Amburadulnya Ujian Nasional

April 29, 2009

Ketika kebijakan Ujian Nasional (UN) terus dilanjutkan, tentunya kita tidak bermaksud menentang, melainkan mengingatkan agar UN jangan dijadikan satu-satunya tolak ukur kualitas pendidikan di negeri ini, tetapi bolehlah sebagai salah satu metode evaluasi pembelajaran. Namun apa jadinya, jika hujan protes dianggap tak mampu membasahkan dan mengurungkan tekad. Sebab di samping mekanisme dan koordinasi yang diintensifikasi, tidak tanggung-tanggung pemerintah menganggarkan Rp. 438,61 miliar untuk prosesnya. Jumlah tersebut dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan UN tingkat SMP-SMA sederajat Rp296 miliar, Ujian Akhir Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar Rp59,5 miliar dan pemantauan tim independen sebesar Rp83 miliar. Kita bisa bayangkan betapa pemerintah menganggap UN adalah hal yang sangat serius. Pemerintah tetap bersikukuh menyelenggarakan UN yang dianggap sebagian guru dan siswa itu sebagai ‘pesta stres” tahunan. Siswa stres berupaya mendapatkan standar kelulusan minimal rata-rata 5,50, kepala sekolah dan guru stres mempersiapkan senjata dan amunisi yang tepat untuk mengantarkan siswa-siswanya ke gerbang kelulusan. Pelaksanaan UN di tingkat SLTA (SMA, SMK dan MA) 20-24 April lalu telah selesai digelar. Semua siswa peserta diibaratkan berburu nasib mujur dengan diawali perasaan waswas dan sedikit stres. Namun bagi siswa tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah, UN masih di de-pan mata dan harus siap dihadapi. Bercermin pada masa lalu, ada dua pertanyaan yang sangat fundamen menggeliat di benak kita; masihkah UN melahirkan kecurangan episode baru? Dan adakah perubahan yang signifikan tentang pelaksanaan UN tahun lalu dan tahun ini? Dua pertanyaan ini akan menstimulasi saraf intelektual kita untuk menilainya secara obyektif. Komunitas Air Mata Guru yang telah memelopori penguakan kebobrokan pelaksanaan UN tahun 2007 dan 2008 lalu, kini kembali mensinyalir banyaknya kasus kecurangan UN babak baru dengan modus yang lebih rapi lagi. Menurut tim investigasinya, banyak terlihat keanehan dalam pelaksanaan UN tahun ini; seperti kehadiran siswa di luar jam sekolah yaitu pukul 05.00 Wib atau tiga jam sebelum ujian berlangsung di kecamatan Medan Kota dan Medan Timur. Anehnya ketika ditanya alasan hadir pukul tersebut, siswa mengaku menunggu kunci jawaban dari gurunya (Kompas, 21/04/09). Indikasi kecurangan UN dapat dipastikan meluas, tidak hanya sekolah-sekolah di Medan tetapi juga di kabupaten seperti Sidikalang, Dairi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Simalungun dan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara. Modusnya memberikan kunci jawaban sebelum ujian berlangsung pada siswa. Modus ini tentu tindak lanjut pembocoran soal yang dilakukan oknum sebelum ujian digelar. Sindikat tersebut merupakan jaringan yang terdiri dari siswa, guru dan oknum dinas pendidikan. Kasus ini belum lagi kecurangan-kecurangan di daerah lain, seperti di Bengkulu, 16 kepala sekolah yang harus berhadapan dengan ranah hukum disebabkan membocorkan kunci jawaban pada hari pertama UN. Di Ambon, Pontianak, Bandung, dan kota-kota lain beredar kunci jawaban melalui pesan singkat seluler atau SMS (tvOne, 20/04/09). Apa jadinya kalau ragam kecurangan UN dianggap hal yang biasa-biasa saja. Mengapa harus terjadi dan bagaimana masih bisa terjadi? Padahal untuk Sumut, tidak tanggung-tanggung Prof. Syawal Gultom sang Koordinator UN sudah mengerahkan 1.282 orang yang menyebar di 30 kabupaten untuk mengawasi UN. Pengawas pun didatangkan dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga seperti Unimed, USU, Kopertis dan Kopertais, yang konon juga diberi kuasa eksekutor terhadap pelanggaran UN. Mengapa keamanan dan sportivitas UN masih kebablasan, padahal tidak tanggung-tanggung pula pengawasannya ekstra ketat. Polisi siap siaga, pengawas dari tim independen sigap dan pengawas dari kalangan guru pun cukup profesional. Apa yang salah? Penulis sangat setuju dengan pendapat Parlindungan Purba (anggota DPD Sumut) yang terus memprotes kebijakan UN yang terkesan terlalu memaksakan. Mendiknas seyogianya tidak hanya meminta persetujuan atau pendapat anggota dewan dalam menindaklanjuti pelaksanaan UN, tetapi sangat diharapkan menanyakan langsung kepada siswa dan guru sebagai subyeknya. Sebab jika pemaksaan ini terus dilanjutkan tanpa mengabaikan kecurangankecurangan yang terjadi, bisa dipastikan akan muncul kembali modus kecurangan yang dilakukan stakeholder tingkat sekolah demi nama baik. Arif Rachman, psikolog dan pengamat pendidikan pun kerap menegaskan bahwa guru dan sekolahlah yang semestinya berhak mengevaluasi dan menentukan kelulusan siswa seperti tahun-tahun sebelum dibelakukan standar kelulusan. Kebijakan UN memang dirasakan lebih berparadigma politik atau kekuasaan. Pemaksaan kebijakan UN, tanpa melihat peta kemampuan daerah dan sekolah, justru melahirkan upaya pemaksaan hasil dengan segala cara. Lebih jauh dengan model ini Tilaar (2008) menyebutnya sebagai imperialisme pendidikan dan kekuasaan yang merasuk dalam pendidikan. Sebab dampak dari kebijakan UN ini tidak hanya menjadi beban psikis bagi siswa tetapi bagi stakeholder lain seperti gubernur, bupati/walikota, kepala dinas, pemilik sekolah, kepala sekolah dan yang lebih menyakitkan bagi sang guru. Sebab biasanya guru menjadi kebakaran jenggot menghadapi tugas ambivalen yang harus mereka emban; menjadi pahlawan bagi siswa atau penghianat UN. Penutup UN tahun 2009, ternyata masih menyisakan babak lanjutan dari tahun lalu. Selama pemerintah masih memaksakan kehendaknya melaksanakan UN dengan pencapaian standar minimal nilai rata-rata kelulusan tanpa memperhatikan perbaikan sistem dan arah pendidikan, maka selama itu pula akan semakin banyak kecurangan yang dilakukan dengan modus yang lebih rapi bahkan profesional. Apa jadinya jika kepala sekolah dan guru menjadi pesakitan di bui disebabkan menjadi pahlawan bagi siswanya. Apa jadinya jika ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan UN dimulai tingkat dinas, rayon, kepala sekolah dan bahkan guru semakin tajam, sehingga perlu pengawalan ekstra ketat dari polisi dan pengawas. Kepala sekolah dan guru semakin ompong dan kehilangan taji. Ruang kemerdekaan bagi mereka semakin sempit. Apa jadinya jika siswa menjadi korban buruknya sistem dan buah kecurangan; penilaian objektivitas siswa pasti ternomorsekiankan. Tidak sedikit kita melihat banyak siswa yang sehari-harinya berprestasi dan berbudi pekerti akhirnya tidak lulus. Justru yang kerap mangkir, kurang berpekerti dan penuh masalah lulus dengan nilai yang cukup tinggi. Kenapa bisa ya? Kalau sudah begini apa arti prestasi bagi siswa dan apa arti peranan guru dalam mencerdaskan siswa? Sudah tepatkah target peningkatan kualitas yang diekspektasikan pemerintah dengan strategi perencanaan dan pelaksanaan yang cukup optimal. Ini sama saja ibarat ayam jago yang terus berlaga meski kehilangan taji.

One Response to “Amburadulnya Ujian Nasional”

  1. Akhmed Husien said

    UN PETAKA DUNIA PENDIDIKAN

    Pelaksanaan UN dari tahun ke tahun cendrung tidak banyak membawa perubahan kearah upaya perbaikan mutu baik secara gradual dan simultan atau step by step. Yang mencuat kepermukaan hanya upaya untuk melakukan identifikasi berbagai bentuk dan modus kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya baik sebelum dan selama UN berlangsung. Dari awal UN dilaksanakan pada tahun pelajaran 2003/2004 sampai sekarang tahun pelajaran 2009/2010 pemerintah seharusnya sudah bisa untuk memetakan kualitas pendidikan di tanah air dengan segala bentuk plus minusnya bukan sibuk menginventarisir bentuk kecurangan yang terjadi.
    Timbulnya kecurangan merupakan bentuk aksi dari reaksi hegemoni pemerintah yang melabrak berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku, baik UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Guru. Kecurangan merupakan bentuk distrus dan buah kekecewaan penyelenggara pendidikan baik ditingkat sekolah, dinas pendidikan dan atau pemerintah daerah terhadap sistem yang berlaku sekarang ini. Korban dari sistem yang berlaku terjadi secara sistematis, masiv, dan pelanggaran terhadap HAM warga negaranya sendiri.
    Kita sering hanya bisa menuding dan memvonis salah pada orang yang melakukan kecurangan tapi tidak pernah melakukan analisis yang mendalam dan komprehensip serta runtun, apa dan kenapa orang tetap melakukan kecurangan dalam hajat nasional yang bernama UN. Lebih baik kita melakukan penelitian dan mencari akar permasyalahan yang sesunggunya terjadi selama UN ini dilaksanakan dan mengapa masyalah selalu timbul dan terulang setiap tahun. Silakan menguak berbagai bentuk dan modus operandi kecurangan UN, tetapi pernahkah mengkaji mengapa bencana ini selalu terjadi ? Dan apa yang salah dan harus diperbaiki ?.
    Mencari kesalahan orang lain (baca-sekolah) dalam melaksanakan UN sangat mudah dan modus operandi kecurangan UN ini hampir tidak ada yang baru dan merata diseluruh wilayah bahkan di jakarta sekalipun tidak striel dari praktek-praktek yang dikategorikan illegal, bayangkan dengan sekolah didaerah terpencil dan pelosok yang sulit terjangkau baik dengan transportasi laut atau darat bahkan dengan sarana dan prasarana sekolah yang serba kekurangan.
    Sebagai pemerhati pendidikan, saya sering bicara perlu dan pentingnya menata ulang dan melakukan regulasi dan revisi menyeluruh perangkat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur masyalah UN ini dan mengembalikan urusan teknis UN kedaerah agar senapas dengan UU Otonomi yang berlaku selama ini dan tidak serba sentralistik.
    Kisruh UN dapat dikurangi apabila pemerintah dan DPR dalam hal ini komisi X mau mendengerkan berbagai bentuk keluhan (mungkin) frustasi dan stres yang dihadapi pihak sekolah, peserta didik, orang tua murid, dan stakeholders yang menjadi ” korban ” dari sistem yang berlaku selama ini yang dinilai kontra produktif dalam upaya membangun karakter bangsa yang cerdas, bermoral, mandiri, santun, berkeribadian mulia, dan punya integritas tinggi.
    Kita semua punya kewajiban untuk meluruskan dan menata ulang teknis operasional UN yang tidak sedikit menghabiskan anggaran APBN dan APBD kita yang berasal dari uang rakyat tapi ironis dan memilukan justru rakyat sendiri yang menjadi korban dari sistem yang berlaku selama ini.
    Kedepan pemerintah perlu mempertimbangkan pelaksanaan UN secara regional/wilayah, karena terlihat tajamnya disparitas dan ketimpangan mutu pendidikan antar daerah, kota dan desa, serta dikota dan daerah pinggiran. Bukankah mutu dan kualitas pendidikan itu lebih diketahui oleh orang daerah dibandingkan pusat ?.
    Silakan pemerintah pusat mengatur regulasi bidang pendidikan termasuk UN tapi teknis pelaksanaan serahkan kedaerah.
    Mari kita tunggu arah dan perbaikan kebijakan UN yang lebih manusiawi dan mampu memberikan angin segar tanpa mengurangi upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang sesuai dengan harapan kita.
    Teman penulis berkelakar, UN Jujur proyek menghilang. Ya untuk apalagi pengawasan yang berlapis-lapis sampai melibatkan aparat keamanan bila kejujuran sudah bisa ditegakkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: