Kontroversi Remisi Koruptor

September 28, 2010

Opini ini di terbitkan Harian Waspada Medan

16 September 2010

Remisi merupakan hak narapidana yang diberikan pemerintah kepada para koruptor. Baru-baru ini pemerintah memberikan remisi kepada para pejabat negara menuai kritik tajam dari publik, karena remisi yang diberikan tersebut tidak berjalan searah dengan semangat pembatasan korupsi yang selalu menjadi jargon pemerintah.

Sebut saja nama-nama beken yang mendapat fasilitas diskon pada Hari Kemerdekaan Republik Indoensia seperti Syaukani HR (mantan bupati Kutai Kertanegara), Aulia Pohan (mantan deputi gubernur BI), Artalyta Suryani (penyuap jaksa Urip Tri Gunawan), Yusuf Emir Faishal (politikus PKB) dan Danny Setiawan (mantan Gubernur Jawa Barat). Juga al-Amin Nur Nasution (politikus PPP), Irawady Yunus (komisioner Komisi Yudisial), Udju Djuhaeri (deputi gubenur BI), Maman Soemantri (mantan deputi Gubernur BI), Bunbunan Hutapea (mantan deputi Gubernur BI), serta Aslim tadjudin (mantan deputi Gubernur BI). Ditambah lagi pemberian remisi yang diberikan pemerintah kepada mantan para pejabat negara tersebut tanpa konsultasi dengan institusi KPK (Kompas 25/08/10) begitu dikatan wakil ketua KPK Bibit Samad Rianto.

Remisi dan grasi yang diberikan Presiden SBY kepada para koruptor sungguh melukai rasa keadilan rakyat. Bagaimana seorang koruptor yang telah mengambil uang rakyat, dan telah menjerumuskan bangsa ini secara keseluruhan dalam pusaran kemiskinan, diberikan remisi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa apa yang diungkapkan oleh pemerintah soal pemberantasan korupsi hanya omong kosong belaka. Dan itulah penilaian publik, suka atau tidak, hendaknya menjadi masukan dan renungan bagi para penguasa, elit, dan pemimpin bangsa. Pemberian remisi tersebut dipandang telah mencoreng keadilan masyarakat karena remisi tersebut tidak berlaku kepada semua koruptor meskipun semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan ternyata belum memberikan effek jera (shock therapy) terhadap pelaku korupsi. Benar kata Machiavelli, salah satu penyebab korupsi merajalela karena penguasa diperbudak negeri lain hingga negara tak mampu membuat aturan secara leluasa untuk mengelola urusannya sendiri.

Meskipun institusi KPK tidak mempunyai wewenang dalam hal pemberian remisi terhadap pelaku koruptor setidaknya ada sebuah koordinasi yang internsif antara pemerintah dan KPK sehingga tidak ada kesimpangsiuran antara sesama lembaga tersebut. Atau memang remisi yang diberikan oleh pemerintah kepada salah satu koruptor upaya untuk pelemahan institusi KPK yang notabenenya selalu konsisten dalam upaya penegakan hukum.

KPK menilai belum ada sinergitas antara lembaga-lembaga hukum seperti Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Semangat dibentuknya KPK oleh DPR adalah untuk meminimalisir persentase korupsi yang semakin menjalar kesemua institusi birokrasi. Untuk itu timbul pertanyaan yang sederhana, untuk apa KPK dibentuk? kalau sudah dengan susah payah menangkap koruptor, kemudian hukuman mereka dikurangi berkali-kali. Oleh sebab itu, ada baiknya remisi untuk para koruptor di hapus dengan cara merevisi ulang UU yang terkait grasi atau remisi untuk para koruptor oleh DPR.

Kunjungan Menteri

Kunjungan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar beberapa waktu lalu ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta merupakan sinyal positif buat seorang mantan Bupati Kartanegara Syaukani agar divonis secara bebas dari belenggu hukum meskipun secara kesehatan Syaukani sudah tidak bisa lagi melakukan aktifitas apapun. Itulah yang menjadi argumentasi rasional pemerintah untuk memberikan remisi kepada mantan Bupati Kartanegara tersebut pada peringatan hari kemerdekaan RI.

Kalau itu yang menjadi alasan peemerintah untuk memberikan garasi kepada Syaukani, seyogiyanya perlakuan seorang Menteri Hukum dan HAM harus sama dengan para koruptor yang lainnya bahwa posisi Syaukani harus sama dimata hukum. Sehingga jihad melawan korupsi yang selalu menjadi slogan pemerintah menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan SBY-Boediono. Konstruksi hukum sudah selayaknya diposisikan sebagai ujung tombak dalam proses membasmi korupsi, karena hukum dibuat tidak memandang siapapun dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Sudah sepantasnya aspek penegakan hukum yang harus menjadi skala prioritas utama dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan, sehingga setiap warga negara Indonesia sama posisinya dimata hukum. Disii lain kita melihat bahwa hukum masih menjadi subordinat dari struktur kekuasaan, sehingga para pelaku korupsi yang memegang peranan penting di dalam struktur kekuasaan tidak tersentuh oleh hukum. Seyogiyanya hukuman (punishment) bagi para koruptor harus lebih berat tanpa ada toleransi apapun karena bagaimanapun juga kita harus belajar dari negara China yang telah berhasil memberantas korupsi. China merupakan salah satu negara dari banyak negara yang mampu menerapkan hukuman mati bagi para koruptor.

Mantan Perdana Menteri China Zhu Rong Zi ketika dilantik menyatakan “saya akan menyediakan 100 peti mati untuk para tersangka korupsi, 99 akan saya berikan kepada para koruptor dan 1 peti untuk saya apabila saya melakukan korupsi” kebijakan seperti itu menunjukkan bahwa peemerintah China benar-benar serius dan kosisten dalam menegakkan otoritas hukum di negeri tirai bambu tersebut.

Hukum Sebagai Panglima

Pemerintah sudah harus memikirkan bahwa aspek hukum diposisikan sebagai pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena tanpa supremasi hukum dan komitmen yang kuat dari penyelenggara negara sangat mustahil pemberantasan kourupsi yang selama ini sudah menjalar ke institusi birokrasi diminimalisir. Oleh sebab itu, lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, harus bekerjasama dan berkoordinasi dalam upaya penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi sorotan semua pihak, tanpa semangat yang kuat dari lembaga hukum tersebut dipastikan semangat pemberantasan korupsi akan menjadi retorika politik belaka. Selain memberikan sangsi hukum untuk aktor koruptor seharusnya diberikan juga sangsi sosial dengan cara menjauhi para aktor koruptor dalam kontak sosial. Cara ini mungkin sangat efektif diterapkan untuk memberikan effek jera (shock therahy) bagi  para aktor koruptor meskipun sangsi sosial ini tidak diataur dalam hukum tertulis namun setidaknya dengan hukum yang tidak tertulis ini para aktor koruptor menyadari apa yang telah diperbuatnya sehingga perilaku budaya korupsi yang selama ini dilakukan secara tersembunyi dan tersistematis oleh para pejabat negara mampu diungkap dengan segambalang-gamblangnya. Kemudian para aparatus penegak hukum harus membongkar skandal korupsi yang memakan keuangan negara hingga triliunan rupiah Kini sudah saatnya kita mengatakan Say No to Corruption.

*Penulis adalah Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2008-2010 dan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: