RANCANGAN SISTEM PEMILU 2019

November 14, 2016

Opini ini diterbitkan Harian Waspada Medan Jum’at 11 November 2016. semoga bermanfaat bagi para pembaca
BlueButton

*Oleh: Hasrul Harahap

Presiden Jokowi akhirnya menandatangani Surat Presiden (Surpres) yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dalam Sidang DPR. Pembahasan RUU ini dinilai akan mendapat tantangan, sebab penyerahan RUU jauh terlambat dari target awal. Ini tentu saja menjadi titik awal untuk menyusun regulasi Pemilu serentak 2019. Kedepannya akan banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan DPR dalam menyusun RUU ini sebab Pemerintah sangat terlambat menyerahkan RUU. Pada tanggal 20 Oktober 2019, Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeluarkan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menyatakan agar Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu segera dibahas dalam sidang DPR. Dalam surat tersebut, Pemerintah menekankan agar pembahasan RUU menjadi prioritas utama. RUU Pemilu diharapkan mampu menciptakan hasil yang baik bagi pemerintah terpilih agar terwujud pemerintahan yang efektif dan berintegritas.  Dalam demokrasi, pemilihan umum memiliki peran vital, dan seperti kita ketahui bersama pemilihan umum di Indonesia melibatkan partai politik. Oleh sebab itu, partai politik juga memiliki peran penting dalam demokrasi. Salah satu pengaturan mengenai partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang, yang di dalamnya memuat aturan mengenai verifikasi. Semua partai politik yang didirikan di Indonesia tentu ingin mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Untuk itulah dalam undang-undang diatur mengenai beberapa persyaratan tertentu seperti misalnya status badan hukum, pengurus dengan jumlah tertentu, keterwakilan perempuan, ataupun pemenuhan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold atau PT). Untuk menilai kemampuan sebuah parpol memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu tersebut diperlukan kegiatan verifikasi baik yang bersifat administratif maupun faktual.

Pemilu Serentak 2019

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019. Pemilihan umum yang diselenggarakan dimaksudkan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Ini berarti, secara substansi rakyat akan memilih “pemimpin” yang representatif mewakili rakyat, baik bagi anggota DPR dan DPD maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, demikian pula dengan kepemimpinan nasional yang akan dipilih oleh rakyat yakni Presiden dan Wakil Presiden. Pada negara demokrasi, pemilihan umum adalah suatu unsur vital sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah suatu negara adalah demokratis atau tidak termasuk bagaimana proses penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung dengan baik dan lancar. Dalam hal pemilihan umum berjalan dengan baik, lancar, tanpa menimbulkan konflik yang berpotensi pada perpecahan dan sukses memilih pemimpin dengan mendapat suara mayoritas, maka penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan berjalan dengan demokratis. Manakala pemilihan umum tidak berjalan dengan baik atau terjadi kegagalan, misalnya menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan baik antar calon yang berkompetisi maupun antar masyarakat, dapat dikatakan penyelenggaraan pemilihan umum tidak demokratis karena kenyataannya tidak dapat mengakomodir kepentingan semua pihak. Dalam konteks ketatanegaraan, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (reechstaat), karena rakyat memilih dan telah mempercayai memberi hak untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan dan mengawasinya sebagaimana kehendak rakyat dan dalam hal ini diwakili oleh wakil rakyat. Keberhasilan pemilihan umum, secara hukum membawa perubahan/transisi berupa legitimasi dari pemerintahan (lama) ke pemerintahan (baru). Prinsip legitimasi ini merupakan landasan hukum bagi wakil rakyat untuk melaksanakan segala apa yang telah dipercayakan oleh rakyat karena memenuhi validitas sebagaimana ditentukan oleh tata aturan yang berlaku. Pemilihan umum yang menghasilkan pemerintahan demokratis merupakan jembatan bagi pemerintahan yang baru, karena rakyat telah menentukan pilihan dalam memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Kepada pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden) dan kepada wakil rakyat (anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota), rakyat menyerahkan kekuasaan yang legitimate untuk menjadi imam bagi rakyat dalam rangka menuju kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dengan pemilihan umum, kekuasaan yang berasal dari rakyat berubah menjadi kekuasaan negara, yang menjelma melalui kewenangan-kewenangan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam rangka menata dan menjalankan pemerintahan bagi rakyat. Pemerintah sebagai suprastruktur politik hendaknya dalam menjalankan roda pemerintahan benar-benar memperhatikan rakyat sebagai infrastruktur politik, agar tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Metode Penghitungan Suara

Dalam RUU Pemilu yang diajukan pemerintah dalam pasal 138 ayat 2 berbunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas”serta ayat 3 yang berbunyi “Sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik’. Metode penghitungan suara merupakan variabel utama dari sistem pemilu yang bertugas untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Metode penghitungan suara paling tidak berpengaruh pada tiga hal: derajat proposionalitas suara, jumlah perolehan kursi partai politik, dan sistem kepartaian. Sehingga meski terkesan sangat teknis matematis, pilihan terhadap metode penghitungan suara menjadi arena keberlangsungan hidup partai politik dalam negara demokrasi. Dalam sistem pemilu proposional kita diperkenalkan dengan dua rumpun metode penghitungan suara: Kuota dan Divisor. Pada rumpun metode penghitungan kuota terdapat dua teknik penghitungan suara yakni Kuota Hare dan Kuota Droop. Kuota Hare merupakan salah satu teknik penghitungan suara yang sudah tidak asing di Indonesia karena metode ini paling sering digunakan dari pemilu ke pemilu dan pada pemilu 2014 Metode Kuota Hare yang digunakan. Terdapat dua tahapan yang perlu dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi melalui teknik penghitungan Kuota Hare. Pertama, menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan dengan menggunakan rumus V (vote): S (seat). Kedua,  menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dalam satu daerah pemilihan dengan cara jumlah perolehan suara partai di satu dapil di bagi dengan hasil hitung harga satu kursi. Berbeda dengan RUU yang diajukan pemerintah yang terdapat dalam pasal 394 ayat 2 dan 3 yang berbunyi “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”. Serta ayat 3 berbunyi “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”. Seperti yang kita ketahui bahwa Metode penghitungan suara Divisor terbagi kedalam tiga teknik penghitungan suara. Pertama, teknik penghitungan suara Divisor D’Hond dengan bilangan pembagi suara 1,2,3,4,5,6, dan seterusnya. Kedua, teknik penghitungan suara Divisor Sainte Lague yang menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil mulai dari 1,3,5,7,9, dan seterusnya. Ketiga, penghitungan suara Divisor Sainte Lague Modifikasi dengan bilangan pembagi suara 1.4,3,5,7,9, dan seterusnya.  Metode yang diajukan pemerinah dalam draf RUU Pemilu menggunakan metode divisor dengan teknik penghitungan Sainte Lague Modifikasi. Jika pada teknik konversi suara menjadi kursi Sainte Lague jumlah suara dibagi dengan angka ganjil yang di mulai dari angka 1 dan seterusnya. Dalam teknik penghitungan Sainte Lague Modifikasi perolehan suara masing-masing partai politik mulai dibagi dengan angka 1.4, 3,5,7,9 dan seterusnya. Berdasarkan hasil hitung teknik ini, PDIP masih menjadi partai politik dengan perolehan kursi tertinggi tetapi menjadi partai politik tertinggi kedua setelah Golkar yang meraih surplus kursi. PDIP hanya meraih kursi tambahan sebanyak 17 kursi sedangkan Golkar meraih 20 kursi tambahan dari penerapan teknik hitung Divisor Sainte Lague Modifikasi yang diikuti oleh Gerindra di posisi tertinggi ketiga dengan jumlah 10 kursi tambahan. Sedangkan tujuh partai politik lainnya cenderung mengalami pengurangan jumlah kursi. Perubahan peta sistem kepartaian pun tidak terlalu signifikan dengan hasil hitung indeks ENPP sebesar 7.0 atau terdapat tujuh partai politik yang siginifikan mempengaruhi pola interaksi antar partai. Adapun hasil hitung tingkat proposionalitas suara ialah sebesar 5.9. Dengan kata lain bahwa metode dengan terbuka terbatas sangat menguntungkan bagi partai-partai besar seperti PDIP, Partai Golkar dan Gerindra.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Metode Sainte Lague Modifikasi: Draft RUU Pemilu

 

Partai Politik Jumlah Perolehan Suara Hasil Kursi Pemilu 2014 (Setelah Putusan MK) Divisor Sainte Lague Modifikasi Indeks ENPP Indeks LSQ
NasDem 8.412.949 36 28 7 5.9
PKB 11.292.151 47 46
PKS 8.455.614 40 32
PDIP 23.673.018 109 126
Golkar 18.424.715 91 111
Gerindra 14.750.043 73 83
Demokrat 12.724.509 61 59
PAN 9.459.415 48 35
PPP 8.152.957 39 27
Hanura 6.575.391 16 13

WACANA PEMILU SERENTAK 2019

October 21, 2016

Opini ini diterbitkan Harian Waspada Medan Jum’at 14 Oktober 2016

*Oleh: Hasrul Harahap

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 3 Januari 2014 yang mengabulkan sebagian atas gugatan uji materi UU No 42 Tahun 2008 yang berdampak dilaksanakannya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serempak di tahun 2019, menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, MK menyatakan bahwa pemilu legislatif dan pemilu Presiden atau Wakil Presiden secara serempak adalah yang konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di sisi lain, ini menimbulkan pertanyaan, jika pemilu serempak itu memang yang paling sesuai dengan konstitusi, mengapa pelaksanaannya diundur pada 2019 dan bukan pada 2014. Lepas dari perdebatan interpretasi atas keputusan MK tersebut, masa lima tahun ke depan ini adalah masa yang cukup krusial bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk mempersiapkan perangkat UU pemilu serempak, agar pelaksanaan pemilu pada 2019 dapat berjalan dengan baik. Berbagai aturan dalam UU Pemilu sebagian tentunya akan berbeda dengan UU pemilu yang ada sebelumnya, yang memisahkan pemilu legislatif dan pemilu Presiden atau Wakil Presiden. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan UU Pemilu mendatang. Pertama, pengertian pelaksanaan pemilu serentak harus ditentukan terlebih dahulu, apakah pemilu serentak yang selama ini difahami banyak pihak yaitu pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD, ataukah serentak di semua cabang eksekutif dan legislatif pada tingkatan nasional dan lokal? Kedua, jumlah dan bentuk kertas suara untuk memilih Presiden atau Wakil Presiden, DPR, DPD, Gubernur dan DPRD Provinsi, Bupati dan Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota tentunya sangat banyak banyak dan membutuhkan informasi yang jelas bagi para calon pemilih, Ketiga, pemilih membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam menentukan pilihan mereka dari memilih para kandidat eksekutif dan legislatif dari pusat sampai ke daerah yang jumlahnya ratusan ribu calon tersebut, Keempat, berdasar pada butir-butir tersebut di atas, apakah cukup realistis jika pemilu serentak secara nasional dari pusat sampai ke daerah dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Salah satu pertimbangannya adalah penghematan dana untuk pemutakhiran data pemilih, sosialisasi perlengkapan TPS, distribusi logistik, perjalanan dinas, honorarium, dan uang lembur panitia yang dapat mencapai Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun. Selain itu, beberapa pertimbangan lainnya adalah efisiensi waktu, pengurangan beban kognitif pemilih, serta penguatan sistem check and balances dari institusi Presiden dan parlemen. Jika dilihat dari sudut pandang lain, sistem Pemilu serentak ini dapat memberikan ruang untuk ambil bagian dalam kontestasi lima tahunan ini. Karena dengan sistem pemilu yang tidak serentak, calon Presiden atau Wakil Presiden hanya boleh diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memeroleh suara paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi ini merupakan batasan ruang gerak tersendiri bagi mereka yang sebenarnya layak menjadi Presiden. Karena untuk menjadi seorang Presiden seseorang harus dapat memastikan partainya mendapat jumlah suara yang banyak terlebih dahulu atau membujuk partai-partai lain untuk berkoalisi dengan partainya agar jumlah suara tersebut terpenuhi. Pasal ini memang tidak dibatalkan oleh MK, tapi logikanya, jika pemilu diselenggarakan serentak, pasal yang mengatur dukungan calon Presiden ini akan hilang dengan sendirinya. Perolehan 20 % kursi di DPR atau 25% suara sah nasional bukan perkar mudah, sehingga mau tidak mau antar partai harus berkoalisi untuk dapat mengusung satu paket pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Urgensi Pemilu Serentak  

Efektivitas suatu pemerintahan (governability) dalam satu negara setidaknya ditentukan oleh tiga hal: Pertama, pilihan atas sistem pemerintahan yang digunakan; Kedua, pilihan atas sistem pemilu; serta Ketiga; pengaturan waktu penyelenggaraan. Hal ini terjadi karena dalam pemilu legislatif sering berbeda dari hasil pemilu Presiden. Dalam arti, mayoritas kursi legislatif sering dikuasai partai politik (parpol) atau koalisi parpol yang tidak menguasai kursi Presiden. Akibatnya, kebijakan-kebijakan Presiden sering tidak mendapat dukungan dari parlemen atau terjadi apa yang disebut sebagai pemerintahan terbelah (divided government). Dalam situasi demikian, sulit diharapkan pemerintahan akan efektif bekerja karena kebijakan yang hendak diambil Presiden cenderung dihalang-halangi legislatif. Sementara itu, pilihan atas sistem pemilu juga memberikan sumbangan besar atas efektivitas pemerintahan di suatau negara. Penggunaan sistem proporsional dengan kombinasi multi partai mengakibatkan terjadi fragmentasi politik yang sangat tinggi, termasuk di legislatif. Dalam kaitan ini, mekanisme pembuatan kebijakan undang-undang di tingkat legislatif seringkali mengalami dead lock akibat pertarungan kepentingan yang sangat beragam di tingkat legislatif. Akibatnya, kinerja anggota legislatif menjadi sangat rendah. Fragmentasi di legislatif yang tinggi juga menyulitkan terjadi kompromi manakala Presiden mengajukan kebijakan-kebijakannya di lembaga ini, apalagi jika Presiden terpilih adalah bukan dari mayoritas partai yang ada di lembaga legislatif. Berdasarkan. Pengguanaan sistem pemilu paralel setidaknya mampu menghasilakan parpol dominan dan melakukan penyederhaan partai politik secara alamiah. Implikasi hal ini adalah fragmentasi politik, terutama di lembaga legislatif sangat kecil di satu sisi, dan adanya partai dominan pendukung Presiden, di sisi lain serta gejala divide government dapat diminimalisir. signifikasi atas pilihan yang dilakukan masyarakat pada pemilu Presiden dengan pilihan mereka pada parpol dalam pemilu legislatif. Dalam kerangka penguatan demokrasi presidensialisme, pemisahan pemilu serentak nasional dan serentak lokal akan memperkuat sistem presidensialms. Hal ini dikarenakan keterpilihan Presiden dalam pemilu nasional akan mempengaruhi hasil pemilulegislatif, sehingga hasil pemilu mempunyai kecenderungan besar pasangan calon Presiden terpilih akan diikuti oleh penguasaan kursi legislatif. Dukungan yang besar dari legislatif terhadap Presiden terpilih, akan menjadikan pemerintah terpilih memiliki otoritas yang cukup untuk merumuskan,  membuat dan mengimplemantasikan kebijakan-kebijakan publik, tanpa tekanan yang berarti dari parlemen.

pemilu-serentakPemilihan Nasional dan Lokal

Penyempurnaan presidensialisme memerlukan peninjauan kembali format sistem perwakilan, skema penyelenggaraan dan sistem pemilu, serta sistem kepartaian. Dalam konteks pemilu, penataan tak hanya terkait urgensi perubahan sistem pemilu, khususnya sistem pileg, melainkan juga penataan skema penyelenggaraannya ke arah pemilu secara simultan antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Penataan tersebut mengarah pada dua skema pemilu, yakni pemilu nasional serentak (untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR dan DPD) dan pemilu lokal/daerah serentak (untuk memilih anggota DPRD dan kepala-kepala daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi) dengan jeda waktu 2,5 tahun didahului pemilu nasional. Melalui keserentakan pemilu nasional yang terpisah dari pemilu lokal diharapkan tidak hanya tercapai tujuan efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga dapat diwujudkan beberapa perubahan sekaligus. Pertama, peningkatan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu Presiden dan pemilu legislatif lebih stabil sebagai akibat coattail effect, yakni keterpilihan calon Presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Dengan demikian konflik eksekutif-legislatif, instabilitas, dan bahkan jalan buntu politik sebagai komplikasi skema sistem presidensial berbasis sistem multipartai. Itu artinya, penyelenggaraan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap Presiden terpilih. Kedua, pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum pemilu legislatif diharapkan dapat memaksa parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Efek berikutnya dari koalisi berbasis kesamaan ideologi ini adalah tegaknya disiplin parpol, sehingga orientasi para politisi parpol pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan (office-seeking) menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan (policy-seeking). Ketiga, pemisahan pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak diharapkan berdampak positif pada tiga hal: Pertama, ada jeda waktu bagi rakyat menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu serentak nasional; Kedua, terbuka peluang yang besar bagi terangkatnya isu lokal ke tingkat nasional yang selama ini cenderung tenggelam‖ oleh isu nasional; Ketiga, semakin besarnya peluang elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional. Keempat, secara tidak langsung diharapkan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian menuju sistem multipartai sederhana (moderat). Sebagai akibat terpilihnya parpol atau gabungan parpol yang sama dalam pemilu Presiden dan pemilu DPR, fragmentasi parpol di parlemen berkurang dan pada akhirnya diharapkan berujung pada terbentuknya sistem multipartai moderat. Kelima, pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya oportunisme politik seperti berlangsung selama ini. Transaksi atas dasar kepentingan jangka pendek bisa dikurangi jika fondasi koalisi politik berbasiskan kesamaan visi dan platform politik. Keenam, pemilu serentak nasional yang dipisahkan dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. Karena jumlah surat suara relatif terbatas dalam masing-masing pemilu serentak, nasional dan lokal, maka para pemilih memiliki waktu yang sedikit lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Opini di Terbitkan Harian Waspada Medan Jum’at 30 September 2016

terpidana-pilkada

*Oleh: Hasrul Harahap

Terpidana yang menjalani hukuman percobaan sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilegalkan maju dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi ini memupuskan harapan publik untuk memperoleh calon kepala/wakil kepala daerah berintegritas. Dilegalkannya terpidana hukuman percobaan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah membuat KPU harus merevisi Pasal 4 huruf f di Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan. Hal itu menjadi keputusan rapat dengar pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (28/6). Argumentasi dilegalkannya terpidana hukuman percobaan menurut Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzaman untuk maju pilkada karena Komisi II menilai putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Putusan itu baru berkekuatan hukum tetap setelah hukuman percobaan dilalui. Ini karena terpidana bisa saja melakukan kesalahan selama masa percobaan yang membuat jenis pidananya berubah. Selanjutnya, terpidana hukuman percobaan juga biasanya hanya melakukan tindak pidana ringan yang tidak disertai penahanan. Kondisi itu seharusnya tidak menghilangkan hak politik seseorang untuk dipilih dalam pilkada. Perdebatan di komisi II DPR RI antara fraksi, Komisi II, KPU RI, Bawaslu RI dan Pemerintah khususnya tentang ketentuan apakah terpidana yang sedang menjalani hukuman percobaan boleh mendaftar sebagai calon kepala daerah belum selesai. Pembicaraan tentang ketentuan ini masuk didalam Rapat Konsultasi antara KPU RI, Bawaslu RI, Komisi II DPR RI dan Pemerintah, tentang Rancangan PKPU No 5 tentang Pencalonan Kepala Daerah, perubahan terhadap PKPU No 9/2016. Sampai dengan sekarang kesepakatan yang sudah di ambil baru tentang Rancangan PKPU No 4 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah, sedang tentang pencalonan baru pada tahap penyisiran pasal demi pasal, termasuk pasal tentang boleh atau tidaknya terpidana yang sedang mengalami hukuman percobaan mendaftar sebagai calon kepala daerah .

Hasil Konsultasi

Pada tanggal 11 Septeber 2016, berdasarkan hasil konsultasi yang keputusannya bersifat mengikat antara DPR RI (Komisi II) bersama Pemerintah dan KPU RI mengenai Peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan, telah diputuskan suatu norma dimana dengan norma tersebut maka bagi terpidana hukuman percobaan boleh mendaftarkan diri dalam Pilkada. Keputusan rapat ini didapatkan setelah melalui perdebatan yang sangat alot dan sengit terkait dengan keinginan untuk pencantuman norma ini. Adapun pada akhirnya nomra ini telah dimasukkan oleh KPU RI dalam PKPU No. 9 Tahun 2016 yang diundangkan 13 September 2016 lalu. Norma yang menjadi perdebatan dan pada akhirnya diputuskan dalam rapat konsultasi tersebut sehingga dapat mengakomodir bagi terpidana hukuman percobaan, adalah norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 5 Tahun 2016. Norma tersebut berbunyi sebagai berikut “tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, adapun norma ini sejatinya adalah norma dalam UU No. 10 Tahun 2016 yakni di Pasal 7 ayat (2) huruf g yang mengatur mengenai persyaratan bagi WNI yang hendak mencalonkan diri dalam Pilkada yang berbunyi sebagai berikut “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Norma ini mengandung maksud bahwa dalam Pilkada dicari seseorang yang benar-benar bersih, tanpa melakukan perbuatan salah sekalipun sebagai terpidana. Apakah norma yang seperti ini adalah norma yang lazim?. Norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 ini diketahui adalah hasil perubahan dari norma sebelumnya yang telah ada dan berlaku yakni dalam Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan sebagai berikut tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Norma dalam Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pilkada ini sejatinya adalah norma yang persis sama dengan norma yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang mengatur pemilihan anggota DPR, DPD, maupun DPRD (Pileg). Norma tersebut diatur dalam Pasal  12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g. Bahkan penjelasannya pun persis sama yakni memiliki rumusan penjelasan “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”. Mengapa definisi norma di batang tubuh dan penjelasannya bisa sama persis? Hal ini dikarenakan dalam pembentukan UU No. 8 Tahun 2015, pembentuk UU merujuk kepada definisi norma dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Pileg tersebut. Hal ini juga sesuai dengan kelaziman berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, lampiran II angka 103 dinyatakan bahwa Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut”.

Status Bebas Bersyarat

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015, persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Bupati dan atau Walikota yang tertuang dalam  Pasal 7 huruf g UU Nomor 8/2015 yaitu “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, diperkuat dengan pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No 9/2015 yang menyatakan hal yang sama. Namun sering dengan berjalannya waktu, pasal 7 huruf g UU No 8/2015 tersebut digugat di Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dituang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIII/2015 mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon yaitu pada inti putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan “Mantan Terpidana” menjadi peserta Pilkada dengan syarat mengumumkan dirinya kepada publik bahwa dirinya Mantan Terpidana. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2015, PKPU No. 9/2015 pun direvisi oleh KPU dan dirubah dengan PKPU No. 12/2015 yang pada pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf f1 berbunyi: bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana, dan 2. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Pasal 4 ayat (1) huruf f1 “bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) sebelum dimulainya pendaftaran. Dari putusan Mahkamah Konstitusi dan PKPU tersebut diatas menyebutkan “Mantan Terpidana” yang mana harus menyelesaikan hukuman pidana hasil dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika ingin mengajukan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Sebagai contoh kasus Pilkada serentak 11 Kabupaten di Provinsi Papua khususnya Kabupaten Boven Digoel dalam tahapan pencalonan ditemukan seorang calon kepala daerah terpidana bebas bersyarat yang lolos verifikasi calon kepala daerah oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, melalui surat keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel No. 20/Kpts/KPU/BD/IX/2015. Bawaslu RI melalui surat No. 0275/Bawaslu/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentang dugaan pelanggaran terkait terpidana sebagai calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota melakukan tindak lanjut dengan menjadikannya sebagai temuan serta mendapatkan dokumen persyaratan Calon guna melakukan klarifikasi. Bawaslu RI kembali mengeluarkan surat No. 302/Bawaslu/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 tentang persyaratan bagi mantan terpidana bebas bersyarat yang pada isinya memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua guna melakukan tindak lanjut dengan menjadikan hasil pencermatan sebagai temuan dan mendapatkan dokumen persyaratan yang bersangkutan.

Penutup

Lalu mengapa yang mencuat adalah isu hukuman percobaan?  hukuman percobaan/pidana bersyarat adalah sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Seperti misalnya, pidana harus dijalankan jika sebelum masa percobaan tersebut selesai, orang tersebut melakukan tindak pidana. Ini berarti jika orang tersebut tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan, maka pidana tersebut tidak perlu dijalankan. Karena pidana bersyarat tersebut bergantung pada apakah orang tersebut melakukan tindak pidana selama masa percobaan, maka sering disebut dengan pidana percobaan. Oleh karena itu adalah tidak tepat jika yang menjadi persoalan adalah pemaksaan akan pengakomodiran norma hukuman percobaan dalam PKPU. Yang ada adalah DPR selaku pembentuk UU mencoba memperbaiki ketidaksesuaian yang ada dalam UU No. 10 Tahun 2016 dengan perintah Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015. Karena nyatanya dalam Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, MK menyatakan juga bahwa apa yang diputuskan dalam  Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 juga berlaku pula dalam Pilkada di Aceh Tahun 2017 esok. Dan oleh karena itu pula jika dibiarkan norma ini berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 5 Tahun 2016 yang merupakan wujud dari UU No. 10 Tahun 2016 yakni di Pasal 7 ayat (2) huruf g, maka percumalah Pemohon dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 memenangkan perkaranya, karena dengan norma tersebut dia tidak dapat mencalonkan diri. Lebih lanjut lagi, norma ini pula akan menimbulkan disharmoni dengan norma pemilihan lainnya baik itu di Pilpres maupun Pileg, bahkan pada norma pengisian jabatan-jabatan publik lainnya. Oleh karena itu pula norma di UU No. 10 Tahun 2016 yakni di Pasal 7 ayat (2) huruf g ini pun saat ini sedang dilakukan pengujian di MK dengan perkara MK No. 71/PUU-XIV/2016 karena pembentuk UU dianggap keliru mengakomodir perintah Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

PARADOKS INDONESIA

September 27, 2016

economic-crisis-9291124
Terbit Hari ini di Harian Waspada Medan 16/09/2016

*Oleh: Hasrul Harahap

Pasca krisis tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami ekspansi, meskipun belum mampu menyamai pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Saat ini ekonomi Indonesia secara meyakinkan terus mengalami pertumbuhan dengan besaran diatas 5% rata-rata per tahun. Ini menarik perhatian beberapa lembaga rating dan lembaga penelitian internasional yang melakukan prediksi tentang masa depan ekonomi Indonesia. Bank Dunia dalam laporan The New global Economy, lembaga rating G-Sachs dan Standard Chartered Bank untuk Indonesia 2050 membuat analisis, bahwa diperkirakan Indonesia akan masuk dalam salah satu negara pusat pertumbuhan ekonomi dunia (growth pool) pada tahun 2025. Dalam laporan tersebut, juga diperkiran pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 13% pada tahun 2025, dengan syarat pertumbuhan ekonomi riil Indonesia harus berada antara 7-9% pertahun dan berkelanjutan. Selain itu berbagai lembaga riset terkemuka termasuk The Economist edisi bulan Desember 2010 menyatakan bahwa Indonesia akan bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru (new emerging economy). Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 6,1%. Angka yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 4,6%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung meningkat tiap tahunya yaitu 6,3% pada tahun 2007, 6,0% pada tahun 2008, 4,6% pada tahun 2009 kemudian naik pada tahun 2010 sebesar 6,1%, pada tahun 2012 naik sebesar 6,5% pada tahun 2013turun dibawah 6% pada tahun 2014 turun menjadi 5,1% pada tahun 2015 naik menjadi 5,4%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan konsisten tersebut memasukkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara maju seperti Cina, Jepang dan beberapa negara maju lainya. Namun nampaknya diskursus yang sampai saat ini terus berlangsung dan fakta-fakta yang tidak dapat ditolak lagi melahirkan paradoks dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 Laporan World Bank

Laporan Bank Dunia menjadi gugatan untuk beberapa negara yang memiliki pertumbuhan yang tinggi namun penduduknya masih tergolong miskin termasuk Indonesia. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik digambarkan pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional yang merupakan fungsi dari faktor produksi dan fungsi produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka merepresentasikan distribusi pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran terhadap kesejahteraan faktor produksi yang turut serta menciptakan “kue nasional” tersebut. Artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi pula upah yang diterima oleh para pekerja. Namun tampaknya teori tersebut digugat oleh laporan Bank Dunia tentang kesenjangan antara pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam laporanya dengan tema World Development Report: Sustainable Development In A Dinamic world: Transforming Institutions ,growth, and quality of life pada tahun 2003 melaporkan bahwa ditemukan fakta diberbagai belahan dunia, semua negara telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan bahkan berlangsung secara konsisten selama dua dekade, namun tidak diimbangi dengan penurunan angka kemiskinan (pendapatan dibawah 2$). Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar tiga milyar penduduk dunia masih berada dalam kemiskinan padahal disatu sisi pertumbuhan terus meningkat secara konsisten. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikimati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diminimalisir.

Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan saat ini adalah perlawanan terhadap kapitalis, tetapi sebenarnya indikator ekonomi kerakyatan adalah human development index (indeks pembangunan manusia). Selama ini ekonomi konvensional cenderung menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya, ekonomi kerakyatan harus berpatokan pada human development index. Pertanyaannya, adalah: Mengapa ada negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya naik pesat, pertumbuhan ekonominya tinggi, seperti Cina dan Brazil? Ada juga negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi tapi kualitas kehidupan rakyatnya biasa-biasa saja?. Jawaban pada pertanyaan di atas adalah terletak pada, status gizi, status kesehatan yang terlihat dari angka harapan hidup, status pendidikan, pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidup, dan prevalensi kejadian penyakit dan lainlain, yang harus diukur secara kuantitatif. Selain itu rendahnya pendapatan dan taraf hidup orang miskin, yang terwujud berupa kondisi kesehatan yang buruk, kurang gizi dan pendidikan yang rendah sebenarnya akan menurunkan produktivitas perekonomian. Semakin banyak orang yang hidup dengan kondisi seperti ini pada akhirnya akan mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika pembangunan yang dilakukan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Masyarakat miskin akan berkurang dan menjadi lebih produktif yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Itulah sebetulnya ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting, bukan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar. Segala sesuatu yang meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah ekonomi kerakyatan dan segala sesuatu yang tidak meningkatkan ekonomi rakyat harus dilawan. Dalam segi kesejahteraan rakyat, Indonesia sangat tertinggal di ASEAN. Indonesia menempati posisi paling rendah di ASEAN Five. Tetapi dalam hal jumlah gedung tinggi, jumlah orang paling kaya, Jakarta mengalahkan Kuala Lumpur dan Bangkok. Sedangkan dalam segi kesejahteraan rakyat, Indonesia berada pada posisi paling bawah dari Singapura, Malaysia, dan, Thailand.

Masalah Pengangguran

Data pengangguran pemerintah itu sebenarnya kurang menggambarkan dari realita yang ada. Sebagai perbandingan, pemerintah mengatakan pengangguran Indonesia hanya 6% padahal di Amerika 8% dan di Eropa Selatan pengangguran rata-rata 20%, sehingga tidak mungkin data pengangguran di Indonesia hanya 6%. Hal ini disebabkan oleh penggunaan definisi khusus tentang jam kerja oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga hanya digunakan oleh salah satu Negara di Afrika. Indikator survei BPS menggolongkan orang yang bekerja 1 jam per minggu sebagai orang yang memiliki pekerjaan untuk hidup, padahal di seluruh dunia definisi orang bekerja adalah 35 jam per minggu, dan jika dibawah 35 jam per minggu dianggap setengah bekerja. Survei BPS biasanya dilakukan pada masa panen. Pada masa panen di desa-desa semua orang akan bekerja untuk panen, tapi kegiatan panen hanya pekerjaan sampingan yang tidak bisa untuk menggantungkan hidup. Tetapi kalau digunakan angka pengangguran 35%, berarti sekitar sepertiga jumlah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini akan menjadi lebih masuk akal. Oleh karena data pemerintah kurang akurat, maka kita tidak fokus untuk berusaha menciptakan lapangan kerja, padahal lapangan kerja merupakan jalan keluar bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada dasarnya kemiskinan adalah permasalahan setiap perekonomian di dunia, baik perekonomian negara maju, maupun negara belum maju. Permasalahan kemiskinan biasanya muncul akibat tidak meratanya distribusi pendapatan dari hasil pertumbuhan ekonomi. Selama ini pandangan yang berkembang cenderung mempertentangkan laju pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan yang merata. Pengambil kebijakan diminta untuk memilih salah satu diantaranya untuk dijadikan tujuan pembangunan karena dianggap tidak dapat diwujudkan secara bersamaan. Padahal kedua hal tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lain, bahkan keduanya bisa saling melengkapi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi akibat pertumbuhan ekonomi.  Ada banyak masalah di lapangan yang membuat program-program penanggulangan kemiskinan tidak bias berjalan efektif. Tidak adanya koordinasi antar instansi karena tidak berfungsinya tim koordinasi, menunjukkan ketidakseriusan aparat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Ketiadaan koordinasi membuat program penanggulangan kemiskinan kembali ke masa lalu, dimana pelaksanaan program dilandasi oleh banyak kepentingan politik. Masalah lain yang muncul adalah maraknya praktek korupsi di daerah, khususnya daerah yang kaya dengan sumberdaya alam. Agar sumber daya alam bisa mensejahterakan rakyat, maka pengelolaannya harus benar-benar untuk kepentingan rakyat. Pengambilan sumberdaya alam hendaknya memperhatikan faktor lingkungan agar tidak menjadi masalah di masa yang akan datang. Selain itu hasilnya digunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi non-sumberdaya alam yang bisa dijadikan penggerak ekonomi pada masa dimana sumberdaya alam tidak bisa diharapkan lagi. Hal ini penting agar perekonomian tetap bisa berjalan dengan baik dan mampu untuk mensejahterakan masyarakat meskipun sumberdaya alam yang dimiliki telah habis.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

 

SISI LAIN DARI LEBARAN

August 23, 2016

mudik-lebaran

*Oleh: Hasrul Harahap

Makna ruhani Idul Fitri dapat dipahami dengan baik hanya jika kita dapat melihatnya dari sudut pandangan keagamaan yang melatarbelakanginya. Seperti halnya dengan semua pranata keagamaan, Idul Fitri merupakan rangkuman nilai-nilai Islam dalam sebuah kapsul kecil, dengan muatan simbolik yang sangat kental. Hari raya Idul Fitri sebagai puncak pelaksanaan ibadah puasa memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri. Secara etimologi (kebahasaan), Idul Fitri berarti hari raya Kesucian atau juga hari raya Kemenangan yakni kemenangan mendapatkan kembali, mencapai kesucian, fitri. Sebagaimana tradisi-tradisi lainnya yang berkembang subur dimasyarakat, mudik telah diangap sebagai ritual yang wajib dilakoni oleh mayoritas masyarakat urban di Indonesia. Mudik atau kembali ke mudik secara biologis adalah jembatan untuk kembali ke kampung halaman bertemu dan bersilaturahmi dengan orang tua, keluarga dan handai taulan. Mudik secara spiritual menjadi ajang menemukan kembali asa, adab dan jati diri pribadi yang seakan telah menjauh bahkan menghilang dari lingkungan serta peradaban yang membentuk dan membesarkan karakternya sejak dini.  Selanjutnya lebaran secara sosial dianggap sebagai medium penyegaran kembali ukhuwah serta kehangatan relasi sosial yang sempat renggang karena tuntutan kerja diperantauan. Kewajiban mengeluarkan zakat adalah bentuk tanggung jawab sosial kaum yang memperoleh kemenangan di hari lebaran kepada para kaum papa dan dhuafa. Selanjutnya disambung dengan semangat silaturahmi atau halal bihalal sebagai jalan mendapatkan pembebasan dari dosa dan khilaf dengan saling membuka lebar pintu maaf. Lebaran dalam tataran sosial juga seharusnya menjadi titik balik kemenangan umat untuk keluar dari telikung sifat bathil, gemar menjarah, sikap telengas atas sesama serta jebakan jiwa penuh amarah. Mampukah ritual mudik dan lebaran menghapus paradoks kompleksitas dan kekeliruan pemaknaan atas kewenangan umat muslim selama ini. Akankah spiritualisasi mudik mampu mengantarkan umat muslim menjadi insan kamil (insan paripurna) yang juga berlebaran secara paripurna?

Instabilitas Ekonomi

Instabilitas ekonomi, keamanan dan membumbungnya bahan-bahan kebutuhan pokok menjadi hal yang biasa berulang tanpa terkendali setiap tahun menjelang Lebaran. Fenomena ini barangkali hanya terjadi di Indonesia. Padahal, akibat kenaikan bahan-bahan pokok ini mengakibatkan angka kriminalitas semakin tinggi. Semakin terhimpit ekonomi seseorang, semakin pendek akal pikiran sehingga terpaksa melakukan tindak kriminal. Karena kejahatan terjadi bukan hanya ada kesempatan, namun juga karena tekanan. Tekanan ekonomi membuat seseorang dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan kebutuhan hidup. Sehingga terjadilah pencurian, penjambretan, bahkan perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Instabilitas ekonomi ini menyebabkan keamanan masyarakat terancam. Di satu sisi, perasaan rindu berjumpa keluarga dan kampung halaman tidak begitu mudah untuk dihilangkan. Namun di sisi lain, tekanan ekonomi dan jaminan keamanan masih menjadi barang langka bagi kebanyakan pemudik. Mudik adalah fenomena realitas sosial budaya dan ekonomi yang walaupun tidak ada dasar di dalam ajaran agama namun seolah telah menjadi ritual wajib. Ajang silaturahim terbesar di dunia yang hanya ada di Indonesia. Bukti nyata bahwa di negara ini azas kekeluargaan tetap hidup lestari walaupun justru sering dinafikan para pemimpin, pejabat dan wakil rakyat demi kepentingan sesaat yang sesat sehingga setiap tahun kita melihat bagaimana negara ini gagal melakukan penataan manajemen untuk melayani para pemudik secara layak, aman, nyaman dan bermartabat. Yang kita lihat selalu hanya keruwetan dan berbagai tragedi kemanusiaan yang seharusnya dapat diantisipasi sehingga tidak perlu terjadi. Fenomena mudik ini seharusnya harus membuat semua pihak lebih peka terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun turut berpartisipasi. Munculnya akar permasalahan mudik timbul karena tidak adanya keseimbangan dalam berbagai hal. Bila pihak pemerintah dan masyarakat dapat bekerja keras dan bekerja sama secara efisien, niscaya masalah mudik akan dapat teratasi. Sehingga nanti tidak akan ada lagi arus urbanisasi yang menekan laju pertumbuhan penduduk, stabilitas ekonomi mulai menunjukkan perubahan ke arah yang lebih maju, dan resiko berjatuhannya korban kecelakaan lalu lintas dapat diantisipasi.

Makna Asketisme Lebaran

Makna spiritualitas dari tradisi mudik adalah mengembalikan fitrah masyarakat kampung yang sepanjang tahunnya hidup di alam perkotaan dengan segala dinamikanya yang oleh Cholil Mansyur (1992) dicirikan dalam tiga karakteristik. Pertama, sikap hidupnya cenderung individualisme atau egois, yaitu masing-masing anggota masyarakat berusaha sendiri-sendiri tanpa terikat oleh anggota masyarakat lainnya, hal mana menggambarkan corak hubungan yang terbatas, di mana setiap individu mempunyai otonomi jiwa atau kemerdekaan pribadi. Kedua, tingkah lakunya bergerak maju, mempunyai sifat kreatif, radikal dan dinamis. Dari segi budaya masyarakat kota umumnya mempunyai tingkatan budaya yang lebih tinggi, karena kreatifitas dan dinamikanya kehidupan kota lebih menerima yang baru atau membuang sesuatu yang lama, lebih reaktif, lebih cepat menerima mode-mode dan kebiasaan-kebiasaan baru. Ketiga, perwatakannya cenderung pada sifat materialistis, akibat dari sikap dan egoisme dan pandangan hidup yang radikal dan dinamis menyebabkan masyarakat kota lemah dalam segi religi, yang menimbulkan efek-efek negatif yang berbentuk tindakan amoral, indisipliner, dan kurang memperhatikan tanggung jawab sosial. Dengan mudik, mereka seolah ingin menanggalkan kondisi kehidupan perkotaan yang keras dan kejam untuk sebuah keinginan menemukan jati dirinya yang asli sebagai masyarakat kampung yang hidup dengan penuh kesederhanaan, ramah dan jujur serta kental religi. Setidaknya mereka ingin beromantisme dengan masa lalunya di kampung. Untuk itulah, masyarakat perlu mengubah kultur Lebaran dari kultur konsumsi ke kultur yang kuyup nilai-nilai spiritual dan sosial. Karena itu, masyarakat membutuhkan Lebaran yang lebih asketis. Dengan asketisme itu, masyarakat mampu menggenggam pencerahan. Sementara itu, dalam logika kapital dan kultur konsumsi itu, Lebaran menjadi amat mahal, bahkan sulit dijangkau, terutama bagi masyarakat bawah, kaum duafa, kaum yang terpinggirkan secara sosial-ekonomi. Harga-harga kebutuhan mendasar dan ongkos jasa yang melejit menjadi prasyarat wajib bagi siapa pun untuk dapat merayakan dan menikmati Lebaran. Tingkat kebutuhan dan keinginan yang amat melesat memaksa setiap orang berjuang untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Tunjangan hari raya pun menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar bagi masyarakat yang hidup dalam struktur kelembagaan, baik resmi maupun swasta. Bagi pegawai negeri sipil, tunjangan hari raya bukan masalah. Namun, bagi karyawan swasta, tunjangan hari raya sering menimbulkan masalah.

Sisi Lain Lebaran

Salah satu tulisan seorang sastrawan dan budayawan terkenal (Alm) Umar kayam dalam cerpennya yang berjudul “Menjelang Lebaran”, merupakan salah satu cerpen di kumpulan cerpennya yang bertemakan lebaran. Beliau dalam cerpen-cerpennya tersebut ingin menggambarkan suatu fenomena yang berbeda dibalik kebiasaan saat lebaran yaitu ketika kita sedang merayakan euforia hari raya Idul Fitri Umar Kayam malah menghadirkan sebuah ironi, yaitu sebuah kedukaan menjelang hari lebaran. Memang seharusnya hari lebaran dimaknai   sebagai perayaan besar bagi umat  agama Islam, hal inipun dibumbui sebuah sosio-kultur yang sering kita lakukan yaitu silahturahmi, seperti pulang kampung, dan juga berbagai kegiatan seperti berbelanja baju baru, memasak masakan istimewa dan lain sebagainya. Umar Kayam seolah ingin menyadarkan kita semua bahwa dimana ketika akan lebaran pun ternyata ada hal-hal yang mengironikan perayaan lebaran itu, dengan kedukaan. Cerita yang mengharukan dan membuat kita menyadari bahwa nyatanya ada kedukaan dibalik perayaan lebaran. Nyatanya ada realitas yang menyatakan bahwa dikala perayaan yang mengatasnamakan kemeriahan, kegembiraan, kemenangan dan rasa syukur ternyata ada hal yang tak terduga oleh kita yaitu, kedukaan ketika menjelang lebaran. Dengan begitu, maka perayaan lebaran tidak perlu diperingati dengan konsumtif, glamour dan pesta pora yang tidak bernilai kemanusiaan atau keagamaan. Perayaan Lebaran Idhul Fitri adalah tempat kesunyian refleksi menata hidup ke depan. Idhul Fitri memiliki makna kembali pada kesucian, manusia kembali lagi seperti kertas putih. Dari kertas putih tersebut, esok hendaknya dihiasi dengan warna kebajikan. Kebajikan dalam konteks kisah orang miskin di cerpen- cerpen Umar Kayam dan ironi makna lebaran dalam Sajak Sitor Sitomorang tidak terjumpai lagi di bumi Indonesia. Kemenangan milik semua orang dan bangsa ini selalu diisi dengan aktivitas kebajikan. Manusia yang kembali menjadi kertas putih suci mencapai makna yang hakiki dan berkesadaran sosial yang tinggi. Ibadah puasa dan bulan Ramadhan mestinya menjadi momen mawas diri untuk mengintropeksi diri (kembali) ke jalan fitrah (kemurnian asal kita sebagai manusia dan bangsa). Gema takbir (pengagungan Tuhan) mengajak kita keluar dari kesempitan ke kelapangan jiwa. Dalam kebesaran Tuhan, setiap insan merupakan wujud ciptaannya yang paling sempurna dengan kondisi awal yang sama-sama suci. Keyakinan akan keaslian yang suci mengandaikan setiap orang memiliki sifat Ketuhanan dengan lentera hanifnya yang menuntun ke jalan benar. (Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H Minal Aidin wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin)

*Penulis adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi II DPR RI

 

Anggaran Pilkada Serentak 2017 untuk pemilihan kepala daerah kembali jadi sorotan. Pembengkakan anggaran dan ketidaksiapan daerah dianggap bisa mengancam pilkada serentak 2017. Salah satu tujuan pelaksanaan pilkada serentak adalah menekan biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota. Sementara pemerintah pusat sejauh ini tetap berpandangan, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak siap melaksanakan pilkada serentak. Pemerintah telah menyiapkan payung hukum anggaran pilkada yang memungkinkan daerah menggunakan APBD-P atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada sehingga tidak ada alasan bagi daerah tidak menyelenggarakan pilkada. Sanksi juga disiapkan untuk memaksa daerah agar patuh. Permasalahan-permasalahan lain adalah pembengkakan anggaran. Faktanya, efisiensi tidak terjadi pada pilkada serentak 2015 ini. Yang terjadi, anggaran pilkada justru membengkak hampir 40 persen dari rencana Rp 5 triliun menjadi Rp 6,89 triliun. Pembengkakan terjadi, antara lain, karena ada biaya kampanye yang harus ditanggung negara dan aji mumpung penyelenggara pemilu yang memasukkan pembelian kendaraan dinas dalam anggaran pilkada (Kompas, 3/6). Terkesan belum ada satu tarikan semangat yang sama untuk menekan ongkos pesta demokrasi yang terlalu mahal selama ini. Penyelenggara pilkada berlomba-lomba mengajukan penambahan anggaran yang seharusnya ditekan. Desember sudah semakin dekat dan masih banyak persoalan yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah pusat, DPR, pemerintah provisi dan kabupaten/kota, DPRD, KPU, dan KPU daerah dalam mengatasi kendala yang bisa menjadi ganjalan kelancaran penyelenggaraan pemilu serentak 2015. Termasuk di antaranya mengatasi pembengkakan anggaran yang terjadi, dari mana harus ditutup, dan opsi yang disiapkan untuk kondisi terburuk yang mungkin terjadi. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam menyikapi ketidaksiapan daerah dan kendala teknis lain pilkada serentak 2015.

Aturan Dana Kampanye

Belajar dari penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada sebelumnya, di mana partai politik dan calon harus menanggung dana kampanye sangat besar, maka undang-undang pilkada yang baru ini berusaha menekan atau mengurangi dana kampanye pilkada sekecil mungkin. Hal ini terlihat dari dua ketentuan berikut ini. Pertama, seperti undang-undang sebeumnya,  UU No 8/2015 menyebut tujuh metode kampanye: a) pertemuan terbatas; b) pertemuan tatap muka dan dialog; c) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d) penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) pemasangan alat peraga; f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan atau g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun Pasal 65 ayat (2), menegaskan bahwa metode kampanye huruf c), d), e), dan f) difasilitasi oleh KPU yang didanai APBN. Jadi, kampanye dalam bentuk debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa, kini dibiayai negara; sedangkan partai politik dan pasangan calon hanya membiayai kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. Kedua, berbeda dengan undang-undang pemilu sebelumnya, undang-undang pilkada baru mencantumkan pembatasan dana kampanye. Hal ini tertulis dalam Pasal 74 ayat (9) UU “Pembatasan dana Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan/luas wilayah dan standar biaya daerah.” Inilah ketentuan yang ditunggu banyak pihak guna mengerem laju pengumpulan dan belanja kampanye. Misalnya, kampanye dalam pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog, memang bisa dilakukan secara bebas oleh pasangan calon dan tim kampanye, kapan saja di mana saja selama masa kampanye. Namun apakah itu berarti KPU tidak diberi wewenang untuk mengatur pelaksanaan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. Kemudian, jika dikaitan dengan wewenang KPU untuk membatasi dana kampanye, bukankah hal itu juga berlaku terhadap pembatasan dana kampanye untuk kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. Ketentuan tentang pembatasan dana kampanye sesungguhnya menimbulkan multitafsir: pertama, apakah pembatasan itu hanya berlaku pada pengeluaran/belanja saja, atau juga mencakup pembatasan terhadak pemasukan/ sumbangan? kedua, apakah wewenang membatasi dana kampanye itu hanya boleh dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, atau KPU bisa membuat peraturan teknis, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tinggal melaksanakannya? Ketentuan-ketentuan yang multitafsir inilah yang harus dihadapi oleh KPU dalam membuat peraturan teknis dana kampanye sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 75 ayat (5) UU yang menyebutkan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.”

kampanyePembatasan Dana Kampanye

Menyangkut dana kampanye, secara spesifik diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup atau Walikota/Wawali. Regulasi ini mengatur pembatasan dari segi sumber dan jumlah dana kampanye. Dari perspektif sumber, diatur bahwa dana kampanye pasangan calon dapat berasal dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lainnya baik perseorangan, kelompok dan badan hukum swasta. Berdasarkan besarnya sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon, diatur bahwa Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye. Sedangkan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) selama masa kampanye. Dana kampanye pihak lain perseorangan maupun kelompok dan badan hukum swasta bersifat kumulatif selama masa kampanye, dan mencakup penerimaan dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Dalam hal pengeluaran dana kampanye, satu hal yang termasuk baru diatur oleh regulasi pemilu adalah pembatasan pengeluaran dana kampanya. Diatur bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan. Berharap Kepatuhan Terhadap Regulasi Kampanye Semua ketentuan yang diatur regulasi pemilu dalam hal pelaksanaan kampanye, dimaksudkan agar supaya terwujudnya keteraturan pelaksanaan kampanye dan agar supaya tercipta kampanye yang berkeadilan. Kita berharap semua ketentuan pembatasan dalam kampanye ini bisa dipahami dan dipatuhi oleh para kandidat maupun Tim Kampanye dari setiap kandidat. Kepatuhan akan membantu pencitraan kandidat sebagai calon pelayan publik yang taat hukum, sementara ketidakpatuhan akan menghasilkan image negatif publik terhadap kandidat dan lebih dari itu akan berakibat pengenaan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana Pemilu sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Kepatuhan setiap kandidat akan memberi manfaat bukan hanya bagi kandidat tetapi juga bagi upaya kita bersama mewujudkan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat atau sarana demokrasi, menjadi lebih baik. Masa kampanye yang panjang yaitu 101 hari, bukan hanya akan menjadi momentum uji dan pembuktian strategi kampanye terbaik, tetapi juga menjadi momentum pembuktian kandidat mana yang mampu mencuri simpati rakyat pemilih. Rakyat pasti akan bersimpati bagi kandidat yang mampu mebuktikan diri taat terhadap regulasi selama 101 hari kampanye. Bingkai regulasi janganlah coba dilampaui, karena regulasi bukan hanya membatasi gerak-gerik kandidat, namun bingkai regulasi juga membingkai hati rakyat.

Penutup

Terkait dengan pembatasan dana kampanye, UU No 8/2015 hanya memberi panduan bahwa pembatasan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan atau luas wilayah, dan standar biaya daerah. Pertama, Efisiensi dan efektivitas penggunaan dana kampanye. Dalam hal ini, pembatasan dana kampanye ditentukan berbasis setiap item kegiatan kampanye bagi setiap pasangan calon. Kedua, KPU harus menentukan rincian item kegiatan kampanye yang dibiayai negara dan yang dibiayai setiap pasangan calon. Dalam hal ini, laporan dana kampanye penyelenggaraan pilkada dalam 10 tahun terakhir dapat dijadikan panduan/rujukan untuk memformulasikan pembatasan dana kampanye. Dalam konteks ini, KPU Prov Kab/Kota harus menentukan berapa besaran biaya setiap kegiatan kampanye sesuai standar biaya daerah masing-masing. Ketiga, Dana untuk sejumlah item kegiatan kampanye yang dibiayai negara melalui APBN/APBD dihitung sebagai dana kampanye tiap-tiap calon. Oleh karena itu, dana tersebut mesti dikonversi ketika menentukan batasan dana kampanye. Keempat, Formulasi pembatasan dana kampanye yang dirumuskan harus mampu menutup atau setidaknya mengurangi upaya manipulasi penggunaan dana kampanye melebihi ambang batas yang ditentukan. Dengan adanya pembatasan dana kampanye yang diatur secara jelas dan tegas melalui PKPU.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

 

pilkada_serentak_2017Kualitas pilkada serentak 2015 sangat dipengaruhi oleh bagaimana seluruh tahapan pilkada serentak dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kualitas pilkada serentak 2017 sangat ditentukan oleh seberapa jauh asas-asas penyelanggara pemilu dipatuhi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten dan nyata oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun stakeholder lainnya. Dari sekian banyak tahapan pilkada serentak, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu kegiatan pilkada serentak yang sangat kompleks dan sangat dinamis namun berpengaruh langsung terhadap tahapan pilkada lainnya. Pilkada serentak yang substansial, demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta memiliki legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, seluruh proses kegiatan daftar pemilih dari mulai tahapan hingga proses akhir seyogiyanya dilakukan dengan secara transparan dan terbuka agar mencapai pilkada yang berkualitas. Disamping itu juga, hal yang mengganggu dan merisaukan, yakni rendahnya partisipasi pemilih. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat partisipasi pemilih secara umum hanya sekitar 64,23 persen. Atau lebih rendah daripada target yang dipatok KPU sekitar 75,5 persen. Sejumlah kabupaten/kota yang tingkat partisipasinya rendah, di antaranya Kota Medan, Sumatra Utara (26,88 persen); Kabupaten Serang (50,84 persen); Kota Surabaya (52,18 persen); Kabupaten Jember (52,19 persen); dan Kabupaten Tuban (52,25 persen). Sejumlah daerah yang cukup tinggi partisipasi pemilihnya, di antaranya, Kabupaten Mamuju Tengah (92,17 persen); Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat (89,92 persen); Bolaang Mangondow Timur (88,83 persen); Kota Tomohon, Sulawesi Utara (88,47 persen); dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (88,24 persen). Menurut Nurcholish Madjid, dalam masyarakat demokratis (madani) harus adanya komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh lapisan anggota masyarakat, serta keterbukaan lembaga kepemimpinan terhadap pengujian atas data kemampuan yang dicoba melembagakannya dalam pola kepemimpinan yang tidak berdasar pertimbangan keturunan, melainkan melalui permusyawaratan dan pemilihan (Muhamad Wahyuni Nafis, Cak Nur, Sang Guru Bangsa (Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid), Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014, hlm. 296). Artinya bahwa dalam negara yang menganut paham demokrasi, mekanisme pemilihan kepemimpinan ditentukan melalui dua cara, yaitu musyawarah atau pemilihan. Cara itu mengedepankan prinsip akuntabilitas dan objektivitas dalam memilih pemimpin serta menghindari pemilihan pemimpin secara subjektif berdasarkan penunjukan dengan dasar keturunan (dinasti). Karena itu pada era sekarang, pemilihan kepemimpinan dalam masyarakat yang demokratis, selain mendasarkan pada aspek akuntabilitas dan objektifitas, tetapi juga adalah bagaimana publik diberi ruang untuk beraprtisipasi secara luas untuk menentukannya. Pilihan ideal dalam menentukan kepemimpinan sebagaimana dikemukakan di atas, hanya dapat dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, terutama berkaitan dengan jabatan/pekerjaan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak. Dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan mempunyai kepentingan secara langsung untuk menentukan masa depannya sendiri. Karena itu, pembatasan dengan menentukan syarat bagi calon pemimpin publik karena dasar adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah bertentangan dengan prinsip partisipasi publik dan juga pengekangan terhadap warga negara tertentu untuk menggunakan haknya untuk dipilih dan memilih dalam suksesi kepemimpinan

Revisi Kembali

Rencanya pada pertengahan april 2016 Komisi II DPR RI beserta pemerintah akan membahas bersama revisi kedua UU pilkada dan sebanyak 32 pasal dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bakal direvisi.  Pasal-pasal dalam UU PIlkada yang nantinya akan direvisi antara lain mengenai hak mencalonkan diri anggota DPR, DPD dan DPRD,  perlu dipertimbangkan untuk tidak perlu mundur, cukup cuti saja mungkin 6  bulan diluar tanggungan negara. Pil‎kada serentak 2015 kemarin minim pasangan calon. Calon-calon yang berkompetisi sangat sedikit jumlahnya, probabilitas berkurang jadi calon berkurang. Selain itu juga pasal-pasal yang akan juga direvisi antara lain pengawasan dana kampanye, netralitas aparatur sipil negara (ASN), distribusi logistik pilkada, anggaran pilkada, calon tunggal, konflik internal partai politik, persentase dukungan partai politik, batas waktu penyelesaian di MK, partisipasi pemilih di pilkada yang rendah, dan sebagainya. Disisi lain pembiayaan pilkada 2017 menjadi sorotan utama dalam pembahasan revisi UU Pilkada tersebut. Dengan masih dibebankannya anggaran penyelenggaraan pilkada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam prakteknya sedikit banyak menghambat pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Masih segar dalam ingatan kita terdapat beberapa daerah yang terkendala pengajuan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tahun anggaran yang sudah selesai, bertambahnya daerah yang ikut pilkada, sampai dengan adanya konflik kepentingan dari kepala daerah terkait penyelenggaran pilkada yang ikut berkontribusi menghambat proses pengajuan bahkan pencairan dana tersebut. Selanjutnya terkait dengan putusan MK Putusan MK No. 8/PUUXIII/2015 kewajiban mundur bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Putusaan MK ini sesungguhnya menafikkan fugngsi partai politik  dalam melakukan pendidikan politik,  rekruitmen calon pemimpin  melalui  kaderisasi politik. Keharusan untuk mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak memberi rasa keadilan pada kader partai politik. Karena  Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah kader terbaik partai politik yang secara subtansi mereka adalah calon pemimpin daerah dan nasional yang persiapkan oleh partai politik. Hal lain yang tak kala krusial adalah jabatan Kepala daerah adalah jabatan politik bukan jabatan karier, sehingga anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebaiknya cukup dengan cuti. Untuk calon perseorangan dalam pasal 41 ayat 1 dan 2 UU No. 8 tahun 2015 terkait syarat batas minimal dukungan calon pesrseorangan dengan ambang batas 6,5%-10% dari jumlah DPT sebaiknya dinaikkan menjadi 10%-15% dari DPT.  Alasannya dalam UU tersebut yang menjelaskan batas minimal dukungan perseorangan didasarkan pada jumlah penduduk, namun putunsan MK No. 46/PUUXIII/2015 dinyatakan bahwa dukungan perseorangan didasarkan pada jumlah DPT. Keputusan MK ini semakin memberikan ruang yang sangat besar pada seseorang untuk mencalonkan diri melalui jalur Independen namun disisi lain penguatan partai politik adalah syarat demokrasi.  Walaupun konstitusi membolehkan calon perseorangan namun harus   dipahami bahwa pilar demokrasi itu salah satunya partai politik. Ukuran keberhasilan demokrasi prosudural bukan dilihat dari banyaknya calaon dari jalaur perseorangan namun diukur dari seberapa besar peran partai politik dalam mengawal proses demokrasi melalaui pemilihan kepala daerah. Maka pencalonan melalui jalur perseorangan harus diperketat melalui persentase dukungan yang selektif.

Keamanan dan Anggaran

Disamping itu perlu diperhatikan juga masalah-masalah keamanan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggarakan pilkada serentak secara nasional, karena dalam prakteknya sekarang ini sering kali pilkada menimbulkan konflik horizontal yang cukup masif antar pendukung masing-masing calon, sebagai akibat tidak puasnya para pendukung terhadap hasil pilkada tersebut. Sehingga dikhawatirkan bila hal tersebut terjadi diberbagai daerah, bisa menimbulkan kondisi keamanan yang cukup rawan, karena konflik disatu daerah dapat menyulut konflik di daerah lainnya, dan bila hal tersebut terus berlangsung bisa menimbulkan kondisi konflik yang semakin besar yang dapat mengancam keamanan dan keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan Pilkada yang cukup panjang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain, hal tersebut dapat menimbulkan suasana persaingan antar kandidat yang semakin lama semakin panas sehingga memperbesar peluang terjadinya konflik antar pendukung kandidat. Permasalahan lainnya adalah dengan lamanya tahapan pelaksanaan Pilkada tersebut dapat menimbulkan biaya yang semakin besar yang akan dikeluarkan oleh masing-masing kandidat dan juga penyelenggara pilkada, serta tidak sesuai dengan semangat efisiensi. Terkait dengan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada, undang-undang tersebut mengatur bahwa pembiayaan penyelenggaraan Pilkada bersumber dari APBD dan didukung oleh APBN. Disisi lain selama ini biaya penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 yang dibebankan kepada APBD tidak berjalan dengan baik ini terlihat dengan NPHD yang sulit dicairkan oleh kepala daerah dan rentan dimanfaatkan oleh kepala daerah yang akan mencalonkan kembali. Berdasarkan pengalaman praktek dilapangan jika pembiayaan  pilkada serentak 2015 sering mengalami keterlambatan dalam pengalokasiannya, sehingga hal tersebut dapat mengganggu pelaksanaan tahapan dan penyelenggaraan pilkada. Sementara dalam keterangan pemerintah atas rancangan UU tersebut dalam halaman 5 point 2 disebutkan bahwa khusus untuk pelaksanaan Pilkada pada tahun 2015 pendanaannya dibebankan pada APBD. Perlu di formulasikan apakah pembiayaan penyelenggaraan Pilkada melalui APBN, atau APBD atau APBN dan APBD.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

Pilkada Serentak

*Oleh: Hasrul Harahap

Komisi II DPR RI dan pemerintah pada bulan April 2016 rencanannya akan segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau lebih populer dengan UU Pilkada. Penyelenggaraan pilkada serentak 2015 kemarin menjadi pertimbangan DPR dan pemerintah akan melakukan revisi UU tersebut. Pilkada serentak 2015 telah terselenggara dengan aman dan lancar, tetapi bukan tidak ada catatan dalam penyelenggaraannya. Banyak peramasalahan yang menjadi sorotan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam pilkada serentak tersebut. Permasalahan tersebut sebenarnya sudah muncul sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai tahapan pilkada serentak awal Januari 2015 dan banyak KPU daerah sudah memulai tahapan pilkada dengan melakukan sosialisasi. Disebut nekat karena saat itu regulasi tentang pilkada serentak sebenarnya belum jelas. Sementara itu ada beberapa isu strategis yang diajukan oleh pemerintah dalam UU No 8 tahun 2015 antara lain: memasukkan 6 substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI dimana dalam putusan tersebut kewajiban PNS untuk mundur, kewajiban anggota DPRD, DPD, dan DPRD, TNI/Polri untuk mundur, mantan narapidana dapat maju sebagai pasangan calon, penghapusan syarat “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”, penyesuaian norma tentang pasangan calon tunggal, dan penyesuaian norma tentang dukungan calon perseorangan yang awalnya berbasis jumlah penduduk sekarang berbasiskan daftar pemilih tetap (DPT). Norma yang mengatur bahwa setiap  anggota DPRD, DPD, dan DPRD, TNI/Polri untuk mundur beralasan untuk dihapus agar bertujuan membuka peluang sumber daya manusia mengikuti pencalonan. Ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan semua warga negara untuk dipilih dan memilih. Biarkan setiap putra terbaik bangsa untuk berkompetisi dalam memilih pemimpin mereka didaerahnya masing-masing. Minimnya calon di Pilkada serentak kemarin disebabkan ada hambatan bagi legislatif untuk maju. Ini disebabkan karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggota DPR, DPRD, DPD, TNI, Polri atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah harus mundur jika mengikuti kontestasi pilkada. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi  (MK) tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk memilih calon kepala daerah yang berkualitas padahal anggota DPR, DPRD, DPD adalah kader-kader terbaik partai yang memahami fungsi-fungsi pemerintahan. Norma yang mengatur pencalonan pasangan calon kepala daerah cukup dengan cuti kampanye dan tak perlu mundur dari jabatannya. Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pengaturan antipolitik uang hanya mengatur satu saja yakni politik uang antara pasangan calon dengan partai. Seharusnya pengaturan itu ditujukan pada tiga pihak, yakni antara pasangan calon dengan partai politik pengusung, dengan penyelengara pemilu, serta pemilih.  Mininmya calon di Pilkada Serentak 2015 hanya diikuti 852 pasangan calon yang mendaftar ke KPU dari 269 daerah. Dari 269 daerah yang mengikuti pilkada, hanya ada empat daerah yang hanya mendapatkan satu pasangan calon, dan 80 daerah dengan dua pasangan calon. Padahal kalau anggota DPR, DPRD, DPD, TNI, Polri bisa ikut kontestasi masyarakat bisa banyak pilihan dalam menentukan kepala daerah didaerahnya masing-masing. Selanjutnya dalam UU Pilkada tersebut belum mengatur ketentuan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dengan mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah atau nonkementerian terkait seperti Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan atau masyarakat.

Mengatasi Permasalahan

Banyaknya permasalahan krusial yang belum tuntas dilakukan KPU, Bawaslu dalam penyelenggaran Pilkada Serentak kemarin, beberapa permasalahan diantaranya, penyelesaian konflik partai politik, keterlambatan persetujuan dana hibah, daftar pemilih tetap (DPT) yang kurang valid, pengadaan logistik yang tidak tepat waktu dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang hanya 60%. Untuk itulah, KPU, Bawaslu dan DKPP untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum selesai ditindak lanjutin. Salah satunya adalah  syarat terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 8/2015 dan Pasal 6 Peraturan MK No. 5/2015. Salah satu hal menarik yang terjadi adalah terdapatnya perbedaan cara penghitungan angka ambang batas dalam sejumlah permohonan. Pada sebagian kasus, penghitungan ambang batas dilakukan berbasis pada distribusi total suara sah secara keseluhan (seratus persen suara sah). Setiap calon ditentukan terlebih dulu berapa persen perolehan suaranya terhadap seratus persen suara sah. Setelah itu barulah bisa ditentukan berapa persen selisih antara pemenang dan pihak yang mengajukan permohonan.  Selanjutnya, mengenai pendanaan pilkada, sebelum UU No 1 tahun 2015 direvisi menjadi UU No 8 tahun 2015 dalam pasal 166 menyebutkan “Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan pasal 200 menyebutkan   “Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Untuk anggaran pilkada serentak 2017 kebutuhan anggaran seyogiyanya bisa diambil dari APBN Perubahan 2016. Jika pada pilkada serentak 2015 kemarin penganggaran pilkada mengambil dana APBD dengan menghabiskan Rp. 8,1 triliun dan ini tidak sebanyak anggaran pada pilkada serentak 2015 mengingat pilkada hanya diselenggarakan di 101 daerah. Disamping itu juga, untuk menghindari permainan anggaran yang mengakibatkan benturan kepentingan (conflict of interest) yang sering mengakibatkan keterlambatan disahkannya RAPBD menjadi APBD P (Perubahan). Oleh sebab itu kalau anggaran pilkada serentak 2017 dibebankan ke APBN pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI bisa mengontrol standar biaya yang rasional untuk pembiayan didaerah-daerah. Anggaran yang dikeluarkan bisa lebih efektif/efisien dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karena setiap daerah kebutuhannya sangat berbeda. Jangan sampai tersendat pencairan pembiayaan penyelenggaran pilkada 2017 menghambat terselenggaranya tahapan pilkada kedepan.

Revisi Kembali

Belum dibahasnya revisi UU Pilkada hingga sekarang berpotensi mengakibatkan tertundanya tahapan pilkada. Padahal Komisi II DPR RI sudah mengingatkan agar draf revisi sudah diserahkan pada awal Maret 2016 hingga sekarang draf tersebut belum sampai ditangan Komisi II DPR RI karena Presiden belum menerbitkan surat presiden (surpres) penunjukan menteri untuk membahas revisi UU Pilkada dengan DPR. Menurut hemat penulis ada beberapa hal yang menjadi masukan dalam merevisi UU Pilkada tersebut. Partisipasi pemilih yang rendah menjadi sorotan agar dalam revisi UU Pilkada dimasukkan norma yang mengatur agar partisipasi pemilih lebih ditingkatkan mengingatkan pada pilkada kemarin partispasi hanya mencapai 60% sehingga partisipasi politik pemilih bisa berjalan signifikan. Kurangnya sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh KPU menjadi faktor rendahnya partisipasi politik. Disisi lain peran partai politik dalam mempromosikan calon lebih rendah dibandingkan sosok figur yang lebih berperan lebih besar. Pengalaman atas kepemimpinan petahana yang mengalami persoalan hukum dalam menjalan tugas pemerintahannya dapat menjadi antiklimaks terhadap partisipasi pemilih. Untuk itulah lembaga penyelenggara pemilu harus lebih intens dan fokus dalam mensosialisasikan tahapan pilkada sehingga pemilih tidak terkecoh dalam memilih pemimpinnya atau dalam istilah lain (memilih kucing dalam karung). Pemeritah dan DPR harus duduk bersama untuk segera menyelesaikan revisi UU Pilkada yang pembahasannya begitu singkat. Diharapkan, beberapa masukan dari semua stake holder dalam penyusunan revisi UU Pilkada tersebut bisa mengatasi persoalan yang selama ini terjadi. Jangan sampai Pilkada serentak 2017 yang dirancang sebagai proses demokrasi dan pestanya rakyat menimbulkan persoalan politik yang baru.

*Penulis adalah  Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI

MENOLAK KORUPSI

February 25, 2016

Menolak Korupsi

*Oleh: Hasrul Harahap

Sudah empat belas tahun lebih, berbagai upaya untuk memberantas korupsi terus dilakukan. Upaya pertama yang dilakukan adalah menentang dengan gigih sejarah panjang yang berpendapat bahwa korupsi itu sekedar kesulitan di tingkat lokal.   Tetapi faktanya semua sekarang terbukti bahwa korupsi terjadi di semua negara. Setiap orang mengatasi sendiri masalah korupsi yang dihadapinya dengan caranya masing-masing. Pertama-tama memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri, sambil menjalin kerjasama dengan mitra-mitra dari luar. Tidak ada obat mujarab. Mungkin ada aktivitas yang bisa mengatasi dan berhasil dalam waktu cepat. Tetapi memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Perlu strategi menyeluruh yang jelas dan program hubungan masyarakat yang baik. Pendekatan tambal sulam tidak akan membawa hasil. Strategi anti korupsi harus menyeluruh dan mencakup semua aspek lembaga negara. Misalnya komisi antikorupsi, pegiat anti korupsi, Ombudsman RI, atau membuka pengaduan khusus. Tidak cukup denga itu, pemantauan terus-menerus diperlukan untuk bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Pemantau temporer hanya akan membuka peluang bagi munculnya perilaku korupsi yang semakin parah. Fokus harus diarahkan pada sistem, bukan hanya pada operasi tangkap tangan. Untuk mendapatkan dukungan publik, program pembaruan harus terfokus pada perbaikan sistem, tidak hanya berkutat pada menyingkirkan pegawai yang korup tetapi lebih menyelesaikan persoalan korupsi secara menyeluruh.  Sosok kjepemimpinan penting sekali dalam menyelesaikan persoalan korupsi yang begitu menggurita. Koalisi berbagai kepentingan mungkin dapat membantu persoalan korupsi yang terjadi selama ini. Tanpa teladan kepemimpinan dari atas, tidak ada upaya efektif yang bisa dilakukan dan berhasil. Masyarakat sipil selama ini diabaikan dalam mengkampanyekan prilaku koruptif yang mendera bangsa kita. Ada korelasi antara indeks korupsi yang tinggi dengan tingkat kegiatan masyarakat sipil yang rendah. Untuk itu dibutuhkan kerangka hukum tempat masyarakat sipil membangun lembaga-lembag antikorupsi yang informal sebagai upaya membendung pencegahan korupsi yang terjadi. Sebagaimana terjadi selama ini, korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi prilaku sosial sebagaian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Birokrasi pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dalam pengertian sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Karena itu korupsi dipahami dalam konteks perilaku pejabat-pejabat sektor publik, politisi, pegawai negeri yang memakai kekuasaan dan wewenang sosial untuk memperkaya diri.

Rencana Revisi

Revisi UU KPK terus disuarakan sejumlah partai politik di Gedung Parlemen Jakarta. Sejauh ini, dari sepuluh fraksi di DPR hanya Partai Gerindra yang konsisten secara terang-terangan menolak revisi UU No 30 tentang KPK. DPR memastikan revisi UU KPK itu merupakan salah satu hal yang akan dibahas pada rapat paripurna DPR Kamis 18 Februari 2016 mendatang. Sebelumnya, Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memberikan pandangan fraksi terkait revisi UU KPK. Ada empat poin yang menjadi argumentasi mengapa Partai Gerindra menolak revisi tersebut yang menyebabkan kewenangan KPK akan teramputasi. Informasi yang diperoleh bahwa kesepakan rapat Badan Musyawarah DPR merekomendasi untuk menjadi agenda dalam rapat paripurna mendatang.  Disamping itu juga, dari kalangan kampus, suara penolakan juga mengalir deras. Seperti disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra. Menurut Saldi, tidak ada alasan memperkuat KPK dalam Draf Revisi UU KPK yang ada sekarang. Rencana revisi ini bahkan dapat dikatakan semacam ancaman sistematis untuk melumpuhkan KPK. Keempat butir revisi, kewenangan mengeluarkan SP3, izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik di luar aparat penegak hukum, dan pembentukan Dewan Pengawas, makin berpotensi memperkuat upaya pelemahan KPK. Padahal dalam janji politik di pilpres kemarin, Jokowi berjanji memperkuat lembaga antirasuah tersebut. Cara yang paling elegan untuk menolak revisi UU KPK hanya berada ditangan seorang presiden. Masih segar dalam ingatakan kita ketika pertengahan tahun 2015 Presiden Joko Widodo akhirnya menolaka rencanan revisi UU KPK dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Ini merupakan sebuah keputusan berani yang diambil oleh seorang kepala negara dan pemerintahan demi semata-mata untuk mendengar aspirasi publik. Jangan sampai pemerintah dan DPR saling lempar tanggungjawab soal revisi UU KPK. Presiden harus mampu meyakinkan koleganya yang ada diparlemen untuk menghentikan proses pembahasan RUU KPK. Mengingatkan Partai Pendukung Pemerintah Jokowi untuk juga menolak Revisi UU KPK. Tidak hanya itu saja, perlu ada sanksi yang keras bagi jajaran dibawah Presiden yang membangkang atau tetap mendukung Revisi UU KPK dan upaya pelemahan terhadap KPK. Pengalaman perintah Jokowi untuk stop kriminalisasi terhadap KPK yang tidak ditaati tidak boleh terjadi dalam kaitannya dengan Revisi UU KPK ini. Mencabut Revisi UU KPK dalam Prolegnas 2014-2019.

Maraknya Korupsi di Daerah

Sulit dipungkiri, korupsi menjadi sumber dari masalah yang muncul di negeri ini. Korupsi menghambat tujuan berbangsa. Karenanya, upaya-upaya pemberantasan korupsi saat ini menjadi agenda pokok bangsa. Saat ini salah satu pusat perhatian pemberantasan korupsi ada di tingkat pemerintah daerah. Atensi terhadap pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari perubahan konstelasi kekuasaan. Era reformasi telah menggeser sebagian kekuasaan dari pusat ke daerah. Politisasi birokrasi menjadi masalah yang diyakini muncul di hampir semua pemerintah daerah. Politisasi menyebabkan pengisian jabatan-jabatan mengabaikan prinsip merit. Walaupun masalah politisasi birokrasi tidak serta merta berkorelasi dengan korupsi, namun, beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK di daerah memperkuat fakta hubungan antara keduanya. Celah korupsi kepala daerah semakin terbuka saat unsur birokrat dibawahnya tidak memiliki kapasitas, integritas dan profesionalitas yang memadai. Potret korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah hadir pula dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam terkadang ditunggangi praktik memburu rente dari oknum pejabat-pejabat daerah. Hal ini sebagaimana muncul dalam tata kelola perizinan sumber daya alam. Persetujuan atas sebuah izin adakalanya disertai perbuatan korupsi. Spektrum korupsi di daerah juga menyasar sisi pengelolaan anggaran. Korupsi di sektor ini rawan muncul ketika struktur dan pemanfaatan anggaran tidak selaras dengan tujuan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintah daerah harusnya mengorientasikan instrumen anggaran untuk mensejahterakan rakyatnya.

Penutup

Mengguritanya persoalan korupsi menjadi tanggungjawab semua pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikannya bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan korupsi diantaranya adalah melalui sistem dan pembentukan budaya dan karakter antikorupsi. Terkait dengan pembentukan karakter dan budaya korupsi institusi formal merupakan instrument utama dalam membentuk karakter antikorupsi yang dimulai sejak masa usia dini. Nilai-nilai dasar yang menjadi dasar dalam pembentukan kepribadian antikorupsi adalah nilai kejujuran, keadilan dan tanggungjawab. Selanjutnya, membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan ruang yang elegan dalam menyemai budaya antikorupsi. Disamping itu juga, sekolah berbudaya antikorupsi dapat dikenali dari keberadaan visi, misi, dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi dalam berbagai aktivitasnya. Selanjutnya, mengoptimalkan peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan internalisasi nilai anti korupsi yang dilakukan oleh keluarga dan sekolah. Proses pendidikan merupakan proses pembudayaan. Tokoh masyarakat, tokoh umat dan pemangku kepentingan lainnya di masyarakat mesti melembagakan nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari norma sosial yang berlaku dalam sebuah masyarakat.

*Penulis adalah  Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI