MENOLAK POLITISASI HARGA BBM

May 17, 2013

http://epaper.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&sectionid=5&id=1444&bsb_midx=0

terbit di Harian Waspada Medan Selasa 14 Mei 2013

Saat membuka Munas IX Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Bali, 08 April lalu, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi kebijakan untuk mengurangi beban subsidi BBM. Ada sejumlah opsi yang dipertimbangkan antara lain menaikkan harga BBM secara merata. Bisa juga yang naik BBM untuk kelompok yang tidak patut mendapatkan subsidi yakni orang kaya dan mampu. Selama pemerintahan SBY, pemerintah sudah tiga kali menaikkan harga BBM bersubsidi, juga tiga klai menurunkan harga BBM. Tahun 2005 dua kali dan tahun 2008 satu kali. Pada saat kenaikan harga-harga kebutuhan melambung tinggi. Tetapi ketika harga BBM diturunkan tiga kali pada tahun 2008, dari Rp 6 ribu menjadi Rp 5.500, turun lagi menjadi Rp 5.000, kemudian Rp 4.500, ternyata harga-harga tidak turun. Pemerintah berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui mekanisme APBN-P. Apabila Anggaran dihabiskan untuk subsidi, maka biaya pembangunan infrastruktur juga akan terhambat, selain itu fiskal dan APBN menjadi tidak sehat dan kurang aman. Presiden SBY berpendapat bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran. “Yang menikmati subsidi BBM ini adalah golongan yang mampu dan kaya. Konsumen middle up class (kelas menengah atas) menaik terus, merekalah yang kini menikmati subsidi BBM ini, akibatnya sekali lagi biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terbatas, berarti kalau dibiarkan akan menjadi tidak adil bagi rakyat , karena sedikit yang bisadi gunakan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sekaligus membangun infrastruktur dasar yang diperlukan oleh rakyat diseluruh wilayah Indonesia.

Pemborosan Anggaran

Anggaran tahun 2013 sebelum di lakukan perubahan dalam APBN-P 2013, penerimaan diperkirakan 1529,7 triliun, belanja negara direncanakan 1.683 triliun, maka terdapat defisit pada APBN sekarang ini sebelum dilakukan perubahan diperkirakan mencapai 153,3 triliun (1,65% dari PDB). Subsidi total 317,2 triliun subsidi BBM sendiri 193,8 triliun, dan jika tidak dilakukan perbaikan atau jika tidak dikendalikan subsidi ini maka subsidi total akan membengkak lagi menjadi 446,8 triliun. Dengan penerimaan Negara sekitar Rp 1.500 triliun dan untuk subsidi sendiri sudah 446,8 triliun, dengan subsidi BBM sendiri mencapai Rp 297,7 triliun dan defisit jika Pemerintah tidak melakukan sesuatu maka akan menjadi 353,6 triliun setara dengan 3,83% dari PDB. Dana kompensasi BBM berapa pun besarannya tidak akan bisa mengatasi kemiskinan. Alasannya sederhana: kenaikan harga BBM berdampak luas pada perekonomian nasional, yang memukul ekonomi rakyat dari berbagai segi (efisiensi industri, kenaikan harga barang, dan kenaikan biaya hidup). Sementara kenaikan harga BBM berdampak di segala segi ekonomi rakyat. Dengan nilai bantuan yang sangat kecil, yang rencananya Rp 100-150 ribu per orang, dana kompensasi BBM hanya habis untuk konsumsi beberapa hari saja. Karena hal itu, banyak orang yang menganggap program kompensasi BBM hanyalah program “sogokan” partai penguasa. Program kompensasi BBM ini juga tidak membuat rakyat mandiri dan produktif. Padahal, supaya bisa keluar dari kemiskinan, rakyat harus punya usaha produktif yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, air bersih, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, agar bisa berkembang sebagai manusia yang bermartabat.

Politisasi Kenaikan BBM

Dana kompensasi BBM, seperti kasus Bantuan Langsung Tunia (BLT), jadi alat politik untuk menciptakan simpati publik menjelang pilpres 2014. Dalam kasus pemilu 2009, dana BLT dibagikan mendekati pemilihan, supaya bisa mendongkra perolehan suara partai berkuasa. Satu lagi yang tak bisa dilupakan: dana kompensasi BBM itu dibiayai dari utang luar negeri. Artinya, partai penguasa justru mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Bayangkan, mereka menaikkan harga BBM, lalu memberi kita “sogokan” berupa kompensasi, tetapi dana kompensasi itu adalah utang yang harus dibayar lagi oleh rakyat di kemudian hari. Mengguyur rakyat dengan uang dari “utang luar negeri” adalah sebuah penipuan dan pembohongan. Selain itu, ada kesan bahwa program sosial, seperti Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), hanya diberikan ketika harga BBM dinaikkan. Anggapan ini jelas keliru dan berlawanan dengan konstitusi. Padahal, di dalam Konstitusi kita, yakni UUD 1945, negara memang diberi tanggung jawab memberi “penghidupan yang layak” bagi rakyatnya. Bahkan, di dalam konstitusi, ada tugas negara untuk menyediakan pekerjaan, pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, dan lain-lain. Artinya, ada atau tidak ada kenaikan harga BBM, program sosial itu harus diberikan kepada rakyat. Kemudian, muncul kesan seolah-olah santunan sosial, akses pendidikan, kesehatan, dan beras murah hanya bisa dilakukan apabila subsidi BBM dipangkas. Padahal, sesungguhnya tidak demikian. Adalah amanat konstitusi untuk menyediakan penghidupan yang layak, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28h ayat 1), akses pendidikan (Pasal 31ayat1 dan 2), dan hak untuk dipelihara bagi fakir miskin dan anak-anak telantar (Pasal 34 ayat 1).

Penutup

Untuk itulah, Pemerintah sepatutnya meninjau dan mengkaji ulang untuk menaikkan harga BBM tahun 2013 ini. Kenaikkan BBM ini berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok, terutama kebutuhan dasar masyarakat. Akibat kenaikkan harga BBM juga akan mendorong tenaga kerja untuk menuntut upah yang lebih besar sesuai dengan tingkat kebutuhan harga bahan-bahan pokok yang melambung naik. Maka dari itu, menurut hemat penulis pemerintah seyogiyanya harus mempertimbangka hal-hal sebagai berikut; Pertama, Mengoptimalisasi pemungutan pajak dan menindak tegas para pengemplang pajak, Keduai, Mengurangi biaya belanja pegawai pemerintah pusat maupun daerah, Ketiga, Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penerima BBM bersubsidi, Keempat, Meninjau ulang pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran, Kelima, Merevisi UU No.2 Thn.2001 tentang Pengelolaan Migas.

*Penulis adalah Peneliti di Candidate Center

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: