ZONA NYAMAN KORUPTOR

July 25, 2011

Diterbitkan Harian Waspada Medan Kamis 07 Juli 2011 08:59

Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin akhirnya pergi ke Singapura sebelum KPK mengajukan surat cegah kepada Dirjen Imigrasi. Kepergian Nazaruddin ke Singapura menjadi pukulan telak bagi para penegak hukum. KPK seolah-olah tertipu daya dengan kepergian Nazaruddin ke Negara yang penuh dengan penuh koruptor tersebut. Padahal menurut informasi sebelum kepergian ke Negara tersebut tersangka Nazaruddin sempat bertemu dengan Dewan Pembina Partai Demokrat. Apakah kepergian Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut merupakan sebuah strategi yang sudah dirancang (by designed) secara sistematis atau memang semua aparat Negara seolah-olah tidak tahu dengan kepergian Nazaruddin. Partai Demokrat tidak begitu kooperatif dengan proses yang menimpa kader demokrat tersebut. Sebelum Nazaruddin entah sudah berapakali para tersangka korupsi Indonesia yang kabur ke Singapura. Setelah itu tak ada lagi kabarnya seperti hangus ditelan bumi. Tercatat nama-nama seperti Gayus Tambunan (kasus mafia pajak), Syamsul Nursalim (kasus BDNI yang merugikan Indonesia sebesar 6,9 T dan banyak lagi koruptor yang kabur negeri tersebut. Singapura adalah negeri yang dihuni oleh orang-orang kaya yang berasal dari berbagai negara. Konon katanya dari 55 ribu orang sangat kaya di singapura dengan total kekayaan mencapai 269 miliar dolar, 18 ribu diantaranya merupakan orang indonesia dengan kekayaan yang berjumlah 87 miliar dolar atau sama dengan 783 trilyun rupiah. Mungkin satu hal yang membuat para koruptor memilih singapura untuk kabur dari jeratan hukum di Indonesia adalah tidak adanya perjanjian ekstradisi antara singapura dan indonesia. Selain itu, tentu saja fasilitas laksana surga (dunia) yang ditawarkan singapura. Proses perjanjian ekstradisi pemerintah Indonesia dan Singapura, sebenarnya telah dirintis sejak 1973. Langkah ini sempat mengalami jalan buntu dan baru berlanjut lagi pada pertengahan tahun 1985. Perjanjian ekstradisi kedua negara sudah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirayuda pada 27 April 2007.

Pisau KPK
Kepergian Muhammad Nazaruddin ke Singapura dengan alasan berobat membuat publik menjadi heran dan bahkan fraksi Partai Demokrat menyetujui kepergian Nazaruddin tersebut. Padahal KPK akan memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi dalam dugaan kasus Kementerian Pemuda dan Olahraga mengenai wisma atlit yang ada di Palembang. Publik sangat menantikan kembalinya Nazaruddin dari Singapura agar semua proses hukum yang terlibat dalam kasus Kemenpora dapat diusut tuntas hingga sampai ke akar-akarnya. Kini KPK telah menetapkan Nazaruddin menjadi tersangka dan diharapkan dengan dinaikkan kasus Nazaruddin sebelumnya menjadi saksi menjadi poin penting buat KPK untuk memeriksa yang bersangkutan. Seperti yang publik lihat Bendahara Partai Demokrat selalu melemparkan bola panas via Blackberry Messenger bahwa sebagian petinggi Partai Demokrat menikmati uang haram tersebut. Tetapi semua yang diungkapkannya selalu dikonfrontir oleh yang bersangkutan seperti Menteri Pemuda Olah Raga Andi Alfian Mallarangeng. Ada baiknya menurut penulis Nazaruddin kembali ke Indonesia untuk mengklarifikasi dan menjelaskan kepada publik bahwa apa yang disampaikannya memang benar adanya sehingga publik tidak bertanya-tanya siapa sebenarnya yang terindikasi korupsi dalam wisma atlet di Palembang tersebut. Keterangan Bendahara Umum Partai Pemenang Pemilu tersebut sangat dibutuhkan KPK dalam memproses penyelidikan yang diduga memakan uang negara hingga triliun rupiah. Kemudian juga ini merupakan momentum yang paling sesuai untuk semua lembaga penegakan hukum dalam menegakkan keadilan negeri sehingga hukum tidak menjadi tumpul dihadapan mereka yang mempunyai otoritas kekuasaan yang sangat cenderung koruptif. Sudah waktunya negeri bangkit dan berbenah diri dan mengangkat kepala kita ke dunia internasional bahwa sebenarnya negara bukanlah negara yang koruptor.

Menempuh Lankah Hukum
Kasus yang melilit Partai Demokrat sebagai partai penguasa bisa dilakukan dengan menempuh langkah-langkah hukum sehingga segala persoalan yang dilemparkan oleh Nazaruddin ke publik selama ini bisa terungkap dengan terang benderang. Diharapkan juga proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegakkan hukum kemudian tidak tebang pilih bagi siapa saja yang terlibat kasus sesmenpora tersebut, sehingga siapapun yang terindikasi melakukan korupsi bisa dihukum sesuai peraturan yang ada. Langkah hukum merupakan cara yang sangat efisien dan kooperatif untuk membongkar kausus korupsi yang melibatkan petinggi yang ada di Partai Demokrat. Tidak hanya itu kalau saja proses hukum ini bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada ini menjadi peringatan keras juga bagi partai politik yang lainnya untuk melakukan budaya koruptif. Keberhasilan dalam melakukan perlawanan terhadap korupsi juga sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintah membersihkan elemen-elemen di dalam dirinya yang terkait dan tidak bersih dari persoalan korupsi. Komunikasi politik dalam kepemimpinan politik membutuhkan kerja konkret yang dapat dilihat oleh publik secara terbuka. Kampanye perang terhadap korupsi membutuhkan pemerintahan yang kuat (strong leadership) dan warga yang berpartisipasi untuk mengawal proses demokrasi yang ada di Indonesia. Koordinasi dan kerjasama antara penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, DPR, dan lembaga hukum lainnya sangat diperlukan dalam pemberantasan korupsi ditengah kondisi bangsa yang carut marut sekarang ini. Sebenarnya KPK tidak perlu dibentuk oleh Negara kalau saja lembaga-lembaga Negara seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga hukum lainnya bisa menjalankan tugas dan wewenangnya dalam proses penegakan hukum yang ada. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum menyebabkan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai semangat reformasi. Jihad melawan korupsi yang dikampanyekan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono diharapkan menjadi tugas pokok lembaga penegakan hukum kita sehingga sloga tersebut tidak menjadi pepesan kosong dan kata-kata manis pemerintah.

Rakyat sebagai Hakim
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perpanjangan tangan dari rakyat seyogiyanya mampu membawa perubahan iklim dalam situasi demokrasi sekarang ini. Rakyat sudah seharusnya dilibatkan secara aktif dalam melihat utusan mereka yang diduduk di kursi parlemen, karena sejatinya mereka langsung dipilih oleh rakyat. Itulah sebabnya anggota DPR yang terlibat melakukan korupsi sebenarnya sudah melukai hati rakyat yang memegang otoritas kedaulatan. Anggota DPR yang seperti ini ada baiknya menurut penulis tidak dipilih kembali dalam pemilu berikutnya bahkan diberikan sangsi sosial bahwa perlakuan koruptif merupakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan konstitusi negara kita. Cara ini mungkin lebih efektif dilakukan oleh rakyat sebagai predikat yang diberikan kepada anggota parlemen yang melakukan korupsi daripada lembaga penegakan hukum kita yang sangat lamban dalam memproses kasus-kasus korupsi. Pendidikan politik bagi rakyat merupakan salah cara dalam memilih anggota parlemen bahwa semestinya anggota DPR “the right man in the right place”, sehingga dalam pemilihan anggota DPR rakyat tidak terlena dengan slogan-slogan kampanye politik yang mengatasnamakan rakyat. Inilah seharusnya yang dilakukan partai politik untuk konstituennya dalam proses mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau program ini saja dilakukan oleh setiap partai politik di republik ini mungkin persentase korupsi bisa diminimalisir. Akhirnya kita mungkin sepakat bahwa perilaku koruptif adalah perilaku yang bertentangan dengan tujuan bernegara. Sudah harusnya Pemerintah berbenah diri bahwa sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dan juga harus belajar mendengar, melihat, jeritan hati rakyat yang ada dibawah. Energi rakyat sudah habis tersedot menonton kebisingan politik melalui media elektronik dan cetak akibat wacana korupsi. Budaya korupsi hanya bisa terkikis jika kesadaran kolektif para elit-elit penguasa kita mempunyai komitmen yang kuat dalam pemberantasan kasus korupsi. Tanpa itu semua, mustahil kalau kita keluar dari persoalan korupsi yang menimpa republik ini. Say No To Corruption.

*Penulis adalah Calon Kandidat Master Universitas Negeri Jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: