Collapsepnya Partai Islam di Pemilu 2009

April 29, 2009

Sungguh, sangat menyedihkan perolehan suara PPP pada Pemilu 2009 ini. Jika pada Pemilu 2004, masih meraih sekitar 8,5 persen dukungan umat, maka pada Pemilu ketiga setelah reformasi PPP hanya mendapat 5,3 persen suara. Kalau di Pemilu 2004 PPP menempati posisi ketiga setelah Golkar dan PDI-P, sekarang PPP berada di urutan keenam. Bila pada pesta demokrasi 2004 masih di atas  PKS dan PAN, saat ini berada di bawahnya. Padahal, PPP jauh lebih senior dibanding PKS dan PAN  – dua partai Islam atau berbasis Islam, yang secara tradisional memiliki pemilih yang sama dengan PPP.

Atas kemerosotan yang semakin tajam ini, Ketua Umum PPP Surya Darma Ali (SDA), dan Emron Pangkapi, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, sempat menyalahkan  Bachtiar Chamsyah sebagai biang kerok menurunnya perolehan suara partai berlambang Ka”bah ini. Menurut SDA dan Pangkapi, Ketua Majelis Pertimbangan PPP yang menjabat Menteri Sosial ini tidak mau berkampanye. SDA juga menuduh, aparat partai di tingkat  bawah tidak bekerja optimal.
Walau kekisruhan itu segera mereda setelah keduanya bertemu di kantor DPP PPP, namun peristiwa menyalahkan Ketua MPP PPP dan aparat partai di tingkat bawah itu tetap menyisakan kesan pada umat, bahwa kepemimpinan SDA tidak mampu melakukan perubahan sesuai tema yang diusung SDA sendiri : Bangkit Bersama Untuk Perubahan.  Tulisan ini akan mencoba mengurai salah satu sebab, mengapa umat semakin meninggalkan PPP  dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini.

Kegagalan merumuskan  ideologi

Sebagai partai yang berhak mengklaim diri sebagai representasi dari sejarah partai politik Islam – PPP nerupakan fusi dari Parmusi, NU, PSII, dan Perti – ternyata PPP tidak mampu merumuskan ideologi Islam yang dianutnya. Islam hanya digunakan sebagai simbol semata, tanpa mampu menjelaskan kepada umat apa kira-kira platform PPP dalam membangun bangsa dan negara ini. Tidak ada fokus perjuangan yang membedakan PPP dengan organisasi yang berasas Islam lainnya. Jika ingin membandingkan, misalnya, apa kira-kira perbedaan PPP dengan organisasi Islam lain, atau lebih rendah lagi, apa perbedaan yang mendasar antara PPP dengan organisasi perwiridan? Tak jelas, kecuali, pertama,  sama-sama menggunakan asas Islam, dan kedua, kalau PPP ikut pemilihan umum, sedang organisasi Islam  tidak turut, karena bukan partai politik.

Bagaimanapun, suatu partai politik harus memiliki rumusan ideologi yang jelas. Tanpa itu yang terjadi di partai politik itu adalah gerombolan manusia yang haus kekuasaan. PPP tidak cukup menyatakan bahwa ideologi partai yang didirikan ulama ini adalah Islam. Harus ada penjelasan, pada bagian mana dari totalitas ajaran Islam yang demikian luas itu yang ingin diperjuangkan oleh PPP di negeri yang menganut berbagai agama ini. Sebab, ajaran Islam lebih dari sekedar ideology belaka, karena ia bersumber dari wahyu Allah. Sebagai contoh sederhana, salah satu nilainilai yang sangat ditekankan oleh ajaran Islam itu adalah soal persaudaraan universal (universal brotherhood), kesetaraan (equality), keadilan (social justice), dan keadilan ekonomi (economical justice).

Dalam rumusan ideologi itu, sekurang-kurangnya PPP harus mampu merumuskan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) PPP tentang keharusan pengurus PPP menempatkan dirinya sebagai khalifah yang berjuang membebaskan orang-orang  tertindas (mustadh”afin) dari berbagai bentuk eksploitasi. Keadilan sosial dan keadilan ekonomi yang sangat ditekankan oleh ajaran Islam misalnya, bisa dirumuskan oleh PPP dengan melihat sejarah  turunnya surah-surah awal Alquran seperti surah al- Ma”un, al- Humazah, al- Lahb, dll., yang antara lain mengecam keras perputaran ekonomi hanya pada segelintir orang dan tidak peduli pada anak yatim, dan fakir miskin. Mengapa PPP tidak merumuskan itu dalam konteks kebijakan ekonomi nasional yang ingin diperjuangkan oleh PPP? Adakah rumusan itu dijadikan sebagai ideologi yang baku bagi PPP?  Sepanjang yang saya amati, hal itu tak pernah dilakukan.
Jika rumusan ideologi itu ada, maka setiap anggota PPP yang menduduki jabatan-jabatan politik baik di parlemen maupun pemerintahan akan memiliki arah yang jelas  tentang apa yang harus diperjuangkan. Saat ini, anggota parlemen PPP tak tahu apa yang mesti mereka perjuangkan, karena memang tidak ada garis yang jelas yang menjadi pegangan. Setiap anggota parlemen berjalan menurut irama gendang yang ditalu oleh pihak lain. Karena ketiadaan garis perjuangan itulah, antara lain yang menyebabkan orang tidak lagi melihat PPP sebagai partai yang dapat dijadikan alat memperjuangkan nasib rakyat jelata yang ada di pinggiran kota, di daerah pesisir, dan mereka yang bekerja di sektor informal lainnya.

Kekosongan inilah yang berhasil dirumuskan oleh PKS dengan menyebut dirinya sebagai Partai Dakwah.   Karena itu jangan heran kalau kemudian PKS lebih banyak berada di masjid-masjid, di lokasi-lokasi  bencana, di kantor-kantor kaum muslim terdidik dan professional. Dengan ideologi partai dakwah itu pula kemudian PKS merumuskan dirinya sebagai partai yang bersih, peduli, dan professional. Selain itu, PKS juga sangat menfungsikan Dewan Syariahnya untuk pengambilan kebijakan politik PKS yang akan ditawarkan kepada partner kerja mereka. Bukan seperti PPP yang lebih suka berada di hotel-hotel, dan hanya memajang , Majelis Pertimbangan,  Pakar, dan Syariah sebagai asesoris  partai.

Dengan demikian, cukup jelas,  ideologi sangat sentral bagi kehidupan partai politik. Ideologi menjadi pengikat antara partai dengan anggota, dan dengan ikatan itu, ideologi berhak menuntut kesetiaan  (commited) anggotanya. Tanpa ideologi yang mampu mengikat kesetiaan anggotanya sebuah partai pasti akan ditinggalkan pendukungnnya. Dan itulah yang kini sedang dialami PPP.

Etalase yang buram
Medan perjuangan partai politik tidak semata-mata di parlemen dan pemerintahan. Area kemasyarakatan sebenarnya juga cukup potensial untuk dijadikan medan pengabdian. Bukankah banyak kaum nelayan kita yang butuh perhatian agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan? Bukankah cukup banyak petani tradisional kita begitu susah mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau? IBukankah banyak ibu-ibu yang menggantungkan kehidupannya dengan berjualan kue keliling kampong, tapi adakah PPP memberi mereka bantuan modal  dengan model grameen bank, misalnya?  Adakah dukungan politik dan kebijakan yang diberikan PPP bagi para pedang kaki lima, agar mereka biasa berdagang tanpa dikejar-kejar Satuan Polisi Pamong Praja, dan preman?

Apa yang mulai dilakukan oleh partai-partai lewat mobil ambulance gratis merupakan salah satu contoh betapa kerja-kerja kemanusiaan menjadi demikian penting. Ambulance gratis itu dapat menjadi entry point  untuk menggarap program ikutannya, seperti program reproduksi kesehatan bagi pemilih pemula, program cuci tangan pakai sabun, perbaikan sanitasi perumahan dan MCK penduduk. Sebagai lembaga politik, PPP tentu dapat menggandeng Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Tata Ruang dan Pemukiman, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat, dan bahkan dunia usaha. Mengenai anggaran, pastilah PPP tahu akan hal itu, karena wakilnya di DPR/D termasuk yang ikut merumuskan APBN/D.  Dengan kata lain, sepanjang masih banyak rakyat kita yang rentan pada persoalan sosial-ekonomi, maka kepedulian sebuah partai dapat menjadi etalase yang baik bagi partai tersebut yang hasilnya kelak sangat menguntungkan partai itu pada Pemilu berikutnya.

Tetapi, sekali lagi peluang emas itu tak pernah dimanfaatkan oleh PPP dalam 10 tahun terakhir ini. PPP hanya sibuk menjalankan rutinitasnya di DPR  lewat anggota fraksinya. Para anggoa DPR dari PPP itu, di hampir semua tingkatan, tak memperlihatkan sosok yang dapat dijadikan tauladan. Alih-alih menjadi politisi yang bermoral, tak sedikit  anggota PPP yang berurusan dengan aparat penegak hukum, dan kemudian terduduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa  perbuatan korupsi. Anggota PPP yang duduk di parlemen atau pemerintahan menjadi etalase yang buram sehinggaa rakyat tak bias berkaca pada PPP.

Sementara para pengurus PPP yang tak duduk di DPR/D juga kebingungan tak tahu mau mengerjakan apa, karena secara tradisional, menjadi pengurus partai sama dengan harus menjadi anggota DPR/D. Celakanya,  selama PPP berdiri anggapan itu tetap dipelihara, sehingga hal-hal dasar yang menjadi tugas utama partai tak pernah disentuh. Hal-hal dasar itu bukanlah sesuatu yang rumit, melainkan sesuatu yang menjadi bagian dari kerja partai politik, seperti fungsi pendidikan dan rekrutmen politik. Ketiadaan pendidikan dan rekrutmen politik itu telah menimbulkan -kekosongan- kepemimpinan di tubuh PPP. Partai ini tidak pernah mempersiapkan orangnya untuk menjadi pemimpin bangsa. Maka, ketika, faktor orang menjadi salah satu magnet untuk menarik massa, PPP ketiadan orang. Jika Partai Demokrat memiliki SBY, PDI-P punya Mega, PKS ada HNW, lalu, PPP siapa? Tidak ada!

Penutup

Wajah PPP sejak Pemilu 1999 memang lagi buram. Perolehan suara dari Pemilu ke Pemilu terus menurun. Dan Pemilu 2009 ini yang terparah sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia tertuama sejak 1971. Keburaman itu terjadi karena kesalahan PPP sendiri yang tak pernah membersihkan mukanya dari berbagai -debu- yang hinggap. Jika pada suatu masa ada bintang yang bersinar di tubuh PPP, sang bintang bukannya terus diasah agar semakin cemerlang, melainkan bagaimana caranya agar kader tersebut -dibunuh- sehingga tak lagi punya kesempatan berpartisipasi membangun PPP. Dulu ada Ridwan Saidi, Sri Bintang Pamungkas, Saleh Khalid, Hadimulyo – untuk menyebut beberapa orang – tapi mereka dibenam oleh oligarkhisme yang dipelihara oleh orang-orang tertentu di PPP.

Sekarang, siapa the rising star  di tubuh PPP? Tidak ada! Jika di Partai Demokrat ada Anas Urbaningrum yang diprediksi akan menjadi salah seorang pemimpin masa depan, di PKS ada sejumlah nama, seperti Mahfudz Siddik, di Gerindra terdapat Fadil Zon, di Partai Golkar mungkin lebih banyak lagi. Persoalan ini harus menjadi perhatian PPP ke depan, jika PPP ingin kembali dipilih umat. PPP harus berani keluar dari kepompong pandangan tradisional yang membuat PPP tak mampu outworld looking.  Mari bersiap menyongsong muktamar yang dipercepat untuk persiapan Pemilu 2014. Jadi, tak perlu menyalahkan siapa-siapa; cermin tak harus dibelah, jika yang buruk muka sendiri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: