“Pemilu & Konsolidasi Demokrasi” terbit Hari ini di Harian Waspada Medan, Jum’at 21 Juli 2017 semoga bermanfaat bagi para pembaca
*Oleh: Hasrul Harahap
Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pillhannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dalam sejarah Pemilu Presiden langsung, Mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih dua kali yakni pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dengan perolehan 60,8 persen jumlah suara. Pertama, Partai Demokrat gagal mempertahankan suara yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat meraup 20,81 persen suara, melonjak 13,36 persen dari 7,45 persen suara yang diperolehnya pada Pemilu 2004. Namun, pada Pileg 2014, perolehan suara partai demokrat anjlok lebih dari 10 persen menjadi 10,19 persen. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan perolehan suara Partai Demokrat merosot drastis. Selain kasus rasuah yang menerpa beberapa kader Partai Demokrat, anjloknya perolehan suara juga mengindikasikan ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaliknya, meningkatnya perolehan suara partai Gerindra karena rakyat menganggap mampu memberi solusi alternatif bagi perbaikan bangsa. Penurunan perolehan suara bukan hanya dialami Partai Demokrat saja, tetapi juga PKS dan PBB. Namun, persentase penurunan suara kedua partai bernafaskan Islam tersebut tidak lebih dari 1,5 persen. Sebagai contoh, PKS pada Pemilu 2009 memperoleh 7,89 persen suara, sedangkan pada Pemilu 2014 turun 1,1 persen menjadi 6,79 persen. Sementara PBB hanya turun 0,33 persen dari 1,79 persen pada Pemilu 2009 menjadi 1,46 persen pada Pemilu 2014. Penurunan suara PKS sebesar 1,1 persen kemungkinan besar diakibatkan oleh kabar “miring” akan sepak-terjang partai itu, khususnya terkait dengan kasus impor daging sapi. Walaupun demikian, secara keseluruhan PKS tampak stabil pada kisaran angka 6-7 persen yang merupakan captive voters partai berlambang bulan sabit dan padi itu. Sepanjang pemilihan umum era Reformasi, PKS memang selalu bertahan di angka 6-7 persen. Pada Pemilu 2004, PKS memperoleh 7,34 persen. Lima tahun kemudian 7,89 persen dan pada Pemilu 2014 memperoleh 6,79 persen. Sementara itu, turunnya persentase suara PBB disebabkan oleh tidak adanya pemilih setia dan simpatisan partai berlambang bulan dan bintang selain pemilih saat ini. Dengan keadaan seperti itu, dan jika hendak mengikuti kontestasi Pemilu 2019, perolehan suara PBB setidaknya berkisar di angka 1-1,5 persen saja. Kedua, banyak partai politik peserta Pileg 2014 memperoleh suara lebih tinggi dibanding pemilu lima tahun sebelumnya. Mereka adalah Partai Gerindra yang naik 7,35 persen dari 4,46 persen pada Pemilu 2009 menjadi 11,81 persen pada Pileg 2014; PDIP naik 4,94 persen dari 14,01 persen menjadi 18,95 persen; PKB naik 4,09 persen dari 4,95 persen menjadi 9,04 persen; PAN naik 1,54 persen dari 6,03 persen menjadi 7,57 persen; PPP naik 1,2 persen dari 5,33 persen menjadi 6,53 persen; Partai Hanura naik 1,49 persen dari 3,77 persen menjadi 5,26 persen; Partai Golkar naik 0,30 persen dari 14,45 persen menjadi 14,75 persen; dan PKPI naik 0,01 persen dari 0,90 persen menjadi 0,91 persen (lihat, Tabel 3). Kenaikan yang signifikan terjadi pada Partai Gerindra, PDI-P dan PKB. Meningkatnya perolehan suara Gerindra yang sangat besar dapat dikatakan karena “faktor” Prabowo Subianto dan bergeraknya mesin partai dari pusat hingga ranting. Sebagian besar rakyat Indonesia agaknya merindukan seorang pemimpin yang tegas dan mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan politik.
Pemilu Pasca Reformasi
Sejak memasuki Era Reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah menyelenggarakan secara periodik tiga kali pemilihan umum (Pemilu), yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, 2014 dan Pemilu 2019. Pemilu 2019 akan menjadi Pemilu kelima dalam Era Reformasi di Indonesia. Dalam perspektif demokrasi elektoral, Indonesia telah mampu melewati apa yang dalam studi demokrasi disebut the two-turnover test. Istilah ini merujuk pada kemampuan negara melewati fase transisi demokrasi menuju fase konsolidasi demokrasi berdasarkan keberhasilan menyelenggarakan dua kali Pemilu sejak berakhirnya era kekuasaan orde baru. Pemilu serentak yang kelima nanti merupakan momentum bagi Indonesia memantapkan konsolidasi demokrasi. Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu tentu tidak dapat seketika disimpulkan Indonesia telah berhasil mewujudkan demokrasi substantif, meskipun demokrasi elektoral adalah prasyarat dan bagian esensial bagi demokrasi substantif. Demokrasi elektoral (demokrasi minimalis) dan demokrasi substantif (demokrasi maksimalis) mengandung makna dan memiliki ukuran berbeda. Jika realisasi demokrasi elektoral diukur hanya sebatas Pemilu yang bebas, kompetitif, dan demokratis, maka realisasi demokrasi substantif mensyaratkan lebih daripada sekadar penyelenggaraan Pemilu. Demokrasi substantif mencakup aspek yang luas, mulai dari adanya kebebasan sipil dan politik, jaminan hak-hak asasi manusia, hingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Menurut laporan penilaian praktik demokrasi di dunia yang dirilis oleh Freedom House, lembaga independen terkemuka dari Amerika Serikat yang melakukan riset dan advokasi demokrasi, berjudul Countries at the Crossroads, kualitas demokrasi Indonesia menurun dan masuk dalam kelompok negara di persimpangan jalan. Penilaian ini didasarkan atas beberapa indikator, yaitu perlindungan terhadap kaum minoritas, jaminan keamanan bagi jurnalis melaksanakan tugasnya, dominasi kepemilikan media oleh segelintir elite, dan keseriusan pemberantasan korupsi. Indonesia mendapat nilai rendah terkait dengan indikator tersebut.5 Demokrasi substantif Indonesia akan tampak semakin problematik jika variabel potret kehidupan partai politik Indonesia juga dimasukkan di dalamnya. Artinya, Indonesia memang masih harus serius bekerja keras untuk mencapai demokrasi substantif.
Pilihan Demokrasi
Demokrasi telah menjadi arus besar yang melanda dunia sehingga kini dianggap sebagai sistem yang paling populer dan dianggap terbaik dalam mengatur hubungan antara rakyat dengan penguasa. Secara massif konstitusi bangsa-bangsa di dunia telah memberi tempat bagi demokrasi sebagai sistem utamanya. Namun pada prakteknya, negara-negara yang mengaku menganut sistem demokrasi seringkali hanya nilai nominalnya saja yang demokrasi. Dalam banyak kasus, demokrasi tampil hanya sebagai formalitas atau hanya sebagai dokumen pendirian negara dan cita-cita pendiri bangsa. Pada negara-negara seperti ini, kenyataannya, rakyat ditempatkan hanya sebagai alat penguat legitimasi. Menurut Huntington, negara-negara yang menyatakan demokratis telah berubah dari waktu ke waktu antara lain dengan mencampurkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai lain seperti totaliterisme dan otoriterisme yang boleh jadi menghapus sedikit demi sedikit nilai-nilai demokrasinya. Pada kasus rezim yang mengalami kemerosotan demokrasi yang lebih lunak, negara-negara demokrasi tersebut melakukan pembatasan-pembatasan secara ketat prosedur-prosedur demokrasi yang terdapat di negara tersebut. Pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang dianggap sebagai salah satu prosedur demokrasi yang penting, bahkan dianggap paling penting, ternyata merupakan sasaran utama bagi para rezim non-demokratis untuk melakukan perekayasaan guna melanjutkan kekuasaannya. Pemilihan umum untuk mendapatkan pemimpin utama dan wakil rakyat sebagai esensi demokrasi justru menjadi salah satu titik utama kemorosotan demokrasi yang sering terjadi. Salah satu alasan penting untuk menjelaskan popularitas demokrasi adalah karena demokrasi telah menjadikan rakyat sebagai pusat dalam proses pemerintahan. Demokrasi meletakkan rakyat bukan sebagai subyek yang didikte oleh sesuatu di luar dirinya, melainkan bersama-sama dengan penguasa turut ke dalam proses pemerintahan tersebut. Hal itu tergambar dalam defenisi Abraham Lincoln tentang demokrasi yaitu “….that government of the people, by the people and for the people…”. Para ahli yang memandang demokrasi dari sudut prosedur, secara konkret menjelaskan implementasi pelibatan rakyat dalam demokrasi dilakukan melalui cara pengelolaan suara rakyat dalam pengambilan putusan publik. Joseph Schumpeter, seorang perintis konsep demokrasi prosedural, secara khusus memberikan penekanan bahwa demokrasi seharusnya memang sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Dalam negara yang menganut demokrasi, berdkonsolidasi-demokrasiasar konsep demokrasi prosedural, rakyat menentukan pemerintahan dan para pejabat utama pemerintahan dipilih melalui pemilihan yang kompetitif yang dapat diikuti oleh penduduk. Samuel Huntington menjelaskan operasionalisasi dari konsep demokrasi prosedural dengan menyebut pemilihan umum sebagai bentuk prosedur demokrasi. Menurutnya pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala merupakan indikator utama demokrasi dalam sebuah rezim. Robert Dahl, juga menyebut pemilihan umum yang bebas dan adil sebagai syarat berjalannya demokrasi. Pemilihan pemimpin dan wakil rakyat memang dianggap sebagai bentuk partisipasi yang terukur dan dinilai paling tua serta terus dianggap tetap tidak boleh dihilangkan. Bahkan pemilihan pemimpin dengan melibatkan rakyat ini dianggap bukan saja sebagai instrumen demokrasi, keberadaan pemilu telah membuat para pembuat kebijakan menaruh perhatian serius terhadap warga negara. Melalui keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin, dapat dianggap rakyat terlibat dalam pembentukan kebijakan karena rakyat menentukan siapa yang yang berhak membuat kebijakan. Begitu pentingnya pemilihan umum dalam suatu negara yang menganut demokrasi, telah menyebabkan pemilihan umum dijadikan dasar untuk menentukan keberadaan demokrasi di suatu negara.
*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II dan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI
Advertisements

DEMOKRASI DAN PEMILU

April 16, 2018

Terbit Hari ini di Harian Waspada Medan Rabu 16/08/2017
Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) yang terjadwal dan berkala. Oleh karenanya, tanpa terselenggaranya Pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian pula, agar sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya Pemilu, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas dan transparan. Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR, DPD atau DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara dan pembagian kursi. Pada hakikatnya, Pemilu merupakan realisasi fungsi rekruitmen politik yang seharusnya ada dalam sistem yang demokratis. Sehingga secara teoritis, pada sebuah sistem Pemilu biasanya berisikan pola pemberian suara, yang memberikan kemungkinan bagi pemilih untuk menentukan preferensinya, memilih partai atau individu yang menjadi calon dalam Pemilu. Dari penetapan pola pemberian suara akan menentukan mandat dari sipemilih kepada yang dipilih, sehingga akan muncul preferensi pemilihan apakah pada partai atau pada individu yang mencalonkan. Sementara untuk merealisasikan fungsi rekruitmen politik yang biasanya terutama dalam aturan main Pemilu seperti pembagian daerah pemilihan, pola kampanye, cara pemberian dan penghitungan suara akan menentukan kecenderungan dari sebuah sistem Pemilu. Sistem Pemilu seperti yang kita ketahui digeneralisasikan menjadi dua bagian yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Perbedaan sistem distrik dan proporsional terletak pada perbedaan prinsip pola rekruitmen untuk pembentukan perwakilan di parlemen dengan mengabaikan kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah suara total dan mandat yang diterima wakil partai untuk duduk di parlemen. Sistem proporsional lebih mengutamakan perimbangan perolehan suara dalam Pemilu dan mandat yang diterima oleh partai untuk duduk di parlemen.
Substansi Demokrasi
Menurut Antony Gidden, demokrasi pada intinya adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukanlah raja atau bangsawan. Di Indonesia sendiri, demokrasi bagi sebagian kalangan dipersepsikan secara beragam. Sebagian kalangan memaknai demokrasi sebagai suatu keniscayaan sejarah, ada juga yang menolak konsep demokrasi karena hal tersebut beraroma westernisasi. Walaupun konsep demokrasi adalah konsep barat namun konsep-konsep kunci bahasa politik bangsa kita sebenarnya sarat dengan muatan demokratis. Konsep seperti musyawarah-mufakat, kedaulatan rakyat adalah merupakan isyarat tertanamnya sebuah demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Nurcholis Madjid (Cak Nur) bahwa demokrasi Indonesia adalah penerapan ide-ide demokrasi sejagat (universal) sesuai kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya. Montesquie dalam “The Spirit of the Laws”, mengatakan bahwa “demokrasi berhutang banyak atas moral kekuasaannya terhadap pandangan yang lebih tinggi yang mengurangi kebebasan suatu pandangan dimana masyarakat datang secara bersamasama, mengutamakan kepentingan bersama dan menyelesaikan sesuatu dengan cara bersama-sama secara baik”. Lebih lanjut dikatakan bahwa nilai universal kesederajatan telah menjadi ciri yang substantif dari hakikat demokrasi itu sendiri. Agar tidak lagi mengalami kegagalan dalam berdemokrasi maka para penyokong demokrasi harus segera bersatu, bersatu dalam pemahaman, bersatu dalam menentukan arah dan kebijakan, bersatu dalam memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari substansi demokrasi, bersatu dalam memenuhi hakhak publik, bersatu bahwa hanya dengan pemahaman yang utuh terhadap arti dan hakikat demokrasi maka kesejahteraan secara hakiki dapat dinikmati oleh masyarakat. Apabila demokrasi mengalami kegagalan, maka hanya ada satu obatnya, yaitu membuatnya lebih demokratis. Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model yang tepat untuk mengelola kehidupan kenegaraan. Walaupun demokrasi bukan satu-satunya model yang paling sempurna untuk mengatur peri kehidupan manusia, namun sejarah menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak, suatu pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi, se hingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Peran pemilu sebagai instrumen menegakkan kedaulatan rakyat (demokrasi), dengan asas penyelenggaraan langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), dalam pelaksanaannya tidak hanya ditentukan oleh proses pelaksanaan pemilu (electoral process), tetapi juga dipengaruhi oleh sistem pemilu (electoral system) itu sendiri.
Putusan MK
Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah, namun berdasar putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya “Pemilihan Umum Nasional Serentak” atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. Putusan ini menarik dan sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi dan satu-satunya lembaga penafsir konstitusi memiliki kewenangan untuk menata sistem ketatanegaraan dan demokratisasi yang mengarah pada idealisasi sistem pemilu di Indonesia melalui pengujian undang-undang. Perkembangan demokratisasi di Indonesia pasca reformasi memang telah melaju kencang, misalnya Pilpres langsung. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik sehingga dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.
Penutup
Dengan demikian penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Mahkamah Konstitusi bertujuan menata sistem pemilu lebih baik dan mampu melahirkan presiden dan wakil presiden yang berkualitas, serta mampu menyelesaian persoalan bangsa dan negara. Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif (Pemilu tidak serentak) telah menyebabkan sistem pemilu dan sistem pemerintahan presidensiil keluar dari rel konstitusi, sehingga untuk mengembalikan hal tersebut pada sistem yang benar menurut konstitusi harus dengan membatalkan beberapa ketentuan Pasal dalam UU Pilpres yang mengatur hal tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Artinya pemilu yang tidak serentak menurut UU Pilpres tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Wacana Penambahan Kursi DPR

January 24, 2018

Terbit di Harian Waspada Medan Hari ini Senin 08 Mei 2017
*Oleh: Hasrul Harahap
Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan perangkat sistem pemilu yang terpenting dan sering kali menjadi persoalan. Penetapan daerah pemilihan berpengaruh langsung terhadap satu sistem pemilu, hubungan antara jumlah penduduk/suara dengan kursi, jumlah wakil rakyat yang pantas mewakili satu dapil dan peluang satu partai politik untuk memperoleh kursi. Lewat daerah pemilihan bisa pula diarahkan dan dikendalikan pembagian representasi politik, keterwakilan perempuan, sistem kepartaian, efektivitas pemerintahan, politik uanga (money politics) dan sebagainya. Maka, daerah pemilihan selayaknya menjadi bahan perdebatan penting dalam perumusan atau pembahasa Rancangan Undang-Undang Pemilu. Wacana penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat bergulir seiring dilakukannya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Kursi anggota DPR yang kini berjumlah 560 dirasa sejumlah fraksi belum proporsional. Salah satu arguemntasinya, adalah karena adanya daerah pemekaran baru sehingga perlu ada penataan ulang kursi daerah pemilihan. Sejauh ini, belum ada fraksi-fraksi di DPR RI yang secara tegas dan resmi mengusulkan jumlah penambahan kursi didaerah pemilihan yang patut untuk ditambahkan. Pemekaran daerah menjadi salah satu alasan mengapa wacana kursi di DPR ditambah, salah satunya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi baru. Dasar penambahan kursi diatas dilakukakan karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, disebutkan bahwa provinsi baru selalu mendapat minimal 3 kursi dan di undang-undang terebut juga menjelaskan bahwa jumlah kursi DPR yang diterima setiap provinsi tidak boleh berkurang dari pemilu sebelumnya. Sebelumnya pansus RUU Pemilu mewacanakan akan menambah kursi minimal 10 kursi dan maksimal 20 kursi dan ini perlu dipikirkan kembali mana daerah pemilihan yang perlu ditambah kursi perwakilannya atas pertimbangan proporsionalitas. Perkembangan yang ada didalam rapat Pansus RUU Pemilu, alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) yang dipakai selama ini hanya didasarkan pada jumlah penduduk. Luas wilayah dan kondisi geografis tidak diperhitungkan. Pansus RUU Pemilu ingin mengubah sistem itu. Berdasarkan hasil pembahasan di Pansus, kemudian disepakati adanya kemungkinan penambahan jumlah 19 kursi secara maksimal setelah memperhitungkan luasan geografis dan munculnya beberapa daerah pemakaran baru. Mau tidak mau harus ada penambahan kursi. Informasi yang berkembang di Rapat Pansus menyepakati penambahan 19 kursi. Selanjutnya, dalam penambahan kursi tersebut Pansus juga akan melakukan penataan alokasi kursi DPR. Hak suatu dapil yang sebelumnya terambil oleh dapil lain akan dikembalikan. Nantinya, per dapil akan dipatok minimal 3 kursi dan maksimal 10 kursi.
Penyederhanaan Partai
Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Mariam Budiardjo). Sesuai dengan isi pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil-wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Sistem multi partai dianut karena keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang di dalamnya terdapat perbedaan ras, agama, atau suku bangsa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia. Pertama, menaikkan syarat electoral threshold. Cara ini dilakukan melalui pengaturan persyaratan yang lebih berat bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Hal ini diperlukan supaya partai politik yang menjadi peserta pemilu benar-benar merupakan partai yang sudah siap dan mapan serta mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Kedua, menaikkan parliamentary threshold. Penerapan parliamentary threshold memang tidak otomatis mengurangi atau membatasi jumlah partai politik yang akan ikut pemilihan umum secara langsung dan instan, semakin tinggi angka parliamentary threshold, maka akan semakin berkurang kesempatan bagi partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen (DPR). Dan ketiga, memberlakukan sistem pemilu distrik. Pemberlakuan sistem pemilu distrik sangat urgen. Sistem distrik akan berpeluang menciptakan sistem dua partai atau setidaknya sistem multipartai sederhana sedangkan sistem proporsional akan kondusif menciptakan sistem banyak partai (multipartai) seperti yang terjadi saat ini. Rekayasa penyederhanaan partai politik tidak seharusnya hanya didasarkan pada peningkatan ambang batas di Parlemen. Apalagi dipastikan upaya untuk meningkatkan ambang batas akan alot dalam pembicaraan di DPR. Terdapat beberapa variabel yang biasanya digunakan dalam memproyeksi potensi penyederhanaan sistem kepartaian dibanyak negara. Variabel ini saling terkait satu dengan yang lain, antara lain; faktor keserentakan pelaksanaan pemilu, penetapan besaran ambang batas (electoral threshold), dan indeks jumlah efektif partai politik di parlemen. Langkah ini dapat ditempuh melalui koalisi atau gabungan parpol, threshold pada saat pemilu, besaran daerah pemilihan (jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan) dan cara perhitungan (metoda kuota atau divisor). Instrumen lain adalah pemisahan pemilu DPR nasional dengan daerah. Partai politik kecil, dapat saja hanya mengikuti pemilu di daerah, jika suatu saat membesar ikut pemilu nasional. Beberapa referensi yang dapat kita lihat adalah sistem presidensialisme di Amerika Latin. Di Negara tersebut penyelenggaraan pemilu DPR nasional dengan pemilihan presiden dilakukan secara serentak terpisah dari pemilu legislatif daerah dan pilkada.
Besaran Daerah Pemilihan
Wacana alokasi kursi DPR RI ke setiap provinsi dan kemudian dibagikan ke setiap daerah pemilihan (dapil) menjadi satu prasyarat penting untuk menjawab kepentingan politik penduduk yang harus diwakili di lembaga legislatif. Hak untuk mendapatkan keterwakilan kursi DPR secara setara oleh setiap warga negara, merupakan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemilu sebagai sarana untuk membentuk tertib hukum dan pemerintahan, maka prinsip kesetaraan yang menjadi hak setiap warga negara tanpa terkecuali, hendaknya diwujudkan dalam juga dalam hak keterwakilan dengan mengedepankan prinsip non diskriminatif. Konteks keterwakilan dalam Alokasi Kursi DPR RI ke setiap provinsi berdasarkan prinsip kesetaraan/non diskriminatif harusnya menjadi isu yang mengedepan dan memiliki prioritas untuk terlebih dahulu mendapatkan pembahasan. Hal ini penting untuk dipahami, karena sebaik apapun sistem pemilu yang dipilih dan diterapkan, hasilnya tetap akan menciderai hak keterwakilan warga negara sebagaimana konstitusi mengamanatkannya. Besaran Daerah Pemilihan adalah jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan. Selama ini besaran daerah pemilihan DPR adalah 3-10 kursi, sedangkan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah 3- 12. Apabila ditambah besaran daerah pemilihan DPD 4 kursi setiap provinsi, maka pada Pemilu 2014 dengan 12 partai politik peserta pemilu, untuk memilih 1 anggota DPR, 1 anggota DPD, 1 anggota DPRD Provinsi dan 1 anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilih menghadapi paling sedikit 128 calon dan paling banyak 452. Dalam situasi demikian, maka pemilih sulit bersikap rasional dalam memberikan suara. Pada titik inilah uang menjadi katalisator karena pemilih ingin mengenali calon dan calon ingin dipilih pemilih. Untuk mengurangi jumlah calon dalam setiap daerah pemilihan, idealnya mengurangi besaran daerah pemilihan DPR 3-10 kursi dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 3-12 kursi, menjadi 3-6 kursi. Selanjutnya, isu krusial yang dibahas di Pansus RUU Pemilu yang belum putus hingga sekarang diantaranya adalah metode Pencalonan Dalam sistem pemilu proposional daftar terbuka, daftar calon yang diajukan partai politik lazimnya disusun berdasarkan abjad atau hasil undian. Nomor urut dihindari karena itu menunjukkan adanya preferensi partai politik. Sistem ini memang menempatkan partai politik sebatas mengajukan nama-nama calon untuk dipilih para pemilih. Kemudian, Formula Pengparipurnahitungan Suara Pasal 394 ayat 2 dan 3 RUU Penyelenggaraan Pemilu yang diusulkan oleh pemerintah menyebutkan metode konversi suara menjadi kursi dilakukan dengan pembagi pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya. Formula ini di kenal dengan istilah sainte lagu modifikasi. Dampak dari penerapan formula ini ialah menguntungkan partai politik besar dan meningkatkan disproposionalitas suara. Padahal sistem pemilu Indonesia adalah proposional yang seharusnya mengedepankan proposionalitas hasil hitung suara menjadi kursi. Formula penghitungan suara Divisor Saint Lague dengan bilang pembagi pemilih yang sudah ditentukan besarannya yakni 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Cenderung mampu mengkondisikan sistem kepartaian multipartai sederhana dan menciptakan keadilan perolahan kursi 13 partai besar maupun partai kecil sesuai dengan perolehan suara yang didapatkan.
*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Tulisan Hari ini di Harian Waspada Medan Jum’at 27 Januari 2017
presidensial
*Oleh: Hasrul Harahap
Salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah rule of law adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang bebas. Demikian dirumuskan oleh International Comission of Jurist dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965. Selanjutnya dirumuskan pula definisi tentang suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana warga negara melaksanakan hak yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih mereka dan bertanggungjawab kepada mereka melalui pemilihan-pemilihan yang bebas. Demokrasi mempercayai bahwa pemilu memainkan peranan vital untuk menentukan masa depan bangsa. Sebagaimana transisi demokrasi, pemilihan umum dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan prakondisi yang spesifik. Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum ada empat yaitu: Pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, Kedua, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, Ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan Keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sistem pemilu yang dilaksanakan di negara Indonesia adalah sistem pemilu yang bersifat kepartaian, seperti dapat kita lihat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, selain itu Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Partai politik memiliki posisi yang dominan dalam proses rekrutmen untuk pengisian jabatan-jabatan politik. Sejak masa perjuangan merebut kemerdekaan, masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, hingga saat ini, sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan organisasi dan/atau partai politik. Terlepas dari pilihan ideologis dan sikap moral partai politik maupun individu yang terlibat di dalamnya, keberadaan partai politik pada setiap era kehidupan bangsa-negara Indonesia menunjukkan posisi strategis dan peran penting partai politik bagi kemajuan bangsa dan negara. Keberadaan partai politik tertentu yang tidak sejalan dengan cita-cita bangsa dan negara dalam lintasan panjang sejarah bangsa Indonesia, tidak lantas berarti partai politik sebagai entitas organisasi politik menjadi tidak penting dan tidak perlu. Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.
Parliamentary Threshold dan Parpol Baru
Ambang batas perwakilan memiliki tujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Akan tetapi, berbagai studi juga menunjukkan bahwa penerapan Ambang Batas Parlemen yang tinggi sekalipun, seringkali tidak mencapai tujuannya. Justru pada sejumlah kasus mengancam lolos tidaknya partai-partai pengusung untuk terwakili di lembaga perwakilan. Terlebih lagi pada negara-negara yang sistem kepartaiannya masih belum melembaga. Selain karena secara konsep ambang batas bukan merupakan formula yang efektif dalam menyederhanakan sistem kepartaian, jika merujuk pada data empat kali penyelenggaraan pemilu paska reformasi, yang ikut menjadi faktor ketidakefektifan penerapan ambang batas adalah tingginya tingkat volatilitas pemilih dan kecenderung terus menurunnya porsi suara pemenang pemilu, partai menengah hingga partai kecil sehingga memunculkan fragmentasi partai. Aspek lain yang perlu diungkap adalah, selain penerapan Ambang Batas Parlemen yang diterapkan secara formal sebesar 3,5%, dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia juga terdapat ambang batas (threshold) yang lain/non formal. Dengan besaran kursi setiap dapil, baik DPR RI (3-10 kursi), DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (3-12 kursi), maka dengan cara penghitungan suara Hare/Niemeyer-LR atow Sainte Lague Modifikasi yang diajukan dalam draft RUU Pemilu yang diajukan pemerintah, berlaku ambang terselubung/matematikal antara 10-12 persen. Dari sejumlah ambang batas yang berlaku, baik formal maupun non formal di pemilu Indonesia, menjadi penyumbang terbesar bagi tingginya angka suara tidak sah. Tingginya jumlah ini, pada akhirnya justru berdampak pada peningkatan indeks disproporsionalitas pemilu. Dengan kata lain, disertakankannya berbagai macam ambang batas dalam pemilu Indonesia yang maksud awalnya adalah dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian justru tidak terwujud. Selanjutnya, dalam RUU Pemilu yang ditawarkan oleh pemerintah wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari angka 3,5% pada Pemilu 2014 lalu. Beberapa pihak menyebut, kenaikan parliamentary threshold ini adalah upaya kongkret untuk menyederhanakan konfigurasi partai politik di parlemen. Dimana dalam RUU Pemilu pasal 393 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. (2) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada sisi lain, jika ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 5% (persen) pada tahun 2019, ini akan mengecilkan peluang bagi partai baru untuk bisa lolos ke Senayan. Tapi jika menilik ke belakang, rasanya sudah cukup kita bereksperimen dengan jumlah parpol pada pemilu 1999, 2004, 2009, 2014. Terlebih, bila dibedah lebih jauh, beberapa parpol yang kini berada di parlemen pun sebetulnya memiliki platform yang serupa tapi tak sama. Apakah itu di spektrum nasionalis, religius, atau moderat, kiranya tiga tipologi itu yang selalu bertahan pada tiap platform parpol kita dalam beberapa kurun waktu terakhir. Jumlah parpol yang tidak terlampau banyak akan berdampak pada konsolidasi pemerintahan yang lebih efektif dan stabil. Tak salah memang jika menyebut muaranya adalah penguatan atau pemurnian sistem presidensial yang kita anut selama ini.
Pencalonan Presiden dari Partai Politik
Proses penyusunan regulasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 telah mulai dan pimpinan Pansus Pemilu sudah terpilih. Saat ini Pansus DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu 2019 (RUU Pemilu) dan akan membahas poin-poin krusial salah satunya adalah ambang batas pencalonan (Presidential Threshold) Presiden dan Wakil Presiden. Ada usulan bahwa Presidential Threshold yang terdapat dalam draft RUU Pemilu merujuk ke perolehan kursi pada pemilu sebelumnya, tahun 2014. Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Pemerintah dalam pasal 190 berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya” atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional pada pemilu 2014. Selanjutnya, apakah mekanisme Presidential Threshold masih relevan? Secara politis, kongruensi pihak eksekutif dan legislatif adalah alasan di balik dimunculkannya Presidential Threshold, sebuah istilah yang sebenarnya tidak dikenal dalam kosakata politik internasional secara umum. Muncul pertanyaan hipotesis, apakah dengan penyelenggaran Pileg dan Pilpres yang serentak ini masih relevan untuk menetapkan ambang batas presiden? Merujuk UU Pilpres Nomor 42 Tahun 2008, ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Persyaratan ini masih relevan jika waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres berlangsung secara terpisah. Kemudian, secara teknis mekanisme Presidential Threshold menjadi tak lagi relevan bila Pileg dan Pilpres berlangsung secara bersamaan. Basis argumennya juga kuat, yaitu Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”Itulah sebabnya secara logika, ambang batas (threshold) telah termanifestasi dalam persebaran suara yang tercantum di dalam pasal tersebut. Hal lain yang dibahas dalam RUU Pemilu mengenai Partai Politik baru yang ikut kontestasi dalam Pemilu apakah bisa mengajukan Presiden atau Wakil Presiden di Pemilu 2019? Untuk partai politik baru tidak secara otomatis bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2019 karena didalam draft yang diajukan oleh pemerintah dalam pasal 192 yang berbunyi “Partai peserta Pemilu yang tidak menjadi peserta Pemilu pada Pemilu periode sebelumnya, dalam mengusung Pasangan Calon wajib bergabung dengan partai peserta Pemilu yang menjadi peserta Pemilu pada Pemilu periode sebelumnya”.
*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI

RANCANGAN SISTEM PEMILU 2019

November 14, 2016

Opini ini diterbitkan Harian Waspada Medan Jum’at 11 November 2016. semoga bermanfaat bagi para pembaca
BlueButton

*Oleh: Hasrul Harahap

Presiden Jokowi akhirnya menandatangani Surat Presiden (Surpres) yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dalam Sidang DPR. Pembahasan RUU ini dinilai akan mendapat tantangan, sebab penyerahan RUU jauh terlambat dari target awal. Ini tentu saja menjadi titik awal untuk menyusun regulasi Pemilu serentak 2019. Kedepannya akan banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan DPR dalam menyusun RUU ini sebab Pemerintah sangat terlambat menyerahkan RUU. Pada tanggal 20 Oktober 2019, Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeluarkan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menyatakan agar Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu segera dibahas dalam sidang DPR. Dalam surat tersebut, Pemerintah menekankan agar pembahasan RUU menjadi prioritas utama. RUU Pemilu diharapkan mampu menciptakan hasil yang baik bagi pemerintah terpilih agar terwujud pemerintahan yang efektif dan berintegritas.  Dalam demokrasi, pemilihan umum memiliki peran vital, dan seperti kita ketahui bersama pemilihan umum di Indonesia melibatkan partai politik. Oleh sebab itu, partai politik juga memiliki peran penting dalam demokrasi. Salah satu pengaturan mengenai partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang, yang di dalamnya memuat aturan mengenai verifikasi. Semua partai politik yang didirikan di Indonesia tentu ingin mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Untuk itulah dalam undang-undang diatur mengenai beberapa persyaratan tertentu seperti misalnya status badan hukum, pengurus dengan jumlah tertentu, keterwakilan perempuan, ataupun pemenuhan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold atau PT). Untuk menilai kemampuan sebuah parpol memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu tersebut diperlukan kegiatan verifikasi baik yang bersifat administratif maupun faktual.

Pemilu Serentak 2019

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019. Pemilihan umum yang diselenggarakan dimaksudkan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Ini berarti, secara substansi rakyat akan memilih “pemimpin” yang representatif mewakili rakyat, baik bagi anggota DPR dan DPD maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, demikian pula dengan kepemimpinan nasional yang akan dipilih oleh rakyat yakni Presiden dan Wakil Presiden. Pada negara demokrasi, pemilihan umum adalah suatu unsur vital sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah suatu negara adalah demokratis atau tidak termasuk bagaimana proses penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung dengan baik dan lancar. Dalam hal pemilihan umum berjalan dengan baik, lancar, tanpa menimbulkan konflik yang berpotensi pada perpecahan dan sukses memilih pemimpin dengan mendapat suara mayoritas, maka penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan berjalan dengan demokratis. Manakala pemilihan umum tidak berjalan dengan baik atau terjadi kegagalan, misalnya menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan baik antar calon yang berkompetisi maupun antar masyarakat, dapat dikatakan penyelenggaraan pemilihan umum tidak demokratis karena kenyataannya tidak dapat mengakomodir kepentingan semua pihak. Dalam konteks ketatanegaraan, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (reechstaat), karena rakyat memilih dan telah mempercayai memberi hak untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan dan mengawasinya sebagaimana kehendak rakyat dan dalam hal ini diwakili oleh wakil rakyat. Keberhasilan pemilihan umum, secara hukum membawa perubahan/transisi berupa legitimasi dari pemerintahan (lama) ke pemerintahan (baru). Prinsip legitimasi ini merupakan landasan hukum bagi wakil rakyat untuk melaksanakan segala apa yang telah dipercayakan oleh rakyat karena memenuhi validitas sebagaimana ditentukan oleh tata aturan yang berlaku. Pemilihan umum yang menghasilkan pemerintahan demokratis merupakan jembatan bagi pemerintahan yang baru, karena rakyat telah menentukan pilihan dalam memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Kepada pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden) dan kepada wakil rakyat (anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota), rakyat menyerahkan kekuasaan yang legitimate untuk menjadi imam bagi rakyat dalam rangka menuju kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dengan pemilihan umum, kekuasaan yang berasal dari rakyat berubah menjadi kekuasaan negara, yang menjelma melalui kewenangan-kewenangan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam rangka menata dan menjalankan pemerintahan bagi rakyat. Pemerintah sebagai suprastruktur politik hendaknya dalam menjalankan roda pemerintahan benar-benar memperhatikan rakyat sebagai infrastruktur politik, agar tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Metode Penghitungan Suara

Dalam RUU Pemilu yang diajukan pemerintah dalam pasal 138 ayat 2 berbunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas”serta ayat 3 yang berbunyi “Sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik’. Metode penghitungan suara merupakan variabel utama dari sistem pemilu yang bertugas untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Metode penghitungan suara paling tidak berpengaruh pada tiga hal: derajat proposionalitas suara, jumlah perolehan kursi partai politik, dan sistem kepartaian. Sehingga meski terkesan sangat teknis matematis, pilihan terhadap metode penghitungan suara menjadi arena keberlangsungan hidup partai politik dalam negara demokrasi. Dalam sistem pemilu proposional kita diperkenalkan dengan dua rumpun metode penghitungan suara: Kuota dan Divisor. Pada rumpun metode penghitungan kuota terdapat dua teknik penghitungan suara yakni Kuota Hare dan Kuota Droop. Kuota Hare merupakan salah satu teknik penghitungan suara yang sudah tidak asing di Indonesia karena metode ini paling sering digunakan dari pemilu ke pemilu dan pada pemilu 2014 Metode Kuota Hare yang digunakan. Terdapat dua tahapan yang perlu dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi melalui teknik penghitungan Kuota Hare. Pertama, menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan dengan menggunakan rumus V (vote): S (seat). Kedua,  menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dalam satu daerah pemilihan dengan cara jumlah perolehan suara partai di satu dapil di bagi dengan hasil hitung harga satu kursi. Berbeda dengan RUU yang diajukan pemerintah yang terdapat dalam pasal 394 ayat 2 dan 3 yang berbunyi “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”. Serta ayat 3 berbunyi “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”. Seperti yang kita ketahui bahwa Metode penghitungan suara Divisor terbagi kedalam tiga teknik penghitungan suara. Pertama, teknik penghitungan suara Divisor D’Hond dengan bilangan pembagi suara 1,2,3,4,5,6, dan seterusnya. Kedua, teknik penghitungan suara Divisor Sainte Lague yang menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil mulai dari 1,3,5,7,9, dan seterusnya. Ketiga, penghitungan suara Divisor Sainte Lague Modifikasi dengan bilangan pembagi suara 1.4,3,5,7,9, dan seterusnya.  Metode yang diajukan pemerinah dalam draf RUU Pemilu menggunakan metode divisor dengan teknik penghitungan Sainte Lague Modifikasi. Jika pada teknik konversi suara menjadi kursi Sainte Lague jumlah suara dibagi dengan angka ganjil yang di mulai dari angka 1 dan seterusnya. Dalam teknik penghitungan Sainte Lague Modifikasi perolehan suara masing-masing partai politik mulai dibagi dengan angka 1.4, 3,5,7,9 dan seterusnya. Berdasarkan hasil hitung teknik ini, PDIP masih menjadi partai politik dengan perolehan kursi tertinggi tetapi menjadi partai politik tertinggi kedua setelah Golkar yang meraih surplus kursi. PDIP hanya meraih kursi tambahan sebanyak 17 kursi sedangkan Golkar meraih 20 kursi tambahan dari penerapan teknik hitung Divisor Sainte Lague Modifikasi yang diikuti oleh Gerindra di posisi tertinggi ketiga dengan jumlah 10 kursi tambahan. Sedangkan tujuh partai politik lainnya cenderung mengalami pengurangan jumlah kursi. Perubahan peta sistem kepartaian pun tidak terlalu signifikan dengan hasil hitung indeks ENPP sebesar 7.0 atau terdapat tujuh partai politik yang siginifikan mempengaruhi pola interaksi antar partai. Adapun hasil hitung tingkat proposionalitas suara ialah sebesar 5.9. Dengan kata lain bahwa metode dengan terbuka terbatas sangat menguntungkan bagi partai-partai besar seperti PDIP, Partai Golkar dan Gerindra.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Metode Sainte Lague Modifikasi: Draft RUU Pemilu

 

Partai Politik Jumlah Perolehan Suara Hasil Kursi Pemilu 2014 (Setelah Putusan MK) Divisor Sainte Lague Modifikasi Indeks ENPP Indeks LSQ
NasDem 8.412.949 36 28 7 5.9
PKB 11.292.151 47 46
PKS 8.455.614 40 32
PDIP 23.673.018 109 126
Golkar 18.424.715 91 111
Gerindra 14.750.043 73 83
Demokrat 12.724.509 61 59
PAN 9.459.415 48 35
PPP 8.152.957 39 27
Hanura 6.575.391 16 13

WACANA PEMILU SERENTAK 2019

October 21, 2016

Opini ini diterbitkan Harian Waspada Medan Jum’at 14 Oktober 2016

*Oleh: Hasrul Harahap

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 3 Januari 2014 yang mengabulkan sebagian atas gugatan uji materi UU No 42 Tahun 2008 yang berdampak dilaksanakannya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serempak di tahun 2019, menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, MK menyatakan bahwa pemilu legislatif dan pemilu Presiden atau Wakil Presiden secara serempak adalah yang konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di sisi lain, ini menimbulkan pertanyaan, jika pemilu serempak itu memang yang paling sesuai dengan konstitusi, mengapa pelaksanaannya diundur pada 2019 dan bukan pada 2014. Lepas dari perdebatan interpretasi atas keputusan MK tersebut, masa lima tahun ke depan ini adalah masa yang cukup krusial bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk mempersiapkan perangkat UU pemilu serempak, agar pelaksanaan pemilu pada 2019 dapat berjalan dengan baik. Berbagai aturan dalam UU Pemilu sebagian tentunya akan berbeda dengan UU pemilu yang ada sebelumnya, yang memisahkan pemilu legislatif dan pemilu Presiden atau Wakil Presiden. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan UU Pemilu mendatang. Pertama, pengertian pelaksanaan pemilu serentak harus ditentukan terlebih dahulu, apakah pemilu serentak yang selama ini difahami banyak pihak yaitu pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD, ataukah serentak di semua cabang eksekutif dan legislatif pada tingkatan nasional dan lokal? Kedua, jumlah dan bentuk kertas suara untuk memilih Presiden atau Wakil Presiden, DPR, DPD, Gubernur dan DPRD Provinsi, Bupati dan Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota tentunya sangat banyak banyak dan membutuhkan informasi yang jelas bagi para calon pemilih, Ketiga, pemilih membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam menentukan pilihan mereka dari memilih para kandidat eksekutif dan legislatif dari pusat sampai ke daerah yang jumlahnya ratusan ribu calon tersebut, Keempat, berdasar pada butir-butir tersebut di atas, apakah cukup realistis jika pemilu serentak secara nasional dari pusat sampai ke daerah dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Salah satu pertimbangannya adalah penghematan dana untuk pemutakhiran data pemilih, sosialisasi perlengkapan TPS, distribusi logistik, perjalanan dinas, honorarium, dan uang lembur panitia yang dapat mencapai Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun. Selain itu, beberapa pertimbangan lainnya adalah efisiensi waktu, pengurangan beban kognitif pemilih, serta penguatan sistem check and balances dari institusi Presiden dan parlemen. Jika dilihat dari sudut pandang lain, sistem Pemilu serentak ini dapat memberikan ruang untuk ambil bagian dalam kontestasi lima tahunan ini. Karena dengan sistem pemilu yang tidak serentak, calon Presiden atau Wakil Presiden hanya boleh diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memeroleh suara paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi ini merupakan batasan ruang gerak tersendiri bagi mereka yang sebenarnya layak menjadi Presiden. Karena untuk menjadi seorang Presiden seseorang harus dapat memastikan partainya mendapat jumlah suara yang banyak terlebih dahulu atau membujuk partai-partai lain untuk berkoalisi dengan partainya agar jumlah suara tersebut terpenuhi. Pasal ini memang tidak dibatalkan oleh MK, tapi logikanya, jika pemilu diselenggarakan serentak, pasal yang mengatur dukungan calon Presiden ini akan hilang dengan sendirinya. Perolehan 20 % kursi di DPR atau 25% suara sah nasional bukan perkar mudah, sehingga mau tidak mau antar partai harus berkoalisi untuk dapat mengusung satu paket pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Urgensi Pemilu Serentak  

Efektivitas suatu pemerintahan (governability) dalam satu negara setidaknya ditentukan oleh tiga hal: Pertama, pilihan atas sistem pemerintahan yang digunakan; Kedua, pilihan atas sistem pemilu; serta Ketiga; pengaturan waktu penyelenggaraan. Hal ini terjadi karena dalam pemilu legislatif sering berbeda dari hasil pemilu Presiden. Dalam arti, mayoritas kursi legislatif sering dikuasai partai politik (parpol) atau koalisi parpol yang tidak menguasai kursi Presiden. Akibatnya, kebijakan-kebijakan Presiden sering tidak mendapat dukungan dari parlemen atau terjadi apa yang disebut sebagai pemerintahan terbelah (divided government). Dalam situasi demikian, sulit diharapkan pemerintahan akan efektif bekerja karena kebijakan yang hendak diambil Presiden cenderung dihalang-halangi legislatif. Sementara itu, pilihan atas sistem pemilu juga memberikan sumbangan besar atas efektivitas pemerintahan di suatau negara. Penggunaan sistem proporsional dengan kombinasi multi partai mengakibatkan terjadi fragmentasi politik yang sangat tinggi, termasuk di legislatif. Dalam kaitan ini, mekanisme pembuatan kebijakan undang-undang di tingkat legislatif seringkali mengalami dead lock akibat pertarungan kepentingan yang sangat beragam di tingkat legislatif. Akibatnya, kinerja anggota legislatif menjadi sangat rendah. Fragmentasi di legislatif yang tinggi juga menyulitkan terjadi kompromi manakala Presiden mengajukan kebijakan-kebijakannya di lembaga ini, apalagi jika Presiden terpilih adalah bukan dari mayoritas partai yang ada di lembaga legislatif. Berdasarkan. Pengguanaan sistem pemilu paralel setidaknya mampu menghasilakan parpol dominan dan melakukan penyederhaan partai politik secara alamiah. Implikasi hal ini adalah fragmentasi politik, terutama di lembaga legislatif sangat kecil di satu sisi, dan adanya partai dominan pendukung Presiden, di sisi lain serta gejala divide government dapat diminimalisir. signifikasi atas pilihan yang dilakukan masyarakat pada pemilu Presiden dengan pilihan mereka pada parpol dalam pemilu legislatif. Dalam kerangka penguatan demokrasi presidensialisme, pemisahan pemilu serentak nasional dan serentak lokal akan memperkuat sistem presidensialms. Hal ini dikarenakan keterpilihan Presiden dalam pemilu nasional akan mempengaruhi hasil pemilulegislatif, sehingga hasil pemilu mempunyai kecenderungan besar pasangan calon Presiden terpilih akan diikuti oleh penguasaan kursi legislatif. Dukungan yang besar dari legislatif terhadap Presiden terpilih, akan menjadikan pemerintah terpilih memiliki otoritas yang cukup untuk merumuskan,  membuat dan mengimplemantasikan kebijakan-kebijakan publik, tanpa tekanan yang berarti dari parlemen.

pemilu-serentakPemilihan Nasional dan Lokal

Penyempurnaan presidensialisme memerlukan peninjauan kembali format sistem perwakilan, skema penyelenggaraan dan sistem pemilu, serta sistem kepartaian. Dalam konteks pemilu, penataan tak hanya terkait urgensi perubahan sistem pemilu, khususnya sistem pileg, melainkan juga penataan skema penyelenggaraannya ke arah pemilu secara simultan antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Penataan tersebut mengarah pada dua skema pemilu, yakni pemilu nasional serentak (untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR dan DPD) dan pemilu lokal/daerah serentak (untuk memilih anggota DPRD dan kepala-kepala daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi) dengan jeda waktu 2,5 tahun didahului pemilu nasional. Melalui keserentakan pemilu nasional yang terpisah dari pemilu lokal diharapkan tidak hanya tercapai tujuan efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga dapat diwujudkan beberapa perubahan sekaligus. Pertama, peningkatan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu Presiden dan pemilu legislatif lebih stabil sebagai akibat coattail effect, yakni keterpilihan calon Presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Dengan demikian konflik eksekutif-legislatif, instabilitas, dan bahkan jalan buntu politik sebagai komplikasi skema sistem presidensial berbasis sistem multipartai. Itu artinya, penyelenggaraan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap Presiden terpilih. Kedua, pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum pemilu legislatif diharapkan dapat memaksa parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Efek berikutnya dari koalisi berbasis kesamaan ideologi ini adalah tegaknya disiplin parpol, sehingga orientasi para politisi parpol pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan (office-seeking) menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan (policy-seeking). Ketiga, pemisahan pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak diharapkan berdampak positif pada tiga hal: Pertama, ada jeda waktu bagi rakyat menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu serentak nasional; Kedua, terbuka peluang yang besar bagi terangkatnya isu lokal ke tingkat nasional yang selama ini cenderung tenggelam‖ oleh isu nasional; Ketiga, semakin besarnya peluang elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional. Keempat, secara tidak langsung diharapkan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian menuju sistem multipartai sederhana (moderat). Sebagai akibat terpilihnya parpol atau gabungan parpol yang sama dalam pemilu Presiden dan pemilu DPR, fragmentasi parpol di parlemen berkurang dan pada akhirnya diharapkan berujung pada terbentuknya sistem multipartai moderat. Kelima, pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya oportunisme politik seperti berlangsung selama ini. Transaksi atas dasar kepentingan jangka pendek bisa dikurangi jika fondasi koalisi politik berbasiskan kesamaan visi dan platform politik. Keenam, pemilu serentak nasional yang dipisahkan dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. Karena jumlah surat suara relatif terbatas dalam masing-masing pemilu serentak, nasional dan lokal, maka para pemilih memiliki waktu yang sedikit lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Opini di Terbitkan Harian Waspada Medan Jum’at 30 September 2016

terpidana-pilkada

*Oleh: Hasrul Harahap

Terpidana yang menjalani hukuman percobaan sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilegalkan maju dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi ini memupuskan harapan publik untuk memperoleh calon kepala/wakil kepala daerah berintegritas. Dilegalkannya terpidana hukuman percobaan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah membuat KPU harus merevisi Pasal 4 huruf f di Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan. Hal itu menjadi keputusan rapat dengar pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (28/6). Argumentasi dilegalkannya terpidana hukuman percobaan menurut Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzaman untuk maju pilkada karena Komisi II menilai putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Putusan itu baru berkekuatan hukum tetap setelah hukuman percobaan dilalui. Ini karena terpidana bisa saja melakukan kesalahan selama masa percobaan yang membuat jenis pidananya berubah. Selanjutnya, terpidana hukuman percobaan juga biasanya hanya melakukan tindak pidana ringan yang tidak disertai penahanan. Kondisi itu seharusnya tidak menghilangkan hak politik seseorang untuk dipilih dalam pilkada. Perdebatan di komisi II DPR RI antara fraksi, Komisi II, KPU RI, Bawaslu RI dan Pemerintah khususnya tentang ketentuan apakah terpidana yang sedang menjalani hukuman percobaan boleh mendaftar sebagai calon kepala daerah belum selesai. Pembicaraan tentang ketentuan ini masuk didalam Rapat Konsultasi antara KPU RI, Bawaslu RI, Komisi II DPR RI dan Pemerintah, tentang Rancangan PKPU No 5 tentang Pencalonan Kepala Daerah, perubahan terhadap PKPU No 9/2016. Sampai dengan sekarang kesepakatan yang sudah di ambil baru tentang Rancangan PKPU No 4 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah, sedang tentang pencalonan baru pada tahap penyisiran pasal demi pasal, termasuk pasal tentang boleh atau tidaknya terpidana yang sedang mengalami hukuman percobaan mendaftar sebagai calon kepala daerah .

Hasil Konsultasi

Pada tanggal 11 Septeber 2016, berdasarkan hasil konsultasi yang keputusannya bersifat mengikat antara DPR RI (Komisi II) bersama Pemerintah dan KPU RI mengenai Peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan, telah diputuskan suatu norma dimana dengan norma tersebut maka bagi terpidana hukuman percobaan boleh mendaftarkan diri dalam Pilkada. Keputusan rapat ini didapatkan setelah melalui perdebatan yang sangat alot dan sengit terkait dengan keinginan untuk pencantuman norma ini. Adapun pada akhirnya nomra ini telah dimasukkan oleh KPU RI dalam PKPU No. 9 Tahun 2016 yang diundangkan 13 September 2016 lalu. Norma yang menjadi perdebatan dan pada akhirnya diputuskan dalam rapat konsultasi tersebut sehingga dapat mengakomodir bagi terpidana hukuman percobaan, adalah norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 5 Tahun 2016. Norma tersebut berbunyi sebagai berikut “tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, adapun norma ini sejatinya adalah norma dalam UU No. 10 Tahun 2016 yakni di Pasal 7 ayat (2) huruf g yang mengatur mengenai persyaratan bagi WNI yang hendak mencalonkan diri dalam Pilkada yang berbunyi sebagai berikut “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Norma ini mengandung maksud bahwa dalam Pilkada dicari seseorang yang benar-benar bersih, tanpa melakukan perbuatan salah sekalipun sebagai terpidana. Apakah norma yang seperti ini adalah norma yang lazim?. Norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 ini diketahui adalah hasil perubahan dari norma sebelumnya yang telah ada dan berlaku yakni dalam Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan sebagai berikut tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Norma dalam Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pilkada ini sejatinya adalah norma yang persis sama dengan norma yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang mengatur pemilihan anggota DPR, DPD, maupun DPRD (Pileg). Norma tersebut diatur dalam Pasal  12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g. Bahkan penjelasannya pun persis sama yakni memiliki rumusan penjelasan “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”. Mengapa definisi norma di batang tubuh dan penjelasannya bisa sama persis? Hal ini dikarenakan dalam pembentukan UU No. 8 Tahun 2015, pembentuk UU merujuk kepada definisi norma dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Pileg tersebut. Hal ini juga sesuai dengan kelaziman berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, lampiran II angka 103 dinyatakan bahwa Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut”.

Status Bebas Bersyarat

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015, persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Bupati dan atau Walikota yang tertuang dalam  Pasal 7 huruf g UU Nomor 8/2015 yaitu “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, diperkuat dengan pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No 9/2015 yang menyatakan hal yang sama. Namun sering dengan berjalannya waktu, pasal 7 huruf g UU No 8/2015 tersebut digugat di Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dituang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIII/2015 mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon yaitu pada inti putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan “Mantan Terpidana” menjadi peserta Pilkada dengan syarat mengumumkan dirinya kepada publik bahwa dirinya Mantan Terpidana. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2015, PKPU No. 9/2015 pun direvisi oleh KPU dan dirubah dengan PKPU No. 12/2015 yang pada pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 berbunyi: bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana, dan 2. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Pasal 4 ayat (1) huruf f1 “bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) sebelum dimulainya pendaftaran. Dari putusan Mahkamah Konstitusi dan PKPU tersebut diatas menyebutkan “Mantan Terpidana” yang mana harus menyelesaikan hukuman pidana hasil dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika ingin mengajukan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Sebagai contoh kasus Pilkada serentak 11 Kabupaten di Provinsi Papua khususnya Kabupaten Boven Digoel dalam tahapan pencalonan ditemukan seorang calon kepala daerah terpidana bebas bersyarat yang lolos verifikasi calon kepala daerah oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, melalui surat keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel No. 20/Kpts/KPU/BD/IX/2015. Bawaslu RI melalui surat No. 0275/Bawaslu/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentang dugaan pelanggaran terkait terpidana sebagai calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota melakukan tindak lanjut dengan menjadikannya sebagai temuan serta mendapatkan dokumen persyaratan Calon guna melakukan klarifikasi. Bawaslu RI kembali mengeluarkan surat No. 302/Bawaslu/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 tentang persyaratan bagi mantan terpidana bebas bersyarat yang pada isinya memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua guna melakukan tindak lanjut dengan menjadikan hasil pencermatan sebagai temuan dan mendapatkan dokumen persyaratan yang bersangkutan.

Penutup

Lalu mengapa yang mencuat adalah isu hukuman percobaan?  hukuman percobaan/pidana bersyarat adalah sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Seperti misalnya, pidana harus dijalankan jika sebelum masa percobaan tersebut selesai, orang tersebut melakukan tindak pidana. Ini berarti jika orang tersebut tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan, maka pidana tersebut tidak perlu dijalankan. Karena pidana bersyarat tersebut bergantung pada apakah orang tersebut melakukan tindak pidana selama masa percobaan, maka sering disebut dengan pidana percobaan. Oleh karena itu adalah tidak tepat jika yang menjadi persoalan adalah pemaksaan akan pengakomodiran norma hukuman percobaan dalam PKPU. Yang ada adalah DPR selaku pembentuk UU mencoba memperbaiki ketidaksesuaian yang ada dalam UU No. 10 Tahun 2016 dengan perintah Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015. Karena nyatanya dalam Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, MK menyatakan juga bahwa apa yang diputuskan dalam  Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 juga berlaku pula dalam Pilkada di Aceh Tahun 2017 esok. Dan oleh karena itu pula jika dibiarkan norma ini berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 5 Tahun 2016 yang merupakan wujud dari UU No. 10 Tahun 2016 yakni di Pasal 7 ayat (2) huruf g, maka percumalah Pemohon dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 memenangkan perkaranya, karena dengan norma tersebut dia tidak dapat mencalonkan diri. Lebih lanjut lagi, norma ini pula akan menimbulkan disharmoni dengan norma pemilihan lainnya baik itu di Pilpres maupun Pileg, bahkan pada norma pengisian jabatan-jabatan publik lainnya. Oleh karena itu pula norma di UU No. 10 Tahun 2016 yakni di Pasal 7 ayat (2) huruf g ini pun saat ini sedang dilakukan pengujian di MK dengan perkara MK No. 71/PUU-XIV/2016 karena pembentuk UU dianggap keliru mengakomodir perintah Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

PARADOKS INDONESIA

September 27, 2016

economic-crisis-9291124
Terbit Hari ini di Harian Waspada Medan 16/09/2016

*Oleh: Hasrul Harahap

Pasca krisis tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami ekspansi, meskipun belum mampu menyamai pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Saat ini ekonomi Indonesia secara meyakinkan terus mengalami pertumbuhan dengan besaran diatas 5% rata-rata per tahun. Ini menarik perhatian beberapa lembaga rating dan lembaga penelitian internasional yang melakukan prediksi tentang masa depan ekonomi Indonesia. Bank Dunia dalam laporan The New global Economy, lembaga rating G-Sachs dan Standard Chartered Bank untuk Indonesia 2050 membuat analisis, bahwa diperkirakan Indonesia akan masuk dalam salah satu negara pusat pertumbuhan ekonomi dunia (growth pool) pada tahun 2025. Dalam laporan tersebut, juga diperkiran pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 13% pada tahun 2025, dengan syarat pertumbuhan ekonomi riil Indonesia harus berada antara 7-9% pertahun dan berkelanjutan. Selain itu berbagai lembaga riset terkemuka termasuk The Economist edisi bulan Desember 2010 menyatakan bahwa Indonesia akan bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru (new emerging economy). Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 6,1%. Angka yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 4,6%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung meningkat tiap tahunya yaitu 6,3% pada tahun 2007, 6,0% pada tahun 2008, 4,6% pada tahun 2009 kemudian naik pada tahun 2010 sebesar 6,1%, pada tahun 2012 naik sebesar 6,5% pada tahun 2013turun dibawah 6% pada tahun 2014 turun menjadi 5,1% pada tahun 2015 naik menjadi 5,4%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan konsisten tersebut memasukkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara maju seperti Cina, Jepang dan beberapa negara maju lainya. Namun nampaknya diskursus yang sampai saat ini terus berlangsung dan fakta-fakta yang tidak dapat ditolak lagi melahirkan paradoks dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 Laporan World Bank

Laporan Bank Dunia menjadi gugatan untuk beberapa negara yang memiliki pertumbuhan yang tinggi namun penduduknya masih tergolong miskin termasuk Indonesia. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik digambarkan pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional yang merupakan fungsi dari faktor produksi dan fungsi produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka merepresentasikan distribusi pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran terhadap kesejahteraan faktor produksi yang turut serta menciptakan “kue nasional” tersebut. Artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi pula upah yang diterima oleh para pekerja. Namun tampaknya teori tersebut digugat oleh laporan Bank Dunia tentang kesenjangan antara pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam laporanya dengan tema World Development Report: Sustainable Development In A Dinamic world: Transforming Institutions ,growth, and quality of life pada tahun 2003 melaporkan bahwa ditemukan fakta diberbagai belahan dunia, semua negara telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan bahkan berlangsung secara konsisten selama dua dekade, namun tidak diimbangi dengan penurunan angka kemiskinan (pendapatan dibawah 2$). Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar tiga milyar penduduk dunia masih berada dalam kemiskinan padahal disatu sisi pertumbuhan terus meningkat secara konsisten. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikimati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diminimalisir.

Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan saat ini adalah perlawanan terhadap kapitalis, tetapi sebenarnya indikator ekonomi kerakyatan adalah human development index (indeks pembangunan manusia). Selama ini ekonomi konvensional cenderung menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya, ekonomi kerakyatan harus berpatokan pada human development index. Pertanyaannya, adalah: Mengapa ada negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya naik pesat, pertumbuhan ekonominya tinggi, seperti Cina dan Brazil? Ada juga negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi tapi kualitas kehidupan rakyatnya biasa-biasa saja?. Jawaban pada pertanyaan di atas adalah terletak pada, status gizi, status kesehatan yang terlihat dari angka harapan hidup, status pendidikan, pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidup, dan prevalensi kejadian penyakit dan lainlain, yang harus diukur secara kuantitatif. Selain itu rendahnya pendapatan dan taraf hidup orang miskin, yang terwujud berupa kondisi kesehatan yang buruk, kurang gizi dan pendidikan yang rendah sebenarnya akan menurunkan produktivitas perekonomian. Semakin banyak orang yang hidup dengan kondisi seperti ini pada akhirnya akan mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika pembangunan yang dilakukan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Masyarakat miskin akan berkurang dan menjadi lebih produktif yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Itulah sebetulnya ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting, bukan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar. Segala sesuatu yang meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah ekonomi kerakyatan dan segala sesuatu yang tidak meningkatkan ekonomi rakyat harus dilawan. Dalam segi kesejahteraan rakyat, Indonesia sangat tertinggal di ASEAN. Indonesia menempati posisi paling rendah di ASEAN Five. Tetapi dalam hal jumlah gedung tinggi, jumlah orang paling kaya, Jakarta mengalahkan Kuala Lumpur dan Bangkok. Sedangkan dalam segi kesejahteraan rakyat, Indonesia berada pada posisi paling bawah dari Singapura, Malaysia, dan, Thailand.

Masalah Pengangguran

Data pengangguran pemerintah itu sebenarnya kurang menggambarkan dari realita yang ada. Sebagai perbandingan, pemerintah mengatakan pengangguran Indonesia hanya 6% padahal di Amerika 8% dan di Eropa Selatan pengangguran rata-rata 20%, sehingga tidak mungkin data pengangguran di Indonesia hanya 6%. Hal ini disebabkan oleh penggunaan definisi khusus tentang jam kerja oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga hanya digunakan oleh salah satu Negara di Afrika. Indikator survei BPS menggolongkan orang yang bekerja 1 jam per minggu sebagai orang yang memiliki pekerjaan untuk hidup, padahal di seluruh dunia definisi orang bekerja adalah 35 jam per minggu, dan jika dibawah 35 jam per minggu dianggap setengah bekerja. Survei BPS biasanya dilakukan pada masa panen. Pada masa panen di desa-desa semua orang akan bekerja untuk panen, tapi kegiatan panen hanya pekerjaan sampingan yang tidak bisa untuk menggantungkan hidup. Tetapi kalau digunakan angka pengangguran 35%, berarti sekitar sepertiga jumlah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini akan menjadi lebih masuk akal. Oleh karena data pemerintah kurang akurat, maka kita tidak fokus untuk berusaha menciptakan lapangan kerja, padahal lapangan kerja merupakan jalan keluar bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada dasarnya kemiskinan adalah permasalahan setiap perekonomian di dunia, baik perekonomian negara maju, maupun negara belum maju. Permasalahan kemiskinan biasanya muncul akibat tidak meratanya distribusi pendapatan dari hasil pertumbuhan ekonomi. Selama ini pandangan yang berkembang cenderung mempertentangkan laju pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan yang merata. Pengambil kebijakan diminta untuk memilih salah satu diantaranya untuk dijadikan tujuan pembangunan karena dianggap tidak dapat diwujudkan secara bersamaan. Padahal kedua hal tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lain, bahkan keduanya bisa saling melengkapi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi akibat pertumbuhan ekonomi.  Ada banyak masalah di lapangan yang membuat program-program penanggulangan kemiskinan tidak bias berjalan efektif. Tidak adanya koordinasi antar instansi karena tidak berfungsinya tim koordinasi, menunjukkan ketidakseriusan aparat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Ketiadaan koordinasi membuat program penanggulangan kemiskinan kembali ke masa lalu, dimana pelaksanaan program dilandasi oleh banyak kepentingan politik. Masalah lain yang muncul adalah maraknya praktek korupsi di daerah, khususnya daerah yang kaya dengan sumberdaya alam. Agar sumber daya alam bisa mensejahterakan rakyat, maka pengelolaannya harus benar-benar untuk kepentingan rakyat. Pengambilan sumberdaya alam hendaknya memperhatikan faktor lingkungan agar tidak menjadi masalah di masa yang akan datang. Selain itu hasilnya digunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi non-sumberdaya alam yang bisa dijadikan penggerak ekonomi pada masa dimana sumberdaya alam tidak bisa diharapkan lagi. Hal ini penting agar perekonomian tetap bisa berjalan dengan baik dan mampu untuk mensejahterakan masyarakat meskipun sumberdaya alam yang dimiliki telah habis.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

 

SISI LAIN DARI LEBARAN

August 23, 2016

mudik-lebaran

*Oleh: Hasrul Harahap

Makna ruhani Idul Fitri dapat dipahami dengan baik hanya jika kita dapat melihatnya dari sudut pandangan keagamaan yang melatarbelakanginya. Seperti halnya dengan semua pranata keagamaan, Idul Fitri merupakan rangkuman nilai-nilai Islam dalam sebuah kapsul kecil, dengan muatan simbolik yang sangat kental. Hari raya Idul Fitri sebagai puncak pelaksanaan ibadah puasa memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri. Secara etimologi (kebahasaan), Idul Fitri berarti hari raya Kesucian atau juga hari raya Kemenangan yakni kemenangan mendapatkan kembali, mencapai kesucian, fitri. Sebagaimana tradisi-tradisi lainnya yang berkembang subur dimasyarakat, mudik telah diangap sebagai ritual yang wajib dilakoni oleh mayoritas masyarakat urban di Indonesia. Mudik atau kembali ke mudik secara biologis adalah jembatan untuk kembali ke kampung halaman bertemu dan bersilaturahmi dengan orang tua, keluarga dan handai taulan. Mudik secara spiritual menjadi ajang menemukan kembali asa, adab dan jati diri pribadi yang seakan telah menjauh bahkan menghilang dari lingkungan serta peradaban yang membentuk dan membesarkan karakternya sejak dini.  Selanjutnya lebaran secara sosial dianggap sebagai medium penyegaran kembali ukhuwah serta kehangatan relasi sosial yang sempat renggang karena tuntutan kerja diperantauan. Kewajiban mengeluarkan zakat adalah bentuk tanggung jawab sosial kaum yang memperoleh kemenangan di hari lebaran kepada para kaum papa dan dhuafa. Selanjutnya disambung dengan semangat silaturahmi atau halal bihalal sebagai jalan mendapatkan pembebasan dari dosa dan khilaf dengan saling membuka lebar pintu maaf. Lebaran dalam tataran sosial juga seharusnya menjadi titik balik kemenangan umat untuk keluar dari telikung sifat bathil, gemar menjarah, sikap telengas atas sesama serta jebakan jiwa penuh amarah. Mampukah ritual mudik dan lebaran menghapus paradoks kompleksitas dan kekeliruan pemaknaan atas kewenangan umat muslim selama ini. Akankah spiritualisasi mudik mampu mengantarkan umat muslim menjadi insan kamil (insan paripurna) yang juga berlebaran secara paripurna?

Instabilitas Ekonomi

Instabilitas ekonomi, keamanan dan membumbungnya bahan-bahan kebutuhan pokok menjadi hal yang biasa berulang tanpa terkendali setiap tahun menjelang Lebaran. Fenomena ini barangkali hanya terjadi di Indonesia. Padahal, akibat kenaikan bahan-bahan pokok ini mengakibatkan angka kriminalitas semakin tinggi. Semakin terhimpit ekonomi seseorang, semakin pendek akal pikiran sehingga terpaksa melakukan tindak kriminal. Karena kejahatan terjadi bukan hanya ada kesempatan, namun juga karena tekanan. Tekanan ekonomi membuat seseorang dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan kebutuhan hidup. Sehingga terjadilah pencurian, penjambretan, bahkan perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Instabilitas ekonomi ini menyebabkan keamanan masyarakat terancam. Di satu sisi, perasaan rindu berjumpa keluarga dan kampung halaman tidak begitu mudah untuk dihilangkan. Namun di sisi lain, tekanan ekonomi dan jaminan keamanan masih menjadi barang langka bagi kebanyakan pemudik. Mudik adalah fenomena realitas sosial budaya dan ekonomi yang walaupun tidak ada dasar di dalam ajaran agama namun seolah telah menjadi ritual wajib. Ajang silaturahim terbesar di dunia yang hanya ada di Indonesia. Bukti nyata bahwa di negara ini azas kekeluargaan tetap hidup lestari walaupun justru sering dinafikan para pemimpin, pejabat dan wakil rakyat demi kepentingan sesaat yang sesat sehingga setiap tahun kita melihat bagaimana negara ini gagal melakukan penataan manajemen untuk melayani para pemudik secara layak, aman, nyaman dan bermartabat. Yang kita lihat selalu hanya keruwetan dan berbagai tragedi kemanusiaan yang seharusnya dapat diantisipasi sehingga tidak perlu terjadi. Fenomena mudik ini seharusnya harus membuat semua pihak lebih peka terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun turut berpartisipasi. Munculnya akar permasalahan mudik timbul karena tidak adanya keseimbangan dalam berbagai hal. Bila pihak pemerintah dan masyarakat dapat bekerja keras dan bekerja sama secara efisien, niscaya masalah mudik akan dapat teratasi. Sehingga nanti tidak akan ada lagi arus urbanisasi yang menekan laju pertumbuhan penduduk, stabilitas ekonomi mulai menunjukkan perubahan ke arah yang lebih maju, dan resiko berjatuhannya korban kecelakaan lalu lintas dapat diantisipasi.

Makna Asketisme Lebaran

Makna spiritualitas dari tradisi mudik adalah mengembalikan fitrah masyarakat kampung yang sepanjang tahunnya hidup di alam perkotaan dengan segala dinamikanya yang oleh Cholil Mansyur (1992) dicirikan dalam tiga karakteristik. Pertama, sikap hidupnya cenderung individualisme atau egois, yaitu masing-masing anggota masyarakat berusaha sendiri-sendiri tanpa terikat oleh anggota masyarakat lainnya, hal mana menggambarkan corak hubungan yang terbatas, di mana setiap individu mempunyai otonomi jiwa atau kemerdekaan pribadi. Kedua, tingkah lakunya bergerak maju, mempunyai sifat kreatif, radikal dan dinamis. Dari segi budaya masyarakat kota umumnya mempunyai tingkatan budaya yang lebih tinggi, karena kreatifitas dan dinamikanya kehidupan kota lebih menerima yang baru atau membuang sesuatu yang lama, lebih reaktif, lebih cepat menerima mode-mode dan kebiasaan-kebiasaan baru. Ketiga, perwatakannya cenderung pada sifat materialistis, akibat dari sikap dan egoisme dan pandangan hidup yang radikal dan dinamis menyebabkan masyarakat kota lemah dalam segi religi, yang menimbulkan efek-efek negatif yang berbentuk tindakan amoral, indisipliner, dan kurang memperhatikan tanggung jawab sosial. Dengan mudik, mereka seolah ingin menanggalkan kondisi kehidupan perkotaan yang keras dan kejam untuk sebuah keinginan menemukan jati dirinya yang asli sebagai masyarakat kampung yang hidup dengan penuh kesederhanaan, ramah dan jujur serta kental religi. Setidaknya mereka ingin beromantisme dengan masa lalunya di kampung. Untuk itulah, masyarakat perlu mengubah kultur Lebaran dari kultur konsumsi ke kultur yang kuyup nilai-nilai spiritual dan sosial. Karena itu, masyarakat membutuhkan Lebaran yang lebih asketis. Dengan asketisme itu, masyarakat mampu menggenggam pencerahan. Sementara itu, dalam logika kapital dan kultur konsumsi itu, Lebaran menjadi amat mahal, bahkan sulit dijangkau, terutama bagi masyarakat bawah, kaum duafa, kaum yang terpinggirkan secara sosial-ekonomi. Harga-harga kebutuhan mendasar dan ongkos jasa yang melejit menjadi prasyarat wajib bagi siapa pun untuk dapat merayakan dan menikmati Lebaran. Tingkat kebutuhan dan keinginan yang amat melesat memaksa setiap orang berjuang untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Tunjangan hari raya pun menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar bagi masyarakat yang hidup dalam struktur kelembagaan, baik resmi maupun swasta. Bagi pegawai negeri sipil, tunjangan hari raya bukan masalah. Namun, bagi karyawan swasta, tunjangan hari raya sering menimbulkan masalah.

Sisi Lain Lebaran

Salah satu tulisan seorang sastrawan dan budayawan terkenal (Alm) Umar kayam dalam cerpennya yang berjudul “Menjelang Lebaran”, merupakan salah satu cerpen di kumpulan cerpennya yang bertemakan lebaran. Beliau dalam cerpen-cerpennya tersebut ingin menggambarkan suatu fenomena yang berbeda dibalik kebiasaan saat lebaran yaitu ketika kita sedang merayakan euforia hari raya Idul Fitri Umar Kayam malah menghadirkan sebuah ironi, yaitu sebuah kedukaan menjelang hari lebaran. Memang seharusnya hari lebaran dimaknai   sebagai perayaan besar bagi umat  agama Islam, hal inipun dibumbui sebuah sosio-kultur yang sering kita lakukan yaitu silahturahmi, seperti pulang kampung, dan juga berbagai kegiatan seperti berbelanja baju baru, memasak masakan istimewa dan lain sebagainya. Umar Kayam seolah ingin menyadarkan kita semua bahwa dimana ketika akan lebaran pun ternyata ada hal-hal yang mengironikan perayaan lebaran itu, dengan kedukaan. Cerita yang mengharukan dan membuat kita menyadari bahwa nyatanya ada kedukaan dibalik perayaan lebaran. Nyatanya ada realitas yang menyatakan bahwa dikala perayaan yang mengatasnamakan kemeriahan, kegembiraan, kemenangan dan rasa syukur ternyata ada hal yang tak terduga oleh kita yaitu, kedukaan ketika menjelang lebaran. Dengan begitu, maka perayaan lebaran tidak perlu diperingati dengan konsumtif, glamour dan pesta pora yang tidak bernilai kemanusiaan atau keagamaan. Perayaan Lebaran Idhul Fitri adalah tempat kesunyian refleksi menata hidup ke depan. Idhul Fitri memiliki makna kembali pada kesucian, manusia kembali lagi seperti kertas putih. Dari kertas putih tersebut, esok hendaknya dihiasi dengan warna kebajikan. Kebajikan dalam konteks kisah orang miskin di cerpen- cerpen Umar Kayam dan ironi makna lebaran dalam Sajak Sitor Sitomorang tidak terjumpai lagi di bumi Indonesia. Kemenangan milik semua orang dan bangsa ini selalu diisi dengan aktivitas kebajikan. Manusia yang kembali menjadi kertas putih suci mencapai makna yang hakiki dan berkesadaran sosial yang tinggi. Ibadah puasa dan bulan Ramadhan mestinya menjadi momen mawas diri untuk mengintropeksi diri (kembali) ke jalan fitrah (kemurnian asal kita sebagai manusia dan bangsa). Gema takbir (pengagungan Tuhan) mengajak kita keluar dari kesempitan ke kelapangan jiwa. Dalam kebesaran Tuhan, setiap insan merupakan wujud ciptaannya yang paling sempurna dengan kondisi awal yang sama-sama suci. Keyakinan akan keaslian yang suci mengandaikan setiap orang memiliki sifat Ketuhanan dengan lentera hanifnya yang menuntun ke jalan benar. (Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H Minal Aidin wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin)

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI