BERSAMA MELAWAN KEMISKINAN

July 25, 2011

Diterbitkan Harian Majalah Senayan Jakarta 21 Juli 2011

Kalau mati dengan berani, kalau hidup dengan berani, kalau keberanian tidak ada itulah sebabnya setiap bangsa asing jajah kita (Pramoedya Ananta Toer)
Kemiskinan merupakan suatu fenomena penyakit sosial dalam sebuah perjalan sejarah disebuah negara. Sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan akan berdampak negatif terhadap sistem ketatanegaraan, karena masyarakat sudah tidak percaya terhadap negara yang mengurusi sistem masyarakatnya. Makmur dan sejahteranya sebuah negara diukur sejauh mana kemiskinan bisa diatasi secara kongkret. Untuk itu peranan negara sangat berperan andil dalam mensejahterahkan masyarakatnya, karena hubungan antara negara dengan masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tugas negara adalah sejauh mana negara dalam hal ini bisa mengakomodir kepentingan rakyatnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara. Oleh sebab itu dampak kemiskinan akan membuat jutaan rakyat tidak dapat mencicipi dunia pendidikan yang berkualitas padahal seperti yang kita ketahui bahwa dana APBN tahun ini 20% dialokasikan untuk dunia pendidikan, tetapi masih saja kemiskinan semakin meroket tajam. Selain itu juga dampak kemiskinan akan berimbas terhadap kesulitan membiayai kesehatan, lapangan pekerjaan, pengangguran yang semakin meningkat dan yang lebih parah lagi kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat Indonesia untuk memenuhi pangan, sandang dan papan. Kemiskinan telah membatasi hak-hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak rakyat untuk perlindungan hukum, hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, hak rakyat untuk mengakses kebutuhan hidup, hak rakyat untuk memperoleh keadilan, hak rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah, hak rakyat untuk beragama, dan hak rakyat dalam mengelolah pemerintahan dengan baik. Itulah sebabnya pengentasan persoalan kemiskinan seharusnya bertujuan mengurangi jumlah orang miskin dan kesenjangan sosial di masyarakat. Di Indonesia kemiskinan hanya menjadi lahan subur yang bisa di perjual belikan sebagai tema kampanye untuk meraup suara rakyat sebanyak-banyaknya dalam kontestasi politik seperti pemilihan kepala Bupati, Gubernur, bahkan pemilihan Presiden. Tragedi kemiskinan akan bertambah parah ketika negara gagal memacu perbaikan mutu kehidupan. Meningkatnya harga-harga kebutuhan barang pokok seperti cabai yang sampai meroket 100 ribu/kg baru-baru ini akan menambah angka kemiskinan yang semakin tajam. Kejahatan negara akan bertambah parah ketika penyebab kemiskinan ini disebabkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan aparat negara secara berjamaah. Problema kemiskinan adalah masalah kelembagaan. Masalah struktural yang melingkupi masyarakat miskin seperti kualitas Sumber Daya Manusia, akses memperolah kredit dan ketiadaan pasar.

Dimana Peran Negara?
Dimanakah peran negara dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia? Mungkin hanya pemerintah yang bisa menjawab persoalan ini secara detail dan komprehensif. Persoalan kemiskinan yang melilit bangsa kita hanya bisa dilakukan oleh negara. Muara dari kemiskinan sebenarnya berasal dari menumpuknya utang negara, perampokan Sumber Daya Alam seperti illegal mining, illegal fishing dan illegal loging. Data statistik yang diklaim pemerintah bahwa jumlah penduduk miskin telah berhasil dikurangi dari 60% pada tahun 1970 menjadi 15% pada tahun 1990, naik kembali pada tahun 1998 setelah terjadi krisis ekonomi menjadi 48% dan terakhir pada tahun 2007 menjadi sebesar 37,17 juta orang (16,58%) dari total 224,177 juta penduduk Indonesia. Angka ini turun bila dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 39,30 juta atau 17,75% dari total 221,328 juta penduduk. Padahal garis kemiskinan naik 9,67 daro Rp 151.997 menjadi 166.697 per kapita. Pertanyaan berikutnya yang sangat mendasar adalah apakah penghasilan penduduk Rp 167.000 per bulan sudah dianggap bebas dari kemiskinan? Banyak pengamat menyatakan bahwa data statistik tentang kemiskinan di Indonesia tidak valid dan tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini menunjukkan seberapa rendahnya asumsi yang dipakai pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan padahal kalau kita ingin melihat dengan level yang lebih luas lagi yaitu dengan standar internasional Bank Dunia sendiri telah menetapkan bahwa seorang dianggap miskin jika pendapatannya di bawah 2 Dollar yang berarti kalau kita ubah dalam kurs rupiah yaitu sekitar 18.000 per hari atau sekitar 540.000 per bulan. Artinya, jika standar kemiskinan ini dipakai di Indonesia, akan jauh lebih banyak lagi orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu siapapun pemimpin bangsa ini kedepan harus mengawal agenda kemiskinan dan menjadi prioritas yang utama dan harus mampu keluar dari keterpurukan bangsa dan membawa bangsa ini lebih mandiri terutama dalam bidang ekonomi.

Lilitan Utang
Rasio Utang Indonesia terhadap pendapatannya (PDB) bukan hanya melewati batas aman sekitar 50 persen, tetapi telah melewati rekor negeri miskin dimanapun di dunia ini. Bayangkan, rasio utang terhadap pendapatannya mencapai tidak kurang dari 120 persen. Itu berarti bahwa pendapatan seluruh penduduk selama setahun tidak cukup untuk utang tersebut. Setiap penduduk kini memiliki utang luar negeri tidak kurang dari 750 sampai 800 dollar AS. Itu juga berarti bahwa setiap keluarga menanggung beban utang sekitar 4000 dollar AS. Sementara itu, pendapatannya rata-rata hanya sekitar 600 dollar AS per kapita atau sekitar 3000 dollar AS per keluarga. Jadi, utangnya jauh lebih banyak dari pada pendapatan rata-rata setiap penduduk selama setiap setahun. Indikator utang Indonesia pasca krisis lebih buruk dari kelompok negara Amerika Latin tersebut. Negeri ini memiliki sudah rasio utang terhadap PDB sampai 130 persen. Tetapi pemerintah, Tim Ekonomi, Menteri Keuangan sangat merasa biasa dan tidak perlu usul pemotongan utang atau langkah-langkah lain, yang dapat meringankan rakyat. Seolah-olah tidak ada apa-apa dan kebijakan utang dijalankan seperti masa normal. Pembayaran utang apa adanya diajukan ke DPR dengan konsekwensi menguras anggaran dengan jumlah pengeluaran yang begitu besar. Dalam kondisi sangat darurat ini, maka DPR tidak bisa lagi hanya berbicara dengan retorika anggaran berdasarkan pembukuan biasa, tetapi sudah sangat perlu berbicara dengan nurani. Apakah layak hak rakyat terhadap anggaran musnah untuk membayar utang tersebut? Sekarang ini pula saatnya untuk mengukur nyali anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhormat. Jadi, mesti dihindari kegenitan retorika teknokrat yang hampa politik dengan mengajukan secara tegas keputusan yang berpihak pada rakyat. Dalam rangka menyelamatkan APBN, maka pemerintah bersama DPR harus mengambil keputusan-keputusan yang penting. Keputusan tersebut perlu dilakukan berdasarkan kepentingan maayarakat luas, termasuk di dalamnya hak ekonomi rakyat.

Penutup
Terkait mengenai penghapusan terhadap persoalan kemiskinan diharapkan pemerintah mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat, mengingat agenda pemerintah SBY-Boediono masih tersisa sekitar 3 tahun lagi. Waktu tiga tahun merupakan waktu yang ralatif panjang dalam menuntaskan persoalan kemiskinan yang ada dinegara kita sehingga isu kemiskinan yang melilit bangsa ini tidak hanya dibuat menjadi komoditas politik dalam meraih tujuan tertentu. Hanya dengan campur tangan pemerintah penuntasan kemiskinan bisa diminimalisir, tanpa itu semua mustahil isu mengenai kemiskinan yang kita lihat dimana-mana dapat teratasi. Karena penuntasan persoalan kemiskinan tidak bisa terselesaikan dengan hanya retorika politik belaka, butuh konsistensi dan komitmen dari semua elemen bangsa dalam proses penyelesaiannya. Membawa bangsa ini keluar dari kemiskinan menuju kenegara yang lebih beradab (civilized) merupakan tugas dari seorang pemimpin. Pemimpin yang mampu memotivasi rakyat yang dipimpinnya untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Pemimpin yang bisa melihat gambaran masa depan, cita-cita yang ingin dituju sehingga kemudian bisa mengerahkan segala potensi yang ada untuk mengarahkan dan memberi makna kepada rakyat terkait cita-cita masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan bermartabat.

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Jurusan Linguistik Terapan dan Aktif di Candidate Center

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s