MENGAWAL SISTEM PRESIDENSIAL

November 4, 2011

terbit di Media Online Titik Api News
Friday, 04 November 2011 11:49
http://www.titikapinews.com/index.php/Ruang-Ekspresi/mengawal-sistem-presidensial.html

Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan wajah baru dalam Kabinet Indonesia Jilid II di Istana Negara Jakarta. Komposisi kabinet yang diumumkan kemarin menempatkan beberapa wajah baru yang duduk di pos kementerian yang sangat strategis. Rasionalisasi perombakan kabinet yang dilakukan presiden semata-mata untuk mengakomodir kaum profesional yang tidak berasal dari partai politik sedangkan kaum profesional itu diperlukan untuk menunjang efektifitas kabinet yang selama ini mandek. Dari beberapa kementerian yang direshuffle diantaranya jatah menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (Kementerian Riset dan Teknologi yang dijabat oleh Suharna Surapranata) yang digantikan oleh Gusti Muhammad Hatta yang sebelumnya menjabat sebagai menteri Lingkungan Hidup dan satu menteri dari Partai Demokrat. Kemudian kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang awalnya dijabat oleh Jero Wacik digantikan Mari Elka Pangestu yang pada awalnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kementerian Kelautan dan Perikan yang dijabat oleh Fader Muhammad akhirnya tergeser menggantikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo. Satu hari sebelumnya, sebelum SBY mengumumkan perombakan kabinet nama Agung Laksono yang menjabat sebagai Menko Kesra santer akan mengalami reshuffle tapi realita politik pos Menteri Kesra tetap tetap dijabat oleh Agung Laksono. Menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden sesuai dengan kesepakatan koalisi dengan rasionalisasi bahwa penngurangan dan penambahan jatah menteri dilakukan setelah Presiden berkonsultasi dengan pimpinan koalisi partai politik. Sebenarnya presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan tidak perlu khawatir dengan manuver politik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena dalam sistem yang menganut sistem presidensial seorang Presiden kapanpun berhak melakukan perombakan kabinet. Menurut Pengamat politik Universitas Indonesia Eep Syaifullah Fatah menilai pelaksanaan reshuffle dan pengangkatan wakil menteri tidak berorientasi kepada peningkatan kinerja. Melainkan berdasarkan kompromi politis, sehingga yang masuk kabinet tidak dilihat kelayakan dan kompetensinya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berusaha mengubah perimbangan orang partai dan nonpartai. Maka itu, Presiden mengeluarkan dua menteri dari unsur parpol, yaitu Darwin Zahedy Saleh dari menteri ESDM dan Suharna Supranata dari menteri Riset dan Teknologi (Menristek).

Mengawal Sistem
Sistem pemerintahan merupakan salah satu istilah utama dalam kajian ilmu politik dan ilmu hukum tata negara. Istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan bagaimana pemerintahan dalam suatu negara dijalankan. Faktor yang paling memengaruhi terjadinya pembedaan cara penyelenggaraan pemerintah adalah siapa atau lembaga apa yang memegang kekuasaan pemerintahan. Dua sistem yang paling dikenal adalah sistem parlementer dan sistem presidensial. Selain kedua sistem tersebut,sebenarnya terdapat sistem lain, misalnya sistem campuran yang dipraktikkan di Prancis dan sistem kolektif seperti dipraktikkan di Swiss. Pembeda utama antara sistem parlementer dengan sistem presidensial adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam sistem parlementer yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah parlemen. Perdana menteri dengan kabinet pemerintahan sesungguhnya adalah organ parlemen yang melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu seorang perdana menteri dan para menteri dapat merangkap, bahkan lazimnya, adalah anggota parlemen. Dalam sistem presidensial otoritas kekuasaan sepenuhnya ditangan seorang presiden yang terpisah dari kelembagaan parlemen. Pemisahan kekuasaan itu diperkuat dengan legitimasi politik yang sama antara presiden dan parlemen, yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat. Sebagai lembaga negara yang terpisah, semua jabatan dalam lembaga kepresidenan tidak dapat dirangkap oleh anggota parlemen. Oleh karena itu pada prinsipnya semua hal yang menyangkut tentang penyelenggaraan negara menjadi tanggungjawab presiden. Terus kemudian dimanakah peran DPR dalam proses penyelenggaraan negara? Peran DPR diposisikan pada wilayah pembentukan undang-undang yang dilakukan bersama-sama presiden, kemudian segala hal yang menyangkut penyelenggaraan negara seperti penentuan program pembagunan, alokasi anggaran, pengankatan pejabat dalam lingkungan pemerintahan dan lain sebagainya. Disisi lain kedudukan parlemen dalam hal ini DPR sangatlah kuat karena banyak hal yang selalu dikonsultasikan dengan DPR. Hal ini terjadi karena adanya ketentuan undang-undang yang mengharuskan adanya persetujuan dari DPR seperti pengangkatan duta/konsul, RAPBN. Untuk mempertegas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem presidensial tentu diperlukan berbagai upaya, baik dari aspek hukum maupun aspek politik,sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam praktik pemerintahan. Upaya hukum adalah pada tingkat peraturan perundang- undangan yang mengatur kedudukan, wewenang, dan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan serta prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, perlu ditentukan batas wewenang dan hubungan antar keduanya sesuai dengan semangat konstitusi. Hal yang merupakan wilayah pemerintah dikembalikan dan ditegaskan sebagai wewenang pemerintahan di bawah presiden, baik dalam hal perencanaan, penganggaran, penentuan kebijakan maupun pengangkatan jabatan-jabatan dalam lingkungan pemerintahan.

Wacana Penyederhanaan Partai
Sistem kepartaian yang kita bangun haruslah diarahkan untuk terwujudnya sebuah tata kelola sistem pemerintahan presidensil yang didukung oleh jumlah partai yang sedikit di tingkat suprastruktur. Berkaca pada pengalaman hampir tiga belas tahun paska reformasi, demokrasi Indonesia dengan sistem mulltipartai belum signifikan memberikan harapan bagi pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Alasannya karena sistem multipartai telah mengalami perluasan fragmentasi, sehingga mempersulit proses pengambilan setiap keputusan di legislatif. Karena itu, tidak heran bila berbagai pihak mulai mendorong penerapan sistem multipartai sederhana. Persoalannya, bagaimana mendorong proses penyederhanaan partai harus dilakukan? Alam demokrasi tentu tidak menggunakan larangan secara langsung bagi pendirian partai politik, karena itu hak asasi yang harus dihormati. Pembatasan partai politik dilakukan dengan menerapkan berbagai prosedur sistem pemilu. Secara sah, legal, dan demokratis, sistem pemilu menjadi alat rekayasa yang dapat menyeleksi dan memperkecil jumlah partai politik dalam jangka panjang. Duverger berpendapat, bahwa upaya mendorong penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menggunakan sistem distrik. Dengan penerapan sistem distrikdapat mendorong ke arah integrasi partai-partai politik dan mendorong penyederhanaan partai tanpa harus melakukan paksaan. Semetara dalam sistem proporsional cenderung lebih mudah mendorong fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai politik baru. Sistem ini dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai. Dalam sistem distrik, teritori sebuah negara dibagi menjadi sejumlah distrik. Banyaknya jumlah distrik itu sebanyak jumlah anggota parlemen yang akan dipilih. Setiap distrik akan dipilih satu wakil rakyat.

Penutup
Sistem pemerintahan presidensial yang diharapkan akan dapat memberikan stabilitas pemerintahan, ternyata juga mempunyai kelemahan seperti yang dikhawatirkan Hatta, yaitu kecenderungan sentralisme yang nyaris mematikan kreativitas dan prakarsa penduduk, yang terjadi selama hampir empat dasawarsa, antara tahun 1959-1998. Demikianlah, sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 praamandemen 1999-2002 telah ‘melahirkan’ dua orang presiden Indonesia yang amat besar kekuasaannya dan karena itu telah mengambil keputusan-keputusan yang nyaris tidak dapat dikoreksi siapapun juga, baik di tingkat pusat, juga atau apalagi di tingkat daerah. Kedua presiden ini naik dan jatuh dalam situasi krisis nasional, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik. Demikianlah, kelihatannya kita masih tetap bagaikan terombang-ambing antara sistem pemerintahan parlementer yang secara formal telah ditolak, dengan sistem pemerintahan presidensial yang kelihatan masih belum memperoleh formatnya yang tepat.

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Jurusan Linguistik Terapan dan Peneliti di Candidate Center

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: