari demi semakin baik tapi pemerintah jangan langsung terbuai sehingga lupa dengan beberapa pekerjaan rumah yang menjadi perhatian serius. Dalam soal produksi kelemahan yang paling utama kita adalah unit-unit produksi kita tidak mampu bekerja secara efisien. Ini terlihat pada perusahaan-perusahaan dengan ukuran kecil pada umumnya bekerja dengan efisiensi yang sangat rendah. Mungkin ini disebabkan oleh oleh rendahnya tingkat pendidikan dan etos kerja angkatan kerja kita secara keseluruhan. Di Negara-negara industri maju dengan ekonominya yang sudah stabil, angkatan kerjanya berupa sebuah piramida terbalik; dilapisan atas terdapat sejumlah besar tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi sedangkan di lapisan bawah tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah yang sangat kecil jumlahnya. Menurut data Badan Pusat Statisitik (BPS) tingkat partisipasi ankatan kerja pada bulan Februari 2013 adalah 69,21% tetapi tingkat pengangguran terbuka masih meroket tajam sekitar 5,92%. Kalau lihat dari tahun 2004 hingga sekarang angkatan kerja dan pengangguran kita hanya naik 1% padahal masih banyak potensi Negara kita yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara cepat.

Mengurangi Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi oleh pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin per Maret 2013 mencapai 28,07 juta atau 11,37 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut mengalami penurunan 0,52 juta dibandingkan dengan penduduk miskin per September 2012 sebesar 28,59 juta (11,66) persen. Beberapa faktor penyebab turunnya angka kemiskinan antara lain inflasi berdasarkan komponen umum secara kumulatif relatif rendah, upah harian nominal buruh tani dan bangunan yang meningkat serta stabilnya harga beras. Secara keseluruhan garis kemiskinan meningkat dari Rp 259.520 per kapita per bulan pada September 2012 menjadi Rp 271.626 per kapita per bulan pada Maret 2013. Mengatasi kemiskinan bukanlah perkara yang mudah, apalagi kemiskinan di Indonesia bersifat struktrual dan tidak terlepas dari cengkeraman konglomerat. Usaha Kecil Menengah (UKM) harus menjadi prioritas utama dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Di Negara industri maju seperti Jepang, Jerman UKM menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini tak terlepas peranan UKM menjadi sumbangsih terbesar dibandingkan dengan usaha besar dinegara tersebut. UKM merupakan penjelmaan dari kooperasi yang pernah di gagas oleh Mohammad Hatta pada awal republik ini terbentuk. Hatta mengatakan koperasi akan mendidik masyarakat percaya terhadap dirinya sendiri (Self Confidence) sehingga bisa terhindar dari warisan kolonialisme dan kapitalisme (Inferiority Complex). Selanjutnya, yang lebih penting dari itu semua koperasi membentuk masyarakat yang miskin agar menjadi kuat untuk mempertahankan hidupnya. Disinilah hadirnya prinsip kerjasama, tolong menolong, dalam stratifikasi sosial bangsa Indonesia yang memegang erat paham kolektivisme. Kemudian Mohammad Hatta mengungkapkan dalam pandangan politik kerakyatan, demokrasi politik saja tidak cukup bagi rakyat untuk menjalani roda perekonomian sebab persaingan politik sangat ditentukan oleh modal (Capital). Dengan latar belakang seperti itu, sebagaimana halnya kapitalisme dan neoliberalisme, ekonomi kerakyatan bukanlah sebuah paham dan sistem ekonomi. Selain merupakan sebuah paham dan sistem ekonomi, ekonomi kerakyatan adalah gerakan politik yang secara tegas memihak pada pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dalam sistem ekonomi kapitalis, khususnya dari dominasi para pemodal besar yang memang memiliki watak untuk secara terus menerus meminggirkan kelompok yang tidak memiliki modal. Tujuan utama paham dan sistem ekonomi kerakyatan, berbeda dari sistem ekonomi sosialias otoriter yang pernah dijalankan di Uni Sovyet, bukanlah untuk membasmi para pemodal besar. Tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah untuk menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang demokratis dan berkeadilan dalam arti yang sebenar-benarnya.

Pembangunan yang Berkelanjutan

Dalam menghadapi tantangan Indonesia kedepan banyak cara yang harus dilakukan dalam hal pembangunan Indonesia. Penulis tidak secara detail merinci satu persatu tentang teori-teori pembangunan menurut para ahli. Secara sederhana kita dapat merumuskan bahwa pembangunan merupakan usaha yang terencana dan terarah untuk menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkat kesejahteraan hidup manusia. Dalam pembangunan diperlukan berbagai modal dasar untuk mencapai cita-cita nasional yang kita harapkan diantaranya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia kita yang begitu melimpah ruah diantaranya ledakan penduduk. Penulis pernah memaparkan dalam tulisan “Bonus Demografi; Peluang dan Tantangan; (04/11/2013 Waspada) bahwa proporsi penduduk usia produktif (usia 15 s/d 64) meningkat pesat dan proporsi penduduk usia (66 tahun keatas) meningkat perlahan. Ini artinya ada rentan waktu rentan waktu 7 hinggal 17 tahun agar Indonesia mencapai titik puncak apa yang disebut dengan Generasi Emas. Momentum Generasi Emas ini dengan ledakan penduduk 250 juta jiwa tidak dimiliki oleh Negara manapun dan inilah yang terjadi pada Cina pada tahun 70an untuk memetik Bonus Demografi. Untuk itulah peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat mutlak harus diagendakan pemerintah sebagai ciri trilogi pembangunan yaitu pemerataan, pembangunan dan stabilisasi. Selain itu juga, pemenuhan kebutuhan dasar seperti lapangan kerja bagi masyarakat harus menjadi agenda utama pemerintah dalam mensejahterahkan rakyatnya. Pembangunan nasional tanpa memperhatikan pemerataan dan keadilan bagi rakyat akan menghianati cita-cita bernegara kita. Disamping itu, untuk mencapai apa yang disebut dengan Pembangunan yang Berkelanjutan melalui alokasi sumber daya alam yang efisien sehingga tidak terjadi eksploitasi yang pada akhirnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlu kiranya Indonesia menentukan dan mempertahankan daya saing terutama dalam menghadapi globalisasi yang saat ini terjadi dan meningkatkan persaingan perdagangan dengan Cina, Vietnam dan India.

Penutup

Untuk mencapai apa yang disebut Generasi Emas ditahun 2030 setiap elemen masyarakat harus mampu menihilkan primordialisme yang menjadi ancaman terbesar bagi kesatuan nasional. Bagaimana kita lihat primordialisme mampu meluluhlantakan berbagai nagara di dunia seperti Sri Langka, Unisoviet, Irlandia, Ruanda, Philipine dll. Munculnya primordialisme disebabkan karena ketidakadilan sosial yang merata yang kemudian akan mengancam kesatuan dan persatuan dalam jangka panjang. Maka dari itu, syarat terpenting yang harus dimiliki oleh rakyat Indonesia bagaimana menghadirkan kembali roh nasionalisme dan pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Dengan hadirnya pancasila sebagai pandangan hidup (way of life) segala bentuk diskriminasi yang berlabelkan agama, suku, dan bahasa bisa diredam sedini mungkin. Nilai-nilai kebangsaan akan lahir kembali ditengah masyarakat apabila hak-hak dasar masyarakat terpenuhi, rasa keadilan diperlakukan secara merata dan martabat masyarakat sebagai manusia diperlakukan dengan adil. Dengan demikian apabila ini dilakukan secara konsisten dan konsekuen cita-cita bernegara kita akan tercapai dengan sempurna.

*Penulis adalah Peneliti di Candidate Center

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s