PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN

September 26, 2011

DIterbitkan Harian Waspada Medan 26 September 2011
Jika ingin memegang suatu bangsa, peganglah pilarnya, yakni pendidikan. Jika ingin membuat bangsa kita selalu tumbuh, maka perhatikanlah pendidikannya.

Pendidikan secara umum dapat dipahami sebagai proses pendewasaan sosial manusia menuju pada tataran ideal. Makna yang terkandung di dalamnya menyangkut tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi atau sumber daya insane menuju terbentuknya manusiat seutuhnya (insan kamil). Penghargaan terhadap kebebasan untuk berkembang dan berpikir maju tentu saja sangat besar mengingat manusia merupakan makhluk yang berpikir dan memiliki kesadaran. Kemudian, praktek-praktek pendidikan pun harus senantiasa mengacu pada eksistensi manusia itu sendiri. Dari situ akan terbentuk suatu mekanisme pendidikan yang demokratis dan berorientasi pada memanusiakan manusia. Dengan demikian pendidikan bukanlah merupakan pengalihan atau transfer pengetahuan, melainkan membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensi-potensinya untuk tahu lebih banyak dan belajar terus dalam arti seluas mungkin. Dalam kenyataannya praktek pendidikan yang terjadi lebih nampak sebagai diseminasi doktrin atau alat hegemoni bagi kelas penguasa. Perjalanan sejarah yang membentuk struktur masyarakat berkelas, pada akhirnya menjadi mainstream terjadinya legitimasi kekuasaan melalui pendidikan, dimana peserta didik senantiasa di drill dan dilatih untuk menjadi penurut dengan tujuan keseragaman nasional. Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi menjadi proses pendewasaan manusia, melainkan alat sebuah sistem penindasan. Kondisi pendidikan yang demikian itu sama sekali menafikan keberadaan peserta didik sebagai seorang manusia yang memiliki potensi untuk berpikir dan memiliki kesadaran. Praktis pada tahapan selanjutnya akan muncul kelompok masyarakat terbelakang dan bodoh yang sebenarnya merupakan akibat dari tindasan struktural suatu kondisi dimana kesadaran untuk maju tidak pernah didorong dan ditumbuhkan bahkan cenderung untuk dimatikan. Kondisi ketertindasan struktural inilah yang pada tataran global telah melahirkan proses kemiskinan baik pada lapangan ekonomi, politik, sosial budaya, maupun ideology. Kemudian, sebagai implikasinya terjadi transformasi budaya yang bermakna dekaden yaitu dari budaya kritis ke budaya oportunis. Dengan demikian domestikasi yang dilakukan oleh struktur Negara melalui penyeragaman cara berpikir yang termuat dalam sistem pendidikan telah mengakibatkan suatu kondisi dimana kesadaran yang muncul dalam diri peserta didik bukanlah kesadaran kritis sebagai manusia yang dikaruniai akal pikiran melainkan kesadaran naïf yang bertumpu pada pemikiran pragmatis.

Potret Buram Pendidikan
Persoalan yang terjadi baru-baru ini terjadi terhadap hadirnya kelas gelap yang terjadi di Kota Medan membuktikan bahwa sistem pendidikan kita masi carut marut. Penyelenggara pendidikan bahkan terindikasi terlibat dalam hadirnya kelas gelap yang terjadi di Kota Medan tersebut. Dinas Pendidikan Kota Medan seolah-olah absen dalam mengatasi persoalan pendidikan yang terjadi. Menurut informasi salah satu guru SMU Negeri 3 Medan yang tidak mau disebutkan identitas detailnya jumlah siswa yang mencapai 45 hingga 50 orang perkelas di SMU Negeri 03 Medan tidak efektif dalam melakukan belajar mengajar karena disebabkan adanya kelas gelap yang dilakukan oleh oknum tertentu. Bahkan melalui kelas gelap ini dijadikan ajang kapitalisasi bagi oknum pendidik dalam meraup untung sebesar-besarnya. Biaya seputar masuk kelas gelap ini diestimasikan sekitar 8 hingga 10 juta per siswa. Dengan adanya siswa gelap (sisipan) yang tiba-tiba masuk membuktikan bahwa potret buram pendidikan di Kota Medan sudah sangat bobrok. Kalau demikian adanya bahwa lembaga pendidikan yang notabenenya menjadi wadah tempat menempah calon-calon pemimpin bangsa sudah menjadi ajang kapitalisasi maka sudah dipastikan sistem pendidikan sudah terwabah penyakit kolusi dan menjadi salah satu alat penindasan untuk mencapai tujuan tertentu. Realitas sistem pendidikan di Kota Medan sebagaimana yang tergambar diatas salah satu bentuk kecil persoalan dan tantangan pemerintah dalam memberantas mafia pendidikan. Oleh karenanya lembaga pendidikan seyogiyanya tidak dijadikan alat untuk melakukan penindaasan dalam proses belajar mengajar. Itulah sebabnya Pemerintah Kota Medan dan Dinas Pendidikan harus mengambil langkah-langkah strategis dan berada dalam barisan yang paling depan dalam upaya mengatasi persoalan pendidikan khusunya dalam mengatasi kelas gelap (sisipan) yang selama ini terjadi. Bahkan bila perlu menurut hemat penulis Walikota Medan dengan segala kewenangannya harus mengevaluasi kinerja kepala sekolah melalui Kadis Pendidikan Kota Medan agar kelas gelap (sisipan) tidak akan terulang kembali.

Anti Dialogika-Alat Penindasan
Anti-dialogika merupakan hasil dari analisis Freire terhadap berkembangnya aksi-aksi kebudayaan. Freire memulai analisisnya dengan suatu penegasan bahwa manusia sebagai makhluk praksis berbeda dengan binatang yang merupakan makhluk sekedar berbuat. Binatang tidak memikirkan dunia; mereka tenggelam didalamnya. Sebaliknya manusia muncul dari dunia, mengenalinya, dan dengan cara itu dapat memahami dan mengubahnya dalam karya mereka. Penegasan atas eksistensi manusia dilontarkan untuk menunjukkan bahwa manusia bukanlah makhluk sekedar berbuat. Lebih dari itu, manusia adalah makhluk praksis yang senantiasa beraktivitas dan disertai refleksi secara konsisten. Tindakan dan refleksi manusia itulah yang akan membawa perubahan dunia. Demikian halnya dengan pendidikan harus tetap dilakukan untuk memanusiakan manusia dan meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Ia harus didahului dengan proses manusiawi yang menempatkan kesadaran manusia sebagai bagian integral dari diri manusia itu sendiri. Pengingkaran terhadap dimensi substansial manusia yang berupa kesadaran, berarti menjebak upaya pendidikan kearah dehumanisasi. Manusia akan menjadi benar-benar manusiawi bila ada komunikasi, sebab pada hakikatnya mereka adalah makhluk komunikatif. Menghalangi manusia dari komunikasi berarti mereduksi mereka menjadi “benda”. Dan itulah perbuatan kaum penindas. Pendekatan pendidikan kaum penindas biasanya mengabaikan bahkan sengaja menghilangkan derajat manusia. Kaum penindas memang tidak memiliki orientasi pembebasan. Mereka lebih punya kecenderungan untuk terus-menerus mempertahankan status quo mereka. Walhasil, pendidikan dikemas dalam upaya “memasuki” diri kaum tertindas dan kemudian “tinggal” di dalam diri mereka. Dengan demikian kaum penindas dapat leluasa menguasai kesadaran kaum tertindas. Akibatnya, kesadaran kaum tertindas tidak lagi murni sebagai kesadaran manusia malainkan kesadaran yang diresapi dari citra kaum penindas. Mansour Fakih (2002) mengemukakan, lembaga pendidikan perlu melakukan berbagai usaha transformasi didalam diri mereka sendiri sebelum mampu melakukan transformasi sosial secara luas. Yakni membongkar struktur tidak adil dan relasi yang tidak demokratis di dalam dunia kegiatan belajar-mengajar lebih dahulu.

Masa Depan Pendidikan Kita
Menurut hasil survei World Competitiveness Year Book dari tahun 1997 sampai tahun 2009 pendidikan Indonesia berada dalam urutan sebagai berikut pada tahun 1997 dari 49 negara yang diteliti Indonesia berada di urutan 39. Pada tahun 1999, dari 47 negara yang disurvei Indonesia berada pada urutan 46. Tahun 2002 dari 49 negara Indonesia berada pada urutan 47 dan pada tahun 2007 dari 55 negara yang disurvei, Indonesia menempati urutan yang ke 53. Yang menarik perlu dilihat adalah pendidikan di negara pembuat ponsel bermerek Nokia. Finlandia, negeri yang paling tidak korup ini dalam survei yang dilakukan Programme for International Student Assestment (PISA) ternyata berhasil mengalahkan 40 negara lainnya dari segi pendidikan. Bahkan, Finlandia tidak hanya pandai dalam mendidik anak-anak “normal,” tapi juga unggul dalam pendidikan bagi anak-anak yang lemah mental. Apa pun persoalannya, potret buram pendidikan yang terus berlangsung selama ini harus dijadikan momentum untuk merevitalisasi sistem pendidikan yang ada sehingga Amanat UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat terselenggara dengan baik.

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Jurusan Linguistik Terapan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: