CITRA DPR SEMAKIN RUSAK

March 13, 2009

Pemilu legislatif tinggal 35 hari lagi, namun anggota dewannya masih tetap melakukan korupsi. Hal itu terbukti kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan anggota DPR dari Fraksi PAN Abdul Hadi Djamal sebagai tersangka kasus suap setelah tertangkap tangan pada Senin (2/3) malam.

Dari tangan Abdul Hadi Djamal, penyidik KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai 90 ribu dolar AS dan 54,5 juta rupiah. Awalnya, ungkap Ketua KPK Antasari Azhar, KPK menangkap Abdul Hadi Djamal dan Darmawati di perempatan Jl Sudirman – Jl Casablanka sekitar pukul 22.30 WIB dengan barang bukti uang yang diduga hasil suap.

Dari penangkapan di perempatan jalan protokol itu, KPK lalu menangkap Hontjo Kurniawan di salah satu apartemen di Jakarta Barat. Hontjo adalah Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bhakti. Suap itu dilakukan untuk proyek pembangunan dermaga dan pelabuhan di wilayah Indonesia Timur. Selain Abdul Hadi Djamal dan Hontjo Kurniawan KPK juga telah menetapkan satu tersangka lain yakni Darmawati (Staf Tata Usaha Direktorat Hubungan Laut Departemen Perhubungan).

Memalukan! Sungguh keterlaluan perbuatan yang dilakukan anggota DPR dari Fraksi PAN. Selagi pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi, Abdul Hadi Djamal masih nekat melakukan perbuatan melanggar hukum, norma dan agama itu. Sudah pasti, tersangka Abdul Hadi Djamal tidak sendirian. Bisa saja ia hanya sebagai “pasukan gegana”sebagaimana kasus suap anggota DPR sebelumnya, di mana Al-Amin, Bulyan, Yusuf Faisal dll maju sebagai penghubung langsung sehingga sebenarnya cukup banyak anggota mereka yang terlibat, namun tidak berhubungan langsung dengan sang toke (penyuap) dan perantaranya. Jaringan yang terima bersih, tidak menerima langsung, tidak punya tanda terima biasanya bisa lepas dari jerat hukum, namun publik tahu siapa sebenarnya anggota DPR itu.

Perbuatan Abdul Hadi Djamal jelas mencoreng citra DPR sehingga semakin rusak saja kredibilitas lembaga terhormat itu di mata publik. Apalagi citra partainya. Dikhawatirkan PAN sulit mempertahankan perolehan suaranya dalam pemilu 9 April nanti, sedangkan dampak secara keseluruhan juga bisa berimbas pada jumlah pemilih yang berkurang, sebaliknya jumlah Golput meningkat, karena masyarakat apatis dan muak dengan tingkah laku sejumlah anggota DPR/DPRD yang hanya mementingkan diri pribadi dan golongan. Bukan memikirkan kepentingan rakyat. Apalagi sebelumnya sudah cukup banyak anggota DPR maupun mantan anggota DPR yang juga ditangkap KPK dan sebagian besar sudah dihukum Pengadilan Tipikor.

Kita mencatat, KPK sebelumnya menahan dan kini dalam proses pengadilan tersangka Yusuf Emir Faisal terkait kasus fungsi hutan Tanjung Api-api. KPK juga menangkap basah anggota Komisi I DPR Bulyan Royan. Politisi PBR itu diduga terlibat kasus suap pengadaan kapal patroli di Departemen Perhubungan. Bulyan sudah dituntut 8 tahun penjara.

Jauh sebelumnya, KPK sudah menciduk Saleh Djasit dari Fraksi Partai Golkar. Saleh diduga terlibat korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran saat menjabat sebagai Gubernur Riau. Dia ditahan sejak 19 Maret. Akhirnya Saleh divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sedangkan anggota Fraksi PPP Al Amin Nasution adalah politisi kedua yang diciduk KPK. Anggota Komisi IV DPR ini tertangkap tangan menerima suap sebesar Rp 3 miliar terkait alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, 8 April. Suami pedangdut Kristina itu divonis 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta.

Setelah Al Amin, giliran politisi Golkar Hamka Yandhu yang ditangkap KPK. Hamka ditahan KPK sejak 17 April 2008 karena tersangkut kasus aliran dana BI ke DPR sejumlah Rp 31 miliar. Hamka akhirnya divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Wakil rakyat keempat yang ditahan adalah anggota Fraksi Partai Demokrat Sarjan Taher. Sarjan ditahan pada 2 Mei 2008 karena diduga terlibat korupsi alih fungsi hutan bakau (mangrove) di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Pengadilan Tipikor akhirnya menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

KPK juga telah menahan 2 mantan anggota DPR yakni anggota Fraksi Partai Golkar periode 1999-2004 Antony Zeidra Abidin dan anggota Fraksi Reformasi 1999-2004 Noor Adenan Razak. Antony ditahan berbarengan dengan Hamka Yandhu karena terkait dugaan korupsi aliran dana BI ke DPR. Anthony divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Sementara Noor Adenan yang merupakan politisi PAN itu telah divonis Pengadilan Tipikor 3 tahun penjara pada 8 Mei 2008 karena menerima suap Rp 1,5 miliar dalam proyek pembangunan Pusdiklat Bapeten.

Justru itu, kita patut mengacungkan jempol buat KPK. Meskipun Abdul Hadi Djamal sudah berusaha mengelak dan melakukan transaksi suapnya di perempatan jalan, namun KPK mampu mengendusnya. Ke depan modusnya pasti berubah dan KPK harus mengantisipasi, termasuk para koruptor tidak lagi menggunakan telefon karena mudah disadap KPK.

Kita pun berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan cara selektif. Jangan pilih Caleg yang menggunakan uang korupsi, hanya tebar pesona, pintar janji dan orasi, namun “track record”nya memalukan, termasuk politisi busuk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: