Menunggu Reshuffle Kabinet

September 28, 2010

Opini ini diterbitkan Harian Waspada Medan

Didalam politik memang tidak mengenal kawan atau lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan politik.

Lagi-lagi Partai Demokrat melakukan manuver politik untuk melakukan resuffle kabinet dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II atau memang ini merupakan peringatan keras bagi partai-partai yang mengangkat wacana kasus century ke publik yang memojokkan salah satu partai politik tertentu. Perombakan kabinet merupakan salah satu hak pereogatif presiden yang dilakukan semasa pemerintahan. Tujuan perombakan kabinet yang dilakukan oleh presiden biasanya bertujuan untuk penyegaran, mengukur kinerja pemerintah, atau ada menteri yang melakukan pelanggaran hukum. Isu resuffle kabinet tersebut sudah pasti mengukur kerja para menteri yang selama ini menjadi referensi presiden dalam melakukan perombakan kabinet. Meskipun isu reshuffle yang dilontarkan oleh partai demokrat sudah dipastikan akan mengganggu komunikasi politik antar partai koalisi yang isunya para menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan di reshuffle. Ada enam menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang terancam di reshuffle oleh presiden, siapa saja mereka? Keenam menteri tersebut adalah Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahidi Saleh. Dengan isu reshuffle yang dilakukan oleh partai demokrat akibatnya partai golkar mendukung presiden agar para menteri yang rapornya merah sudah sepantasnya di prioritaskan untuk direshuffle. Dengan di prioritaskannya keenam menteri tersebut terancam untuk direshuffle ini membuka peluang bagi partai golkar untuk menambah para menterinya untuk duduk di Kabinet Indonesia Baru Jilid II. Sepertinya, partai berlambang pohon beringin berambisi besar untuk menambah para menterinya untuk duduk di Kabinet Indonesia Baru Jilid II apalagi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kini menjabat sebagai Ketua Harian dalam koalisi Partai Pendukung SBY-Boediono.

Menanti Reshuffle

Kalau benar isu reshuffle kabinet yang dilontarkan oleh partai demokrat terjadi, ini akan menguji seorang presiden sejauh mana SBY sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara mampu mengakomodasi kepentingan partai-partai koalisi, dan juga jujur dalam menilai kinerja para menterinya. Disinilah seharusnya presiden harus dituntut secara objektif untuk kemudian jeli dan seksama dalam menilai para menterinya yang terancam akan di reshuffle. Karena Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat pasal 17 membuka ruang secara rinci bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara merupakan hak otoritas seorang presiden. Itu artinya, setiap saat SBY pada dasarnya bisa mengangkat, memberhentikan para menteri, atau bahkan merombak kabinet seandainya kinerja menteri negara dinilai buruk. Trick politik yang dilakukan oleh partai demokrat tidak elegan seandainya isu reshuffle kabinet didasari pada wacana kasus bank century yang di ekspose ke publik oleh salah satu partai politik tertentu. Karena bisa jadi isu century yang diwacanakan oleh partai golkar merupakan permainan politik untuk menyelematkan kader-kadernya yang terlibat kasus korupsi pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom. Oleh karenanya, SBY harus bisa menunjukkan sikap berani dalam proses perombakan kabinet bahwa sebenarnya isu perombakan kobinet mempunyai argumentasi yang rasional untuk memperbaiki kinerja pemerintahan yang selama ini mengalami rapor merah dari masyarakat. Tentu saja rencana perombakan kabinet yang dilakukan oleh Partai Demokrat mendapat penolakan dari partai koalisi yang terancam para menterinya dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Tetapi setidaknya SBY bisa menjelaskan secara rasional kepada publik khususnya partai koalisi bahwa para menteri yang dinilai buruk kinerjanya tidak membawa semangat perubahan dalam tata kenegaraan. Dengan begitu koalisi yang dibagun dengan spirit ideologi yang sama untuk membangun pemerintahan yang bersih (good governance) menjadi cita-cita dan tujuan koalisi, tetapi bukan sebagai politik transaksional yang menguntungkan partai politik dan kelompok tertentu tertentu.

Politik Transaksional

Dalam dunia bisnis transaksi merupakan hal yang sangat wajar dan lumrah karena didalam bisnis menganut substansi tawar menawar (bargaining), ada penjual dan ada juga pembeli, ada untung dan juga rugi. Begitulah dalam politik transaksional hasil dari sebuah kompromi politik atau negosiasi politik di antara parpol koalisi yang duduk di pemerintah Koalisi Indonesia Bersih Jilid II merupakan hasil keputusan politik. Semua pihak harus bisa menerima hasil dari kemenangan dan kekalahan politik secara objektif (bagi pemenang) dan legowo (bagi yang kalah). Kemudian jika hasil dari sebuah kompromi dan negosiasi politik menghasilkan sesuatu yang tidak wajar maka disinilah akan terjadi politik transaksional. Setiap kelompok kekuatan yang mempunyai kepentingan politik dalam pemerintahan KIB II yang para menterinya terancam akan di reshuffle karena kinerjanya dinilai buruk akan menggunakan kekuatan politik dan lobi politik dalam mempertahankan para menterinya. Itulah sebabnya didalam politik tidak ada teman abadi yang ada adalah kepentingan abadi di sini juga berlaku kekuatan atau pengaruh politik dari kelompok tertentu dalam melakukan interpensi politik jika hasil keputusan politik tidak wajar. Itulah sebabnya didalam politik transaksional bahwa kekuasan atau power memainkan peranan penting dalam melakukan lobi politik. Seandainya perombakan kabinet terjadi dilakukan oleh partai demokrat ini merupakan pil pahit bagi partai pendukung partai koalisi pemerintah tapi kemudian timbul pertanyaan yang sederhana? Apakah presiden SBY akan melakukan perombakan kabinet terhadap rezim pemerintahannya atau juga menuruti sahwat politik dari pendukung partai koalisi? Disinilah ketegasan dari seorang SBY sebagai kepala negara dan pemerintahan benar-benar diuji untuk kemudian objektif dalam menilai kinerja para menterinya. Hanya dengan kepemimpinan yang transformatif dan objektif seorang kepala negara mampu untuk menjelaskan kepada partai koalisi bahwa sebenarnya kekuasaan negara tidak semata-mata berbicara persoalaan politik unsich yang berorientasi terhadap keputusan akhir dari kompromi politik tetapi lebih berorienasi terhadap substansi politik yang ada. Seyogiyanya, substansi politik harus membawa kepentingan yang besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bahwa sesungguhnya rakyatlah yang berdaulat secara politik karena mekanisme memilih pemimpin negara sejatinya melalui kedaulatan rakyat.

Penutup

Dengan adanya isu perombakan kabinet ini yang akan dilakukan oleh partai demokrat membawa makna penting bagi rakyat dan juga benar-benar membawa semangat perubahan untuk perbaikan bangsa dalam mencapai cita-cita Indonesia yang lebih baik lagi. Disisi lain dengan adanya perombakan kabinet publik akan bisa menilai dan mengawasi secara langsung kinerja yang dilakukan pemimpin negara dan para menterinya, karena pemimpin yang baik dalam sistem demokrasi kita bukanlah pemimpin yang selalu mengeluarkan gertakan politik namun harus konsisten terhadap komitmen yang ada, pemimpin yang tegas hanya perlu tunduk dan patuh terhadap pengawasan publik baik melalui pengawasan hukum dan kontrol sosial dan juga siap dikoreksi kapanpun oleh rakyatnya. Cara ini jauh lebih elegan menguntungkan secara politik daripada terlalu reaktif dengan berdalih bahwa seorang pemimpin sama sekali tak melakukan kesalahan apapun. Tetapi yang terpenting adalah apapun keputusan dari reshuffle kabinet setidaknya setiap pemimpin partai politik yang bergabung kedalam Kabinet Indonesia Bersih II harus menerima secara bijaksana hasil keputusan perombakan kabinet. Hanya dengan jiwa bersih dan sifat yang arif segala persoalan yang melilit bangsa ini bisa teratasi dan ini merupakan sikap kebijaksanaan yang seharusnya digelorakan oleh para pemimpin negeri ini.

*Penulis adalah Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2008-2010 dan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: